BUMDes Olak-Olak Kalimantan Barat Andalkan Padi

Paul Mario Ginting, Fasilitator dari Yayasan Penabulu, secara intensif mendampingi proses pelatihan pada sesi penatausahaan keuangan BUM Desa. (sumber: dokumentasi lembaga)

Banjarbaru (5/10) – Pelatihan Pengembangan BUMDes bagi Desa-Desa di Kawasan Restorasi Gambut diselenggarakan Badan Restorasi Gambut (BRG). Yayasan Penabulu ditunjuk sebagai fasilitator utama pelatihan. Pelatihan tersebut berlangsung di Banjarbaru Kalimantan Selatan, 2-7 Oktober 2017. Desa-desa di kawasan gambut dari tiga provinsi yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat perlu mendapat perhatian serius khususnya pada pemanfaatan lahan yang dikhawatirkan dapat merusak gambut. Untuk itulah, pelatihan juga menekankan pentingnya ada perlakuan khusus kawasan gambut untuk menunjang kehidupan lebih baik.

Memiliki luas wilayah 5.600 hektar dengan mayoritas penduduknya petani padi menjadi berkah serta kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Desa Olak-Olak, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Penemuan jenis bibit kondisi lokal menggunakan teknologi pertanian cukup mendukung produktivitas padi Olak-Olak yang kini dapat melangsungkan dua kali masa tanam dalam satu tahun. Tak heran produk padi Olak-Olak menjadi salah satu andalan mencukupi kebutuhan pangan dalam satu wilayah kecamatan.

“Kami hendak mengelola produk pertanian padi ini sebaik mungkin melalui BUMDes. Ini bentuk nyata melindungi produk hasil petani,” kata pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Olak-Olak Makhmudin saat memaparkan potensi sektor pertanian dalam diskusi Pelatihan Pengembangan BUMDes bagi Desa-Desa di Kawasan Restorasi Gambut Region Kalimantan. 

Makhmudin memandang perlu ada prioritas kebijakan desa untuk ikut menjaga keberlangsungan produk pertanian padi di desa tertua yang masih terisolir secara geografis. Desa Olak-Olak dikelilingi sungai sebagai akses transportasi utama menjadi berkah bagi aktivitas pertanian padi yang tak sekadar mengandalkan air dari tadah hujan. Yang perlu diperkuat adalah penyuluhan yang memperkenalkan teknologi baru kepada petani, penyediaan dukungan sarana produksi tani, jaminan ketersediaan pupuk dan peptisida hama, sampai dengan tata kelola pemasaran produk beras yang mengedepankan hasil panen petani Olak-Olak terlindungi dari permainan harga pasar.

Sekretaris Desa Olak-Olak Nurul Qodriyah menangkap potensi pertanian desanya. Menurut Nurul, Pemerintah Desa Olak-Olak sengaja aktif melibatkan Gapoktan dan pengurus BUMDes dalam kegiatan pelatihan sebagai bentuk membuka partisipasi masyarakat turut terlibat merancang dan menggali jenis usaha perekonomian desa.

Nurul menambahkan Desa Olak-Olak optimis produk pertanian padi yang mengalami peningkatan cukup potensial dibidik sebagai bentuk usaha. Hasil produk pertanian padi memang menjadi jantung pertahanan pangan andalan kecamatan setempat dan tidak semua desa di Kecamatan Kubu penghasil padi seperti hasilnya Olak-Olak.

“Ada 1.031 kepala keluarga di Olak-Olak yang memang mayoritas mata pencaharian petani,” ujarnya.

Melalui pelatihan tersebut, Ketua BUMDes Olak-Olak Hendrik menyambut dukungan pemerintah desa yang menjadikan BUMDes sebagai prioritas kebijakan desa yang akan lebih diseriusi lagi, tetapi juga kesiapan menyertakan modal awal usaha untuk BUMDes. Tidak mudah bagi Hendrik turut menggagas berdirinya BUMDes Olak-Olak karena harus melakukan pendekatan personal dengan berbagai tokoh masyarakat di desanya hingga akhirnya terbentuk kepengurusan.

Selama mempelajari potensi sektor pertanian padi Olak-Olak, Hendrik menilai jenis usaha perdagangan beras yang dapat diambil sebagai usaha ke depan BUMDes yang dipimpinnya. Ia mengaku telah melakukan analisa usaha seperti permodalan, tata pemasaran, kelanjutan produk padi, hingga pola paket jual yang bisa terjangkau semua elemen masyarakat desa dan desa tetangga Olak-Olak.

“Untuk analisis modal usaha ini kira-kira diperlukan penyertaan modal desa Rp151 juta untuk pembelian beras dari petani, produksi gabah menjadi beras, operasional BUMDes, pengemasan, hingga transportasi perdagangan produk beras,” ujar Hendrik.

