Mengenal Peran dan Urgensi Data dalam Pembangunan Desa

Jakarta (22/12) – Sekretariat Lokadaya menyelenggarakan webinar bertajuk Ungkit Desa Lewat Data secara daring pada Selasa (22/12). Sekitar 52 partisipan hadir pada ruang materi dan diskusi Zoom Meeting. Acara ini dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Berangkat dari beberapa permasalahan seperti pemberian bantuan dan penanganan Covid-19 pada masyarakat desa yang tidak tepat sasaran karena kekurangan dan akurasi data yang minim, webinar ini bertujuan untuk membantu melihat peran data dalam pembangunan desa.

Nurul Purnamasari dari Perkumpulan Desa Lestari sebagai narasumber pertama mengatakan bahwa data menjadi isu krusial pada pembangunan desa. Data yang tidak ter-update menyebabkan perencanaan desa lebih banyak menjurus dengan “katanya”. Sehingga pembangunan desa pun menjadi tidak maksimal dan tepat guna.

Maka membangun data serta pembaruannya yang dilakukan secara rutin dan berkala menjadi penting sebagai dasar pengambilan keputusan perangkat desa dalam merencanakan pembangunan desa ke depan. “Mengapa kita mendorong data? Untuk membuat perencanaan di awal tahun depan,” kata Nurul.

Nurul juga menekankan soal transparansi dan akurasi pengambilan keputusan desa dalam kaitannya dengan data berbasis digital. “Ketika sudah masuk ke dunia digital, apapun keputusan di desa, para warga desa yang merantau ke luar daerah desa tersebut juga bisa mengetahui situasi, kondisi, serta perkembangan desa,” tambahnya.

Salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah mind-set masyarakat desa tentang data yang rumit. Yudistira Soeherman, narasumber lain dari Perkumpulan Desa Lestari, mengatakan data tidak selalu soal membangun sistem yang rumit.

“Banyak sekali yang terjebak dengan pemikiran bahwa data itu sistem IT. Kita harus memberikan pemahaman kepada desa bahwa data bukan melulu soal membangun sistem. Bahkan mengoperasikan excel itu jadi bagian dari produksi data,” kata Yudistira.

Eko Sujatmo dari Perkumpulan Desa Lestari sebagai narasumber ketiga pada webinar ini menyebutkan bahwa desa memiliki kedaulatan atas data. Menurutnya, desa harus punya kemampuan sendiri untuk mengambil, mengelola, dan memanfaatkan data.

“Ketika desa punya kedaulatan data, maka desa punya posisi tawar,” ucap Eko.

Usai pemberian materi, beberapa peserta menyampaikan pertanyaan seputar kedaulatan data hingga menggiring data agar bisa digunakan oleh desa. Diskusi pun semakin aktif ketika membahas keterkaitan data dengan mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa.

Webinar Ungkit Desa Lewat Data mendapat respon positif dari partisipan. Adanya webinar ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta kesadaran tentang pentingnya data bagi desa dalam pembangunan yang tepat menuju desa mandiri. (LA)

Akses Terbuka bagi Warga Penyandang Disabilitas di Sidamulih dan Bangunsari

Warga desa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam proses perencanaan dan pembangunan desa.  Desa Sidamulih dan Desa Bangunsari di Ciamis mulai membuka diri untuk memberikan akses bagi para penyandang disabilitas ikut aktif terlibat dalam musyawarah desa. Warga penyandang disabilitas sudah turut menentukan masa depan desa.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas hingga sekarang belum terlalu signifikan dirasakan oleh warga desa penyandang disabilitas, termasuk dalam lingkup kemasyarakatan perdesaan. Selama ini belum banyak warga penyandang disabilitas yang dilibatkan pada proses perencanaan dan pembangunan desa dalam kerangka pemberdayaan. Kebijakan dan pembangunan bagi penyandang disabilitas cenderung berbasis belas kasihan dan kurang memberdayakan.

Sekretaris Desa Sidamulih Ahen Heryanto menuturkan berdasar data Desa Sidamulih ada 80 orang warga penyandang disabilitas dengan berbagai jenis. Meskipun saat ini belum ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa namun beberapa warga penyadang disabilitas sudah diundang dan hadir dalam musyawarah desa. Tidak semua warga disabilitas mau hadir memenuhi undangan kegiatan di Desa, tapi setidaknya sebagian dari seluruh warga penyandang disabiltas terlibat.

“Kadang bagi mereka yang tidak bisa datang sendiri karena hambatan berjalan, ada relawan yang siap menjemput,” ujar Ahen yang juga sebagai Plt. Kepala Desa Sidamulih.

Ahen menambahkan pembentukan relawan-relawan yang ada difasilitasi oleh PALUMA Nusantara melalui program Membangun Ketangguhan Indonesia: Memadukan Inklusi, Manajemen Risiko dalam Pembangunan Pedesaan. Program yang sudah berjalan selama kurang lebih satu tahun ini memberikan pelatihan dan pendampingan usaha bagi warga penyandang disabilitas.

“Saat ini sedang dirintis usaha kerajinan bambu dan perikanan bagi kelompok penyadang disabilitas, yang nantinya akan menjadi unit usahanya BUMDes,” katanya.

