Focus Group Discussion (FGD) Mendorong BUMDes menjadi Kekuatan Baru Ekonomi di Desa

 

Kegiatan yang diikuti pihak-pihak yang berada di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi dan masyarakat yang berada di Desa
Kegiatan yang diikuti pihak-pihak yang berada di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi dan masyarakat yang berada di Desa. (sumber: dokumentasi lembaga)

Jakarta (14/4) – Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal 2014. Undang-undang itu menekankan fokus pembangunan Indonesia harus dimulai dari unit terkecil pemerintahan, yaitu desa. Penerbitan UU tersebut kemudian diikuti dengan PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Sesuai dengan mandat UU No. 6 tahun 2014, dimana desa diharapkan mampu menjadi pendorong pembangunan di Indonesia, Staf Ahli Menteri Desa, PDTT Bidang Pengambangan Ekonomi Lokal menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Mendorong BUMDes Menjadi Kekuatan Baru Ekonomi di Desa” pada Kamis (14/4) di Grand Hotel Cemara Jakarta.

Kegiatan yang diikuti berbagai pihak yang berada di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan masyarakat yang berada di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi serta pihak lainnya yang terkait dengan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Direktur Eksekutif Penabulu Foundation Eko Komara, Relawan Desa Aris Rahmat Risadi, dan Arif Satria dari Institut Pertanian Bogor.

Sebagai narasumber pertama yang menyampaikan paparan materi, Eko memaparkan mengenai Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa. Dalam materinya, Eko kembali mengingatkan bahwa model ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan model ekonomi yang berbasis pasar dengan intervensi pemerintah yang memainkan peranan penting di dalamnya. Pada kerangka pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, BUMDes kemudian memegang peranan penting sebagai keterwakilan peran Pemerintah Desa dalam pengembangan potensi ekonomi lokal dan dalam penyediaan layanan umum bagi masyarakat desa.

Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “ Mendorong BUMDes Menjadi Kekuatan Baru Ekonomi di Desa”
Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “ Mendorong BUMDes Menjadi Kekuatan Baru Ekonomi di Desa” (sumber: dokumentasi lembaga)

Seiring dengan materi pertama dari Eko, Aris menyampaikan hal yang senada terkait dengan penguatan kelembagaan BUMDes dengan menitik beratkan pada aspek rekognisi dan subsidiaritas desa. Dimana pengakuan terhadap hak dan asal usul desa menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan kelembagaan BUMDes, di sisi lain, penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa, menjadi catatan penting lain dari beliau.

Arif sebagai narasumber dari Institut Pertanian Bogor lebih menyoroti pada prospek pengembangan BUMDes di wilayah desa-desa pesisir yang diharapkan mampu menjadi poros maritim di Indonesia. Berbasis survei, Mas Arif menyampaikan hasil analisa data terkait dengan kondisi dan situasi desa dan keterlibatan masyarakat di wilayah pesisir, untuk menjawab peluang sektor maritim berikut; peluang yang adaptif, pengelolaan wisata bahari, pemasaran hasil perikanan budidaya, serta pengelolaan aset perikanan tangkap, semisal kapal, pabrik es, cold storage dan lain-lain.

Pada penghujung acara, moderator menutup kegiatan dengan kesimpulan, BUMDes harus mampu didorong untuk menjadi penopang kesejahteraan masyarakat desa, melalui ekonomi sebagai entri poin utama. (TY)

Unduh PDF: Focus Group Discussion (FGD) Mendorong BUMDes menjadi Kekuatan Baru Ekonomi di Desa.