Skip to content

Liputan

Pemutakhiran Data Desa Masih Perlu Ditingkatkan
20 June 2022
[SIARAN PERS] Dana Abadi LSM: Menciptakan Lingkungan Pendukung untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi Lokal
01 June 2022
Perkumpulan Desa Lestari Membuka Rekrutmen Staf Baru
24 May 2022

Cerita Perubahan

Strategi Baru BBI Anambas Memasarkan Kerapu
23 April 2022
Inovasi Pemijahan Indukan Ikan Kerapu di BBI Anambas
10 April 2022
Desa Lestari dan Lokadata Dampingi 4 BUMDes di Kudus
21 February 2022

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes

Irena Nuraeni memaparkan alur pengelolaan keuangan BUMDes pada Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes di Kabupaten Kudus melalui Zoom Meeting pada Selasa (4/5). (sumber: dokumentasi lembaga)

Sleman (5/5) – Sebuah badan usaha pasti memerlukan atau bersinggungan dengan keuangan, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Terlebih modal BUMDes berasal dari pihak lain, yaitu desa. Hal itu membuat BUMDes wajib mengelola keuangan dengan baik dan benar.

Melihat kondisi itu, maka BUMDes perlu melakukan penatausahaan dengan membuat Catatan Transaksi Keuangan (CTK). Penatausahaan keuangan merupakan kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu periode anggaran.

Hal tersebut disampaikan oleh Irena Nuraeni dari Perkumpulan Desa Lestari saat Pelatihan dan Penguatan Kapasitas BUMDes di Kabupaten Kudus secara virtual pada Selasa (4/5). Irena menilai melakukan pentausahaan keuangan sangat diperlukan.

“Penatausahaan yang tegas dan jelas akan meningkatkan efektivitas BUMDes,” katanya.

Ada beberapa prinsip sebagai dasar pengelolaan keuangan BUMDes yang tidak lepas dari prinsip keuangan desa, antara lain transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran.

Irena menyebut diperlukan idealisme dan komitmen yang tinggi dari pengurus dalam mengelola BUMDes agar penerapan keempat prinsip di atas. Sehingga BUMDes bisa berjalan sesuai dengan perencanaan.“Mengelola keuangan harus dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna sesuai kronologi transaksi dan bukti administratif,” ujar Irena.

Pada pelaksanaan penatausahaan keuangan, BUMDes membutuhkan beberapa buku catatan keuangan, yaitu buku catatan kas dan buku pembantu. Selain mencatat transaksi keuangan pada buku catatan, BUMDes juga perlu melakukan pendokumentasian bukti keuangan internal dan eksternal.

Peserta pelatihan dari Desa Rejosari mengaku tidak ada kesulitan. Sekretaris dan bendahara BUMDes di desanya sudah paham dengan cara pengisian CTH. “Alhamdulillah, tinggal improvisasi saja,” katanya.

Lain halnya dengan peserta dari Desa Rejosari, Firman Noor Riyadi dari Desa Karangampel menganggap format CTH yang dikirimkan oleh pihak penyelenggara untuk simulasi penatausahaan sangat membantu meski banyak komponen yang harus diisi dan pengisiannya melalui laptop. “CTH sangat membantu tapi kalau yang terbiasa memakai buku, pasti lebih memilih buku,” ucap Firman.

Adanya pelatihan penatausahaan keuangan yang diselenggarakan oleh Djarum bersama Lokadata dan Perkumpulan Desa Lestari diharapkan bisa membantu BUMDes di beberapa desa di Kabupaten Kudus menjalankan unit usaha yang telah atau hendak dirintis. (LA)