Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Pemerintah Harus Lindungi Produk Usaha Masyarakat Gambut

Banjar (29/4) – Pemerintahan Joko Widodo memiliki waktu satu tahun sebelum berakhir untuk menyelesaikan pekerjaan restorasi gambut di Indonesia bersama berbagai pihak terkait. Salah satu langkah yang perlu dilakukan menyangkut perlindungan produk usaha masyarakat daerah gambut.

Hal tersebut ditegaskan Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia Myrna A Safitri. Myrnamengaku, masih banyak pekerjaan soal gambut yang harus dikejar pemerintah saat ini.

“Salah satunya soal perlindungan produk usaha. Belum dirasakan belum sepenuhnya,” kata Myrna saat ditemui Desa Lestari disela mengunjungi pameran produk usaha masyarakat gambut di hari kedua Jambore Masyarakat Gambut 2018 pada 29 April 2018. Kegiatan jambore itu diselenggarakan di Kiram Park, Desa Kiram, Karang Intan, Banjar, Kalimantan Selatan.

Menurut Myrna perlindungan usaha rakyat di tujuh provinsi daerah gambut Indonesia perlu diwujudkan secara lebih optimal. Pengoptimalan perlindungan usaha rakyat bertujuan supaya keyakinan masyarakat atas produk usahanya yang dihasilkan semakin terbangun.

Produk usaha masyarakat daerah gambut perlu didorong pada berbagai kebijakan strategis pemerintah, baik dari memperkuat dan meningkatkan ketrampilan masyarakat melestarikan lahan gambut, hingga meningkatkan produk hasil usaha yang harus berbersaing di pasar nasional maupun global.

Selain masalah perlindungan, Myrna menyebutkan langkah restorasi lahan gambut dilakukan pemerintah belum dipandang menyeluruh. Langkah restorasi masih terbatas di lahan konsensi. Pemerintahan perlu didorong agar restorasi dapat berjalan lebih terarah.

Jambore Masyarakat Gambut 2018 diikuti sebanyak 1.354 peserta dari 265 desa kawasan gambut di tujuh provinsi Indonesia yakni perwakilan Papua, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Jambore menjadi ruang efektif bagi masyarakat gambut untuk dapat saling menguatkan satu sama lain. Pemerintah Desa, petani, kelompok usaha rakyat atau UKM, pendidik, dan pegiat pelestari gambut tujuh provinsi dapat bertukar berbagai pengalaman.

Myrna menyebut jambore kedua sejak digelar tahun 2016 di Jambi ini sebagai ajang diskusi dan mengenalkan teknologi pengolahan lahan gambut ramah lingkungan. Produksi usaha yang ditekankan untuk menyeimbangkan tata kelola perlindungan lahan gambut di tujuh provinsi.

 

Deputi Edukasi Sosialisasi Partisipasi dan Kemitraan, Badan Restrorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia, Myrna A Safitri, saat mengunjungi pameran Produk Usaha Kreatif Masyarakat Gambut di Jambore Masyarakat Gambut Banjar, Kalimantan Selatan 28-30 April 2018. (sumber: dokumentasi lembaga)

 

Selama jambore berlangsung peserta menerima paparan kunci masalah utama yang dihadapi masyarakat. Ada tiga masalah utama dihadapi, mulai dari restorasi gambut dan pembangunan daerah, penguatan hak dan pemberdayaan desa gambut, serta prospek bisnis produk gambut dari beberapa narasumber yang kompeten.

Berbagai cara telah ditempuh BRG Republik Indonesia untuk melestarikan gambut Indonesia ini. Bahkan, imbuh Myrna, untuk regio Kalimatan, BRG menggandeng tokoh agama untuk ikut mau terlibat memberikan edukasi melalui jalur keagamaan. Tercatat ada 100 dai yang sudah terlatih dan diberikan panduan materi gambut agar khotbah ibadah Jumat turut terlibat menyampaikan pesan pesan restorasi gambut.

“Kami ingin menjaga kelestarian alam gambut termasuk bentuk dari ibadah,” katanya.

Gubernur Kalimantan Selatan Sobhirin Noor dalam sambutan pembukaan jambore memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beserta masyarakat setempat menyatakan siap menjadi bagian dari gerakan retorasi gambut. Lebih lanjut, Sobhirin menegaskan kesiapan daerah menyelaraskan program pembangunan daerah dengan BRG dan Pemerintah Jokowi dalam program pelestarian gambut. Dirinya menyadari subyek dari persoalan gambut Indoensia adalah rakyat.

“Sehingga kebijakan daerah perlu selaras dengan pemerintah pusat termasuk dengan BRG dalam restorasi dan tata kelola wilayah gambut untuk tujuan pemenuhan kesejahteraan masyarakat wilayah gambut,” kata Sobhirin dengan lantang seraya memaparkan optimistis terhadap kerja-kerja pemerintah dibawah Presiden Jokowi.

“Pak Jokowi adalah pemerintahan yang sah dan konstitusional. Tidak boleh ada yang mengganggu kerja Pak Jokowi. Kami rakyat di Kalsel siap untuk bersinergi dengan pusat,” kata Sobhirin. Dia mengajak para peserta jambore yang rata-rata menjadi pegiat kelestarian desa gambut untuk makin mempererat koordinasi pemerintah serta menjalin kerja sama antar desa dan antar provinsi bersama BRG.

Yayasan Penabulu dan Desa Lestari tak melewatkan kegiatan jambore tingkat nasional ini dengan menerjunkan sejumlah pegiat desa sebagai pemateri dalam kegiatan tenda berbagai sebagai ruang peserta tujuh provinsi mendiskusikan berbagai persoalan maupun topik praktis.

Ada beberapa topik yang didiskusikan pada kegiatan tenda. Mulai dari akses pendanaan Kelompok Masyarakat dan BUMDes gambut, strategi nilai tambah jual kerajinan gambut, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan gambut, teknologi pupuk organik dan rekayasa lahan. Salah satu yang tak kalah menarik adalah topik strategi membangun promosi produk gambut. Yayasan Penabulu, Desa Lestari dan Upacaya turut memeriahkan pameran produk usaha masyarakat gambut. (ETG)