Karang Taruna, Semangat Tinggi Minim Daya

Kendari (8/3) – Sebanyak 38 peserta mengikuti kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Karang Taruna oleh Yayasan Penabulu dan IDRAP di Graha Carita Kendari. Peserta merupakan perwakilan dari 21 desa mitra IDRAP di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Muna Utara, Muna dan Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini diselenggarakan lima hari pada 4-8 Maret 2017.

Mewakili forum, salah satu peserta dari Desa Pamandati Yadi, kegiatan Karang Taruna berhubungan dengan seni dan olah raga. “Setahu kami selama ini kegiatan Karang Taruna merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kreasi, olah raga, dan kesenian,” ucapnya yang dibenarkan oleh peserta kegiatan lain. Hal itu disebabkan tidak adanya kegiatan Karang Taruna yang terencana dengan baik selain kegiatan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sejauh ini, Karang Taruna masih minim implementasi, baik pada sumber daya maupun kaderisasi, terutama di tingkat desa. Selama ini, para aktivis Karang Taruna mengaku tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa. Akibatnya mereka hampir tidak mengetahui anggara desa dan mekanisme penetapan prioritas pembangunan.

“Kami jarang sekali diikutkan dalam Musrenbangdes, juga kadang diundang tapi tidak datang karena kegiatan untuk kami biasanya sudah ada, yakin untuk 17-an,” kata Tomo, peserta dari Desa Lelamo.

Peserta pelatihan yang terdiri dari pegiat Karang Taruna Desa melakukan simulasi penyusunan perencanaan pembangunan desa. (sumber: dokumentasi lembaga)

Selain itu sebagian besar peserta melum melek anggaran. Hal itu ditunjukkan dengan rendahnya peningkatan keterampilan dan pengembangan kelembagaan pemuda.

Meluruskan hal tersebut, fasilitator Penabulu Sri Purwani menyampaikan materi utama tentang peran dan tugas Karang Taruna. Sri menekankan Karang Taruna mempunyai tiga tanggung jawab utama; pemberdayaan kaum muda, pembinaan atas masalah sosial bagi generasi muda, dan lembaga yang menampung aspirasi kaum muda di tingkat desa.

Selain itu, Sri memberikan gambaran implementasi UU Desa, perlunya keterlibatan kaum muda dalam perencanaan desa, penentuan skala prioritas maupun penggalian gagasan dari berbagai kelompok masyarakat untuk meningkatkan peran Karang Taruna.

Pelatihan penguatan kapasitas kelembagaan Karang Taruna merupakan salah satu upaya IDRAP mendorong keterlibatan kaum muda di desa dan mewujudkan harapan kaum muda untuk tahu, paham, dan terlibat dalam pembangunan desa. (SP)

Mengangkat Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peserta pelatihan yang terdiri dari pegiat Karang Taruna Desa melakukan simulasi penyusunan perencanaan pembangunan desa. (sumber: dokumentasi lembaga)

Kendari (1/3) – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) masih minim peran sebagai pemberdaya masyarakat. Ironis ketika anggota dari sebuah lembaga hanya menjadi pelengkap yang tidak diberi peran dan kewenangan.

Mengatasi hal tesebut, pengurus LPMD mengikuti pelatihan Penguatan Kapasitas Kelembagaan LPMD oleh IDRAP yng bekerja sama dengan Yayasan Penabulu. Pelatihan berlangsung di Graha Carita Kendari pada 25 Februari – 1 Maret 2017. Kegiatan pelatihan ini juga diikuti 36 orang dari 23 desa mitra IDRAP yang ada di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Buton Utara, Muna, dan Muno Timur, Sulawesi Tenggara.

Fasilitator Yayasan Penabulu Sri Purwani menekankan penggalian informasi dari peserta sebagai narasumber yang bersinggungan langsung dengan permasalahan desa. Tak hanya itu, Sri juga menyampaikan materi tentang pemahaman UU Desa hingga tugas utama LPMD yaitu membuat perencanaan partisipatif. Perencanaan dilakukan melalui metode penggalian gagasan kelompok-kelompok masyarakat pada praktik lapangan.

