Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, Kemenkeu: Pemda Jangan Hanya Andalkan DAU-DAK

Kasubdit Bimtek Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Deski Wijaya. (sumber: dokumentasi lembaga)

Malang (16/5) – Kementerian Keuangan Republik Indonesia meminta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota tidak sekadar mengharap perolehan Dana Alokasi Umum dan dana Alokasi Khusus (DAU-DAK) dari APBN untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Efisiensi anggaran daerah harus mulai disiapkan dari pola perencanaan yang matang dan mengedepankan efektivitas dan efisiensi belanja dan pembiayaan.

“Pemerintah Daerah jangan sampai hanya mengandalkan DAU dan DAK. Kebijakan itu (DAK dan DAK) akan mengalami perubahan kalau pendapatan negara tidak sesuai harapan,” kata Kepala Subdit Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI Deski Wijaya dalam sambutan pembukaan kegiatan Uji Coba Pelatihan Peningkatan Kapastitas Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Unit Layanan Kecamatan di Malang pada Senin (15/5) malam.

Deski menyatakan apabila pendapatan negara mengalami penurunan secara otomatis nilai DAK dan DAU untuk semua daerah juga ikut turun. Ia menilai Pemerintah Daerah perlu menyiapkan kemampuan analisis untuk mewujudkan belanja daerah yang efektif dan efisien sebagai salah satu langkah yang harus dilakukan seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Tata keuangan hendaknya disiapkan sebaik mungkin, dengan kemampuan perencanaan yang matang hingga pelaksanaan anggaran yang partisipatif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai daerah mulai perlu melihat angka pendapatan daerah sebelum menentukan pengeluaran dan rencana belanja baik untuk belanja pegawai maupun pembiayan lain dan perbaikan infrastruktur. Terlebih, lanjut Deski, beban keuangan Pemerintah Daerah saat ini sudah berkurang sejak berjalannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembagian wewenang antara pemerintah daerah dan pemerintah desa harus jelas.

Deski mencontohkan beberapa langkah yang dilakukan Pemerintah Pusat sudah mulai menunjukkan keseriusan dalam melakukan efisiensi untuk setiap kegiatan kedinasan, seperti pos anggaran untuk makan minum sudah tidak lagi jatah kotak satu per satu, tetapi sistem bersama. “Sudah tidak ada snack kotak satu orang dapat satu. Sekarang sajian makanan bersama dan serba makanan lokal seperti rebusan-rebusan karena itu murah dan sehat,” ujar Deski.

Ia menaruh harapan positif terharap lembaga nonpemerintah seperti dilakukan KOMPAK dan Penabulu yang berani memberikan perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah di level kecamatan untuk mewujudkan bertambahnya kapasitas aparatur dengan kegiatan pelatihan tata kelola keuangan dan penyusunan modul yang lebih relevan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Provinsi Jawa Timur termasuk daerah yang selangkah lebih maju dengan menggagas adanya laborat keuangan daerah yang fokus dalam mewujudkan manajemen keuangan daerah yang baik.

Pada kesempatan itu, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Laudi Sumidarmo menyatakan Jawa Timur menaruh perhatian khusus terhadap pengelolaan tata kelola keuangan dan layanan publik dari tahun ke tahun. Hal itu ditunjukkan melalui upaya pembangunan kapasitas tata kelola keuangan selalu diikuti secara berkesinambungan. Dari pembangunan kapasitas aparatnya, pada tahun 2012 Pemprov Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mulai  menggagas terbentuknya adanya UPT laborat pengelolaan keuangan daerah. Gagasan tersebut, lanjut Laudi, disambut dengan kegiatan training berjenjang dan berkesinambungan untuk melahirkan tutor yang memadai.

Dirinya menambahkan, keseriusan itu juga ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2016 dengan dibentuknya laborat keuangan daerah di SKPD. Esensi dari laborat keuangan daerah ini selain memiliki tugas meningkatkan kapasitas aparatur seluruh SKPD untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan juga penyediaan informasi analisis dan memahamkan formula perencanaan hingga pelaksanaan anggaran daerah. 

“Hingga akhirnya pada tahun 2016 kami sudah menemukan Standar Operasionar Prosedur (SOP) layanan publik dan tata keuangan,” ujar Laudi. Ia berharap dengan terus mengikuti pelatihan akan terbentuk keahlian dalam tata kelola keuangan serta tata kebijakan yang baik dan pesatnya pembangunan.

Sebanyak 75 peserta dari perwakilan lima kabupaten di Jawa Timur mengikuti kegiatan KOMPAK dan Penabulu untuk level kecamatan seperti UPTD kesehatan, UPTD pendidikan, dan badan layanan umum kecamatan, diantaranya dari Kabupaten Malang, Trenggalek, Lumajang, Bondowoso, dan

Pelatihan diselenggarakan selama empat hari ini memberikan beberapa materi seputar tata kelola keuangan dan kebijakan, diantaranya persyaratan dan penetapan BLU dan BLUD, Tata Kelola Organisasi dan Satuan Pemeriksaan Internal Mekanisme Kerja, Rencana Strategis Kerja SKPD dengan UPTD; Pengelolaan Dana UPTD, Klasifikasi Belanja Daerah, Kebijakan Remunerasi, Standar Pelayanan, Rencana Strategis Bisnis dan Anggaran Fleksibilitas, Perpektif Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (Gesi) Dalam Perencanaan Anggaran, dan Pengelolaan Kas Utang Piutang dan Investasi. (ETG)