Desa Katimpun Ingin Wujudkan Desa Berpijar dan Miliki Moda Transportasi Terjangkau

Diskusi kelompok Desa Katimpun dalam Pelatihan Pengembangan BUM Desa bagi Desa-Desa di Kawasan Restorasi Gambut Region Kalimantan, 2-7 Oktober 2017 (sumber: dokumentasi lembaga)

Banjarbaru (6/10) – Berada di kawasan gambut dengan wilayah sungai tak menghalangi masyarakat Desa Katimpun, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah untuk berpikir kreatif. Moda transportasi masyarakat yang selama ini memanfaatkan sumber alam sungai ditangkap secara cerdas sebagai peluang bagi pemerintah desa sebagai salah satu usaha sektor transportasi umum yang tepat guna. Peluang tersebut telah ditangkap pegiat Desa Katimpun untuk memperkuat perencanaan usaha Badan Usaha Milik Desa atau (BUMDes).

Pembahasan rencana usaha jasa angkutan umum tersebut dibarengi dengan kebutuhan transportasi masyarakat setempat yang harus terjawab dengan analisa usaha didalamnya. Selain itu strategi usaha untuk menghindari terjadinya kerugian usaha juga telah disiapkan. Perencanaan usaha ini mengemuka dalam Pelatihan Pengembangan BUMDes bagi desa-desa di Kawasan Konservasi Gambut Region Kalimantan.

“Sampai saat itu belum ada transportasi reguler sehingga masyarakat statusnya sewa atau carter sehingga memang jadi mahal. Peluang ini salah satu yang kami tangkap perlu adanya transportasi reguler jalur air,” kata Perangkat Desa Katimpun Adna dalam diskusi kelompok desa di sela pelatihan.

Beberapa pegiat Desa Katimpun lainnya membenarkan sistem sewa speed boat terbilang cukup mahal untuk mobilitas masyarakat Desa Katimpun. Kondisi ini memperlambat akses warga ke kecamatan dan pasar-pasar induk. Contohnya untuk bisa berpergian ke kecamatan saja setiap warga harus menyiapkan biaya Rp150 ribu untuk sekali jalan yang ditempuh kurang dari satu jam. Desa Katimpun berencana menyiapkan boat yang beroperasi secara reguler dengan harga yang relatif lebih murah yakni Rp50 ribu per orang.

“Kalau transportasi reguler nanti bisa kami wujudkan warga akan dimudahkan dan dimurahkan. Bisa cukup membantu dan berhemat Rp100 ribu untuk sekali jalan,” ujar peserta pengurus BUMDes Katimpun.

Fasilitator Desa Katimpun dari Badan Restorasi Gambut (BRG) Mansyur Hidayatullah, menambahkan, akses desa ke kecamatan dan pasar induk selama ini menjadi jantung perekonomian rakyat yang paling menentukan, baik untuk jalur permasaran dan keluar masuk perdagangan produk-produk, akses pendidikan, dan intensitas kegiatan koordinasi desa dengan kecamatan. Mansyur mengatakan upaya mewujudkan gagasan transportasi jalur air di Desa Katimpun ini sudah menjadi pemikiran awal desa. Melalui pelatihan usaha ini perhitungan dan analisis usaha lebih ditajamkan dengan kebutuhan penyertaan modal desa Rp50 juta untuk satu alat transportasi berkapasitas angkut 30 orang.

“Melalui pelatihan ini kami juga mengkaji biaya operasional untuk melihat kemungkinan laba dan rugi. Minimal tarif dasar Rp 50 ribu per orang untuk nanti mulai beroperasi. Ini cukup membantu askses masyarakat dan desa,” jelasnya.

Ada banyak peluang usaha yang akan mulai dikerjakan Desa Katimpun sebagai bentuk layanan masyarakat selain usaha transportasi air, salah satunya optimalisasi pengelolaan listrik tenaga surya yang sudah berjalan. Dalam kesempatan tersebut, Mansyur merinci analisis program desa berpijar melalui pengelolaan jaringan listrik tenaga surya yang telah dimanfaatkan 140 rumah warga Katimpun, namun belum terkelola dengan maksimal.

Menurutnya sumber listrik tenaga surya ini masih memungkinkan untuk dioptimalkan tidak hanya untuk setiap rumah, akan tetapi menjangkau setiap kepala keluarga. Selama ini, lanjut Mansyur, warga Desa Katimpun beriuran Rp30 ribu per rumah untuk operasional dan perawatan tenaga listrik. Kebutuhan listrik belum bisa berjalan optimal dan masih terbatas jam operasional. Tidak setiap jam ada jaringan listrik yang bisa dimikmati sehingga BUMDes nanti perlu mengupayakan optimalisasi jaringan dan operasional tenaga surya.

Ia melanjutkan, BUMDes dapat hadir menjawab kebutuhan listrik baik dari sisi penambahan kapasitas daya kWH, penambahan peralatan, hingga tata pengelolaan pelanggan.

“Kebutuhan listrik ini cukup urgent untuk menunjang ekonomi keluarga di desa melalui kegiatan home industry kelompok UKMK yang ada. Banyak produksi rumah tangga dihasilkan seperti pengolahan makanan produk perikanan wilayah gambut juga produk kreatif lain masyarakat desa wilayah gambut,” katanya.