Direktur IDRAP Bahaludin berharap adanya kegiatan pelatihan ini membuat peran LPMD semakin meningkat. “Dari pelatihan ini, LPMD semakin paham mengenai tugas dan kewenangannya agar sebagai lembaga pemberdayaan dan mitra strategi pemerintah desa, LPMD mampu terlibat untuk mewujudkan desa yang partisipatif dan dialogis,” ucapnya saat membuka kegiatan.

Harman, salah satu peserta sekaligus anggota LPMD dari Desa Andinete, mengapresiasi pelatihan ini. “Sebagai anggota LPMD, baru setelah mengikuti pelatihan ini saya tahu apa peran dan fungsi saya. Terutama untuk menggali gagasan atas usulan-usulan kebutuhan masyarakat yang bisa dimusyawarahkan melalui mekanisme Musyarawah Desa (Musdes) maupun Musrenbangdes,” katanya.

Apresiasi Harman senada dengan Sabaria, anggota LPMD dari Desa Wamorapa. Sabaria merasa sangat senang dengan banyaknya pembelajaran yang diperoleh. Metode partisipatif yang digunakan selama pelatihan juga membuat Sabaria mudah memahami materi. (FSP)

Menghidupkan Kembali Fungsi Lembaga Legislasi Desa di Kendari

Praktik penggalian aspirasi dan gagasan dari kelompok nelayan di Desa Lambangi. Hasil dari penggalian gagasan tersebut ditindaklanjuti dalam analisis dan praktik penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan desa.
Praktik penggalian aspirasi dan gagasan dari kelompok nelayan di Desa Lambangi. (sumber: dokumentasi lembaga)

Kendari (7/12) – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga di tingkat desa yang seharusnya berperan mengawasi kinerja pemerintah desa dan membuat produk hukum desa inisiatif. Namun bagi desa-desa di Sulawesi Tenggara sebagian besar belum menjalankan perannya secara optimal. Hal ini terungkap dari sebagian pengurus BPD di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Buton Utara, dan Kabupaten Muna.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Yayasan IDRAP yang kemudian menyelenggarakan kembali pelatihan guna meningkatkan kapasitas lembaga BPD dalam perencanaan pembangunan desa. Pelatihan tersebut diselenggarakan pada 3-7 Desember 2016 dan difasilitasi Sri Purwani dari Yayasan Penabulu.

“Sampai saat ini kami belum pernah diberi pembekalan secara rinci terkait dengan ketugasan kami sebagai lembaga legislasi, apalagi dilatih untuk melakukan proses penggalian gagasan di masyarakat dan pembuatan Peraturan Desa, belum pernah sama sekali. Kami pernah diajak untuk studi banding di salah satu kabupaten di Jawa Timur, dari hasil studi banding tersebut kami diberi satu bendel diktat yang tebal, tapi isinya belum kami baca, terlalu tebal buat kami,“ ungkap salah satu  anggota BPD Desa Andinete Zainal dalam penggalian kebutuhan pelatihan.

Pengalaman Zainal pun dibenarkan oleh sebagian besar peserta. Bahkan ada peserta yang menyatakan jika mereka seringkali tidak tahu menahu tentang anggaran pembangunan desa karena jarang sekali dilibatkan oleh Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan desa. Para peserta menyebut BPD terima jadi karena semua dikerjakan oleh kepala desa. Terlebih kantor desa tidak dioptimalkan untuk pelayanan dan menjalankan tugas perangkat desa dan lembaga-lembaga desa, sehingga komunikasi yang terjadi tidak terorganisir.

Selama lima hari pelatihan, peserta diberi berbagai materi, antara lain tentang pemetaan kondisi BPD di masing-masing desa, penggalian aspirasi warga, regulasi yang mengatur keberadaan BPD, penyusunan peraturan desa, serta studi lapangan. Agar pelatihan tidak membosankan, kegiatan belajar dilakukan secara partisipatif. Peserta tidak hanya menerima materi, namun juga terlibat dalam diskusi-diskusi dan praktik peraturan desa.

“Pelatihan seperti ini baru pertama kali saya ikuti, dan sangat bermanfaat bagi kami, maka mohon kami diikutkan dalam pelatihan-pelatihan lain yang dsiselenggarakan oleh IDRAP dan Penabulu. Kami ingin maju dan mengerti bagaimana membangun desa secara benar,” ungkap Anggota BPD dari Desa Andinete Harudin ketika menyampaikan kesan selama mengikuti pelatihan.

