Pelatihan dan Magang Tata Kelola Desa bagi Staf IDRAP

Peserta magang tata kelola desa bersama fasilitator dari Penabulu (sumber: dokumentasi lembaga)

Yogyakarta (2/11) – Sempat tertunda karena serbuan kabut asap di Sulawesi Tenggara, kegiatan pelatihan dan magang staf IDRAP akhirnya dapat diadakan pada 27-31 Oktober 2015 di Yogyakarta. Pelatihan yang masih dalam kerangka penguatan tata kelola desa, diikuti oleh enam staf IDRAP dan empat staf Penabulu yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pendamping desa.

Pelatihan selama lima hari dipandu Sri Purwani yang memfasilitasi mengenai alur perencanaan pembangunan desa dan teknik fasilitasi, serta Farhan dan Rizky Dwi Rahmanto yang memandu materi keuangan desa.

Untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan, Sri sebagai fasilitator utama memandu partisipan dengan menggambarkan sketsa desa, kalender musim, dan struktur kelembagaan desa. “Proses ini bertujuan untuk mengenali mitra kerja di desa dan kemungkinan-kemungkinan pengembangan kerjasama,” jelasnya.

Kegiatan belajar semakin lengkap dengan studi lapangan di Desa Panggungharjo. Desa Panggungharjo yang menjadi juara pertama Lomba Desa Nasional 2014 dianggap memenuhi syarat sebagai tempat belajar tata kelola pemerintah desa dan keberadaan BUMDes Kupas. Lurah Desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi menjelaskan bahwa pemerintah desa berusaha aktif menginformasikan hal-hal tentang pelayanan desa kepada masyarakat dan masyarakat dapat mengakses informasi secara transparan.

“Desa adalah perwujudan dari Negara yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, maka perangkat desa harus menjadi pelayan masyarakat dengan kualitas pelayanan prima. Perangkat desa bukan pegawai yang dilayani,” tegas Wahyudi ketika menerangkan situasi tata kelola Desa Panggungharjo. Demikian pula dengan keberadaan BUMDes Kupas yang saat ini fokus dalam usaha pengelolaan sampah desa, dengan memperhitungkan produksi sampah yang tinggi menjadi peluang usaha untuk menggerakkan perekonomian desa.

Pada studi lapangan, para partisipan secara langsung berdiskusi dengan perangkat Desa Panggungharjo dan pengelola BUMDes Kupas. Partisipan mengaku mendapat pelajaran berharga dari Desa Panggungharjo. “Lingkungan disini (Panggungharjo, red.) sangat bersih dan rapi. Saya tidak temukan sampah dan puntung rokok bertebaran di sekitar balai desa. Selain itu, kami salut perangkat desa masih melayani sampai sore,” ujar Fudin, staf IDRAP.

Pada sesi keuangan desa, partisipan dipandu Farhan dan Rizky mengenal detil-detil yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan desa, regulasi yang berkaitan dengan keuangan desa, dan aplikasi SIAP Desa. Pada pengertian keuangan desa yang merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aturan mengenai tata kelola keuangan desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 untuk menggantikan aturan lama. Pada regulasi baru ini, terdapat perubahan nomor rekening dan sistem pelaporan. Berdasarkan hasil diskusi bersama, terungkap jika berlakunya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ternyata belum dipahami sepenuhnya oleh pemerintah desa. Maka untuk membantu mempermudah proses pelaporan keuangan desa agar sesuai dengan UU Desa, Penabulu menggandeng Reksta sebagai mitra dalam mengembangkan aplikasi keuangan desa yang diberi nama SIAP Desa.

Pada aplikasi SIAP Desa, pemerintah desa akan dimudahkan dalam perencanaan dan pelaporan anggaran karena dalam aplikasi sudah menggunakan format yang sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Proses input data lebih mudah dengan hasil yang akan terhubung langsung ke format pelaporan baik pelaporan semester ataupun tahunan. Rizky menuturkan jika dalam pengisian tiap-tiap transaksi anggaran harus benar dan teliti, karena bila terjadi kesalahan akan berdampak pada pelaporan keuangan desa.

Menutup seluruh sesi pelatihan, Ani memberi sedikit pemahaman mengenai teknik fasilitasi yang dibutuhkan partisipan ketika melakukan pendampingan desa. Seorang fasilitator harus jujur, menjelaskan dengan logika, memiliki semangat dan kedekatan emosional dengan masyarakat yang didampingi, serta mampu menggerakkan dan menyatukan emosi masyarakat yang didampingi. (BKS)

Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa bagi 13 Desa Mitra IDRAP di Kendari

 

Kegiatan studi lapangan di Desa Waworano, Kendari (sumber: dokumentasi lembaga)

Sulawesi Tenggara (16/10) – Sebanyak 28 orang mengikuti Pelatihan Penyusunan Perencanaan Desa melalui PRJMDesa, RKPDesa, dan RABPDesa Gelombang II pada 3-7 Oktober 2015. Peserta kegiatan merupakan perwakilan dari 13 desa dari 18 desa dampingan IDRAP di wilayah Kabupaten Buton Utara, Konawe Selatan, dan Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara yang telah direncanakan sebelumnya.