Sekretaris Desa Bangunsari Nurcholis mengatakan ada warga penyandang disabilitas Desa Bangunsari yang menjadi anggota tim penyusun RPJM Desa. Harapannya selain memberikan akses, mereka akan lebih mengetahui kebutuhannya dan dapat diwujudkan melalui program-progam desa.

“Pemerintah Desa Bangunsari siap menganggarkan dari APBDesa untuk memberdayakan usaha-usaha penyandang disabilitas,” ucap Nurcholis.

Salah satu penyandang disabilitas tuna daksa di Desa Bangunsari Saepul Latif mengaku senang mendapat perhatian dari Pemerintah Desa.  Dirinya berharap pembangunan fisik yang ada di desa juga ramah bagi penyandang disabilitas. Terlebih kehadiran pendampingan dari PALUMA Nusantara yang menguatkan keberpihakan kepada warga penyandang disabilitas.

“Dengan sering diundang ke desa untuk ikut musyawarah desa, kami merasa lebih diperhatikan,“ kata Saepul yang saat ini merintis usaha bonsai.

Hal senada disampaikan Herdi, penyandang disabilitas dari Desa Sidamulih yang mengaku kini lebih diperhatikan oleh Pemerintah Desa. Dirinya jadi lebih percaya diri untuk berbaur dengan warga masyarakat lainnya ketika berkumpul di balai desa. “Saya jadi banyak teman dan saudara,” ucap Herdi. (ES)

Mengenal Si Raos, Produk Unggulan BUMDes Seneng Usaha dari Bangunsari

Ciamis (20/10) – Uji coba usaha BUMDes Seneng Usaha Desa Bangunsari mulai membuahkan hasil. BUMDes yang awalnya hanya bergerak di unit usaha LKM kini telah menghasilkan produk unggulan berupa nasi liwet “Si Raos”.

Berkembangnya BUMDes Seneng Usaha tak lepas pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh PALUMA Nusantara melalui program Membangun Ketangguhan di Indonesia: Memadukan Iklusi, Manajemen Resiko dalam Pengembangan Ekonomi Pedesaan. Program tersebut diawali dari pembentukan Kelompok Tani Organik di Dusun Kubangpari hingga pendampingan pengemasan produk yang dihasilkan kelompok.

Ketua BUMDes Seneng Usaha Sohidin mengatakan sejak program dimulai awal tahun lalu sampai saat ini, Kelompok Tani Organik sudah berhasil panen padi perlakuan organik sebanyak dua kali.  Hasil  panen yang dijual oleh Kelompok Tani Organik dibeli oleh BUMDes untuk diolah menjadi nasi liwet. Nasi liwet olahan BUMDes dikemas dengan bermacam varian rasa dan diberi merek Si Raos, kemudian dipasarkan melalui forum-forum pameran di tingkat kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi.

“Nasi liwet Si Raos ini unggulan BUMDes Bangunsari. Namun kami juga sedang mengemas produk lain seperti sale pisang dan telur asin hasil olahan kelompok usaha masyarakat desa,” kata Sohidin.

Sohidin mengungkapkan jika BUMDes menjamin harga beras perlakuan organik dari Kelompok Tani tidak akan terpengaruh dengan naik turunnya harga pasar, sebab Si Raos memiliki segmen pasar tersendiri. Melalui cara tersebut pendapatan petani di Desa Bangunsari akan semakin bertambah. Namun, petani harus tetap menerapkan pertanian organik sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang telah disepakati dalam kelompok. Selain nasinya pulen, Si Raos praktis karena dikemas dengan bumbu dan variasi rasa.

“Inilah keunggulan Si Raos, selain berasnya organik juga belum ada di tempat lain,” tandas Sohidin.

Salah satu anggota Kelompok Tani Zaenurrohman menceritakan bahwa 11 orang anggota kelompok memulai budidaya padi dengan perlakuan organik di lahan sawah milik anggota. Guna menjaga kualitas padi, kelompok tersebut menetapkan SOP bersama untuk diterapkan oleh semua anggota. Zaenurrohman maupun anggota kelompok taninya mengaku senang karena hasil padinya dibeli dengan harga tinggi, sehingga pendapatannya meningkat.

“Dulu kalau gabah yang bukan organik paling tinggi harganya 5 ribu rupiah per kilo. Sekarang dengan beralih ke organik dibeli BUMDes dengan harga Rp7 ribu ,” kata Zaenurrohman.

Sekretaris Desa Bangunsari Nurcholis menyatakan Pemerintah Desa Bangunsari siap menambah modal bagi BUMDes melalui APBDes. Setiap tahun anggaran untuk penguatan modal semakin meningkat. Apalagi setelah melihat keberhasilan awal BUMDes Seneng Usaha mampu menciptakan produk unggulan. Hal ini juga sejalan dengan program unggulan Kementerian Desa yaitu satu desa satu produk unggulan.

“Untuk anggaran pemberdayaan, khususnya penguatan ekonomi kami akan aggarkan lebih besar lagi,” kata Nurcholis.