Para peserta pelatihan kembali ke desa masing-masing dengan harapan mewujudkan perubahan. Bahkan peserta dari Kabupaten Konawe Selatan akan membentuk asosiasi BPD agar semakin banyak tokoh lokal yang terlibat dalam proses desa membangun. Perlu disadari jika peran BPD dalam pengawasan kinerja Pemerintah Desa serta penyusunan regulasi di tingkat desa yang sesuai dengan hasil penggalian gagasan di tingkat masyarakat. (FSP)

Meningkatkan Peran Pengurus Rukun Tetangga (RT) di Desa

Diskusi kelompok peserta pelatihan dalam memilah skala prioritas di tingkat Rukun Tetangga (RT).
Diskusi kelompok peserta pelatihan dalam memilah skala prioritas di tingkat Rukun Tetangga (RT). (sumber: dokumentasi lembaga)

Kendari (30/11) – Pengurus Rukun Tetangga (RT) seringkali tidak banyak yang diperhitungkan, apalagi mendapat pembekalan awal pada saat penunjukannya. Padahal menjadi pengurus RT, terutama ketua, merupakan sebuah amanah sosial yang terdekat dengan kehidupan masyarakat kita.

Kegelisahan itulah yang mendorong Yayasan IDRAP menyelenggarakan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Bekerjasama dengan Yayasan Penabulu, pelatihan yang melibatkan 34 pengurus RT dari 18 desa mitra IDRAP diselenggarakan pada 26-30 November di Graha Carita, Kendari.

Para peserta pelatihan mengaku belum pernah mendapat pembekalan atau pelatihan tentang tugas serta perencanaan pembangunan.

Selama lima hari, peserta pelatihan yang berlatar belakang pengurus RT dan perangkat desa menerima materi pelatihan antara lain tentang peran dan fungsi RT berdasar regulasi nasional & daerah; potret kondisi kelembagaan RT; pemetaan potensi konflik dalam masyarakat, mengenal UU Desa; tahap perencanaan partisipatif dan penyusunan skala prioritas; serta studi lapangan dan analisis kondisi di Desa Lambangi. Materi-materi tersebut disampaikan secara partisipatif, dimana peserta didorong aktif merefleksikan keadaan di daerah masing-masing dan saling memberi solusi atas masalah yang terjadi.

“Saya sudah dua tahun menjabat sebagai kepala desa, baru sekarang mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang RT, hal ini belum pernah saya dapatkan sebelumnya baik dari kecamatan maupun pemda. Maka, pemahaman ini akan saya sampaikan kepada para RT dalam pertemuan desa yang akan segera saya lakukan sepulang dari pelatihan ini, ” tutur Kepala Desa Wamorapa La Ade.

Pernyataan ini juga kembali ditekankan oleh hampir semua peserta, “Jangankan peran, fungsi dan tugasnya, diberi arahan saja belum pernah, baru setelah mengikuti pelatihan ini saya tahu persis apa yang sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai RT,” tandas Ketua RT dari Desa Lambangi Ambo.

Beberapa pernyataan yang disampaikan oleh para peserta ini perlu menjadi cermin bahwa seringkali peran dan ketugasan di tingkat yang paling dekat dengan komunitas warga, banyak yang terlupakan, terlewati dan bahkan tidak disentuh sama sekali.

“Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sibuk menerbitkan regulasi yang baru tentang desa. Tetapi hanya berhenti di ranah administrasi tata kelolanya saja, sehingga lupa jika banyak kelembagaan masyarakat desa yang membutuhkan penguatan, penyegaran, bahkan butuh sapaan,” kata fasilitator Yayasan Penabulu Sri Purwani ketika melakukan refleksi dari proses pelatihan yang diselenggarakan IDRAP.

