Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Mendorong BUMDes Menjadi Gerakan Ekonomi Desa di Kawasan Restorasi Gambut

Myrna A. Safitri, Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG), seusai membuka Pelatihan Pengembangan BUM Desa bagi Desa-Desa di Kawasan Restorasi Gambut Region Sumatra.

Banjarbaru (3/10) – Pemerintah Republik Indonesia menyatakan sebagian besar desa berada di wilayah gambut merupakan desa dengan kelas kategori sangat tertinggal dan tertinggal. Melihat kondisi tersebut, diperlukan peran aktif berbagai pihak untuk terlibat mendongkrak kelas desa agar pembangunan yang berjalan integrasi dengan naiknya indek desa membangun dan aspek kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kami sudah menghitung keseluruhan ada 2,5 juta hektar areal gambut kita yang kondisinya rusak dan harus direstorasi. Di wilayah itu terdapat 1.205 desa dan kelurahan yang sebagian besar kelas desanya sangat tertinggal dan tertinggal didalamnya. Ini membuat prihatin,” kata Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG) Myrna Safitri. Hal itu disampaikan saat sambutannya sebelum secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi desa-desa kawasan restorasi gambut Region Kalimantan yang dipusatkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada 2-7 Oktober 2017 lalu.

Menurut Myrna, membutuhkan kesadaran bersama agar mewujudkan kawasan gambut terjaga untuk keberlangsungan kehidupan kedepan. Adanya UU Desa, peran pemerintah dan masyarakat desa menjadi cukup strategis untuk menjaga kelestarian gambut.

Ada tiga sasaran ketahanan yang sekaligus harus dihidupkan bersama ditengah masyarakat di desa kawasan gambut, yakni ketahanan lingkungan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial. Tiga ketahanan tersebut cukup menentukan kemajuan pembanguan dan perekonomian masyarakat di kawasan gambut. Program menyangkut gambut di level desa maupun pemerintah daerah hendaknya dapat membawa dampak positif naiknya Indeks Desa Membangun (IDM).

IDM merupakan alat ukur pemerintah untuk mengetahui perkembangan kelas-kelas setiap desa. Ada lima klasifikasi desa menurut pemerintah yakni desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. “Kelas paling bawah desa sangat tertinggal. Diatasnya desa tertinggal,” ujar Myrna.

BRG berkepentingan dalam upaya meningkatkan kelas desa-desa kawasan gambut tersebut. Pasalnya, pihaknya tidak ingin ada desa wilayah gambut yang puluhan tahun menjadi model program kebijakan pembangunan pemerintah, mendapat pendampingan LSM, mendapat program donor yang besar, tetapi tidak ada kenaikan skor desa dan tidak mengubah IDM.

Myrna menyatakan pelatihan tidak lain untuk membekali desa supaya semakin terampil mengelola kawasan gambut serta target menaikkan skor dan kelas desa masing-masing.

Program Pelatihan BUMDes yang menjadi salah satu program Desa Peduli Gambut bukanlah proyek khusus, tetapi rajutan dari kegiatan pembangunan yang selama ini sudah berjalan. Ada delapan pokok dalam setiap kegiatan perlindungan kawasan gambut, antara lain perencanaan desa yakni memastikan perlindungan dan pengelolaan gambut yang baik bisa masuk ke dalam rencana kerja prioritas pemerintah desa. Ada tujuh provinsi yang digagas BRG melalui kegiatan lokakarya untuk melihat isu apa saja yang perlu masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tiap tahun dan tetap melibatkan pemerintah daerah setempat.

Pokok selanjutnya, pembentukan kawasan pedesaan. Myrna menyebut sifat lahan gambut bukanlah dengan pendekatan administratif melainkan pendekatan lanskap yang perlu menggagas kelompok kawasan perdesaan gambut untuk melakukan kemungkinan adanya kerjasama antar desa dalam pemeliharaan gambut.

“Kawasan gambut terkait erat dengan tata air yang tidak bisa dibatasi dengan wilayah administratif desa dan menuntut desa harus bekerjasama menata pengelolaan air agar lebih baik melalui kerjasama ekonomi desa,” katanya.