Pemerintah Desa berharap agar muncul produk-produk unggulan lainnya agar semakin meningkatkan pendapatan warga dengan mengoptimalkan potensi yang ada. (ES)

Rejosari Adakan Musyawarah Desa Tematik untuk Akomodasi Kebutuhan Kelompok Rentan

Gunungkidul (25/7) – Kelompok rentan yakni perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari pembangunan desa yang selama ini termarjinalkan. Pembangunan desa seharusnya inklusif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Aspirasi kelompok perempuan, anak-anak, serta warga penyandang disabilitas harus diakomodir secara baik ke dalam rencana pembangunan desa. Pembangunan desa harus menjadi jawaban akan kebutuhan kelompok rentan. Oleh karena itu, pada perencanaan dan proses pembangunan desa kelompok rentan diberi ruang untuk terlibat aktif menyampaikan aspirasi, salah satunya dengan menyelenggarakan forum musyawarah tematik. Kegiatan musyawarah tersebut sudah terlaksana di Desa Rejosari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul.

Pemerintah Desa Rejosari menyelenggarakan Musyawarah Desa Tematik yang melibatkan perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas pada Selasa (24/7). Musyawarah ini secara khusus untuk mengagregasi kebutuhan kelompok rentan dalam pembangunan di Desa Rejosari. Hal ini sesuai dengan semangat inklusi sosial dan tata kelola pemerintahan desa yang terbuka dalam perencanaan dan proses pembangunan desa.

“Melalui musyawarah (desa) ini Pemerintah Desa Rejosari dapat mendengar aspirasi kelompok rentan yaitu kelompok perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas yang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam RKPDes, sehingga nantinya RKPDes bisa menjawab kebutuhan masyarakat kelompok rentan. Dari sisi masyarakat kelompok rentan, musdes tematik ini tentu merupakan ruang yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam perencanaan dan proses pembangunan Desa Rejosari. Jadi musyawarah ini sangat berguna baik bagi pemerintah desa maupun bagi kelompok rentan,” ujar Kepala Desa Rejosari Paliyo.

Musyawarah Desa Tematik yang diselenggarakan Pemerintah Desa Rejosari merupakan implementasi dari Pasal 11 Peraturan Desa Rejosari nomor 5 tahun 2018 tentang Partisipasi Kelompok Rentan Dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa. Pasal tersebut menyebutkan Musyawarah Desa Tematik diselenggarakan sebagai bagian penting dari upaya memastikan kuantitas dan kualitas partisipasi anggota masyarakat kelompok rentan dalam perencanaan dan pembangunan Desa Rejosari.

Proses musyawarah tematik berlangsung cukup alot. Peserta musyawarah dibagi menjadi tiga komisi, yaitu Komisi A, Komisi B, dan Komisi C. Komisi A membahas usulan terkait Pemerintahan Desa, Komisi B membahas usulan terkait sosial dan budaya, serta Komisi C yang membahas usulan tentang pembangunan ekonomi. Aspirasi-aspirasi kelompok rentan pada setiap komisi  disampaikan secara langsung kepada Pemerintah Desa Rejosari untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan RKPDes dan APBDes.

Para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan musyawarah ini. Mereka menilai Musyawarah Desa Tematik merupakan forum yang sangat penting bagi mereka untuk terlibat dalam proses pembangunan desa.

“Musyawarah tematik ini sangat bagus untuk kami kelompok rentan terutama penyandang disabilitas. Sebab, dengan musyawarah tematik ini kami bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi kami secara langsung kepada pemerintah desa, sehingga program pembangunan yang ada di Rejosari ini juga bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan kami. Ini adalah salah satu bentuk bahwa pembangunan desa tidak membeda-bedakan masyarakat terutama kami yang penyandang difabel,” ungkap salah satu anggota kelompok rentan yang turut hadir sebagai peserta dalam musyawarah tersebut.

Sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen pada berbagai isu pembangunan desa terutama pada isu tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa yang inklusif, Desa Lestari turut hadir dalam musyawarah tematik ini. Kehadiran Desa Lestari sendiri dalam rangka kerjasama program Ketangguhan Indonesia untuk Memadukan Inklusi dan Manajemen Risiko dalam Pembangunan Perdesaan antara Desa Lestari, PALUMA, dan Arbeiter Samariter Bund (ASB). Kolaborasi tiga lembaga ini berkomitmen mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang inklusif, sehingga proses perencanaan dan pembangunan desa dapat menjawab kebutuhan masyarakat kelompok rentan yang ada di desa-desa. (YS)

Kecamatan Nglipar Punya Relawan Muda Penggerak Desa

Denyut pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih dirasa berat sebelah. Zona utara Gunungkidul perlu mendapat perhatian lebih pemerintah setempat untuk meratakan pembangunan perekonomian. Dibutuhkan peran pemuda memberi berbagai pemikiran dan gagasan serta partisipasi agar semakin mendorong pengelolaan sumber daya yang lebih maksimal.

Menyadari akan hal itu, sebanyak 25 pemuda Kecamatan Nglipar, Gunungkidul, berkumpul dan mulai menata rencana nyata untuk berperan dan terlibat dalam gerak pembangunan pedesaan sebagai relawan. Pertemuan pemuda perwakilan dari enam desa, yakni Desa Pilangrejo, Natah, Kedungpoh, Katongan, Nglipar, dan Pengkol, menjadi titik awal menemukan relawan-relawan muda yang hendak menjalin kerja sama pemerintah desa masing-masing memajukan potensi yang dimiliki desanya.

