Unit PAB BUMDes Bleberan: Kami Perlu Diperkuat Lagi

Pipa utama yang mengalirkan air dari bak penampungan utama di lokasi sumber mata air Jambe menuju bak penampungan di pusat Desa Bleberan. (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (14/2) – Rencana program optimalisasi sumber mata air Jambe dengan alih teknologi BBM ke listrik pada tahun 2017 menyisakan pekerjaan berat bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera di Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul, DIY.

Unit Pengelolaan Air Bersih (PAB) BUMDes Sejahtera harus banyak mengejar kesiapan, baik sumber daya manusia maupun tata manajamen layanan publik dan tata kelola distribusi air untuk menjaga kualitas layanan.

“Kami masih perlu banyak belajar. Masih perlu diperkuat lagi agar program optimalisasi sumber mata air nanti selesai, kami juga sudah siap lebih baik melayani air untuk warga,” kata Ketua Unit PAB Udi Waluyo pada diskusi dengan Tim Desa Lestari, Penabulu, usai mengikuti studi lapangan bersama UNY di sumber mata air Jambe, kawasan hutan negara Bleberan pada 8 Februari 2017.

Menurut Udi, ada beberapa yang harus dikejar unit PAB. Salah satunya sumber daya manusia yang harus lebih memadai. Udi menilai unit PAB saat ini baru memiliki tujuh orang pengelola kegiatan yang mencakup pekerjaan besar. Dari pencatatan penggunaan air setiap pelanggan, layanan pembayaran, tata manajemen, pelayanan sambungan baru, perawatan jaringan, hingga teknisi mesin.

“Kebutuhan yang paling mendesak untuk kami adalah penguatan aplikasi keuangan, agar tata administrasi kami semakin baik lagi. Kami harap Penabulu bisa menjadi mitra untuk itu (aplikasi keuangan),” pintanya kepada Penabulu.

Udi melihat selama ini tata kelola unit PAB masih cenderung dikerjakan dalam pembukuan manual. Adapun untuk penguatan personel unit PAB BUMDes dan perlu tidaknya penambahan personil yang kompeten, Udi menyerahkan sepenuhnya pada pengurus BUMDes Sejahtera Bleberan.

Meski begitu, lanjut Udi, kendati dikerjakan secara manual pengeloaan unit PAB sudah berjalan. Setiap tahun terjadi peningkatan keuntungan yang dilaporkan secara terbuka kepada seluruh pihak sebagai bagian dari pertanggungjawaban BUMDes Sejahtera bersama dua unit usaha lainnya, yakni unit pengelolaan wisata Air Terjun Sri Getuk dan unit Simpan Pinjam yang dapat diakses untuk modal usaha warga Bleberan.

Khusus untuk peningkatan hasil usaha dari unit PAB, tercatat menunjukkan laju peningkatan pendapatan yang signifikan sejak Udi memimpin. Pada akhir 2014, unit PAB baru dapat menyumbang pendapatan desa sebesar Rp49 juta. Sedangkan pada  2015 pendapatan keseluruhan mencapai Rp247 juta dengan tingkat kedisiplinan pelanggan memenuhui kewajiban bayar 65 persen. Pada tahun tersebut, bagi hasil keuntungan yang diserahkan pihak desa melejit hingga Rp71 juta. Pada akhir 2016 lalu, tingkat kedisiplinan pelanggan memenuhui kewajiban bayar 80 persen mendapatkan pendapatan Rp279 juta dan sebanyak Rp86 juta diserahkan sebagai pendapatan desa. Adapun kebutuhan paling besar produksi layanan air desa ini masih tersedot untuk belanja bahan bakar solar penggerak genset dan perawatan.

Secara khusus, Udi ingin menyelesaikan persoalan tunggakan di tingkat pelanggan yang masih terbilang tinggi. Pada 2015 terdapat tunggakan pelanggan sebesar Rp7 juta, sedangkan pada 2016 jumlah tunggakan pelanggan turut meningkat menjadi Rp22 juta.

Persoalan tersebut kini masih dicarikan solusi terbaik. Pasalnya, sejak berjalan, unit PAB belum pernah melakukan pemutusan sepihak bagi penunggak. Selama ini pengelola PAB tidak dapat menindak tegas dengan cara-cara pemutusan sambungan, mengingat ada banyak pertimbangan seperti sektor pemenuhan kebutuhan air sebagai usaha desa serta aspek pelayanan desa.

Menyikapi persoalan tersebut, Kepala Desa Bleberan Supraptono juga mengaku sedang melakukan pembahasan untuk pengambilan keputusan. Ia mengatakanada jalan keluar antara usaha desa dan layanan desa dalam pengelolaan air bersih. Pihaknya tengah mengkaji pola pendekatan bagi nama-nama warganya yang tercatat sebagai penunggak. Ketegasan menjadi penting untuk menyikapi persoalan ini agar tidak sampai mengganggu tata kelola layanan air itu sendiri.

Supraptono berencana akan melibatkan kepala dusun atau dukuh sebagai pionir pendekatan dan petugas tagih khusus penunggak. Ia mencontohkan sistem simpan pinjam usaha kelompok warga di Dusun Peron perlu menjadi pertimbangan, dimana setiap bulan nama-nama penunggak diumumkan secara terbuka.

“Hasilnya memang bagus dan lancar. Angka penunggaknya rendah. Tapi untuk diterapkan di PAB perlu dipertimbangkan lagi dan kesepakatan pengurus Bumdes. Tapi harus ditemukan solusi agar tunggakan ini terkejar,” pungkas Supraptono. (ETG)