Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

BPD dan LPMD sebagai Ujung Tombak Masyarakat dalam Mengawal Pembangunan Desa

 

20160518_112527-copy
Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas di Balai Desa Ponjong, Gunungkidul (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (20/5) – Yasasan Penabulu bekerjasama dengan Saemaul Globalization Foundation (SGF) menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) pada tanggal 18-19 Mei 2016 di Balai Desa Ponjong. Pelatihan ini menitikberatkan pada peran dan fungsi strategis BPD dan LPMD dalam pembangunan desa, agar personil kedua lembaga desa ini mampu mengawal pembangunan khususnya dalam penggunaan dana desa dan alokasi dana desa.

Suharyanto, dosen STPMD “APMD” Yogyakarta sebagai narasumber utama pada acara pelatihan ini mengatakan Pemerintah Desa dan BPD secara bersama harus membangun dan menjalankan visi dan misi desa, artinya hubungan keduanya sebagai hubungan kemitraan. “Tidak boleh ada dominasi diantara keduanya apalagi sampai kong kalikong sehingga terjadi konflik. Kerjasama ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa tidak terganggu,” katanya.

Lebih lanjut, Suharyanto menjelaskan BPD dan LPMD merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan sehingga harapannya bisa menjalankan perannya dengan sungguh-sungguh, terutama dalam hal penggunaan anggaran. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang yang sudah memberikan payung hukum yang jelas kepada BPD dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan fungsi pengawasan kinerja kepala desa dalam konteks kemitraan. “Jadi konsep kemitraan idealnya mendukung jika sudah baik dan mengingatkan yang salah,” ujar Suharyanto.

Sebagai fasilitator, Sri Purwani dari Yayasan Penabulu mengajak peserta untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pengurus BPD dan LPMD. Tidak kalah penting juga peserta harus memahami regulasi-regulasi yang mengatur tentang desa, apalagi sekarang banyak sekali regulasi yang berubah.

Pada kesempatan yang sama Sri juga mengajak peserta untuk berlatih menyusun Peraturan Desa inisiatif. Hal ini bertujuan agar BPD mampu menyusun peraturan desa yang diinisiasi oleh BPD untuk mengatur hal-hal yang bersifat strategis dan menyangkut kehidupan masyarakat desa.

”BPD adalah lembaga yang memiliki posisi strategis di desa, oleh karena itu BPD juga harus mampu melihat isu-isu strategis dan permasalahan yang ada di desa untuk dirembug bersama melalui musyawarah desa maupun pada saat jaring aspirasi masyarakat,” kata Sri.

Mujiyono, salah satu anggota LPMD yang mengikuti pelatihan itu menyampaikan kondisi pengurus dan anggota LPMD Desa Ponjong memang sangat perlu meningkatkan pemahaman terhadap peran dan fungsinya melalui pelatihan semacam ini. “Baru kali ini kami mendapat pelatihan ini. Kami berharap Penabulu mau memfasilitasi pelatihan lagi kedepanya tentu dengan materi yang berbeda, karena masih banyak hal yang kami belum tahu,” kata mantan Mujiyono. (ES)