Pengurus RT merupakan kelompok strategis yang selama ini banyak menyumbang proses pendataan, administrasi, dan sumber daya sosial masyarakat. Maka dibutuhkan komitmen tata kelola sumber daya secara integratif untuk menghidupkan tradisi berdesa yang berkelanjutan. (FSP)

Radio Komunitas, Harapan Baru Bermedia di Desa

Praktik pemasangan antena di Radio Komunitas Bahari Nusantara, Desa Lambangi, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan.
Praktik pemasangan antena di Radio Komunitas Bahari Nusantara, Desa Lambangi, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan. (sumber: dokumentasi lembaga)

Kendari (20/8) – Era baru berdesa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Di tahun kedua implementasi UU Desa, hampir seluruh desa di Indonesia berlomba untuk menunjukkan niatan untuk transparan, terutama dalam pelaporan dana desa. Besarnya nominal dana desa yang mengalir ke desa menjadi perhatian dari berbagai kalangan. Seluruh elemen masyarakat mendadak ingin mengetahui peruntukan dana-dana tersebut dan apa saja dampak yang dirasakan.

Ada banyak cara untuk mempublikasikan laporan kegiatan desa. Publikasi yang banyak digunakan adalah dengan memasang baliho di sudut-sudut desa yang dianggap strategis, menempel rangkuman APBDes di papan-papan pengumuman desa, hingga memanfaatkan keberadaan radio komunitas bagi desa-desa yang di wilayahnya sudah ada radio komunitas. Pilihan ketiga inilah yang mendorong masyarakat di empat desa mitra Yayasan IDRAP di Sulawesi Tenggara mewujudkan niatnya mendirikan radio komunitas.

Inisiatif berdirinya radio komunitas di Desa Andinete dan Desa Lambangi yang berada Kabupaten Konawe Selatan, serta Desa Labuan Bajo dan Desa Bente di Kabupaten Buton Utara patut diapresiasi. Berawal dari kebutuhan akan media lokal yang menjadi penghubung antara Pemerintah Desa dan masyarakat, radio komunitas dapat dikembangkan penggunaannya untuk penyebarluasan informasi berbagai isu di desa dan hiburan yang bersifat lokal. Untuk menjaga daya kritis masyarakat pada kondisi politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya, kebutuhan informasi harus terus dipenuhi.

“Selain untuk mewujudkan transparansi pemerintahan desa, kalau ada masalah apapun di desa radio komunitas bisa jadi alat untuk meredam konflik,” ungkap Bahaludin, Direktur Yayasan IDRAP.

Senada dengan Bahaludin, para peserta pun mengungkapkan harapan yang sama pada keberadaan radio komunitas. Secara berkelompok, peserta berharap jika radio komunitas dapat menjadi penghubung komunikasi dan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat, mampu mengubah pola pikir masyarakat, dan menjadi wadah kreativitas kaum muda desa.

Sebagai permulaan dari rencana pendirian radio komunitas, Yayasan IDRAP bekerjasama dengan Yayasan Penabulu menggelar “Pelatihan Teknisi Radio Komunitas Desa Mitra IDRAP” pada 16-19 Agustus 2016 di Graha Carita, Kendari. Pelatihan selama empat hari diikuti 13 peserta serta difasilitasi oleh Nurul Purnamasari dan Sugiyanto. Pada pelatihan ini, fasilitator memperkenalkan peran dan fungsi radio komunitas, penggunaan frekuensi yang sesuai dengan UU Penyiaran, simulasi instalasi pemancar (exciter) dan antena, hingga praktik lapangan pemasangan seluruh perangkat radio komunitas hingga mengukur jarak jangkau pancaran.

Awalnya para peserta sungkan untuk melakukan praktik simulasi instalasi. “Barang-barang ini (antena, exciter, limiter, mixer, headset, microphone) kami baru melihatnya kali ini. Kami takut kalau salah rangkai jadi rusak,” ujar Asrul, peserta dari Desa Pongkowulu yang kelak ingin bergabung di Radio Komunitas Cakra Dara di Desa Bente.

