Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Belajar Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Peraih Juara II Nasional 2016

baleharjo
Kepala Desa Baleharjo Agus Setiawan memaparkan potensi desa kepada rombongan para perangkat desa Kecamatan Krangkeng, Indramayu. (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (17/10) – Pemberdayaan masyarakat menjadi hal paling pokok dalam mengembangkan desa untuk lebih lestari. Selain sebagai salah satu elemen penting dalam implementasi UU desa, pemberdayaan masyarakat merupakan modal utama dalam membangun dan menggerakkan desa.

Menyadari hal itu, Kuwu (Kepala Desa), Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa se-Kecamatan Krangkeng, Indramayu, menyempatkan belajar sisi pemberdayaan masyarakat di Desa Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul pada Kamis (13/10) lalu. Strategi pemberdayaan masyarakat yang berjalan cukup baik di desa yang memperoleh juara II nasional Lomba Desa tahun 2016 menjadi ruang belajar untuk memperkuat pembangunan desa di Kecamatan Krangkeng.

Rombongan pegiat desa se-Kecamatan Krangkeng diterima oleh Kepala Desa Baleharjo Agus Setiawan beserta perangkat Desa Baleharjo dan Rahmadian mewakili Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Pemkab Gunungkidul. Setelah perwakilan rombongan mengenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangannya, Kepala Desa memaparkan pengalamannya hampir empat tahun ini memimpin Baleharjo.

Agus menyatakan butuh keberanian kepala desa untuk menjadikan desa memiliki identitas dan kekhasan dalam berkiprah. Tidak cukup sekadar menguasai tata aturan yang amat rumit dan cenderung hanya menciptakan ketakutan-ketakutan dalam memulai gerakan pembangunan desa.

“Saya orang yang tidak suka aturan-aturan formal yang kaku. Cukup saya tahu dan tidak sampai justru aturan mempersempit ruang gerak. Kami kesampingkan ketakutan-ketakutan,” kata Agus nampak mencuri perhatian tamunya.

Menurutnya, sejak UU Desa resmi berlaku, publik, pakar, hingga akademisi, bahkan pejabat banyak yang menghakimi pemerintah desa tidak akan mampu mengelola desa khususnya pengelolaan keuangan dengan adanya gelontoran anggaran melalui dana desa. Agus menjadi berang dan merasa tertantang untuk membuktikan “justifikasi negatif” yang berkembang tersebut. Tanpa banyak kompromi dan bermodal semangat muda, Agus mempelajari seluruh tata aturan yang terkesan tarik ulur kepentingan dua kementrian.

“Dengan yakin kami melaksanakan program kegiatan desa secara gencar dan tetap disiplin aturan. Apa yang menjadi prioritas kebutuhan desa dan masyarakat kami wujudkan secara maksimal,” ujarnya.

Pembangunan fisik-nonfisik diwujudkan Baleharjo dengan aktif menempatkan kader desa sebagai garda depan pembangunan. Semangat tersebut rupanya mengundang lebih banyak tokoh dusun untuk mau terlibat menjadi “lokomotif” dan partner membangun desa.

Agus membeberkan beberapa kegiatan fisik yang dikerjakan dengan mengedepankan pemberdayaan justru jauh melampaui target capaian. “Semboyan holopis kuntul baris mampu menunjukkan hasil yang lebih terlihat dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam pembangunan fisik, harusnya hanya normatif  sesuai standar banyak melebihi target capaian,” kata Agus sembari menjelaskan jika Desa Baleharjo menghindari kegiatan dengan sistem lelang pihak ketiga.

Dirinya menilai sistem lelang melibatkan pihak ketiga kemungkinan kecil akan mengambil keuntungan kecil dari pekerjaan yang dilakukan. Agus memprediksi setiap “pemborong” akan mengambil keuntungan minimal 20 persen dari nilai anggaran dengan kualitas yang juga meragukan. Jika dikerjakan secara swadaya hasilnya akan jauh lebih baik karena masyarakat sadar untuk desanya sendiri.

Agus membeberkan jalannya pengelolaan unit usaha berbentuk BUMDes yang utamanya harus membawa manfaat bagi masyarakat luas. Agus berbagi pengalaman berat dalam memperbaiki tata pelayanan publik yang terukur yakni transparan, cepat dan murah, juga tertib administratif yang sebelumnya belum tertata baik sampai akhirnya menjadi desa terbaik kedua dalam Lomba Desa 2016.

“Semoga melalui berbagi pengalaman seperti ini kita sama-sama belajar bertukar ilmu dalam memajukan desa. Memajukan desa bagian dari melaksanakan amanat negara yang terangkum dalam nawacita,” ujar Rahmadian. (ETG)