Pertemuan perdana melalui kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Bagi Kaum Muda Desa berlangsung di Balai Desa Nglipar selama lima hari pada 18-22 Januari 2018. Beberapa materi diberikan pemuda Nglipar sebagai bekal kemampuan diri, membentuk perspektif positif pembangunan, mengolah ketrampilan diri oleh fasilitator yang diterjunkan tiga lembaga nirlaba yakni Perkumpulan Desa Lestari, The Head Foundation, dan JUMP! Foundation. Desa Lestari dan JUMP! Foundation membagi banyak ilmu dan berbagi pengalaman dalam membentuk kepemimpinan kaum muda dengan mendatangkan pegiat pembangunan mentalitas kaum muda dari Amerika, India, dan Beijing dan berbagi ketrampilan teknik fasilitasi.

Aktivis kepemudaan Desa Nglipar Ida Ayu mewakili Desa Pilangrejo mengatakan metode pelatihan kepemimpinan cukup relevan menjawab kelesuan pemuda di Kecamatan Nglipar.

“Ironis, rendahnya kiprah pemuda saat ini terjadi ditengah desa-desa sedang gencar melaksanakan pembangunan dari implementasi UU Desa. Hendaknya ini era pemuda bahu membahu tampil dalam gerak pembangunan desa,” kata Ida yang juga anggota Karang Taruna Kecamatan Nglipar.

Ida optimis melalui kegiatan kepelatihan pemuda ini akan efektif mengubah cara pandang pemuda agar tidak sekadar menjadi penonton pembangunan desanya. Dirinya juga mengaku memang bukan persoalan mudah bisa mengubah cara pandang pemuda desa yang masih perspektif kerja adalah meninggalkan desa dan beradu nasib di kota-kota besar.

“Pelatihan ini mampu meyakinkan kami desa sebagai pusat perekonomian yang masih cukup terbuka bagi pemuda menemukan sumber pendapatan,” ujarnya.

Tidak adanya lapangan pekerjaan di desa, lanjut Ida, menjadi persoalan besar di Kecamatan Nglipar. Hanya saja, pelatihan ini mendorong pemuda untuk lebih kreatif untuk menemukan peluang-peluang usaha yang lebih produktif, tanpa meninggalkan peran serta tanggungjawab di desanya.

Senada diungkapkan Suyadi, salah satu peserta dari wirausaha muda desa, mengaku jatuh bangun merintis usaha mandiri pembuatan tusuk sate. Menurut Suyadi, sebenarnya banyak potensi desa yang dapat dikelola pemuda sebagai kegiatan yang “menghasilkan”, baik dilakukan secara mandiri maupun berkelompok.

“Pertemuan pelatihan ini menjadi ajang untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan kreativitas pemuda itu sendiri. Saya cukup puas,” ungkap perajin tusuk sate dari bambu yang menemukan pasar internasional dan terpilih penerima supporting usaha kelompok.

Fasilitator pelatihan dari Desa Lestari Eko Sujatmo mengatakan pelatihan ini memberi ragam materi pemuda agar lebih siap untuk berkiprah sebagai relawan-relawan pembangunan desa. Dari kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Bagi Kaum Muda Desa ini, terurai beberapa permasalahan desa dan pemuda berikut solusinya yang hendak dikerjakan peserta setelah kembali ke desa.

Berikut potensi desa ditemukan sebagai peluang usaha pemuda Nglipar.

  1. Produk Gula Jawa Pilangrejo, hasil assesment kelompok pemuda Pilangrejo menemukan adanya perajin gula jawa di Desa Pilangrejo. Produksi gula jawa masih eksis dan cukup potensial dikembangkan sebagai salah satu icon Nglipar, baik sebagai daya dukung pengembangan pariwisata desa maupun gerakan konsumsi makanan dan minuman seduhan sehat seperti muniman seduhan tradional gula jawa jahe serta optimalisasi produk lokal Gunungkidul di seluruh pasar.
  2. Produk pertanian Hidroponik Nglipar, hasil assesment kelompok menemukan tingginya pasokan kebutuhan pangan sayuran setiap hari yang harus bergantung dari produk luar daerah untuk memenuhui kebutuhan pangan lokal Gunungkidul. Teknik pertanian hidropinik dipandang sebagai salah satu langkah yang bisa dirintis sebagai gerakan pemuda bertani untuk peran partisipasi mewujudkan kadaulatan pangan.
  3. Produk usaha tusuk sate Natah, kelompok ini menggali potensi besar tanaman bambu yang masih banyak di desa untuk dioleh sebagai produk tusuk sate. Adanya jalur pemasaran yang sudah menembus pasar internasional dengan permintaan pasar yang cukup tinggi memberikan peluang terbuka bagi pemuda untuk menggerakkan masyarakat sebagai sentra industri tusuk sate bambu Natah dengan tetap menjaga kelestarian alam.
  4. Konservasi tanaman cendana, kelompok assesment Pemuda Desa Pilangrejo menemukan potensi luasnya ketersediaan lahan pertanian dan hutan rakyat, salah satunya untuk konservasi tanaman lindung jenis cendana. Konservasi cendana dipandang cukup memberi harapan pemuda untuk pelestarian bersama dengan kelompok tani sebagai daya dukung pewarna produk perajin batik tulis lokal. Seiring dengan langkah konservasi cendana, produk batik tulis yang kian merebut pasar industri kreatif baik skala nasional maupun internasional.
  5. Pengelolaan sungai sebagai daya dukung kuliner, Kedungpoh, berada di kawasan kali, kelompok asessment pemuda mendapatkan belum optimalisasi Sungai Oya. Sungai masih sebatas digunakan sebagai jalur aliran air sehingga perlu terobosan baru untuk lebih dikelola secara produktif bagi pemuda. Ikan Wader, yang banyak ditemukan di Kali Oya dinilai sebagai potensi olahan kuliner yang dipandang mampu meraih pasar. Tentu menuntut kreativitas pemuda untuk siap mengolahnya lebih kaya sebagai produk makanan olahan seperti wader goreng, rempeyek, balado wader, dan jenis lainnya. (ETG)