Tidak beda dengan Asrul, Samsudin, pemuda Desa Labuan Bajo, sempat berulang kali menggelengkan kepala dan nyaris putus asa ketika harus mengingat urutan perangkat dan instalasinya. “Ternyata rumit, tidak seperti yang saya bayangkan. Tapi kami pasti bisa walau harus agak-agak salah,” ucapnya

sam_2610
Lelah terbayar ketika siaran uji coba perdana Radio Komunitas Bahari Nusantara berhasil. (sumber: dokumentasi lembaga)

Untuk mempermudah pemahaman peserta tentang proses instalasi perangkat teknis, para peserta bersama-sama melakukan praktik lapangan di Desa Lambangi. Praktik yang dilakukan sejak pagi hingga jelang maghrib meliputi pemasangan antena, instalasi pemancar (exciter) dan perangkat siaran, hingga mengukur jarak pancar Radio Komunitas Bahari Nusantara dan melakukan analisis teknis. Dari praktik lapangan tersebut ditemukan jika jauh dekatnya jarak pancar tidak hanya ditentukan besarnya daya pancar yang dikeluarkan exciter dan ketinggian antena, melainkan kekuatan tegangan listrik turut menjadi penentunya.

“Kami bisa memaklumi jika teman-teman masih butuh waktu untuk mengenal dan bisa mengoperasikan peralatan-peralatan ini. Tapi nanti lama-lama bisa asyik siaran, editing (mengolah suara), dan merawat perangkat. Empat radio komunitas ini akan kuat kalau kompak dan saling kerjasama. Tidak perlu besar-besaran daya atau jangkauan, jangan melanggar aturan. Justru sebaiknya saling mengisi supaya program siarannya lebih kaya dan bermanfaat,” tutur Sugiyanto dan Nurul menutup sesi akhir pelatihan. (NP)

Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan & Pengawasan Program Pembangunan Desa

 

liputan-trnd-kel-masyarakat-2
Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan dan Pengawasan Program Pembangunan Desa Kendari, 4-8 Mei 2016. (sumber: dokumentasi lembaga)

Kendari (8/5) – Proses kemandirian desa diawali dengan tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat yang ada di dalamnya. Elemen masyarakat desa yang terdiri dari banyak kelompok masyarakat tersebut tentu memiliki banyak dinamika yang pelu diperhatikan oleh para pemimpin desa agar menjadi daya dorong dan energi pembangunan desa. Meskipun hal tersebut menjadi salah satu amanah dalam UU Desa No 6/2014, tetapi berdasar kondisi riil di lapangan, masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Kesenjangan antara idealisme regulasi dan implementasi di lapangan inilah yang menyebabkan IDRAP sebagai lembaga swadaya masyarakat yang sangat peduli dengan proses pemberdayaan masyarakat pedesaan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan bekerjasama dengan Yayasan Penabulu pada tanggal 4-8 Mei 2016 bertempat di Kantor IDRAP Kendari mengadakan pelatihan dan penguatan masyarakat sipil. Pelatihan tersebut bertujuan mendorong masyarakat lebih berperan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.

Sasarannya adalah kelompok-kelompok masyarakat antara lain: kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok pemuda/karang taruna, kelompok perempuan/PKK dan juga melibatkan 1 kelompok pemerintahan desa. Kelima kelompok masyarakat tersebut berasal dari 18 desa di 7 kecamatan di wilayah 3 Kabupaten yakni Kabupaten Konawe Selatan, Buton Utara dan Konawe Kepulauan.

Proses pelatihan selama lima hari yang difasilitasi oleh Sri Purwani sangat dinamis dan aktif, melalui metode andragogi menjadikan ke-35 peserta sebagai narasumber pelatihan. Materi mulai dari pemetaan dan refleksi atas peran dan fungsi kelompok dalam proses pembangunan desa, pendalaman tentang UU Desa dan aturan turunannya, Mekanisme perencanaan dalam RPJMDes, RKPDes dan penyusunan skala prioritas melalui mekanisme musyawarah desa dan musrenbangdes, BUMDes serta pemetaan potensi ekonomi pedesaan dan strategi memperkuat jaringan. Materi tersebut didukung dengan kegiatan kunjungan lapangan di Desa Lambangi Kecamatan Kolono sebagai proses pembelajaranlangsung bagi peserta dari sisi penggalian gagasan di tingkat masyarakat sebagai proses belajar mencari aspirasi penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Setelah melalui berbagai tahap, refleksi, diskusi, presentasi dan menerima materi, peserta diminta untuk membuat rencana tindak lanjut yang riil bisa dilakukan sekembalinya di desa masing-masing sebagai upaya mewujudkan perubahan kondisi kemasyarakatan dan tata pemerintahan.

