Mendorong BUMDes Menjadi Gerakan Ekonomi Desa di Kawasan Restorasi Gambut

Banjarbaru (3/10) – Pemerintah Republik Indonesia menyatakan sebagian besar desa berada di wilayah gambut merupakan desa dengan kelas kategori sangat tertinggal dan tertinggal. Melihat kondisi tersebut, diperlukan peran aktif berbagai pihak untuk terlibat mendongkrak kelas desa agar pembangunan yang berjalan integrasi dengan naiknya indek desa membangun dan aspek kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kami sudah menghitung keseluruhan ada 2,5 juta hektar areal gambut kita yang kondisinya rusak dan harus direstorasi. Di wilayah itu terdapat 1.205 desa dan kelurahan yang sebagian besar kelas desanya sangat tertinggal dan tertinggal didalamnya. Ini membuat prihatin,” kata Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG) Myrna Safitri. Hal itu disampaikan saat sambutannya sebelum secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi desa-desa kawasan restorasi gambut Region Kalimantan yang dipusatkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada 2-7 Oktober 2017 lalu.

Menurut Myrna, membutuhkan kesadaran bersama agar mewujudkan kawasan gambut terjaga untuk keberlangsungan kehidupan kedepan. Adanya UU Desa, peran pemerintah dan masyarakat desa menjadi cukup strategis untuk menjaga kelestarian gambut.

Ada tiga sasaran ketahanan yang sekaligus harus dihidupkan bersama ditengah masyarakat di desa kawasan gambut, yakni ketahanan lingkungan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial. Tiga ketahanan tersebut cukup menentukan kemajuan pembanguan dan perekonomian masyarakat di kawasan gambut. Program menyangkut gambut di level desa maupun pemerintah daerah hendaknya dapat membawa dampak positif naiknya Indeks Desa Membangun (IDM).

IDM merupakan alat ukur pemerintah untuk mengetahui perkembangan kelas-kelas setiap desa. Ada lima klasifikasi desa menurut pemerintah yakni desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. “Kelas paling bawah desa sangat tertinggal. Diatasnya desa tertinggal,” ujar Myrna.

BRG berkepentingan dalam upaya meningkatkan kelas desa-desa kawasan gambut tersebut. Pasalnya, pihaknya tidak ingin ada desa wilayah gambut yang puluhan tahun menjadi model program kebijakan pembangunan pemerintah, mendapat pendampingan LSM, mendapat program donor yang besar, tetapi tidak ada kenaikan skor desa dan tidak mengubah IDM.

Myrna menyatakan pelatihan tidak lain untuk membekali desa supaya semakin terampil mengelola kawasan gambut serta target menaikkan skor dan kelas desa masing-masing.

Program Pelatihan BUMDes yang menjadi salah satu program Desa Peduli Gambut bukanlah proyek khusus, tetapi rajutan dari kegiatan pembangunan yang selama ini sudah berjalan. Ada delapan pokok dalam setiap kegiatan perlindungan kawasan gambut, antara lain perencanaan desa yakni memastikan perlindungan dan pengelolaan gambut yang baik bisa masuk ke dalam rencana kerja prioritas pemerintah desa. Ada tujuh provinsi yang digagas BRG melalui kegiatan lokakarya untuk melihat isu apa saja yang perlu masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tiap tahun dan tetap melibatkan pemerintah daerah setempat.

Pokok selanjutnya, pembentukan kawasan pedesaan. Myrna menyebut sifat lahan gambut bukanlah dengan pendekatan administratif melainkan pendekatan lanskap yang perlu menggagas kelompok kawasan perdesaan gambut untuk melakukan kemungkinan adanya kerjasama antar desa dalam pemeliharaan gambut.

“Kawasan gambut terkait erat dengan tata air yang tidak bisa dibatasi dengan wilayah administratif desa dan menuntut desa harus bekerjasama menata pengelolaan air agar lebih baik melalui kerjasama ekonomi desa,” katanya.

Selain dua hal tersebut, Myrna menyebutkan peningkatan kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi desa juga cukup mendesak. Desa hendaknya mampu mengenali potensi ekonominya seperti holtikulura buah, produk hasil hutan bukan kayu, dan lain-lain. Myrna mengakui memang potensi ekonomi desa ini harus dikerjakan secara serius dan bersama-sama. Untuk itulah BUM Desa sangat diharapkan memberi dampak membangun perekonomian desa di kawasan gambut.

