Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Gunungkidul Gandeng Desa Lestari Wujudkan Kabupaten Layak Anak

Kegiatan Rakor Forum Anak Gunungkidul

Gunungkidul (23/3) – Pelaksanaan pembangunan di tingkat desa dan daerah di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), perlu didorong agar berjalan seiring kebutuhan dan hak-hak anak. Upaya tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) dengan meningkatkan peran forum anak dari mulai tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Anak-anak terus didorong agar mau terlibat ditengah pembangunan di era partisipatif.

Kepala Seksi Perlindungan Anak DP3AKBPMD Gunungkidul Tomy Darlianto mengatakan tercatat ada 60 desa di Gunungkidul yang telah membentuk Forum Anak per Maret 2018. Hal tersebut sejalan dengan komitmen mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak. Selanjutnya, keberadaan komunitas Forum Anak Desa perlu lebih dioptimalkan sebagai wadah anak-anak mewujudkan empat hak utama anak.

Hak anak terdiri dari empat, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Keempatnya merupakan rangkuman dari 31 jenis hak anak-anak yang harus diwujudkan negara (pemerintah) yang telah menjadi amanat dalam undang-undang untuk menjamin hak dan perlindungan anak.

“Komitmen itu kami dorong tidak hanya untuk pembangunan level kabupaten. Kami juga mendorong agar desa ikut merubah wajahnya menjadi inklusif pada hak-hak anak,” kata Tomy.

Ada dua pekerjaan besar bagi Tomy dan DP3AKBPMD Gunungkidul dalam  mengemban tugas mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Selain mengajak seluruh pemangku kepentingan dari instansi pemerintahan untuk mulai menciptakan layanan kebijakan pembangunan yang ramah anak, anak-anak berusia kurang dari 18 tahun perlu didorong mau terlibat pembangunan desa dan kabupaten itu sendiri menurut tingkat kemampuan dan dan jenjang usia.

Menurut Tomy pekerjaan tersebut membutuhkan proses panjang untuk menuai hasil dan perubahannya. Pada beberapa desa, Tomy menggandeng Desa Lestari yang selama ini telah banyak berkiprah di sektor pembangunan masyarakat desa. Dia berharap setelah layanan umum nanti mencakup kebutuhan ramah anak, penyusunan perencanaan arah kebijakan pemerintah, termasuk desa, turut mengakomodir pendapat dan hak-hak anak.

Angka Kasus Bertambah

Kendati telah mencanangkan kabupaten layak anak tingkat madya, persoalan menyangkut hak-hak anak di Gunungkidul memang belum menunjukkan angka yang memuaskan. Melansir data Dinas Sosial Pemerintah DIY, jumlah anak Gunungkidul yang berhadapan dengan hukum hingga korban kekerasan mengalami peningkatan.

Pada 2015 terdapat tujuh anak dan meningkat drastis pada 2016 menjadi 21 anak yang berhadapan dengan hukum. Jumlah kekerasan psikis anak tahun 2015 semula nihil, tetapi pada tahun 2016 lima anak. Tak kalah mencengangkan, angka kasus kekerasan seksual anak Gunungkidul tahun 2015 menimpa sebelas anak, naik di tahun 2016 menjadi 59 anak.

Selain itu, angka putus sekolah anak Gunungkidul tergolong tinggi. Tahun 2015 putus sekolah jenjang Sekolah Dasar sebanyak 12 anak, jenjang Sekolah Menengah Pertama 58 anak, dan jenjang Sekolah Menengah Atas sebanyak 66 anak. Jumlah tersebut beriringan dengan naiknya jumlah anak Gunungkidul yang hidup di jalan pada tahun 2015 sebanyak 47 anak dan tahun 2016 bertambah menjadi 50 anak.

Tugas Bersama, Komitmen Bersama

Naiknya peristiwa menyangkut anak mendapat perhatian Perkumpulan Desa Lestari. Sebagai pihak yang digandeng Pemkab Gunungkidul, Desa Lestari menilai permasalahan tersebut menjadi tugas semua pihak. Pemerintah kabupaten, pemerintah desa,  institusi pendidikan, dan utamanya keluarga harus terbentuk keterampilan menghadapi tantangan-tantangan perubahan zaman dan cepatnya laju pembangunan.

Desa Lestari menilai perlunya perhatian pada berbagai gejala yang mungkin akan muncul pada pembangunan. Sehingga pihak-pihak terkait dapat melakukan antisipasi sebagai tindakan preventif. Salah satunya yaitu kebijakan-kebijakan yang lebih ramah terhadap anak dalam pemenuhan empat hak utama anak.

Mewujudkan hak-hak anak yang terjamin bukanlah hal yang mengada-ada karena Indonesia sebagai salah satu bangsa yang menyatakan diri berkomitmen melalui penandatanganan Konvensi Hak Anak (KHA) pada 2001 atas hasil sidang utama PBB pada 1989 lalu. Dari komitmen tersebut, Pemerintah terus mewujudkan upaya perlindungan terhadap hak anak dengan produk undang-undang. Desa Lestari juga mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan.

“Sejalan dengan pembanguan daerah dan implementasi UU tentang Desa yang berjalan saat ini, melibatkan anak dari mulai perencanaan pembangunan sebenarnya menjadi keharusan. Tak terkecuali bagi pemerintah desa,” kata Ketua Perkumpulan Desa Lestari Budi Susilo.

Lebih lanjut, Budi mengingatkan  jangan sampai terjebak pada anggapan hanya dengan telah melibatkan anak dalam forum-forum musywarah rencana pembangunan baik dusun, desa maupun daerah berarti sudah layak anak dalam rangka mewujudkan desa atau kota layak anak. Pembentukan lingkungan yang sehat, tata kelola kota, dan layanan umum perlu diwujudkan bersama-sama untuk memudahkan anak memperoleh ruang untuk mendapatkan hak-haknya.

Ada tiga desa dan dua kecamatan yang menjadi fokus kerja Dinas P3AKBP Gunungkidul dan Desa Lestari, yakni Forum Anak Desa Sidoharjo Tepus, Forum Anak Kecamatan Tepus, Forum Anak Desa Tileng, Forum Anak Kecamatan Wonosari, Forum Anak Desa Pulutan, dan Forum Anak Kabupaten Gunungkidul. (ETG)