Pelatihan Penyusunan Perencanaan Desa melalui RPJM-Desa, RKP-Desa, dan RAPB-Desa Gelombang I sudah dilakukan pada Agustus lalu. Pelatihan Gelombang II ini dilatarbelakangi oleh desakan dari beberapa desa setelah memperoleh informasi dari desa yang sebelumnya mengikuti pelatihan gelombang pertama bahwa mereka mendapat manfaat pelatihan.

Pada Pelatihan Penyusunan Perencanaan Desa melalui RPJM-Desa, RKP-Desa, dan RAPB-Desa Gelombang II ini, tim dari Yayasan Penabulu Sri Purwani dan Sardi Winata hadir sebagai fasilitator.

Hari pertama pelatihan dimulai dengan overview atau penjelasan maksud dan tujuan pelatihan yang disampaikan Staf IDRAP Hafifudin kemudian dilanjutkan dengan perkenalan peserta secara berpasangan dan saling membelakangi. Model perkenalan ini berlangsung dengan cara seorang diminta untuk menggambarkan desa ideal menurut pasangan masing-masing dan baru boleh dilihat hasilnya setelah gambar selesai.

Inti dari metode perkenalan ini adalah pentingnya komunikasi, kerjasama, dan mengenal partner kerja. Pelatihan ini juga menghadirkan Sekretaris BPMD Provinsi Sulawesi Tenggara Sakinah Yunus yang menyampaikan materi tentang Perencanaan Desa diikuti diskusi pemetaan sosial dalam bentuk sketsa desa dari masing-masing peserta. Kegiatan hari pertama diakhiri dengan persiapan kunjungan lapangan.

Hari kedua proses pelatihan berupa studi lapangan ke Desa Waworano Kabupaten Konawe Selatan. Pada kegiatan ini, peserta dibagi menjadi lima kelompok untuk menggali berbagai informasi mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa dari perspektif kelompok perempuan, lembaga desa, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Hasil interview dan FGD yang dilakukan peserta selama belajar lapangan dipresentasikan pada hari ketiga.

Pada hari ketiga, peserta secara berkelompok menyampaikan presentasi hasil studi lapangan dan mendapat konfirmasi tentang beberapa hal penting dari Sekretaris Desa Waworano yang turut hadir di hari ketiga ini. Kegiatan hari itu semakin lengkap dengan pemutaran film pendek tentang sosialisasi UU Desa yang dilanjutkan dengan penyampaian materi “Mengenal RPJMDes.”

Bermula dari kedua materi tersebut, peserta mengembangkan diskusi untuk mulai memasukkan temuan lapangan mengenai potensi dan permasalahan di Desa Waworano agar menjadi program pembangunan dan skala prioritas pada visi-misi Kepala Desa Waworano, yang diejawantahkan sebagai draft RPJM-Desa berdasarkan empat bidang yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintahan; Pelaksanaan Pembangunan; Pembinaan Kemasyarakatan; dan Pemberdayaan Masyarakat. Hasil diskusi kelompok dalam rangka simulasi penyusunan RPJM-Desa dikembangkan menjadi RKP-Desa pada keesokan harinya.

Sebelum peserta mempresentasikan hasil simulasi RPJM-Desa dan menyusun simulasi RKP-Desa, fasilitator menyampaikan hasil kajian KPK mengenai “Mengawal Dana Sampai ke Desa”. KPK pernah mengkaji bahwa ada 14 potensi korupsi dari aliran dana desa. Maka semua masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan aliran dan penggunaan dana desa sejak dari kabupaten hingga pelaksana di tingkat desa, serta faktor-faktor penyebab yang memungkinkan korupsi bisa terjadi di tingkat nasional, regional (kabupaten/kota), maupun desa. Setelah mendiskusikan mengenai potensi korupsi, presentasi simulasi RKP-Desa, maka hari keempat diakhiri dengan penyusunan RAPB-Desa berdasar program yang telah dituangkan dalam RKP-Desa.

Diskusi kelompok menyusun RPJM-Desa, RKP-Desa, dan RAPB-Desa (sumber: dokumentasi lembaga)

Pada hari terakhir, kelompok peserta pelatihan mempresentasikan hasil simulasi RAPB-Desa. Dari proses ini peserta mengaku kesulitan menyusun RAPB-Desa karena kerumitan dan perlunya detil komponen anggaran yang direncanakan. Regulasi yang mengatur desa saat ini menuntut ketelitian dalam perencanaan anggaran pembangunan dan kesesuaian dengan kode rekening yang sudah ditetapkan, sumber dana, dan bidang pembangunan yang direncanakan.

Hampir semua peserta mengaku jika selama ini proses penyusunan RAPB-Desa tidak pernah ada pendampingan dari lembaga manapun, bahkan mereka hampir tidak pernah terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Untuk mempermudah penyusunan APB-Desa, di sesi terakhir fasilitator mendemokan instrumen SIAP Desa untuk mempermudah sistem keuangan desa. Menurut peserta, jika desa-desa menggunakan instrumen ini tentu proses penyusunan anggaran akan lebih mudah dan cepat. Walaupun sempat diterpa kesulitan dalam menyusun anggaran, namun nyatanya peserta mampu menyelesaikan proses ini dengan baik dan dinamika kelas yang penuh semangat. (SP)