Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Tingkatkan Pendapatan Asli, Kampung Tanjung Batu Mulai Kelola Aset

Eko Sujatmo melakukan sosialiasi Peraturan Kampung (Perkam) pada Forum Musyawarah Kampung (sumber: dokumentasi lembaga)

Berau (20/2) – Konsorsium Jaringan Nelayan (JALA) dan Perkumpulan Desa Lestari (PDL) menggelar Pelatihan Penyusunan Peraturan Kampung (Perkam) bagi Pemerintah Kampung dan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Tanjung Batu, Berau, Kalimantan Timur. Pelatihan yang didukung TFCA Kalimantan ini berlangsung di Pendopo Kampung pada 18-20 Februari 2018 mendapat perhatian serius dari peserta.

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari tidak hanya memfasilitasi peserta berupa teknik penyusunan peraturan kampung. Kegiatan ini juga menyusun rancangan Perkam tentang pungutan dan pengelolaan mangrove. Materi dasar penyusunan Perkam diberikan sembari mengajak para peserta mengidentifikasi aset kampung.

Eko Sujatmo dari Perkumpulan Desa Lestari mengatakan bahwa setiap desa atau kampung pasti memiliki aset. Aset kampung dapat berasal dari kekayaan asli milik kampung, dapat juga kekayaan yang dibeli melalui beban APBDesa/Kampung. Aset kampung yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli kampung. Pemanfaatan aset kampung dapat dilakukan sendiri, kerja sama, maupun dipindahtangankan.

“Nantinya semua penerimaan yang berasal dari pungutan pemanfaatan aset kampung masuk dalam pendapatan asli kampung, direncanakan, digunakan, dicatat  dan dilaporkan secara transparan,” ujar Eko.

Kepala Kampung Tanjung Batu Jorjis memaparkan kampungnya memiliki banyak sekali aset. Hanya saja selama ini pemanfaatanya belum dapat menyumbang pendapatan asli desa. Sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018, kampung dapat melakukan pungutan terhadap pemanfaatan aset kampung guna meningkatkan PADesa. Nantinya pungutan yang didapat dari hasil pemanfaatan aset kampung akan digunakan untuk membiayai kegiatan kewenangan kampung, misalnya biaya pemeliharaan dan operasional. Selama ini biaya pemeliharaan dibebankan dari Alokasi Dana Kampung. Namun besarnya pungutan harus dikonsultasikan dengan masyarakat kampung karena merekalah yang nanti akan dibebani pungutan.

Lebih lanjut, Jorjis mengatakan setelah Perkam disepakati bersama BPK, Perkam masih akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Apalagi Perkam tentang pungutan kampung. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika dalam waktu yang sudah ditentukan tidak ada evaluasi dari Bupati, maka peraturan kampung ini mulai berlaku. ”Tetapi jika ada evaluasi maka kami harus memperbaikinya,” tegas Jorjis

Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Pucaisyah turut mengatakan penyusunan peraturan kampung harus dikonsultasikan kepada masyarakat dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai pengesahan. Setelah disepakati bersama, Perkam masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat.

“BPK akan mengundang warga masyarakat untuk mensosialisasikan Perkam dan mendengarkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Kampung Tanjung Batu Mardani menjelaskan nantinya khusus untuk pengelolaan aset, ekowisata mangrove akan memberdayakan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Perkam tentang pungutan akan menjadi payung hukum bagi BUMK selaku pengelola wisata untuk memungut retribusi. Selama ini wisata mangrove dikelola oleh kelompok Pusat Informasi Mangrove (PIM) yang merupakan unit usaha BUMK. Namun, mereka belum berani memungut retribusi karena belum ada payung hukumnya.

“Setelah Perkam tentang pungutan mulai berlaku, pengelola wisata mangrove akan mempunyai payung hukum yang jelas. Besaran retribusi juga sudah ditentukan dalam Perkam,” jelas Mardani. (ES)