Selain dua hal tersebut, Myrna menyebutkan peningkatan kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi desa juga cukup mendesak. Desa hendaknya mampu mengenali potensi ekonominya seperti holtikulura buah, produk hasil hutan bukan kayu, dan lain-lain. Myrna mengakui memang potensi ekonomi desa ini harus dikerjakan secara serius dan bersama-sama. Untuk itulah BUM Desa sangat diharapkan memberi dampak membangun perekonomian desa di kawasan gambut.

Keseriusan BRG untuk memberi perlindungan kawasan gambut cukup besar. BRG bekerjasama dengan Pusdiklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencetak mediator untuk kepentingan membanti penanganan resolusi konflik lahan gambut. Konflik antar desa, konflik desa dengan pengusaha, yang tentang di kawasan gambut disiapkan tenaga mediator yang terdidik untuk mendampingi desa menyelesaikan persoalan atau konflik yang muncul, selain desa perlu memunculkan tenaga paralegal.

Deputi III BRG ini menyampaikan kepada peserta bahwa optimisme produk-produk usaha desa yang dikerjakan secara serius. Pihak BRG pun terus mefasilitasi kegiatan  pelatihan kerajinan gambut. Ia mencontohkan, tikar dari bahan purun yang menjadi ciri khas dari Kalimantan Selatan cukup mengundang kreativitas baru untuk pembuatan produk baru seperti tas, sandal, dan bentuk yang lain.

Myrna menceritakan adanya kabar baik dari panitia Konferensi Perubahan Iklim tingkat dunia yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan di Jerman, juga turut mengenalkan produk purun untuk tempat kartu nama yang akan dibagikan kepada seluruh peserta sebagai ruang mengenalkan potensi purun Indonesia.

Pada penyelenggaraan pelatihan Pengembangan BUMDes bagi desa-desa kawasan restorasi gambut, BRG menggandeng Yayasan Penabulu dan Desa Lestari sebagai lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat sipil desa di sejumlah wilayah desa di Indonesia. Pelatihan untuk Region Kalimantan dipusatkan di Banjarbaru dengan peserta dari dari 36 desa di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sebelumnya, pelatihan yang sama juga dilaksanakan untuk Region Papua yang diselenggarakan di Merauke bagi 3 desa dampingan BRG pada 11-15 September 2017 dan Region Sumatera yang dipusatkan di Palembang, dengan peserta 36 desa dari Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan yang dihelat pada 25-30 September 2017.

Selama pelatihan, tim dari Yayasan Penabulu dan Desa Lestari menyampaikan beberapa materi mengenai regulasi desa yang berkaitan dengan BUMDes, penatausahaan keuangan BUMDes, perencanaan dan analisis usaha, serta pemasaran produk desa. Peserta dari setiap desa yang terdiri atas perangkat desa, BPD, pengelola BUMDes, tokoh pegiat pemberdayaan desa, dan pendamping/fasilitator BRG menyusun rencana tindak lanjut untuk diperjuangkan bersama-sama pasca pelatihan di masing-masing desa.

Pengurus BUMDes Beringin Agung, Muara Sugihan, Banyuasin, Sumatera Selatan Adi Sulistiono mengaku cukup terbantu dengan adanya kegiatan pelatihan untuk memetakan potensi desa secara tepat.

“Analisa usaha yang paling kami perlukan untuk membidik jenis usaha desa secara akurat agar BUM Desa tidak sekadar berdiri tapi usahanya berjalan baik,” ungkap Adi seraya menilai pendampingan desa dari pihak BRG masih dibutuhkan.

Pernyataan Adi senada dengan peserta pelatihan region Kalimantan. “Kami ingin pemerintah desa kami benar-benar menindaklanjuti apa yang menjadi rencana dan tindak lanjut tersusun selama pelatihan ini. Hasil dari pelatihan ini harus diimplementasikan di desa,” pungkas Zainal Anwar, salah satu perintis ekowisata Desa Dabong, Kuburaya, Kalbar. (ETG)