Meskipun kegiatan ini sangat padat tetapi peserta terlihat antusias. Hal tersebut disampaikan oleh Nursalim mewakili kelompok pemuda di saat memberikan kesan proses pelatihan. “Terima kasih kepada Lembaga IDRAP yang sudah mengadakan pelatihan ini, karena dengan mengikuti pelatihan ini, saya banyak mempelajari hal baru terutama yang berhubungan dengan desa, harapan saya kepada semua peserta pelatihan ini agar apa yang kita dapat selama pelatihan tidak hanya berhenti disini tetapi kita harus implementasikan di desa kita,” ucapnya.

Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa bagi 13 Desa Mitra IDRAP di Kendari

 

Kegiatan studi lapangan di Desa Waworano, Kendari (sumber: dokumentasi lembaga)

Sulawesi Tenggara (16/10) – Sebanyak 28 orang mengikuti Pelatihan Penyusunan Perencanaan Desa melalui PRJMDesa, RKPDesa, dan RABPDesa Gelombang II pada 3-7 Oktober 2015. Peserta kegiatan merupakan perwakilan dari 13 desa dari 18 desa dampingan IDRAP di wilayah Kabupaten Buton Utara, Konawe Selatan, dan Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara yang telah direncanakan sebelumnya.

Pelatihan Penyusunan Perencanaan Desa melalui RPJM-Desa, RKP-Desa, dan RAPB-Desa Gelombang I sudah dilakukan pada Agustus lalu. Pelatihan Gelombang II ini dilatarbelakangi oleh desakan dari beberapa desa setelah memperoleh informasi dari desa yang sebelumnya mengikuti pelatihan gelombang pertama bahwa mereka mendapat manfaat pelatihan.

Pada Pelatihan Penyusunan Perencanaan Desa melalui RPJM-Desa, RKP-Desa, dan RAPB-Desa Gelombang II ini, tim dari Yayasan Penabulu Sri Purwani dan Sardi Winata hadir sebagai fasilitator.

Hari pertama pelatihan dimulai dengan overview atau penjelasan maksud dan tujuan pelatihan yang disampaikan Staf IDRAP Hafifudin kemudian dilanjutkan dengan perkenalan peserta secara berpasangan dan saling membelakangi. Model perkenalan ini berlangsung dengan cara seorang diminta untuk menggambarkan desa ideal menurut pasangan masing-masing dan baru boleh dilihat hasilnya setelah gambar selesai.

Inti dari metode perkenalan ini adalah pentingnya komunikasi, kerjasama, dan mengenal partner kerja. Pelatihan ini juga menghadirkan Sekretaris BPMD Provinsi Sulawesi Tenggara Sakinah Yunus yang menyampaikan materi tentang Perencanaan Desa diikuti diskusi pemetaan sosial dalam bentuk sketsa desa dari masing-masing peserta. Kegiatan hari pertama diakhiri dengan persiapan kunjungan lapangan.

Hari kedua proses pelatihan berupa studi lapangan ke Desa Waworano Kabupaten Konawe Selatan. Pada kegiatan ini, peserta dibagi menjadi lima kelompok untuk menggali berbagai informasi mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa dari perspektif kelompok perempuan, lembaga desa, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Hasil interview dan FGD yang dilakukan peserta selama belajar lapangan dipresentasikan pada hari ketiga.

Pada hari ketiga, peserta secara berkelompok menyampaikan presentasi hasil studi lapangan dan mendapat konfirmasi tentang beberapa hal penting dari Sekretaris Desa Waworano yang turut hadir di hari ketiga ini. Kegiatan hari itu semakin lengkap dengan pemutaran film pendek tentang sosialisasi UU Desa yang dilanjutkan dengan penyampaian materi “Mengenal RPJMDes.”

