Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Desa Mandiri Berawal dari Stabilitas Regulasi

 

bleberan-2-copy
sumber: dokumentasi lembaga

Gunungkidul (22/6) – Pemerintah Desa merasa menjadi korban regulasi dari sering berubahnya peraturan turunan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dua kementerian dinilai gaduh dan tidak menyelaraskan aturan serta petunjuk teknis menyusul seringnya peraturan menteri yang baru terbit dan tidak sinkron dengan peraturan yang sudah ada.

“Desa menjadi korban regulasi. Kami terlalu sering dibuat bingung oleh dua kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Hal tersebut dikarenakan seringnya terbit aturan baru padahal aturan sebelumnya masih dalam pengenalan. Ini yang menyebabkan pembangunan desa tidak berjalan baik,” kata Kepala Desa Banyusoco Kecamatan Playen Sutiyono saat diskusi “Desa Membangun” yang dilaksanakan LSM Penabulu bersama desa dampingan di Gunungkidul bertempat di Balai Desa Bleberan, Playen pada Rabu (22/6).

Ada yang istimewa dari diskusi implementasi UU Desa di tahun kedua yang diikuti beberapa desa mitra LSM Penabulu ini karena menghadirkan Staf Deputi I Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Proritas Nasional Kantor Staf Presiden RI Trijoko Mohamad Solehoedin. Dalam dialog tersebut, kepala desa tidak hanya mengungkapkan secara jujur keruwetan yang dirasakan selama melaksanakan UU Desa, tetapi juga menitipkan persoalan di tingkat bawah agar mendapat solusi dari Presiden Joko Widodo.

Sutiyono mengatakan desa sebagai korban regulasi terlihat dari kebingungan Kepala Desa karena sering berubahnya aturan di dua kementerian. Menurutnya, kondisi tersebut cukup mengganggu pelaksanaan UU Desa. “Baru mapan belajar satu aturan sudah terbit aturan baru. Kami sudah belajar juga menyesuaikan. Tiba-tiba aturan berubah lagi,” keluhnya.

Pernyataan tersebut juga dibenarkan Farhan, mewakili Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Gunungkidul. Ia tidak menampik aturan berubah dalam waktu singkat berdampak buruk bagi desa di Gunungkidul. Waktu pencairan dana desa tahap ketiga ada yang terpaksa dilakukan pada minggu akhir bulan Desember 2015.

“Ini cukup mengganggu dalam perencanaan tahun berikutnya,” ujar Farhan.

Hanya saja, Farhan mempertegas, mundurnya tahapan pencairan dana desa bukan dari faktor ketidaksiapan desa tetapi memang juga dampak dari adanya perubahan aturan dari pusat.

Peran pendamping yang diterjunkan dari personil Kemendes disetiap desa juga dibahas oleh peserta diskusi. Kepala Desa Banyusoco Sutiyono mengusulkan agar pendamping desa sebaiknya permanen atau pendamping organik, bukan pendamping desa sistem kontrak dan tidak mengetahui medan persoalan di desa.

Malasnya pendamping desa Kemendes datang ke kantor desa diungkapkan Kepala Desa Ponjong Jaiz Al Fauzi. Ia merasakan kapasitas pendamping desa yang ada masih kurang memadai dan kapasitas yang minim. Jaiz mengaku semula menaruh harapan besar bagi pendamping desa untuk memacu gerak pembangunan yang ada di desa hingga tata administrasi desa, tetapi justru kemampuan kurang memadai.

“Khususnya dalam menguasai strategi pemberdayaan desa dan masyarakat, benar-benar desa merasakan bahwa pendamping desa yang saat ini tidak punya kemampuan. Kami butuh pendamping desa yang punya kapasitas memadai. Sumber daya manusia lokal sebenarnya justru ada. Ini mohon ada sikap,” kata Jaiz.

Kesempatan bertemu staf deputi I juga digunakan Kepala Desa Dengok Suyanto menyampaikan tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pemerintah desa untuk pemerintah daerah setempat. Menurutnya, ada dua pola LPJ versi Bagian Pemerintahan Desa Setda dan versi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB (BPMPKB) di Gunungkidul yang justru merepotkan desa. Suyanto berharap ditemukan satu format pertanggungjawaban yang bisa digunakan SKPD maupun kementerian manapun.

Kepala Desa Ngawu Wagiran menambahkan pihaknya berupaya untuk tidak ketinggalan produk peraturan baru yang sering muncul. Namun demikian, ada yang menyakitkan dari kesan yang terbangun saat ini yakni ada sinyalemen bahwa pihak Kades dan pemerintah desa dianggap tidak mampu. Hal tersebut sebenarnya sangat mengganggu.

Menanggapi persoalan yang ada, Trijoko berterima kasih dan memahami beratnya tugas kepala desa sebagai implementator UU Desa. Ia mengakui, implementasi UU Desa pada tahun kedua ini belum berjalan baik. Hanya saja, pemerintah berupaya bisa menyelaraskan semua kementrian yang bersinggungan langsung dengan desa.

Perihal pendamping desa, Trijoko menilai memang perlu menjadi fokus perhatian pemerintah. Idealnya, pola pendampingan harus menyeluruh sampai terwujudnya desa berdaya dan tidak menggunakan kegagalan pendampingan dalam program serupa sebelumnya. Menurut Trijoko pendamping program pemberdayaan masyarakat sebelumnya cenderung menjadi petugas checklist dan terkesan sekedar mendampingi uangnya saja. Harunsya pendampingan sampai membuat desa dan masyarakat menjadi lebih paham.

Kepada Kepala Desa di Gunungkidul, Trijoko membandingkan pola pendampingan untuk pemberdayaan sejak era 1993, saat adanya program Inpres desa sudah mengenal satu desa satu pendamping. Hanya memang dalam program Inpres yang menggelontorkan bantuan kisaran Rp20 juta per desa masa itu justru membuat banyak desa tidak berdaya tetapi sebaliknya berebut ingin menjadi desa tertinggal agar memperoleh bantuan pemerintah.

Trijoko juga menjelaskan bahwa diskusi Yayasan Penabulu yang melibatkan Pemerintah Desa Baleharjo, Ngawu, Ngunut, Dengok, Plembutan, Ponjong, Salam, Pengkok, dan Desa Banyusuco dengan mengusung tema “Desa Membangun” tidak sama dengan “Membangun Desa”. Menurutnya, Membangun Desa menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah.

“Kalau Membangun Desa tentu potensi desa didalamnya ada bapak-bapak dan ibu-ibu dan masyarakat sendiri pelakunya. Semangat UU Desa juga demikian,” pungkas Trijoko sembari berjanji keluh kesah kepala desa akan segera disampaikan dalam kesempatan dilaksanakan rapat dan koordinasi pemerintah pusat di Jakarta terkait desa.

Kegiatan kunjungan Kantor Staf Presiden dan juga diikuti tim perwakilan Kemendes ini dilaksanakan juga di desa dampingan Yayasan Penabulu lain seperti Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul sore harinya sembari buka puasa bersama dan dilanjutkan pada Kamis (23/6) dan Desa Kebonharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo pada Rabu (22/6). Persoalan pendamping desa Kemendes dan simpang siur regulasi terbit dari banyak kementerian di kedua desa tersebut menjadi proses diskusi yang dikeluhkan, baik oleh Pemda Kulon Progo maupun desa. (ETG)