Keseriusan BRG untuk memberi perlindungan kawasan gambut cukup besar. BRG bekerjasama dengan Pusdiklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencetak mediator untuk kepentingan membanti penanganan resolusi konflik lahan gambut. Konflik antar desa, konflik desa dengan pengusaha, yang tentang di kawasan gambut disiapkan tenaga mediator yang terdidik untuk mendampingi desa menyelesaikan persoalan atau konflik yang muncul, selain desa perlu memunculkan tenaga paralegal.

Deputi III BRG ini menyampaikan kepada peserta bahwa optimisme produk-produk usaha desa yang dikerjakan secara serius. Pihak BRG pun terus mefasilitasi kegiatan  pelatihan kerajinan gambut. Ia mencontohkan, tikar dari bahan purun yang menjadi ciri khas dari Kalimantan Selatan cukup mengundang kreativitas baru untuk pembuatan produk baru seperti tas, sandal, dan bentuk yang lain.

Myrna menceritakan adanya kabar baik dari panitia Konferensi Perubahan Iklim tingkat dunia yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan di Jerman, juga turut mengenalkan produk purun untuk tempat kartu nama yang akan dibagikan kepada seluruh peserta sebagai ruang mengenalkan potensi purun Indonesia.

Pada penyelenggaraan pelatihan Pengembangan BUMDes bagi desa-desa kawasan restorasi gambut, BRG menggandeng Yayasan Penabulu dan Desa Lestari sebagai lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat sipil desa di sejumlah wilayah desa di Indonesia. Pelatihan untuk Region Kalimantan dipusatkan di Banjarbaru dengan peserta dari dari 36 desa di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sebelumnya, pelatihan yang sama juga dilaksanakan untuk Region Papua yang diselenggarakan di Merauke bagi 3 desa dampingan BRG pada 11-15 September 2017 dan Region Sumatera yang dipusatkan di Palembang, dengan peserta 36 desa dari Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan yang dihelat pada 25-30 September 2017.

Selama pelatihan, tim dari Yayasan Penabulu dan Desa Lestari menyampaikan beberapa materi mengenai regulasi desa yang berkaitan dengan BUMDes, penatausahaan keuangan BUMDes, perencanaan dan analisis usaha, serta pemasaran produk desa. Peserta dari setiap desa yang terdiri atas perangkat desa, BPD, pengelola BUMDes, tokoh pegiat pemberdayaan desa, dan pendamping/fasilitator BRG menyusun rencana tindak lanjut untuk diperjuangkan bersama-sama pasca pelatihan di masing-masing desa.

Pengurus BUMDes Beringin Agung, Muara Sugihan, Banyuasin, Sumatera Selatan Adi Sulistiono mengaku cukup terbantu dengan adanya kegiatan pelatihan untuk memetakan potensi desa secara tepat.

“Analisa usaha yang paling kami perlukan untuk membidik jenis usaha desa secara akurat agar BUM Desa tidak sekadar berdiri tapi usahanya berjalan baik,” ungkap Adi seraya menilai pendampingan desa dari pihak BRG masih dibutuhkan.

Pernyataan Adi senada dengan peserta pelatihan region Kalimantan. “Kami ingin pemerintah desa kami benar-benar menindaklanjuti apa yang menjadi rencana dan tindak lanjut tersusun selama pelatihan ini. Hasil dari pelatihan ini harus diimplementasikan di desa,” pungkas Zainal Anwar, salah satu perintis ekowisata Desa Dabong, Kuburaya, Kalbar. (ETG)

Mengembangkan BUM Kampung, Menaruh Harapan dari Timur

Merauke (15/9) – Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) menjadi hal yang asing bagi desa atau kampung di Merauke. Padahal kampung-kampung di kabupaten ujung timur ini menyimpan potensi sumber daya yang sejatinya mampu menghidupi kampung.

Badan Restorasi Gambut (BRG) yang membawa misi untuk merestorasi kawasan gambut agar tidak mudah terbakar dan menjadi area yang produktif. Wilayah kerja BRG dalam memulihkan gambut Indonesia berada di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Lahan gambut Indonesia adalah salah satu yang terluas dan menjadi area paru-paru dunia. Kejadian kebakaran hutan di sebagian Sumatera dan Kalimantan pada 2015 telah merusak ratusan ribu hektar lahan gambut, yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan.

Salah satu program kerja BRG untuk mempercepat restorasi gambut adalah Desa Peduli Gambut, yang turut menyelaraskan pembangunan desa di kawasan gambut, termasuk di dalamnya pemberdayaan ekonomi desa. Seiring dengan prioritas Kementerian Desa PDTT, salah satu aktivitas program Desa Peduli Gambut adalah mendorong terbentuk dan terkelolanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga lahan gambut pun dapat dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan perekonomian desa.