Bermula dari kedua materi tersebut, peserta mengembangkan diskusi untuk mulai memasukkan temuan lapangan mengenai potensi dan permasalahan di Desa Waworano agar menjadi program pembangunan dan skala prioritas pada visi-misi Kepala Desa Waworano, yang diejawantahkan sebagai draft RPJM-Desa berdasarkan empat bidang yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintahan; Pelaksanaan Pembangunan; Pembinaan Kemasyarakatan; dan Pemberdayaan Masyarakat. Hasil diskusi kelompok dalam rangka simulasi penyusunan RPJM-Desa dikembangkan menjadi RKP-Desa pada keesokan harinya.

Sebelum peserta mempresentasikan hasil simulasi RPJM-Desa dan menyusun simulasi RKP-Desa, fasilitator menyampaikan hasil kajian KPK mengenai “Mengawal Dana Sampai ke Desa”. KPK pernah mengkaji bahwa ada 14 potensi korupsi dari aliran dana desa. Maka semua masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan aliran dan penggunaan dana desa sejak dari kabupaten hingga pelaksana di tingkat desa, serta faktor-faktor penyebab yang memungkinkan korupsi bisa terjadi di tingkat nasional, regional (kabupaten/kota), maupun desa. Setelah mendiskusikan mengenai potensi korupsi, presentasi simulasi RKP-Desa, maka hari keempat diakhiri dengan penyusunan RAPB-Desa berdasar program yang telah dituangkan dalam RKP-Desa.

Diskusi kelompok menyusun RPJM-Desa, RKP-Desa, dan RAPB-Desa (sumber: dokumentasi lembaga)

Pada hari terakhir, kelompok peserta pelatihan mempresentasikan hasil simulasi RAPB-Desa. Dari proses ini peserta mengaku kesulitan menyusun RAPB-Desa karena kerumitan dan perlunya detil komponen anggaran yang direncanakan. Regulasi yang mengatur desa saat ini menuntut ketelitian dalam perencanaan anggaran pembangunan dan kesesuaian dengan kode rekening yang sudah ditetapkan, sumber dana, dan bidang pembangunan yang direncanakan.

Hampir semua peserta mengaku jika selama ini proses penyusunan RAPB-Desa tidak pernah ada pendampingan dari lembaga manapun, bahkan mereka hampir tidak pernah terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Untuk mempermudah penyusunan APB-Desa, di sesi terakhir fasilitator mendemokan instrumen SIAP Desa untuk mempermudah sistem keuangan desa. Menurut peserta, jika desa-desa menggunakan instrumen ini tentu proses penyusunan anggaran akan lebih mudah dan cepat. Walaupun sempat diterpa kesulitan dalam menyusun anggaran, namun nyatanya peserta mampu menyelesaikan proses ini dengan baik dan dinamika kelas yang penuh semangat. (SP)

Pelatihan Konsultatif Penyusunan Perencanaan Desa di Kendari

 

Praktek lapangan di desa salah satu peserta yaitu Desa Lambangi. (sumber: dokumentasi lembaga)

Kendari (10/8) – Penabulu bersama IDRAP (Institusi Pemberdayaan Masyarakat Asli dan Pedesaan) mengadakan Pelatihan Konsultatif Perencanaan Penyususan Desa (RPJM-Desa, RKP-Desa dan APBDesa) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas (kemampuan) peserta dalam memfasilitasi penyusunan perencanaan desa (RPJM Desa dan RKP Desa) berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas pembangunan desa, meningkatkan kapasitas peserta dalam menyusun RAPBdes berdasarkan RKPdes, meningkatkan kapasitas peserta dalam menyelaraskan dokumen RPJMdes, RKPdes, dan RAPBdes.

Pelatihan ini diadakan pada tanggal 1-5 Agustus bertempat di Graha Carita Kendari serta diikuti oleh 31 peserta dari 11 desa di Kendari, antara lain Desa Andinete, Baluara, Labuan Bajo, Labuko, Lambangi, Lanosangia, Lasiwa, Matalagi, Paboa, Pongkowulu, dan Ampera.