Hendrik mengaku memang tidak sekadar petanian padi unggulan di desanya. Hasil pertanian dari kopra, gula merah, kedelai juga menjadi pendukung sektor pertanian padi Olak-Olak. Rencananya potensi nonpadi tersebut juga menjadi target pengembangan BUMDes yang hasilnya bisa menambah pendapatan bagi desa.

Pelatihan sepekan berlangsung tidak hanya memfasilitasi desa dalam menggali potensi dan merancang jenis usaha yang akan diambil. Pelatihan juga mengenalkan tata kelola keuangan agar pengurus BUMDes dan perangkat desa semakin terampil dalam urusan tata administrasi sejalan aspek transparan dan dapat pertanggungjawabkan pengelolaan uang rakyat. Materi dasar tata administrasi keuangan dari arus kas, neraca, dan laporan rugi laba disampaikan Paul Mario Ginting sembari mengajak praktik peserta kelas mengerjakan soal sampai benar. (ETG)

Geliat Awal Pemdes Teluk Bakung bersama WVI Kubu Raya Kalbar dalam Proses Perencanaan dan Pembuatan Perdes Partisipatif

 

img_5077
Peserta pelatihan menyusun Perdes berbasis hak anak (sumber: dokumentasi lembaga)

Kalimantan Barat (11/6) – Wahana Visi Indonesia (WVI) ADP Kubu Raya Kalimantan Barat bekerjasama dengan Penabulu Foundation menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Perdes Berbasis Hak Anak dengan desa mitra WVI yaitu Desa Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 6-11 Juni 2016 di Aula Gardenia Resort and Spa Kabupaten Kubu Raya.

Pelatihan Penyusunan Perdes Berbasis Hak Anak menitikberatkan pada proses penyusunan Perdes Partisipatif yang berbasis hak anak dengan diikuti oleh 25 orang peserta yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Desa, Kepala Dusun, RT dan RW, Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat serta Karang Taruna dari Desa Teluk Bakung.

Pada pembukaan pelatihan, Sri Purwani dari Yayasan Penabulu mengharapkan kegiatan ini dapat menjadi momentum yang baik bagi peningkatan kualitas aparat pemerintahan desa di tingkat desa dalam proses penyusunan Perdes sebagai upaya pemberlakukan ketentuan dan peraturan yang ada di Desa Teluk Bakung.

“Pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Sehingga, usaha dan kerja keras kita bersama perlu terus ditingkatkan dan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan secara berkesinambungan,” tegasnya.

Sri juga menghimbau agar segenap aparat pemerintahan desa dapat bertindak benar-benar sebagai pelayanan masyarakat. Dalam hal ini, fungsi pelayanan tersebut dapat diselaraskan dengan kondisi masyarakat setempat dengan mempertimbangkan aspek-aspek kearifan lokal di masing-masing desa.

Kegiatan ini juga sebuah upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yang tentunya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kearifan lokal mayarakarat desa yang diintegrasikan dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan UU No.6/2014 dan aturan turunannya, jelas Sri Purwani lebih lanjut.

Marino selaku perwakilan dari WVI ADP Kubu Raya menyampaikan pelatihan penyusunan Perdes berbasis hak anak akan akan menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola pemerintah desa terutama dari sisi peningkatan kapasitas dalam pembuatan Perdes di desa Teluk Bakung.

“Tujuan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya pemerintah desa untuk melaksanakan penyususnan Perdes yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perudang-undangan yang berlaku serta partisipatif. Selain itu pelatihan ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan dengan program CWBO dari WVI ADP Kuburaya“ ujar Marino.

Proses pelatihan selama enam hari ini mengulas materi meliputi Mengenal Tata Kelola Pemerintahan Desa Berdasar UU No 6/2014 tentang Desa beserta aturan turunannya, Integrasi Proses dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes dan Penyelarasan Program Pembangunan di tingkat Kabupaten), Mengenal Elemen dasar Pembuatan Produk Hukum Desa dan Tahapan dalam pembuatan Peraturan Desa/Perdes Partisipatif, Menggali Potensi Sumber Daya Lokal bagi Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Unit Usaha Desa), seta Strategi Perencanaan dan Pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bagi Pemenuhan Hak Anak di Desa Teluk Bakung.

Selama kegiatan pelatihan berlangsung, peserta terlihat antusias mengikuti materi pelatihan yang disampaikan dari Yayasan Penabulu. Metode pelatihan yang disajikan oleh pihak Penabulu cukup menarik perhatian peserta karena dilakukan dengan metode partisipatif dengan subjek utama pemahaman, pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan para peserta dengan integrasi program kebijakan WVI dan Pemda Kalimantan Barat. (AK)

Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Ramah Anak di Kabupaten Sambas

 

Peserta Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Ramah Anak yang diselenggarakan Wahana Visi Indonesia Region Kalimantan Barat. (sumber: dokumentasi lembaga)

Sambas (14/9) – Wahana Visi Indonesia (WVI) menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Berbasis Anak di Dinas Koperasi Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kegiatan pelatihan dibagi menjadi dua rangkaian, yaitu pelatihan untuk staf WVI untuk memperkuat pemahaman tentang metode penyusunan peraturan desa (Perdes) dan pelatihan yang dilakukan bersama perwakilan masyarakat Desa Sebagu, Teluk Keramat, Sambas.

