Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Pendampingan Proses Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Ponjong

 

Kebijakan Baru, Proses Baru

Hadirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa di tengah regulasi negeri ini sungguh membawa hiruk-pikuk sebuah wilayah yang disebut desa dalam mempersiapkan tata kelola baru yang luar biasa, terutama terkait dengan kesiapan sumberdaya manusia pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa di dalam proses pengelolaan manajemen sumber daya, sumber dana dan sumber data secara sinergis. Hal tersebut dalam siklus tata kelola pemerintah desa yang baru diawali dengan Musyawarah Desa (Musdes).

IMG_6787
Ketua BPD dan para narasumber dalam Musdes Desa Ponjong (sumber: dokumentasi lembaga)

Begitu juga halnya dengan Desa Ponjong, Gunungkidul sebagai desa mitra Penabulu Yogyakarta. Desa tersebut melakukan Musdes pada 27 Februari 2015. Sesuai dengan PP No 43 Tahun 2014 Pasal 80 disebutkan bahwa Musdes dimotori oleh BPD, oleh karena itu Forum Musyawarah desa ini diikuti oleh BPD, Pemdes dan Unsur masyarakat desa. Tujuan dilaksanakannya Musdes sesuai UU No 6 Tahun 2014 pasal 54 (2) adalah membicarakan hal-hal strategis yang berkaitan dengan a) penataan desa, b) perencanaan desa, c) kerjasama desa, d) rencana investasi yang masuk ke desa, e) pembentukan BUMDes, f) penambahan dan pelepasan aset desa dan g) kejadian luar biasa.

Kegiatan Musdes dimulai pada pukul 13.30 – 16.30 WIB dan diikuti oleh sekitar 85 orang yang berasal dari berbagai elemen masyarakat wakil dari 11 pedukuhan yang ada di Desa Ponjong. Secara umum alur Musdes dilakukan melalui proses pembukaan, penyampaian maksud dan tujuan oleh Ketua BPD Desa Ponjong, dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Pejabat Kepala Desa tentang arah Perencanaan Program Pembangunan Desa serta beberapa kebijakan baru untuk desa, sedangkan Ani sebagai pendamping desa dari lembaga Penabulu, memberikan kunci pemahaman “Menuju Proses Desa Berdaya” dari sisi arti penting dan fungsi Musdes dalam tata kelola desa, kegiatan diakhiri dengan diskusi kelompok serta presentasi dan penutup.

Ruang Belajar Masyarakat untuk Berbagi dan Berpartisipasi

IMG_6786
Keseriusan peserta dalam mencermati paparan para narasumber

Proses Musdes di Desa Ponjong ini merupakan kegiatan perdana yang dilakukan “sesuai” dengan regulasi baru tentang desa, oleh karena itu proses masih mencari bentuk dan disesuaikan dengan kondisi peserta musdes. Namun demikian, antusiasme peserta musdes untuk berpartisipasi dan terlibat aktif menjadi salah satu “obat penenang” bagi penanggung jawab kegiatan yakni BPD. Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan baik kepada BPD, Pemerintah Desa maupun Narasumber merupakan ungkapan “semangat sekaligus keresahan,” dari berbagai elemen terutama terkait dengan 1) masa depan lembaga-lembaga desa; 2) mekanisme Musdes: apakah akan mengganti Musrenbangdes atau tetap keduanya ada?; 3) soal perencanaan pembangunan dan sistem transparansi pertanggungjawaban desa kepada masyarakat; 4) juga peran perempuan dan dusun dalam perencanaan pembangunan, dan 5) bagamana masyarakat bisa mengetahui pembagian anggaran secara adil dan transparan untuk kegiatan-kegiatan di tingkat pedesaan.

IMG_6791
Dinamika peserta dalam proses tanya jawab dan yang disampaikan kepada para narasumber

Kelima pertanyaan di atas membuat dinamika Musdes menjadi hidup, dan secara bergantian pertanyaan tersebut dijawab oleh PJ. Kepala Desa, Ketua BPD dan Narasumber dengan model saling melengkapi. Namun ada hal menarik ketika proses Musdes akan dilanjutkan dengan diskusi kelompok, peserta memilih menuliskan usulan kegiatan yang akan dimasukkan dalam bank usulan program pemerintah desa sehingga ke depan bisa menjadi sarana untuk membuat skala prioritas yang disesuaikan dengan prioritas tahunan dalam RPJMDes. Sehingga proses Musdes diakhiri setelah berbagai elemen masyarakat yang hadir dalam musdes memberikan mandat kepada pemerintah desa dan tim perumus untuk menyusun klasifikasi usulan kegiatan warga tersebut menjadi tawaran prioritas yang akan dibawa ke dusun-dusun sebagai awal sosialisasi program desa.

Pembelajaran

Beberapa poin yang bisa menjadi sarana pembelajaran dalam pelaksanaan Musdes di desa Ponjong sebagai sebuah mekanisme baru dalam proses tata kelola pemerintahan desa antara lain:

  1. Musdes belum dipahami sebagai satu sarana untuk menemukan dan membicarakan hal-hal yang strategis, tetapi masih dalam tataran “Jaring Aspirasi” masyarakat yang lazim dilakukan oleh BPD
  2. Untuk mengajak masyarakat melakukan diskusi kelompok secara intensif terutama terkait dengan perumusan skala prioritas usulan program, bukanlah hal yang “diminati” oleh peserta, masih ada kebiasaan “memasrahkan” pada sekelompok tim yang memang mempunyai ketugasan tertentu
  3. Kelompok perempuan belum terlibat dalam pengusulan kegiatan-kegiatan yang strategis tetapi masih mengutamakan kegiatan yang bersifat sektoral dan kelompok, sehingga masih banyak usulan program yang strategis belum berperspektif gender.

Demikian beberapa pembelajaran yang bisa dipetik dalam proses perdana menemani musdes didesa Ponjong. Semoga segala perubahan dinamika tata kelola desa ini menjadi satu spirit baru untuk menuju desa yang mandiri dan berdaya terutama dalam mengembangkan potensi yang menjadi sumberdaya desa.

Jogjakarta, 14 April 2015

Salam,
Sri Purwani