Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Ramah Anak di Kabupaten Sambas

 

Peserta Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Ramah Anak yang diselenggarakan Wahana Visi Indonesia Region Kalimantan Barat. (sumber: dokumentasi lembaga)

Sambas (14/9) – Wahana Visi Indonesia (WVI) menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Berbasis Anak di Dinas Koperasi Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kegiatan pelatihan dibagi menjadi dua rangkaian, yaitu pelatihan untuk staf WVI untuk memperkuat pemahaman tentang metode penyusunan peraturan desa (Perdes) dan pelatihan yang dilakukan bersama perwakilan masyarakat Desa Sebagu, Teluk Keramat, Sambas.

Pelatihan ini diikuti oleh delapan staf WVI yang berasal dari berbagai daerah pendampingan WVI Region Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Sambas, Sintang, Kota Pontianak, Landak, Kubu Raya, Melawi, dan Sekadau. Tiga dari delapan dari staf WVI merupakan staf baru yang akan ditempatkan di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kubu Raya.

Hari pertama pelatihan bersama dimulai dengan pemetaan potensi desa dampingan WVI di Kabupaten Sambas. Sesi ini untuk menggali potensi dan permasalahan yang terjadi di desa, khususnya mengenai hak-hak anak. Setelah pemetaan desa dan presentasi dilakukan oleh peserta, kemudian fasilitator menyampaikan teknik-teknik fasilitasi untuk pendampingan desa. Teknik fasilitasi ini diberikan untuk memberikan dan menanamkan konsep fasilitasi yang partisipatif bersama masyarakat desa.

Hari kedua pelatihan diawali review hari pertama dengan menggunakan teknik reportase petugas lapangan sebuah stasiun televisi, adegan peran pembawa berita dan reporter lapangan dalam rangka melaporkan hasil liputan (review hari pertama). Model review seperti ini menambah antusiasme peserta.

Setelah proses review berakhir, peserta diminta mengisi pre-test untuk mengetahui pemahaman peserta tentang Perdes. Usai pengisian pre-test, fasilitator memutar video sosialisasi UU Desa dan dilanjutkan penyampaian materi inti penyusunan perdes. Antusiasme peserta terlihat sangat tinggi dan sesi tanya jawab berlangsung dinamis. Pada sesi diskusi kelompok, peserta diarahkan untuk menggali secara mendalam dasar pemikiran penyusunan perdes yang berbasis hak anak.

Pada hari ketiga, setelah peserta melakukan review kegiatan hari kedua fasilitator menyampaikan materi penyusunan draft Perdes Perlindungan Hak Anak (Legal Drafting). Di akhir sesi pelatihan hari ketiga, peserta diminta menjawab pertanyaan post-test sebagai alat ukur untuk melihat kemajuan pemahaman peserta hasil dari proses pelatihan. Setelah itu, peserta dan tim fasilitator berdiskusi tentang persiapan pelatihan untuk masyarakat dan aparatur pemerintah Desa Sebagu, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.

Hari keempat, proses pelatihan dilaksanakan di Desa Sebagu. Beberapa perwakilan masyarakat dan perangkat desa menjadi peserta pelatihan yang diadakan di Balai Desa Sebagu. Mereka antara lain berasal dari kelompok guru, kelompok pengajian, perangkat desa, BPD, LPM, dan organisasi desa lainnya. Dari keseluruhan peserta kelompok perempuan terwakili sebanyak 50 persen.

Memulai proses pelatihan hari pertama di Desa Sebagu, Sri Purwani memfasilitasi pemetaan desa dengan metode kalender musim dan pemetaan kelompok kepentingan di desa. Sementara itu, Koordinator Advokasi Nasional WVI Erickson Sijabat menyampaikan materi mengenai pentingnya desa membangun dan mewujudkan desa yang ramah anak. Anak merupakan generasi penerus yang harus dilindungi dan dirawat agar kelak dapat meneruskan cita-cita pembangunan desa. Pada hari yang sama, fasilitator juga menjelaskan tetang instrumen UU Desa sebagai alat untuk mendorong terbitnya perdes yang ramah anak dapat.

Hari kelima dan keenam pelatihan di Desa Sebagu difasilitasi oleh Erickson Sijabat. Peserta diarahkan untuk menggali dan memperdalam basis analisis sosial dalam pembuatan peraturan desa berbasis hak anak. Peserta dibagi menjadi empat kelompok untuk menggali beberapa isu kunci hak anak di Desa Sebagu antara lain hak sipil dan kebebasan; hak kesehatan dasar; hak pendidikan dan waktu luang budaya; serta hak lingkungan keluarga dan perlindungan alternatif. Proses analisis sosial berlangsung dinamis hingga sebagian peserta terkaget saat melihat hasil kesimpulannya.

Walaupun pelatihan bersama masyarakat dan perangkat Desa Sebagu belum menghasilkan draft perdes, namun peserta mendapat pembelajaran penting terhadap situsasi kondisi sosial masyarakat desa tentang hak-hak anak di sekitarnya. Pada rencana tindak lanjut, proses penyusunan Perdes yang berbasis hak anak akan didampingi oleh ADP WVI Sambas hingga menghasilkan perdes yang dapat diterapkan dan dijalankan oleh desa. (SW)