Pelatihan ini diikuti oleh delapan staf WVI yang berasal dari berbagai daerah pendampingan WVI Region Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Sambas, Sintang, Kota Pontianak, Landak, Kubu Raya, Melawi, dan Sekadau. Tiga dari delapan dari staf WVI merupakan staf baru yang akan ditempatkan di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kubu Raya.

Hari pertama pelatihan bersama dimulai dengan pemetaan potensi desa dampingan WVI di Kabupaten Sambas. Sesi ini untuk menggali potensi dan permasalahan yang terjadi di desa, khususnya mengenai hak-hak anak. Setelah pemetaan desa dan presentasi dilakukan oleh peserta, kemudian fasilitator menyampaikan teknik-teknik fasilitasi untuk pendampingan desa. Teknik fasilitasi ini diberikan untuk memberikan dan menanamkan konsep fasilitasi yang partisipatif bersama masyarakat desa.

Hari kedua pelatihan diawali review hari pertama dengan menggunakan teknik reportase petugas lapangan sebuah stasiun televisi, adegan peran pembawa berita dan reporter lapangan dalam rangka melaporkan hasil liputan (review hari pertama). Model review seperti ini menambah antusiasme peserta.

Setelah proses review berakhir, peserta diminta mengisi pre-test untuk mengetahui pemahaman peserta tentang Perdes. Usai pengisian pre-test, fasilitator memutar video sosialisasi UU Desa dan dilanjutkan penyampaian materi inti penyusunan perdes. Antusiasme peserta terlihat sangat tinggi dan sesi tanya jawab berlangsung dinamis. Pada sesi diskusi kelompok, peserta diarahkan untuk menggali secara mendalam dasar pemikiran penyusunan perdes yang berbasis hak anak.

Pada hari ketiga, setelah peserta melakukan review kegiatan hari kedua fasilitator menyampaikan materi penyusunan draft Perdes Perlindungan Hak Anak (Legal Drafting). Di akhir sesi pelatihan hari ketiga, peserta diminta menjawab pertanyaan post-test sebagai alat ukur untuk melihat kemajuan pemahaman peserta hasil dari proses pelatihan. Setelah itu, peserta dan tim fasilitator berdiskusi tentang persiapan pelatihan untuk masyarakat dan aparatur pemerintah Desa Sebagu, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.

Hari keempat, proses pelatihan dilaksanakan di Desa Sebagu. Beberapa perwakilan masyarakat dan perangkat desa menjadi peserta pelatihan yang diadakan di Balai Desa Sebagu. Mereka antara lain berasal dari kelompok guru, kelompok pengajian, perangkat desa, BPD, LPM, dan organisasi desa lainnya. Dari keseluruhan peserta kelompok perempuan terwakili sebanyak 50 persen.

Memulai proses pelatihan hari pertama di Desa Sebagu, Sri Purwani memfasilitasi pemetaan desa dengan metode kalender musim dan pemetaan kelompok kepentingan di desa. Sementara itu, Koordinator Advokasi Nasional WVI Erickson Sijabat menyampaikan materi mengenai pentingnya desa membangun dan mewujudkan desa yang ramah anak. Anak merupakan generasi penerus yang harus dilindungi dan dirawat agar kelak dapat meneruskan cita-cita pembangunan desa. Pada hari yang sama, fasilitator juga menjelaskan tetang instrumen UU Desa sebagai alat untuk mendorong terbitnya perdes yang ramah anak dapat.

Hari kelima dan keenam pelatihan di Desa Sebagu difasilitasi oleh Erickson Sijabat. Peserta diarahkan untuk menggali dan memperdalam basis analisis sosial dalam pembuatan peraturan desa berbasis hak anak. Peserta dibagi menjadi empat kelompok untuk menggali beberapa isu kunci hak anak di Desa Sebagu antara lain hak sipil dan kebebasan; hak kesehatan dasar; hak pendidikan dan waktu luang budaya; serta hak lingkungan keluarga dan perlindungan alternatif. Proses analisis sosial berlangsung dinamis hingga sebagian peserta terkaget saat melihat hasil kesimpulannya.

Walaupun pelatihan bersama masyarakat dan perangkat Desa Sebagu belum menghasilkan draft perdes, namun peserta mendapat pembelajaran penting terhadap situsasi kondisi sosial masyarakat desa tentang hak-hak anak di sekitarnya. Pada rencana tindak lanjut, proses penyusunan Perdes yang berbasis hak anak akan didampingi oleh ADP WVI Sambas hingga menghasilkan perdes yang dapat diterapkan dan dijalankan oleh desa. (SW)