Produk Kerajinan Rotan Kalumpang Masih Curi Perhatian

Jika selama ini bahan rotan untuk kerajinan mulai hilang dari masyarakat di Pulau Jawa, tidak demikian yang terjadi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Rotan masih tersedia cukup banyak. Desa Kalumpang, salah satu daerah di Mantangai, merupakan daerah penghasil rotan untuk memenuhi berbagai kebutuhan kerajinan dan industri.

Melihat potensi sumber daya alam tersebut, Pemerintah Desa Kalumpang melirik rotan sebagai daya dukung dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa Kalumpang Maza menuturkan desanya sebagai salah satu penghasil rotan. 

“Di kebun pekarangan rumah warga selalu ada rotan. Ini yang kami tangkap sebagai potensi untuk mendukung usaha BUMDes nanti. Dari rotan ini kami bercita-cita desa kami muncul ragam kerajinan rotan dan hidup banyak wirausahawan,” kata Maza melengkapi paparan desanya pada kegiatan yang dilaksanakan Badan Restorasi Gambut (BRG) pada 2-7 Oktober 2017 di Banjarbaru.

Maza berharap dengan berdirinya BUMDes di Kalumpang tidak meninggalkan potensi rotan yang ada. Justru nantinya rotan bisa membuat desa semakin eksis dengan melahirkan produk-produk kreatif berbahan rotan khas Kalumpang. Mengingat rotan adalah bahan multiguna, baik untuk bahan pendukung produksi meja, kursi dan jenis meleber, dan ragam produk yang lain.

Pengurus BUMDes Kalumpang yang lain mengatakan masyarakat desa sudah cukup terlatih mengolah hasil produksi kebun. Hanya saja, potensi masyarakat dan sumber alam tersebut belum terkoordinasi dengan baik. Maka BUMDes Kalumpang yang terbilang masih baru akan fokus pada pemanfaatan rotan.

“Berkat menjalin berbagai jaringan sekarang sudah mulai kamu temukan jalur pemasaran seperti pariwisata Bali dan beberapa hotel di Kalimantan yang sudah mulai ada komunikasi,” kata Asbudi.

Selama ini rotan yang diolah warga Kalumpang melalui proses pemotongan sesuai kebutuhan untuk melayani pesanan produk kerajinan. Kerajinan rotan menghasilkan tikar, tas, topi, rak buku, almari, pigura, juga meja dan kursi. Namun produk-produk tersebut belum dapat menembus pasar yang skala permintaannya rutin. BUMDes berkomitmen mengajak masyarakat Kalumpang tidak sekadar menjual bahan mentah ke luar, tetapi menjual produk kerajinan yang sudah jadi sehingga produksi yang dilakukan di desa lebih menjamin  sistem pemberdayaan juga lapangan kerja kreatif.

Berdasarkan informasi yang dihimpun berbagai pihak, peralatan ibadah bagi umat muslim seperti sajadah berbahan rotan dengan corak anyaman yang cukup menarik saat ini, bahkan sudah mulai merambah negara tetangga Malaysia.

“Harganya pun selembar menembus Rp250.000. Ini kalau dikerjakan desa tentu perputaran uang tidak keluar. Tinggal memperkaya referensi teman-teman desa dalam produksi dengan memperbanyak ruang pelatihan di desa,” ujar fasilitator desa dari BRG Iswadi.

Fasilitator lain dari BRG untuk Desa Kalumpang Nurhidayah menambahkan jika produk kerajinan rotan yang paling terkenal dan sedang dipromosikan adalah anyaman batang garing. Anyaman rotan ini khas desa Kalumpang Kapuas cukup menarik. Malah beberapa daerah seperti Bali sudah mulai mengkomunikasikan kerjasama dengan pihak desa.

“Produk kerajinan rotan desa ini mulai mencuri perhatian hotel. Tinggal bersama-sama kita ciptakan gerakan melalui produksi rotan ini,” kata Nur saat mendampingi rencana tindak lanjut pelatihan.

Pada pelatihan ini, Desa Kalumpang juga menemukan beberapa potensi lain, salah satunya pendirian sarang walet. Selain itu, untuk mendukung kedaulatan pangan nasional serta melihat minimnya ketersediaan pupuk dan obat-obatan, pertanian di Kalumpang membuka peluang desa untuk hadir menjawab persoalan tersebut. Terlebih desa Kalumpang juga memiliki bibit padi sentang yang cukup potensial untuk dikembangkan di semua pada lahan pertanian gambut. Sektor pertanian sayuran juga dinilai dapat menjadi masa depan usaha produktif masyarakat desa.