Penguatan kapasitas BUMDes dimulai dengan serial pelatihan yang digelar di tiga wilayah yaitu Papua, Sumatera, dan Kalimantan. Bertemakan “Mengungkit Potensi Desa untuk Membangun Ekonomi Desa di Kawasan Gambut,” BRG memilih Papua sebagai wilayah pertama untuk mengawali kegiatan Pelatihan Pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung). Pelatihan berlangsung pada 11-14 September 2017 dipusatkan di Kabupaten Merauke, dengan melibatkan tiga kampung dampingan BRG yaitu Kampung Kaliki, Kampung Sumber Rejeki, dan Kampung Sumber Mulya. Ketiganya dari Distrik Kurik, barat laut ibukota kabupaten. Selama empat hari, pelatihan diikuti oleh 18 peserta dari unsur pemerintah kampung, pelaku ekonomi kampung, tokoh adat, kelompok kaum muda, dan fasilitator kampung.

Masing-masing perwakilan kampung mendiskusikan potensi ekonomi kampung. (sumber: dokumentasi lembaga)

Dalam penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan BUM Kampung di Merauke, BRG menggandeng Yayasan Penabulu untuk menjadi trainer selama kegiatan berlangsung. Setelah mengikuti pelatihan, BRG mengharapkan perwakilan dari Kaliki, Sumber Rejeki, dan Sumber Mulya dapat memahami pentingnya BUM Kampung dalam proses pembangunan desa dan revitalisasi ekonomi masyarakat dalam kerangka restorasi gambut.

Nurul Purnamasari dan Sri Purwani mengantarkan materi pelatihan melalui interaksi yang dinamis dan terbuka. Hal utama yang ditekankan adalah merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan jika desa dapat membentuk dan memiliki BUM Desa. Tidak ada kata wajib dalam pasal 87 tersebut. Namun keberadaan BUMDes atau BUM Kampung menjadi penting untuk mulai mewirausahakan desa.

“Tidak ada jaminan sampai kapan Dana Desa atau Dana Kampung akan bergulir ke lebih dari 74 ribu desa di Indonesia. Maka sebagai antisipasinya melalui pembentukan BUM Kampung sejak dari sekarang,” ungkap Nurul.

Ketiga kampung yang menjadi lokasi dampingan BRG di wilayah Papua memiliki karakteristik masyarakat dan alam yang berbeda. Kampung Kaliki merupakan desa adat yang berpenduduk masyarakat lokal dengan area tinggal di tengah hutan dan bermata pencaharian berburu. Sedangkan Kampung Sumber Rejeki dan Sumber Mulya adalah desa eks-trans dari Jawa yang mengandalkan pertanian dan wirausaha sebagai sumber penghidupan sehari-hari. Dalam pemetaan potensi sumber daya kampung, terungkap jika ketiga kampung ini menyimpan segudang sumber daya yang dapat dioptimalkan sebagai penggerak perekonomian kampung. Sebut saja kopi, sagu, ikan gastor, dan bebek rawa sangat mudah dijumpai di Kampung Kaliki, namun tidak dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat. Sedangkan kelapa, mangga, dan mete berlimpah di Kampung Sumber Rejeki dan Sumber Mulya kebanyakan berakhir sebagai pakan sapi.

“Masyarakat sebenarnya tahu kalau kopi, mangga, dan mete di luar kampung harganya tinggi. Tapi bagaimana memprosesnya dan menjualnya, itu yang selama ini belum ada jalan keluarnya,” ujar Yunas, Fasilitator Kampung Sumber Rejeki, di sela-sela pelatihan.

Jauhnya jarak antara kampung dengan distrik (kecamatan) dan ibukota kabupaten menjadi hambatan dalam pemasaran hasil alam. Selain itu, keterbatasan akses informasi menambah terisolirnya kampung-kampung yang berjarak dua jam dari Merauke. Dalam pelatihan BUM Kampung, mereka mendapatkan motivasi dan informasi baru mengenai pengelolaan usaha yang mudah dan ramah lingkungan.

Waktu pelatihan selama empat hari dirasa belum mencukupi bagi perwakilan tiga kampung. Ketika memasuki sesi pemetaan potensi ekonomi desa, pikiran dan energi mereka mulai terbuka dan berkembang semakin riil.

“Kami senang ada pelatihan yang membuat pikiran bergerak. Selain tidak sempat ngantuk, kami jadi lebih tahu apa yang harus dilakukan di kampung. Pulang dari pelatihan, saya akan uji coba produksi nata de coco, sembari menjalani proses-proses musyawarah kampung untuk membentuk BUM Kampung,” kata Syamsudin, pemuda dari Kampung Sumber Mulya.