Mansyur berasumsi hasil iuran pelanggan Rp30 ribu per rumah akan terkumpul Rp4,2 juta. Analisa perincian keuangan yakni 50 persen dari Rp4,2 juta atau Rp 2,1 juta sebagai pendapatan BUMDes. Adapun 50 persen lain diperuntukkan membiayai petugas operator, perawatan atau pemeliharaan, dan membayar petugas penagih setiap bulannya.

“Perhitungan kami masih bisa jalan sesuai target optimalisasi jaringan dan menaikkan dayanya,” tambahnya seraya menyampaikan perlunya persetujuan pemerintah desa dan dukungan masyarakat Katimpun.

Pelatihan Pengembangan BUMDes bagi desa-desa di Kawasan Restorasi Gambut yang berlangsung di Banjarbaru diselenggarakan pada 2-7 Oktober 2017 oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) bekerja sama dengan Yayasan Penabulu dan Desa Lestari. Selama pelatihan, peserta dan fasilitator mulai menggali potensi desa hingga tata kelola keuangan BUMDes oleh narasumber dari Penabulu untuk keberlangsungan gambut.

Pelatihan selama sepekan itu menekankan pentingnya kesadaran untuk ikut melestarikan lahan gambut sebagai modal berjalannya pembangunan desa dan terwujudnya kesejahteraan melalui implementasi dari UU Desa. Sebelumnya, pelatihan serupa juga dilaksanakan BRG untuk Region Sumatera yang meliputi desa-desa kawasan gambut di Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan di Palembang dan Region Papua untuk desa-desa Merauke. (ETG)

BUMDes di Kalimantan Tengah Harus Berkontribusi pada Kelestarian Lingkungan

Agus Purwantoro menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan dan administrasi BUM Desa.
Agus Purwantoro menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan dan administrasi BUM Desa.

Pulang Pisau (10/12) – Indonesia memiliki lahan gambut seluas 20,6 juta hektar, atau sekitar 10,8 % dari luas daratan Indonesia. Hampir sebagian besar kawasan gambut mengalami kerusakan akibat kesalahan dalam pemanfaatannya. Lahan gambut yang rusak tersebut justru menjadi sumber emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang sangat besar. Badan Restorasi Gambut (BRG) mengantongi mandat untuk memulihkan lahan gambut, termasuk dengan peningkatan dan penguatan kapasitas masyarakat di desa-desa yang berada di kawasan gambut.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu dari tujuh provinsi di Indonesia yang mendapat prioritas pemulihan fungsi hidrologis gambut. Pada 2016-2017, restorasi lahan gambut diprioritaskan di Kabupaten Pulang Pisau karena memiliki kawasan lahan gambut dengan kerusakan paling parah. Sisilia Nurmala Dewi dari BRG menyampaikan ada tiga kegiatan restorasi yaitu re-witting, revegetasi dan revitalisasi. Re-witting merupakan pembasahan kembali lahan gambut terbakar, dengan membuat sumur bor dan sekat kanal. Revegetasi adalah penanaman kembali yang dilakukan apabila persoalan tata kelola air sudah ditangani. Sedangkan revitalisasi kehidupan masyarakat adalah bagaimana elaborasi atau mengembangkan kehidupan masyarakat.

Pada akhirnya restorasi lahan gambut harus berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu indikatornya adalah Indikator Desa membangun yang dikembangkan oleh Kementerian Desa. BRG bekerjasama dengan Kementerian Desa untuk bersama-sama memantau dan memastikan setelah restorasi berjalan baik sehingga masyarakat desa berkembang dari sisi ekonominya. Salah satu upaya BRG untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya dan memastikan desa terlibat. Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan menyelenggarakan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pembentukan dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pelatihan berlangsung pada 7-9 Desember 2016, bertempat di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya dengan peserta merupakan perwakilan dari 10 desa di Kecamatan Jabiren Raya dan Kecamatan Kahayan Hilir. Pelatihan difasilitasi oleh Budi Susilo, Ahmad Rofik, Agus Purwantoro, dan Henricus Hari Wantoro dari Yayasan Penabulu. Peserta terlihat antusias mengikuti kegiatan ini. Selain mendapatkan pemahaman baru, pelatihan ini juga menjadi ajang tukar pengalaman antar desa, dimana ada desa yang sudah mendirikan BUMDes dan ada desa yang sedang mempersiapkan pendiriang BUMDes.

Selama tiga hari pelatihan fasilitator menekankan bahwa  perlu ada pemetaan dan analisis potensi desa, serta kajian kelayakan usaha sebelum mendirikan BUMDes. Tim fasilitator menawarkan kriteria usaha untuk mengembangkan BUMDes yang memiliki ciri khas desa gambut, antara lain berpengaruh meningkatan pendapatan masyarakat desa, mendorong perubahan jangka panjang, dan berdampak luas pada kelestarian lingkungan.

Salah satu peserta, Sugeng mendukung pendirian BUMDes yang eco-friendly. “Saya setuju syarat pendirian usaha BUMDes harus melestarikan lingkungan. Tidak boleh merusak alam. Ini harus menjadi pertimbangan utama jika mau membuat unit usaha.”

Pada akhir pelatihan, peserta dan fasilitator menyepakati ada tindak lanjut dari proses pelatihan sebagai bahan usulan musyawarah desa. Selain itu, restorasi lahan gambut harus berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta berjalan seirama dengan perencanaan desa. (HH)