Wajib Pakai Aplikasi Siskeudes, yang Seharusnya Mudah jadi Merepotkan

Aplikasi Siskeudes yang diharapkan mempermudah pelaporan, justru menimbulkan masalah baru dalam penatausahaan desa.
Laman depan aplikasi Siskeudes (sumber: dokumentasi lembaga)

Kendari (31/8) – Aplikasi keuangan desa merupakan salah satu bentuk inovasi sistem pelaporan keuangan desa yang mengedepankan aksesibilitas, serta efektif dan efisien waktu. Sejak keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, desa-desa di Indonesia mencari dan memanfaatkan aplikasi keuangan desa dari beraneka pengembang aplikasi (developer).

Pada akhir 2015 lalu, Kementerian Dalam Negeri sepakat dengan BPKP untuk menyosialisasikan aplikasi besutan BPKP, yang diberi label SIMDA sebagai standar pelaporan APBDes. Dalam perjalanannya, SIMDA berubah nama menjadi Siskeudes dan mulai disosialisasikan ke desa-desa di Indonesia. Di DIY, Siskeudes mulai dipakai untuk menyusun APBDes dan perubahannya. Namun sayangnya, hingga berita ini diturunkan, fitur-fitur untuk pelaporan realisasi anggaran masih belum dapat dioperasikan.

Rupanya kejadian tersebut tidak hanya terjadi di DIY, namun juga terjadi di Sulawesi Tenggara. Desa-desa di Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Konawe Selatan mendapat instruksi untuk menggunakan Siskeudes sebagai syarat pencairan Dana Desa. Instruksi ini hadir di tengah tahun anggaran ketika beberapa desa sudah menggunakan aplikasi produk developer swasta yang sudah diadakan jauh hari sebelum Siskeudes didistribusikan oleh Pemerintah Kabupaten.

“Selama ini kami pakai SIAP Desa untuk mencatat transaksi harian, bahkan perubahan APBDes sudah jadi. Tapi kata orang Kabupaten kalau tidak pakai Siskeudes laporan dan APBDes Perubahan tidak diterima. Padahal menu-menu untuk mencatat transaksi tidak bisa dipakai,” keluh Nursalim, Operator Desa Wowonga Jaya, Kabupaten Buton Utara.

Desa-desa di Sulawesi Tenggara berbeda dengan kebanyakan desa di Pulau Jawa. Ada banyak keterbatasan yang dihadapi untuk dapat mewujudkan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan mandiri. Belum semua desa terpapar aliran listrik, jaringan telekomunikasi, bahkan masih banyak perangkat desa yang belum bisa menggunakan perangkat komputer.

Nursalim merupakan salah satu perangkat desa di Buton Utara yang boleh dikatakan mahir menggunakan komputer dibanding perangkat desa lainnya. “Menurut saya, pemakaian Siskeudes dipaksakan. Kami hanya mendapat satu kali pelatihan, tanpa pendampingan. Kalau ada kesulitan, tidak semua orang di BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakan dan Pemerintah Desa) yang ada di kabupaten paham dan dapat membantu desa,” kritiknya.

Menurut Nursalim dugaan paksaan tersebut semakin diperparah ketika desa-desa di Buton Utara dalam pelaporannya harus mengacu pada desa yang sudah lebih dulu laporannya diterima Pemkab. “Jadi kalau Desa A laporannya sudah paling dulu jadi, di sana ada pembangunan drainase, ya kami harus ikuti isian itu. Kalau mau mengubah jenis kegiatan harus lapor ke Kabupaten. Padahal jarak dari sini ke ibukota Kabupaten kan jauh sekali. Ini ‘kan memperlambat kerja. Nanti kalau terlambat menyerahkan, desa yang disalahkan,” kata Nursalim saat berdiskusi dengan tim pendamping dari Yayasan Idrap.

Kendala berarti tidak hanya dialami desa-desa di Kabupaten Buton Utara. Desa yang ada di Kabupaten Konawe Selatan pun memiliki cerita lain dalam menghadapi aplikasi baru ini.

“Tidak masalah jika kami harus mengubah laporan-laporan ini dengan aplikasi apapun. Yang jadi masalah justru acuan kami. Dalam Permendagri 113/2014 nomenklatur belanja desa itu yang nomor 3 adalah Pembinaan (Kemasyarakatan Desa) dan nomor 4 adalah Pemberdayaan (Masyarakat Desa). Nah, kalau dalam Peraturan Bupati, (nomenklatur) itu terbalik. Ini kan fatal sekali,” ujar Tahring, Kepala Desa Lambangi, Kabupaten Konawe Selatan.

“Sementara ini kami pakai (Microsoft) Excel. Secanggih apapun aplikasinya, kalau Perbupnya tidak diubah, ya, laporannya tidak akan bisa jadi. Kan kami juga harus mengacu pada Perbup,” Dumri, Kepala Desa Andinete, Kabupaten Konawe Selatan, menambahkan penjelasan rekan sejawatnya.

sam_2677-2
Dumri, Kepala Desa Andinete, di depan poster laporan APBDes yang terpampang di salah sudut balai desa. Dari poster-poster tersebut masyarakat dapat mengetahui anggaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan di desa selama satu tahun. (sumber: dokumentasi lembaga)

Di tengah keluh kesah mengenai aplikasi yang dinilai menyulitkan dan menghambat pencairan dana desa, ada niatan untuk mewujudkan transparansi anggaran desa. Beberapa desa di Kabupaten Konawe Selatan tampak memampangkan laporan APBDes di beberapa lokasi agar dapat dilihat oleh masyarakat. Dalam bentuk yang sederhana, perubahan ini adalah hasil dari penguatan kapasitas hasil kolaborasi Yayasan Idrap dan Yayasan Penabulu selama satu tahun terakhir.

“Kami harus menunjukkan perubahan supaya dapat lebih dipercaya oleh masyarakat. Perangkat desa sudah lebih kritis dan berani berpendapat, koordinasi Kepala Desa dengan BPD jauh lebih baik, dan kami mencoba untuk lebih terbuka dengan masyarakat. Salah satu caranya dengan memasang laporang keuangan di balai desa, papan informasi, dan dusun-dusun sini,” tutur Sulaiman, Kepala Desa Waworano, Kabupaten Konawe Selatan.

“Kalau dulu anggaran desa habis untuk membayar konsultan yang membuatkan laporan, karena tidak ada perangkat desa yang bisa operasikan komputer. Sekarang Bendahara Desa sudah mahir menyusun laporan keuangan dan bisa saya percaya untuk mewakili Kepala Desa dalam pencairan dana-dana desa,” kata Alimudin, Kepala Desa Bente, Kabupaten Buton Utara, dengan bangga.

Keberadaan radio komunitas di Desa Bente dan Desa Labuan Bajo yang berada di Kabupaten Buton Utara, serta di Desa Lambangi dan Desa Andinete yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan akan menjadi media publikasi baru bagi desa-desa tersebut. Kepala Desa dan para perangkatnya sudah mulai mengabarkan kepada masyarakat dan pemerintah supra desa mengenai keberadaan radio komunitas di empat desa tersebut, sehingga pemanfaatannya kelak akan lebih optimal. (NP)