BRG dan Yayasan Penabulu memberikan fasilitas pelatihan untuk 36 desa di Region Kalimantan, dengan peserta yang berasal dari unsur pemerintah desa, pengelola BUMDes, BPD, dan tokoh masyarakat. Pelatihan tersebut bertujuan memperkuat desa-desa di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat agar mulai menyentuh kelestarian kawasan gambut.  Kawasan gambut menjadi perhatian pemerintah dari kebakaran hutan lahan dan tata pemanfaatan yang selama ini justru merusak keberlangsungan gambut. Para fasilitator pelatihan menekankan kepada peserta mengenai pentingnya perlakuan khusus lahan gambut untuk menunjang program pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya. (ETG)

BUMDes Olak-Olak Kalimantan Barat Andalkan Padi

Pelatihan Pengembangan BUMDes bagi Desa-Desa di Kawasan Restorasi Gambut diselenggarakan Badan Restorasi Gambut (BRG). Yayasan Penabulu ditunjuk sebagai fasilitator utama pelatihan. Pelatihan tersebut berlangsung di Banjarbaru Kalimantan Selatan, 2-7 Oktober 2017. Desa-desa di kawasan gambut dari tiga provinsi yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat perlu mendapat perhatian serius khususnya pada pemanfaatan lahan yang dikhawatirkan dapat merusak gambut. Untuk itulah, pelatihan juga menekankan pentingnya ada perlakuan khusus kawasan gambut untuk menunjang kehidupan lebih baik.

Memiliki luas wilayah 5.600 hektar dengan mayoritas penduduknya petani padi menjadi berkah serta kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Desa Olak-Olak, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Penemuan jenis bibit kondisi lokal menggunakan teknologi pertanian cukup mendukung produktivitas padi Olak-Olak yang kini dapat melangsungkan dua kali masa tanam dalam satu tahun. Tak heran produk padi Olak-Olak menjadi salah satu andalan mencukupi kebutuhan pangan dalam satu wilayah kecamatan.

“Kami hendak mengelola produk pertanian padi ini sebaik mungkin melalui BUMDes. Ini bentuk nyata melindungi produk hasil petani,” kata pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Olak-Olak Makhmudin saat memaparkan potensi sektor pertanian dalam diskusi Pelatihan Pengembangan BUMDes bagi Desa-Desa di Kawasan Restorasi Gambut Region Kalimantan. 

Makhmudin memandang perlu ada prioritas kebijakan desa untuk ikut menjaga keberlangsungan produk pertanian padi di desa tertua yang masih terisolir secara geografis. Desa Olak-Olak dikelilingi sungai sebagai akses transportasi utama menjadi berkah bagi aktivitas pertanian padi yang tak sekadar mengandalkan air dari tadah hujan. Yang perlu diperkuat adalah penyuluhan yang memperkenalkan teknologi baru kepada petani, penyediaan dukungan sarana produksi tani, jaminan ketersediaan pupuk dan peptisida hama, sampai dengan tata kelola pemasaran produk beras yang mengedepankan hasil panen petani Olak-Olak terlindungi dari permainan harga pasar.

Sekretaris Desa Olak-Olak Nurul Qodriyah menangkap potensi pertanian desanya. Menurut Nurul, Pemerintah Desa Olak-Olak sengaja aktif melibatkan Gapoktan dan pengurus BUMDes dalam kegiatan pelatihan sebagai bentuk membuka partisipasi masyarakat turut terlibat merancang dan menggali jenis usaha perekonomian desa.

Nurul menambahkan Desa Olak-Olak optimis produk pertanian padi yang mengalami peningkatan cukup potensial dibidik sebagai bentuk usaha. Hasil produk pertanian padi memang menjadi jantung pertahanan pangan andalan kecamatan setempat dan tidak semua desa di Kecamatan Kubu penghasil padi seperti hasilnya Olak-Olak.

“Ada 1.031 kepala keluarga di Olak-Olak yang memang mayoritas mata pencaharian petani,” ujarnya.

Melalui pelatihan tersebut, Ketua BUMDes Olak-Olak Hendrik menyambut dukungan pemerintah desa yang menjadikan BUMDes sebagai prioritas kebijakan desa yang akan lebih diseriusi lagi, tetapi juga kesiapan menyertakan modal awal usaha untuk BUMDes. Tidak mudah bagi Hendrik turut menggagas berdirinya BUMDes Olak-Olak karena harus melakukan pendekatan personal dengan berbagai tokoh masyarakat di desanya hingga akhirnya terbentuk kepengurusan.

Selama mempelajari potensi sektor pertanian padi Olak-Olak, Hendrik menilai jenis usaha perdagangan beras yang dapat diambil sebagai usaha ke depan BUMDes yang dipimpinnya. Ia mengaku telah melakukan analisa usaha seperti permodalan, tata pemasaran, kelanjutan produk padi, hingga pola paket jual yang bisa terjangkau semua elemen masyarakat desa dan desa tetangga Olak-Olak.

