Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Desa Jepitu Ingin Dirikan BUMDes yang Kokoh

Sosialisasi pendirian BUMDes di Balai Desa Jepitu, Rabu (26/07). (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (27/7) – UU Desa mengamanatkan pentingnya pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Meski amanat tersebut tidak bersifat wajib atau harus, pemerintah memiliki alasan konsep pembangunan perokonomian desa melalui BUMDes dengan tujuan agar semakin mendorong laju pertumbuhan perekonomian desa yang dapat segera terasakan.

Menyadari sumber daya alam yang dimiliki berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, Pemerintah Desa Jepitu, Girisubo, Gunungkidul mempersiapkan diri mendirikan BUMDes. Persiapan Desa Jepitu terlihat dari keseriusan Pemerintah Desa menggandeng masyarakat berbagai elemen untuk belajar bersama terkait apa dan bagaimana BUMDes bertempat di balai desa setempat pada Rabu (26/07). Dari dasar konseptual bisnis usaha hingga tata regulasi yang mengatur  BUMDes mulai disosialisasikan untuk daya dukung masyarakat desa Jepitu.

“Kami tidak ingin nanti sekadar mendirikan BUMDes. Tapi badan usaha desa yang benar-benar berjalan dan memberi nilai tambah pendapatan desa dan masyarakat,” kata Kepala Desa Jepitu Sarwana dalam sambutan kegiatan sosialisasi, kemarin. Ia yakin konsep BUMDes cukup efektif untuk ke depan menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Desa dalam memajukan perekonomian masyarakat.

Sekretaris Camat Girisubo Alsito mengapresiasi kegiatan sosialisasi BUMDes di Desa Jepitu. Selain memang amanat UU, Alsito menegaskan BUMDes perlu didorong tumbuh dan dapat berperan strategis di setiap desa. Ia tidak menampik, dari sebanyak 144 desa di Kabupaten Gunungkidul, belum separuhnya memiliki BUMDes. Kenyataan itu menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui kecamatan yang akan memfasilitasi pendirian BUMDes di banyak desa untuk pengembangan potensi dan perekonomian warga.

Alsito menceritakan sebelum ada UU Desa Gunungkidul sudah memiliki produk Peraturan Daerah yang mengatur tentang BUMDes. Ada beberapa desa yang sejak itu sudah menggagas terbentuknya badan usaha, sehingga pendapatan asli desa dapat terdongkak dari hasil usaha yang dikerjakan. 

“Tidak ada kata terlambat bagi desa-desa lain di Kecamatan Girisubo ini. Terlebih secara geografis, desa di Kecamatan Girisubo ini berada di zona kawasan pantai selatan. Tentu akan lebih banyak peluang yang bisa diolah bersama,” ungkap Alsito.

Tim Desa Lestari dan Yayasan Penabulu secara khusus digandeng Javlec dan Pemerintah Desa Jepitu untuk terlibat merintis BUMDes. Selanjutnya beberapa konsep dasar BUMDes dipaparkan kepada masyarakat yang hadir di awal pertemuan.

Terdapat ruang diskusi dan tanya jawab antara masyarakat dengan fasilitator Penabulu Endro Tri Guntoro setelah penyampaian materi BUMDes. Sarmun, salah satu peserta, mengharapkan sektor pertanian menjadi fokus usaha yang dibidik BUMDes Jepitu. Ungkapan Sarmun ini bukan tidak beralasan. Mayoritas masyarakat Desa Jepitu atau 90 persen warganya merupakan petani tadah hujan.

“Saya berharap BUMDes nanti dapat menyasar perlindungan terhadap produk pertanian palawija. Selama ini kami dipermainkian tengkulak. Harga selalu dibeli murah,” ujarnya.

Endro mengatakan secara konsep memang usaha BUMDes cukup memungkinkan bergerak di sektor perdagangan produk pertanian seperti palawija. Membeli hasil panen petani palawija dengan harga yang tidak membuat petani merugi sesungguhnya menjadi peluang cerdas BUMDes. Tentu dengan kemampuan pengelola BUMDes yang harus cermat dalam membaca kebutuhan pasar palawija.

Endro mencontohkan khusus produk palawija kedelai di Gunungkidul menjadi salah satu peluang besar bagi petani dan BUMDes. Pengamatan dilakukan Penabulu di empat lokasi sentra perusahaan tahu di Desa Kepek Wonosari. Para pengusaha terkendala keterbatasan mendapatkan kedelai lokal bahan baku terbaik untuk memproduksi tahu. Karena adanya penurunan produksi pertanian kedelai lokal, para mengusaha harus bergantung kedelai impor dari Amerika dan harus didapatkan dari luar DIY.

“Tentu kenyataan tersebut menjadi peluang besar untuk BUMDes dan petani palawija untuk kembali giat memproduksi tanaman kedelai. Terlebih setiap perusahaan rata-rata membutuhkan bahan baku kedelai empat kuintal per hari untuk kebutuhan tahu seluruh pasar di Gunungkidul,” tutur Endro, menekankan perlunya analisa perencanaan bisnis yang kuat agar BUMDes tidak sekedar dibentuk tapi mati muda.

Sementara itu, mewakili kelompok sadar wisata setempat mendukung rencana pembentukan BUMDes Jepitu. Selama ini memang sejumlah lokasi tempat wisata telah dikelola secara swadaya. Namun demikian dengan adanya BUMDes nanti akan lebih memperkuat legalitas usaha pariwisata.

PJ Sekretaris Desa Sukaja menyatakan meskipun kehadiran kelompok perempuan dalam sosialisasi BUMDes kemarin masih sedikit, tetapi Pemerintah Desa Jepitu akan terus mengoptimalkan sosialisasi. Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dukuh, tokoh masyarakat, Ketua RT, LPMD, dan kelompok pemuda, rencana BUM Desa perlu sampai kepada masyarakat Jepitu lebih luas.

Sukaja mengaku usaha peternakan sebagai daya dukung usaha pertanian masyarakat juga mulai banyak masukan. BUMDes diharapkan dapat mengucurkan program ternak komunal kelompok sapi selain sektor pariwisata. Hasilnya pengelolaan ternak selanjutnya dapat dinikmati tidak hanya pemasukan pendapatan bagi BUMDes ke pendapatan asli desa, tetapi juga kelompok tani penerima manfaat. Tentu hal ini perlu pendampingan intens usaha agar disiplin pemeliharaan dan terhindarkan dari kerugian.

Sukaja menambahkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BPD untuk penentuan jenis usaha yang akan dibidik BUMDes dan membentuk tim penyusun pengurus atau pengelolanya. “Dalam pekan-pekan depan kami targetkan sudah Musdes pertama agar ini bisa berjalan cepat. Target kami tahun ini BUMDes sudah bisa mulai beroperasi,” pungkasnya. (ETG)