Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Desa Akui Butuh Dukungan LSM untuk Implementasi UU Desa

Diskusi Perencanaan Program dan Kebijakan di Desa Balong yang difasilitasi Javlec dan Penabulu.
Diskusi Perencanaan Program dan Kebijakan di Desa Balong yang difasilitasi Javlec dan Penabulu. (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (9/12) – Mendekati tahun ketiga implementasi UU Desa, peran berbagai pihak masih cukup relevan diperlukan pemerintah desa. Meskipun setiap desa sudah mendapatkan tenaga pendamping yang diterjunkan pemerintah melalui Kementerian terkait, pengetahuan dari beberapa pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sipil desa dinilai masih menjadi kebutuhan.

“Kami masih perlu kehadiran teman-teman dari LSM untuk merancang kebijakan desa agar lebih menggerakkan sektor perekonomian desa kami,” kata Purwanto, Sekretaris Desa Balong, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul, DIY, belum lama ini.

Menurut Purwanto, pemerintah Desa Balong belum sekuat desa yang lain. Termasuk Purwanto yang baru saja dilantik menjadi Sekretaris Desa, ada beberapa posisi perangkat desa tergolong baru karena belum genap enam bulan pasca pengisian perangkat desa serentak. “Kami perlu merancang perencanaan secara lebih matang lagi,” ujar Purwanto yang sebelumnya menjadi kepala dusun.

Menurutnya kehadiran organisasi nonpemerintah ke Desa Balong seperti Java Learning Center (Javlec) yang menggandeng Yayasan Penabulu sangat diharapkan bisa menjadi mitra jangka panjang untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa yang terletak di sebelah utara Samudera Hindia tersebut. Pemerintah Desa Balong kerap melakukan konsultasi kepada kedua lembaga dalam tahapan penyusunan dan perumusan kebijakan terumus dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2017.

“Bersama teman-teman LSM, kami perlu memilih dan memilah hasil penyerapan rencana pembangunan tahun depan. Saya rasa ini penting untuk melihat skala prioritas mana yang harus diprioritaskan,” tambah Purwanto tentang perlunya peningkatan kapasitas perangkat desa.

Demikian halnya dengan Desa Jepitu yang tidak jauh dari Desa Balong, juga mengakui pentingnya menjalin mitra kerjasama dengan sejumlah LSM. Terlebih pada 2017 Desa Jepitu dan beberapa desa lain akan disiapkan sebagai desa model di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki regulasi tata ruang kewilayahan sebagai acuan pemerintah desa dalam pembangunan ke depan.

Desa Balong dan Desa Jepitu memiliki potensi sumber daya alam yang masih cukup mendukung untuk kebijakan-kebijakan pelestarian kawasan kehutanan rakyat. Daerah perbukitan berada di kawasan pesisir tersebut masih banyak dijumpai lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk menambah nilai ekonomi masyarakat. “Kita ingin sekali menyandingkan usul kemauan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan desa, sehingga pembangunan kami bisa selaras dengan keinginan masyarakat,” ujar salah satu anggota BPD Dengok, Playen, ditempat terpisah.

Keinginan tersebut diwujudkan Pemerintah Desa Dengok melalui kerjasama dengan Javlec dan Penabulu untuk membagikan pengalaman secara mendalam perencanaan kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa dan dana desa (ADD dan DD) yang tiap tahun semakin meningkat untuk menjawab kebutuhan desa.

Dukungan Pemerintah DIY

Pemerintah Pusat dan Pemerintah DIY memberikan dukungan penuh agar desa-desa lebih cermat dan jeli menjawab kebutuhan masyarakat. Pada kunjungan utusan Kementerian Lingkungan Hidup, utusan Gubernur DIY, dan utusan Pemkab Gunungkidul yang belum lama berselang, menekankan perlunya dorongan kuat dari berbagai pihak agar masyarakat desa mulai aktif terlibat dalam tahapan perencanaan kebijakan dan program desa. Partisipasi masyarakat sipil desa melalui ajang musyawarah desa (Musdes) dan/atau muswarawah rencana pembangunan (Musrenbang) dusun dan desa mutlak harus diikuti dengan usulan-usulan strategis. Hanya dengan memberikan masukan atau usulan pada pemerintah desa menjadi modal penting kebijakan desa tidak semakin jauh dari rakyat.

Pejabat dari Pemerintah Pusat, Pemda DIY, dan Pemkab Gunungkidul ke Desa Balong camat, kapolsek, aparat desa, tokoh desa, gapoktan dan masyarakat umum secara simbolis menanam tanaman nangka. Gerakan tanam nangka disertai pemberian ratusan bibit ini diharapkan mendukung desa untuk menyiapkan masa depan desa yang lebih baik. Bibit tanaman nangka kedepan diharapkan dapat mendukung ketersediaan DIY menjaga keberlangsungan makanan khas Gudeg. Ironi, dalam produksi makanan khas Jogjajakarta, Gudeg mengalami krisis bahan baku nangka yang harus dipasok dari daerah luar DIY. (ETG)