“Untuk analisis modal usaha ini kira-kira diperlukan penyertaan modal desa Rp151 juta untuk pembelian beras dari petani, produksi gabah menjadi beras, operasional BUMDes, pengemasan, hingga transportasi perdagangan produk beras,” ujar Hendrik.

Hendrik mengaku memang tidak sekadar petanian padi unggulan di desanya. Hasil pertanian dari kopra, gula merah, kedelai juga menjadi pendukung sektor pertanian padi Olak-Olak. Rencananya potensi nonpadi tersebut juga menjadi target pengembangan BUMDes yang hasilnya bisa menambah pendapatan bagi desa.

Pelatihan sepekan berlangsung tidak hanya memfasilitasi desa dalam menggali potensi dan merancang jenis usaha yang akan diambil. Pelatihan juga mengenalkan tata kelola keuangan agar pengurus BUMDes dan perangkat desa semakin terampil dalam urusan tata administrasi sejalan aspek transparan dan dapat pertanggungjawabkan pengelolaan uang rakyat. Materi dasar tata administrasi keuangan dari arus kas, neraca, dan laporan rugi laba disampaikan Paul Mario Ginting sembari mengajak praktik peserta kelas mengerjakan soal sampai benar. (ETG)

Pos Anggaran Naik, Kemampuan Pengelolaan Keuangan juga Harus Meningkat

Malang (16/5) – Sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik terus mendapat perhatian serius pemerintah. Salah satu buktinya pos anggaran ketiga sektor tersebut terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih baik dan kemampuan aparatur yang mendukung.

Pernyataan tersebut diungkapkan Responsive Government Coordinator of  KOMPAK Didik Purwandanu saat mengawali Uji Coba Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Unit Layanan Kecamatan di Malang pada Senin (15/5).

Kegiatan yang bertempat di Ibis Style Hotel Malang itu diikuti oleh 75 peserta perwakilan lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur meliputi Kabupaten Malang, Trenggalek, Pacitan, Lumajang, dan Bondowoso. Uji Coba Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Unit Layanan Kecamatan diselenggarakan oleh KOMPAK dan Penabulu yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan.

Menurut Didik pelatihan tata kelola keuangan menjadi fokus KOMPAK dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memantapan tata kelola pemerintahan. Usaha tersebut  dapat menekan tingkat kebocoran, tata kelola keuangan yang bersih dan transparan, akuntabel serta kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat miskin. KOMPAK menggandeng Penabulu memilih spot level pelaksana kebijakan di tingkat kecamatan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Wajah APBN dan APBD dengan pos anggaran yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya itu hendaknya disusul dengan menumbuhkan kapasitas sumber daya manusia yang cakap dalam pengelolaan keuangan,” kata Didik.

Menurutnya, kegiatan uji coba pelatihan sebagai bagian dari bentuk investasi sumber daya manusia yang tidak dapat dirasakan dalam waktu pendek. Bentuk investasi ini baru akan terasa untuk waktu beberapa tahun ke depan. Instrumen berupa silabus atau kurikulum dibutuhkan untuk menjalin percepatan terwujudnya tata kelola keuangan umum yang dapat ditularkan lebih luas untuk mendukung pelayanan publik yang baik.

Responsive Government Coordinator of KOMPAK Didik Purwandanu (sumber: dokumentasi lembaga)

Pentingnya memiliki perhatian peningkatan kapasitas di level kecamatan mendapat sambutan positif Kepala Subdit Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Deski Wijaya. Pasalnya selama ini Pemerintah Pusat hanya dapat menjangkau tingkat daerah. Itupun, lanjut Deski, belum semua kabupaten terjangkau upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah. Dari 542 daerah, tercatat ada 400 daerah yang menjadi target sasaran program peningkatan kapasitas tata kelola keuangan daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hal itu belum dapat maksimal dilakukan karena keterbatasan yang ada baru mampu menjangkau 200 daerah.

“Kami bertekad untuk 200 daerah lain nanti bisa terjangkau untuk tahun 2017 ini,” kata Deski sembari mengapresiasi Pemprov Jatim yang selangkah lebih maju dengan membentuk laborat keuangan daerah.

Deski juga menyatakan, e-learning dipandang cukup juga efektif untuk mencapai target meningkatkan kapasitas tata kelola keuangan, khususnya penyediaan modul bimbingan teknis. Ia menambahkan, selama ini ada tiga metode pelatihan yang tempuh yakni Knowledge Share untuk tingkat daerah, Bimtek Eksekutif untuk level bendahara umum daerah, dan Bimtek Reguler untuk SKPD dan BLUD.

Uji Coba Pelatihan bertempat di Ibis Style Hotel Malang diselenggarakan KOMPAK dan Penabulu, bekerja sama dengan Kemenkeu, diikuti 75 peserta perwakilan lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur meliputi Kabupaten Malang, Trenggalek, Pacitan, Lumajang, dan Bondowoso.

