Masyarakat penyandang disabilitas di Desa Rejosari mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi melalui Musyawarah Desa Tematik (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (25/7) – Kelompok rentan yakni perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari pembangunan desa yang selama ini termarjinalkan. Pembangunan desa seharusnya inklusif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Aspirasi kelompok perempuan, anak-anak, serta warga penyandang disabilitas harus diakomodir secara baik ke dalam rencana pembangunan desa. Pembangunan desa harus menjadi jawaban akan kebutuhan kelompok rentan. Oleh karena itu, pada perencanaan dan proses pembangunan desa kelompok rentan diberi ruang untuk terlibat aktif menyampaikan aspirasi, salah satunya dengan menyelenggarakan forum musyawarah tematik. Kegiatan musyawarah tersebut sudah terlaksana di Desa Rejosari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul.

Pemerintah Desa Rejosari menyelenggarakan Musyawarah Desa Tematik yang melibatkan perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas pada Selasa (24/7). Musyawarah ini secara khusus untuk mengagregasi kebutuhan kelompok rentan dalam pembangunan di Desa Rejosari. Hal ini sesuai dengan semangat inklusi sosial dan tata kelola pemerintahan desa yang terbuka dalam perencanaan dan proses pembangunan desa.

“Melalui musyawarah (desa) ini Pemerintah Desa Rejosari dapat mendengar aspirasi kelompok rentan yaitu kelompok perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas yang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam RKPDes, sehingga nantinya RKPDes bisa menjawab kebutuhan masyarakat kelompok rentan. Dari sisi masyarakat kelompok rentan, musdes tematik ini tentu merupakan ruang yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam perencanaan dan proses pembangunan Desa Rejosari. Jadi musyawarah ini sangat berguna baik bagi pemerintah desa maupun bagi kelompok rentan,” ujar Kepala Desa Rejosari Paliyo.

Musyawarah Desa Tematik yang diselenggarakan Pemerintah Desa Rejosari merupakan implementasi dari Pasal 11 Peraturan Desa Rejosari nomor 5 tahun 2018 tentang Partisipasi Kelompok Rentan Dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa. Pasal tersebut menyebutkan Musyawarah Desa Tematik diselenggarakan sebagai bagian penting dari upaya memastikan kuantitas dan kualitas partisipasi anggota masyarakat kelompok rentan dalam perencanaan dan pembangunan Desa Rejosari.

Proses musyawarah tematik berlangsung cukup alot. Peserta musyawarah dibagi menjadi tiga komisi, yaitu Komisi A, Komisi B, dan Komisi C. Komisi A membahas usulan terkait Pemerintahan Desa, Komisi B membahas usulan terkait sosial dan budaya, serta Komisi C yang membahas usulan tentang pembangunan ekonomi. Aspirasi-aspirasi kelompok rentan pada setiap komisi  disampaikan secara langsung kepada Pemerintah Desa Rejosari untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan RKPDes dan APBDes.

Para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan musyawarah ini. Mereka menilai Musyawarah Desa Tematik merupakan forum yang sangat penting bagi mereka untuk terlibat dalam proses pembangunan desa.

“Musyawarah tematik ini sangat bagus untuk kami kelompok rentan terutama penyandang disabilitas. Sebab, dengan musyawarah tematik ini kami bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi kami secara langsung kepada pemerintah desa, sehingga program pembangunan yang ada di Rejosari ini juga bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan kami. Ini adalah salah satu bentuk bahwa pembangunan desa tidak membeda-bedakan masyarakat terutama kami yang penyandang difabel,” ungkap salah satu anggota kelompok rentan yang turut hadir sebagai peserta dalam musyawarah tersebut.

Sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen pada berbagai isu pembangunan desa terutama pada isu tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa yang inklusif, Desa Lestari turut hadir dalam musyawarah tematik ini. Kehadiran Desa Lestari sendiri dalam rangka kerjasama program Ketangguhan Indonesia untuk Memadukan Inklusi dan Manajemen Risiko dalam Pembangunan Perdesaan antara Desa Lestari, PALUMA, dan Arbeiter Samariter Bund (ASB). Kolaborasi tiga lembaga ini berkomitmen mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang inklusif, sehingga proses perencanaan dan pembangunan desa dapat menjawab kebutuhan masyarakat kelompok rentan yang ada di desa-desa. (YS)