Pelatihan hari pertama dibuka oleh Ina selaku Sekretaris BPMD Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya kegiatan dipandu oleh Sri Purwani sebagai fasilitator Yayasan Penabulu. Sri meminta para peserta menuliskan harapan mereka terhadap pelatihan ini, yang nantinya harapan-harapan tersebut digunakan sebagai ‘goal‘ para peserta. Beberapa harapan yang diinginkan peserta, diantaranya memahami mekanisme perencanaan pembangunan desa, memahami proses penyusunan RPJM-Desa, RKP-Desa dan APBDesa, memahami Prinsip Tata Kelola Desa (PTKD), dan lain-lain. Kemudian Sri meminta para peserta untuk melakukan pemetaan desa. Pemetaan desa ini dilakukan selain untuk mengenal desa masing-masing peserta, tapi juga untuk mengetahui potensi yang dimilikinya.

Hari kedua adalah kegiatan praktik lapangan di desa salah satu peserta yaitu Desa Lambangi. Pada kegiatan praktik lapangan, para peserta berkelompok untuk mengumpulkan gagasan dalam membangun desa melalui lima narasumber, yaitu aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok wanita, kelompok tani dan nelayan, serta masyarakat Desa Lambangi. Hasil dari pengumpulan informasi tersebut didiskusikan untuk kemudian dipresentasikan oleh masing-masing kelompok.

Kegiatan hari ketiga diawali oleh presentasi hasil pengumpulan gagasan masing-masing kelompok di Desa Lambangi. Pada presentasi ini ditemukan beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam perencanaan pembangunan desa, diantaranya pengeringan hasil tangkapan ikan yang masih mengandalkan sinar matahari, sehingga terkadang proses pengeringan tidak maksimal; belum adanya tempat pengeringan ikan yang memadai, sehingga nelayan menjemur ikan di pinggir jalan; dan potensi wisata pantai yang belum dimanfaatkan.

Dari hasil tersebut dapat dibuat rancangan pembangunan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Desa Lambangi.

Setelah presentasi pengumpulan gagasan, kemudian peserta belajar mengenai RPJM-Desa dan RKP-Desa. Sri memaparkan tentang pengertian, fungsi, isi, serta perbedaan antara RPJM-Desa dengan RKP-Desa. Pada sesi ini banyak peserta yang terlihat masih belum terlalu paham, maka Sri meminta para peserta untuk praktek pembuatan RPJM-Desa dan RKP-Desa bagian perencaan program.

Peserta belajar penyusunan APBDesa bersama Sardi Winata (sumber: dokumentasi lembaga)

Hari keempat kegiatan, peserta belajar penyusunan APBDesa bersama Sardi Winata selaku fasilitator. Pada sesi ini, Sardi menjelaskan pengertian, fungsi, isi, serta tata cara penyusunan APBDesa. Pada saat penyusunan, peserta diminta untuk memperhatikan tata cara pemberian kode rekening (nomenklatur) yang urutannya sudah ada ketentuannya, tapi juga tetap disesuaikan dengan keadaan desa masing-masing. Agar lebih jelas, Sardi memberikan PR (Pekerjaan Rumah) kepada peserta untuk membuat APBDesa sesuai dengan program-program yang sebelumnya sudah direncanakan di RPJM-Desa dan RKP-Desa.

Hari kelima, peserta memaparkan hasil APBDesa masing-masing kelompok. Dari APBDesa yang dibuat masing-masing kelompok, terdapat beberapa contoh kasus yang dapat menampah pengetahuan peserta mengenai penyusunan APBDesa sehingga para peserta menjadi lebih paham.

Pengenalan Sistem Aplikasi Keuangan Desa (SIAP DESA). (sumber: dokumentasi lembaga)

Kegiatan selanjutnya adalah pengenalan Sistem Aplikasi Keuangan Desa (SIAP DESA) yang difasilitasi oleh Maya Fathia. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu aparat desa dalam penataan keuangan desa. Pada sesi ini Maya mendemokan hal-hal yang dapat digunakan melalui aplikasi tersebut seperti penataan anggaran (APBDesa), penataan transaksi harian, serta pelaporan keuangan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Maya juga mendemokan tata cara penggunaannya dengan cara mencoba memasukan data Desa Lambangi kemudian menunjukan hasil pelaporannya.

Pelatihan selama lima hari ini berjalan dengan kondusif. Para peserta terlihat aktif dan antusias pada saat materi diberikan. Rangkaian kegiatan pelatihan ini ditutup dengan berfoto bersama peserta, panitia dan fasilitator.