Selain ragam materi yang relevan untuk mendorong kebijakan tata kelola keuangan, kegiatan uji coba akan menemukan silabus pengajaran atau kurikulum, modul pelatihan, dan aplikasi portabel yang siap pakai untuk pelatihan di tingkat kecamatan, puskesmas, SD dan SMP. Kurikulum, modul pelatihan, dan aplikasi portabel akan diujicobakan selama pelatihan dengan mendapatkan masukan untuk desain pelaksanaan pelatihan selanjutnya. (ETG)

Karang Taruna, Semangat Tinggi Minim Daya

Kendari (8/3) – Sebanyak 38 peserta mengikuti kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Karang Taruna oleh Yayasan Penabulu dan IDRAP di Graha Carita Kendari. Peserta merupakan perwakilan dari 21 desa mitra IDRAP di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Muna Utara, Muna dan Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini diselenggarakan lima hari pada 4-8 Maret 2017.

Mewakili forum, salah satu peserta dari Desa Pamandati Yadi, kegiatan Karang Taruna berhubungan dengan seni dan olah raga. “Setahu kami selama ini kegiatan Karang Taruna merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kreasi, olah raga, dan kesenian,” ucapnya yang dibenarkan oleh peserta kegiatan lain. Hal itu disebabkan tidak adanya kegiatan Karang Taruna yang terencana dengan baik selain kegiatan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sejauh ini, Karang Taruna masih minim implementasi, baik pada sumber daya maupun kaderisasi, terutama di tingkat desa. Selama ini, para aktivis Karang Taruna mengaku tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa. Akibatnya mereka hampir tidak mengetahui anggara desa dan mekanisme penetapan prioritas pembangunan.

“Kami jarang sekali diikutkan dalam Musrenbangdes, juga kadang diundang tapi tidak datang karena kegiatan untuk kami biasanya sudah ada, yakin untuk 17-an,” kata Tomo, peserta dari Desa Lelamo.

Peserta pelatihan yang terdiri dari pegiat Karang Taruna Desa melakukan simulasi penyusunan perencanaan pembangunan desa. (sumber: dokumentasi lembaga)

Selain itu sebagian besar peserta melum melek anggaran. Hal itu ditunjukkan dengan rendahnya peningkatan keterampilan dan pengembangan kelembagaan pemuda.

Meluruskan hal tersebut, fasilitator Penabulu Sri Purwani menyampaikan materi utama tentang peran dan tugas Karang Taruna. Sri menekankan Karang Taruna mempunyai tiga tanggung jawab utama; pemberdayaan kaum muda, pembinaan atas masalah sosial bagi generasi muda, dan lembaga yang menampung aspirasi kaum muda di tingkat desa.

Selain itu, Sri memberikan gambaran implementasi UU Desa, perlunya keterlibatan kaum muda dalam perencanaan desa, penentuan skala prioritas maupun penggalian gagasan dari berbagai kelompok masyarakat untuk meningkatkan peran Karang Taruna.

Pelatihan penguatan kapasitas kelembagaan Karang Taruna merupakan salah satu upaya IDRAP mendorong keterlibatan kaum muda di desa dan mewujudkan harapan kaum muda untuk tahu, paham, dan terlibat dalam pembangunan desa. (SP)

Mengangkat Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kendari (1/3) – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) masih minim peran sebagai pemberdaya masyarakat. Ironis ketika anggota dari sebuah lembaga hanya menjadi pelengkap yang tidak diberi peran dan kewenangan.

Mengatasi hal tesebut, pengurus LPMD mengikuti pelatihan Penguatan Kapasitas Kelembagaan LPMD oleh IDRAP yng bekerja sama dengan Yayasan Penabulu. Pelatihan berlangsung di Graha Carita Kendari pada 25 Februari – 1 Maret 2017. Kegiatan pelatihan ini juga diikuti 36 orang dari 23 desa mitra IDRAP yang ada di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Buton Utara, Muna, dan Muno Timur, Sulawesi Tenggara.

Fasilitator Yayasan Penabulu Sri Purwani menekankan penggalian informasi dari peserta sebagai narasumber yang bersinggungan langsung dengan permasalahan desa. Tak hanya itu, Sri juga menyampaikan materi tentang pemahaman UU Desa hingga tugas utama LPMD yaitu membuat perencanaan partisipatif. Perencanaan dilakukan melalui metode penggalian gagasan kelompok-kelompok masyarakat pada praktik lapangan.

Direktur IDRAP Bahaludin berharap adanya kegiatan pelatihan ini membuat peran LPMD semakin meningkat. “Dari pelatihan ini, LPMD semakin paham mengenai tugas dan kewenangannya agar sebagai lembaga pemberdayaan dan mitra strategi pemerintah desa, LPMD mampu terlibat untuk mewujudkan desa yang partisipatif dan dialogis,” ucapnya saat membuka kegiatan.

Harman, salah satu peserta sekaligus anggota LPMD dari Desa Andinete, mengapresiasi pelatihan ini. “Sebagai anggota LPMD, baru setelah mengikuti pelatihan ini saya tahu apa peran dan fungsi saya. Terutama untuk menggali gagasan atas usulan-usulan kebutuhan masyarakat yang bisa dimusyawarahkan melalui mekanisme Musyarawah Desa (Musdes) maupun Musrenbangdes,” katanya.

Apresiasi Harman senada dengan Sabaria, anggota LPMD dari Desa Wamorapa. Sabaria merasa sangat senang dengan banyaknya pembelajaran yang diperoleh. Metode partisipatif yang digunakan selama pelatihan juga membuat Sabaria mudah memahami materi. (FSP)