“Melihat hasil pemetaan potensi desa, ternyata kampung-kampung tersebut menyimpan sumber daya yang bernilai ekonomi tinggi. Ini yang perlu digerakkan bersama. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Merauke sudah berkomitmen untuk mendukung pengembangan BUM Kampung model di Kaliki, Sumber Rejeki, dan Sumber Mulia,” tutur Anna Christina Sinaga, Tenaga Ahli Kedeputian Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG.

Berakhirnya pelatihan, menjadi sebuah awalan dari perjalanan panjang yang akan dijalani tiga kampung dampingan BRG sebagai model. Berkembangnya BUM Kampung menjadi sarana untuk mendukung restorasi gambut di tiga kampung dampingan BRG di Papua dan memperkuat perwujudan cita-cita membangun Indonesia dari pinggiran. (NP)

BUMDes di Kalimantan Tengah Harus Berkontribusi pada Kelestarian Lingkungan

Agus Purwantoro menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan dan administrasi BUM Desa.
Agus Purwantoro menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan dan administrasi BUM Desa.

Pulang Pisau (10/12) – Indonesia memiliki lahan gambut seluas 20,6 juta hektar, atau sekitar 10,8 % dari luas daratan Indonesia. Hampir sebagian besar kawasan gambut mengalami kerusakan akibat kesalahan dalam pemanfaatannya. Lahan gambut yang rusak tersebut justru menjadi sumber emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang sangat besar. Badan Restorasi Gambut (BRG) mengantongi mandat untuk memulihkan lahan gambut, termasuk dengan peningkatan dan penguatan kapasitas masyarakat di desa-desa yang berada di kawasan gambut.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu dari tujuh provinsi di Indonesia yang mendapat prioritas pemulihan fungsi hidrologis gambut. Pada 2016-2017, restorasi lahan gambut diprioritaskan di Kabupaten Pulang Pisau karena memiliki kawasan lahan gambut dengan kerusakan paling parah. Sisilia Nurmala Dewi dari BRG menyampaikan ada tiga kegiatan restorasi yaitu re-witting, revegetasi dan revitalisasi. Re-witting merupakan pembasahan kembali lahan gambut terbakar, dengan membuat sumur bor dan sekat kanal. Revegetasi adalah penanaman kembali yang dilakukan apabila persoalan tata kelola air sudah ditangani. Sedangkan revitalisasi kehidupan masyarakat adalah bagaimana elaborasi atau mengembangkan kehidupan masyarakat.

Pada akhirnya restorasi lahan gambut harus berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu indikatornya adalah Indikator Desa membangun yang dikembangkan oleh Kementerian Desa. BRG bekerjasama dengan Kementerian Desa untuk bersama-sama memantau dan memastikan setelah restorasi berjalan baik sehingga masyarakat desa berkembang dari sisi ekonominya. Salah satu upaya BRG untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya dan memastikan desa terlibat. Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan menyelenggarakan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pembentukan dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pelatihan berlangsung pada 7-9 Desember 2016, bertempat di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya dengan peserta merupakan perwakilan dari 10 desa di Kecamatan Jabiren Raya dan Kecamatan Kahayan Hilir. Pelatihan difasilitasi oleh Budi Susilo, Ahmad Rofik, Agus Purwantoro, dan Henricus Hari Wantoro dari Yayasan Penabulu. Peserta terlihat antusias mengikuti kegiatan ini. Selain mendapatkan pemahaman baru, pelatihan ini juga menjadi ajang tukar pengalaman antar desa, dimana ada desa yang sudah mendirikan BUMDes dan ada desa yang sedang mempersiapkan pendiriang BUMDes.

Selama tiga hari pelatihan fasilitator menekankan bahwa  perlu ada pemetaan dan analisis potensi desa, serta kajian kelayakan usaha sebelum mendirikan BUMDes. Tim fasilitator menawarkan kriteria usaha untuk mengembangkan BUMDes yang memiliki ciri khas desa gambut, antara lain berpengaruh meningkatan pendapatan masyarakat desa, mendorong perubahan jangka panjang, dan berdampak luas pada kelestarian lingkungan.

Salah satu peserta, Sugeng mendukung pendirian BUMDes yang eco-friendly. “Saya setuju syarat pendirian usaha BUMDes harus melestarikan lingkungan. Tidak boleh merusak alam. Ini harus menjadi pertimbangan utama jika mau membuat unit usaha.”

Pada akhir pelatihan, peserta dan fasilitator menyepakati ada tindak lanjut dari proses pelatihan sebagai bahan usulan musyawarah desa. Selain itu, restorasi lahan gambut harus berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta berjalan seirama dengan perencanaan desa. (HH)