Saepul Latif, penyandang disabilitas di Desa Bangunsari dan penerima manfaat program PALUMA Nusantara, mengandalkan budidaya bonsai sebagai sumber perekonomian keluarganya. (sumber: dokumentasi lembaga)

Ciamis (21/10) – Warga desa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam proses perencanaan dan pembangunan desa.  Desa Sidamulih dan Desa Bangunsari di Ciamis mulai membuka diri untuk memberikan akses bagi para penyandang disabilitas ikut aktif terlibat dalam musyawarah desa. Warga penyandang disabilitas sudah turut menentukan masa depan desa.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas hingga sekarang belum terlalu signifikan dirasakan oleh warga desa penyandang disabilitas, termasuk dalam lingkup kemasyarakatan perdesaan. Selama ini belum banyak warga penyandang disabilitas yang dilibatkan pada proses perencanaan dan pembangunan desa dalam kerangka pemberdayaan. Kebijakan dan pembangunan bagi penyandang disabilitas cenderung berbasis belas kasihan dan kurang memberdayakan.

Sekretaris Desa Sidamulih Ahen Heryanto menuturkan berdasar data Desa Sidamulih ada 80 orang warga penyandang disabilitas dengan berbagai jenis. Meskipun saat ini belum ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa namun beberapa warga penyadang disabilitas sudah diundang dan hadir dalam musyawarah desa. Tidak semua warga disabilitas mau hadir memenuhi undangan kegiatan di Desa, tapi setidaknya sebagian dari seluruh warga penyandang disabiltas terlibat.

“Kadang bagi mereka yang tidak bisa datang sendiri karena hambatan berjalan, ada relawan yang siap menjemput,” ujar Ahen yang juga sebagai Plt. Kepala Desa Sidamulih.

Ahen menambahkan pembentukan relawan-relawan yang ada difasilitasi oleh PALUMA Nusantara melalui program Membangun Ketangguhan Indonesia: Memadukan Inklusi, Manajemen Risiko dalam Pembangunan Pedesaan. Program yang sudah berjalan selama kurang lebih satu tahun ini memberikan pelatihan dan pendampingan usaha bagi warga penyandang disabilitas.

“Saat ini sedang dirintis usaha kerajinan bambu dan perikanan bagi kelompok penyadang disabilitas, yang nantinya akan menjadi unit usahanya BUMDes,” katanya.

Sekretaris Desa Bangunsari Nurcholis mengatakan ada warga penyandang disabilitas Desa Bangunsari yang menjadi anggota tim penyusun RPJM Desa. Harapannya selain memberikan akses, mereka akan lebih mengetahui kebutuhannya dan dapat diwujudkan melalui program-progam desa.

“Pemerintah Desa Bangunsari siap menganggarkan dari APBDesa untuk memberdayakan usaha-usaha penyandang disabilitas,” ucap Nurcholis.

Salah satu penyandang disabilitas tuna daksa di Desa Bangunsari Saepul Latif mengaku senang mendapat perhatian dari Pemerintah Desa.  Dirinya berharap pembangunan fisik yang ada di desa juga ramah bagi penyandang disabilitas. Terlebih kehadiran pendampingan dari PALUMA Nusantara yang menguatkan keberpihakan kepada warga penyandang disabilitas.  

“Dengan sering diundang ke desa untuk ikut musyawarah desa, kami merasa lebih diperhatikan,“ kata Saepul yang saat ini merintis usaha bonsai.

Hal senada disampaikan Herdi, penyandang disabilitas dari Desa Sidamulih yang mengaku kini lebih diperhatikan oleh Pemerintah Desa. Dirinya jadi lebih percaya diri untuk berbaur dengan warga masyarakat lainnya ketika berkumpul di balai desa. “Saya jadi banyak teman dan saudara,” ucap Herdi. (ES)