Pelatihan Pendamping Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu

dsc_1236-1
Proses pelatihan yang partisipatif untuk Pendamping Kampung dan Staf Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, 5-8 September 2016. (sumber: dokumentasi lembaga)

Mahakam Ulu (4/10) – Tim dari Yayasan Penabulu melakukan perjalanan panjang ke Ujoh Bilang untuk memfasilitasi pelatihan Training of Trainer Pendampingan Pemerintah Kampung di Mahakam Ulu. Pelatihan yang diselenggarakan pada 5-8 September diperuntukkan bagi para Pendamping Kampung atas dukungan WWF Hulu Mahakam.

Ada dua opsi perjalanan untuk mencapai kantor Kabupaten Mahakam Ulu, yakni jalur darat yang kurang lebih membutuhkan waktu 7-10 jam dari pusat Kabupaten Kutai Barat, dan melalui jalur sungai dengan menyusuri Sungai Mahakam sejauh empat jam perjalanan dari Tering, sandaran perahu di kawasan Kabupaten Kutai Barat.

Ujoh Bilang merupakan ibukota Kabupaten Mahakam Ulu. Berbeda dengan kampung (istilah yang digunakan di sini untuk penyebutan desa) sekitarnya, aktivitas pemerintahan dan perdagangan di Kampung Ujoh Bilang cukup dinamis. Selain itu, kampung ini sudah dialiri listrik permanen, berbeda dengan kampung-kampung di kawasan Mahakam Ulu yang umumnya masih menggunakan genset untuk aktivitas rumah tangga yang menggunakan listrik. Uniknya, seperti umumnya kampung-kampung di kawasan Mahakam Ulu, Kampung Ujoh Bilang masih mengandalkan air Sungai Mahakam untuk aktivitas sehari-hari. 

Pelatihan Training of Trainer Pendampingan Pemerintah Kampung di Mahakam Ulu dihadiri berbagai elemen dalam pemerintahan kampung. Peserta yang hadir adalah pendamping lokal desa, pendamping desa tingkat kecamatan, pendamping tingkat kabupaten, staf kecamatan, dan staf bidang pemerintahan dan perencanaan dari Kabupaten Mahakam Ulu.

Pelatihan dibuka oleh Social Development Coordinator WWF Hulu Mahakam Landscape Program Eri Panca. Dalam sambutannya, Eri menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut untuk melihat adanya kemandirian masyarakat Mahulu dan kemajuan pelaksanaan program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui penguatan terhadap pendamping lokal kampung.

Kegiatan ini juga dibuka oleh Asisten II Kabupaten Mahakam Ulu Toni Imang. Dalam sambutannya Toni Imang mengapresiasi kerjasama yang terjalin antara WWF dan stakeholder terkait untuk mewujudkan kesejahteraan di 50 kampung yang ada di Mahakam Ulu. “Tujuan kita itu akan menjadi kerja keras yang luar biasa dari berbagai pihak,” katanya.

Pada pelatihan untuk Pendamping Kampung, tim fasilitator dari Yayasan Penabulu menyampaikan materi tentang UU Desa dan turunannya, serta rencana implementasi UU Desa di Mahakam Ulu. Para peserta diperkenalkan tentang RPJM Kampung, RKP Kampung, RAPB Kampung dan APB Kampung, serta simulasi penyusunannya. Sebagai Pendamping Kampung, keterampilan penting yang harus dimiliki adalah teknik fasilitasi, pengenalan dan perhitungan pajak, dan simulasi aplikasi keuangan desa SIAP Desa sebagai salah satu aplikasi keuangan desa untuk digunakan di kampung-kampung Kabupaten Mahakam Ulu.

Selama pelatihan, berkembang diskusi mengenai tata kelola kampung, mulai dari penyusunan RPJM Kampung, RKP Kampung, APB Kampung, penghitungan pajak, penyusunan RAB hingga penghitungan penghasilan tetap (siltap) Perangkat Kampung. Ada hal menarik dalam diskusi mengenai siltap di kampung-kampung di Mahakam Ulu, bahwa siltap juga dianggarkan kepada Kepala Adat. Penerapan ini terjadi karena Kepala Adat juga ingin mendapat gaji seperti halnya Kepala Kampung. Selain itu Kepala Adat dinilai memiliki peran dan pengaruh lebih besar di masyarakat umum dibandingkan dengan Kepala Kampung.

Diskusi mengenai boleh tidaknya kepala adat menerima siltap menjadi diskusi terpanjang dan terpanas selama pelatihan selain topik tentang pajak. Jika dilihat dari regulasi yang berlaku, penggajian kepada Kepala Adat melanggar isi UU Desa, karena siltap hanya diberikan kepada perangkat desa dan secara riil telah disebutkan mengenai perangkat desa yang berhak mendapatkan siltap adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta Kepala Seksi dan Kepala Urusan Desa.  Untuk meredakan panasnya diskusi, tim fasilitator berjanji akan mendiskusikan dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri mengenai temuan tentang siltap untuk Kepala Adat.

Sebagai penutup pelatihan, peserta bersama tim WWF dan Yayasan Penabulu menyusun rencana tindak lanjut yang antara lain mengenai koordinasi tim ahli dengan Pemerintah Kabupaten Mahakan Ulu untuk peningkatan pemahaman aplikasi siskeudes, penyusunan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tentang penyusunan RKP Kampung dan APB Kampung, serta PTO tentang review RPJM Kampung. (AS)