Skip to content

Liputan

Pemutakhiran Data Desa Masih Perlu Ditingkatkan
20 June 2022
[SIARAN PERS] Dana Abadi LSM: Menciptakan Lingkungan Pendukung untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi Lokal
01 June 2022
Perkumpulan Desa Lestari Membuka Rekrutmen Staf Baru
24 May 2022

Cerita Perubahan

Strategi Baru BBI Anambas Memasarkan Kerapu
23 April 2022
Inovasi Pemijahan Indukan Ikan Kerapu di BBI Anambas
10 April 2022
Desa Lestari dan Lokadata Dampingi 4 BUMDes di Kudus
21 February 2022

Forkom BUMDes Gunungkidul Resmi Dideklarasikan

sumber: dokumentasi lembaga

Gunungkidul (20/10) – Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Desa (Forkom BUMDes) resmi dideklarasikan di Kompleks Wisata Waterbyur Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Gunungkidul pada Rabu (19/20). Acara tersebut merupakan kerja bareng Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) dan pelaku BUMDes.

Deklarasi Forkom BUMDes di Gunungkidul dihadiri oleh Direktur Pengembangan Ekonomi dan Usaha Desa Kemendesa PDTT Sugeng Riyono, Sekda Gunungkidul Supartono, Kepala BPMPKB Sudjoko, Camat dan Kepala Desa se-Gunungkidul, serta para pengurus BUMDes. Ketua Forkom BUMDes Tri Harjono dalam sambutannya menjelaskan sejak ada UU Desa, telah berdiri 63 BUMDes di Gunungkidul tetapi baru sekitar 25 persen  yang berkembang baik.

Dalam waktu dekat Forum akan mengawal Raperda Gunungkidul tentang BUMDes dan membentuk Klinik BUMDes sebagai ruang konsultasi bagi para pelaku BUMDes. “Ke depan, Klinik BUMDes akan menjadi sekolah BUMDes,” tegas Tri yang juga Ketua Unit Wisata Sri Gethuk BUMDesa Sejahtera Bleberan.

Bupati Gunungkidul Badingah menjelaskan BUMDes mampu memberikan kontribusi pada keuangan desa serta berharap agar desa-desa kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usaha desa. BUMDes yang dibentuk tersebut secara nyata telah membantu Pemerintah Desa menyejahterakan warganya. Badingah juga berharap agar tahun ini dapat terbentuk 100 BUMDes di Gunungkidul karena selama ini BUMDes mampu memberikan layanan penyediaan modal, air bersih, dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Badingah juga mengakui keterbatasan sumberdaya manusia dan potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi unit usaha desa masih belum terindentifikasi. “Forum ini agar menjadi media komunikasi yang efektif, berbagi informasi, wawasan dan pengetahuan, sehingga kendala yang dihadapi dapat ditemukan jalan keluarnya,” kata Badingah.

Pada kesempatan yang sama, Badingah menambahkan desa-desa dapat membentuk BUMDes dengan menggunakan dana desa. Prioritas penggunaan dana desa selama ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan bagi desa-desa yang infrastrukturnya sudah baik dapat menggunakan dana desa untuk membentuk BUMDes. Bupati juga mendorong agar desa membentuk DESAMart, sehingga masyarakat bisa membelajakan uangnya ke DESAMart tersebut. “Kalau masyarakat belanjanya ke DESAMart uang  tidak kecer kemana-mana,” tegasnya.

Usai memukul gong tanda peresmian launching Forkom BUMDesa, Sugeng mengingatkan agar pembentukan BUMDes tidak diintervensi oleh pemerintah, akan tetapi murni gagasan dari masyarakat itu sendiri. Salah satu urgensi pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi desa sehingga forum Musyawarah Desa dapat digunakan sebagai rembug warga desa untuk menentukan pendirian BUMDes. “BUMDes jangan jadi predator kelompok-kelompok ekonomi masyarakat,” pungkas Sugeng. (ES)