Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Satu Tahun UU Desa, Menteri Desa PDTT: Masih Menghadapi Hambatan

 

Komunitas Hong dari Bandung mementaskan aneka permainan tradisional desa nusantara. (sumber: dokumentasi lembaga)

Jakarta (16/12) – Sebanyak kurang lebih 3000 kepala desa se-Indonesia mengikuti Rembug Nasional Desa Membangun Indonesia 2015. Acara tersebut diselenggarakan di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran pada Selasa (15/12).

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Pada pembukaannya, Marwan mengatakan satu tahun berlakunya UU Desa masih menghadapi hambatan untuk perwujudan kesejahteraan rakyat dan kemandirian desa. “Perlu segera diambil tindakan konkret agar desa menjadi salah satu pilar pembangunan nasional,” katanya.

Marwan mengingatkan terbitnya UU Desa sejak tahun 2014 dan secara efektif berjalan satu tahun ini sangat menentukan gerak pembangunan nasional yang fokusnya diarahkan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dan penuntasan kemiskinan. Marwan membeberkan data BPS tahun 2014 bahwa desa masih menjadi rumah bagi penduduk miskin di Indonesia.

“Ada sebanyak 17 juta atau 10,96 persen masyarakat miskin berada di desa,” ujar Marwan.

Marwan menyebutkan kondisi tersebut dampak dari pola pembangunan selama ini hanya berpusat di Pulau Jawa dan menyasar perkotaan saja. Sebanyak 74 ribu desa harus mencerminkan Indonesia lebih dalam dan lebih luas.

Beberapa kendala dan persoalan satu tahun berjalannya UU Desa diantaranya fragmentasi dan pemikiran UU Desa di tingkat elit yang berimplikasi pada proses yang tidak utuh, bahkan mengarah pada pembelokan terhadap mandat UU Desa itu sendiri.

“Tentunya kita semua sepakat yang membelok-belokan ini kita semprit bersama-sama nanti,” kata Marwan langsung disambut tepuk tangan ribuan peserta yang memadati area Hall D. Menurutnya UU Desa tidak hanya mengamanatkan keuangan desa tapi juga kerjasama antar desa, kewenangan, penguatan lembaga desa, pemberdayaan desa adat, dan partisipasi masyarakat seluas-luasnya baik dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Masalah kedua, replikasi anggaran yang masih menjadi village project, dan demokratisasi desa menghadapi kendala praktik administratif. “Aparat daerah cenderung melakukan tindakan kepatuhan, sehingga malah mengendalikan desa khususnya dalam penggunaan dana desa. Padahal, UU jelas gamblang mengatur kewenangan dan pengelolaan secara mandiri,” ujar Marwan.

Lebih lanjut, Marwan menilai demokratisasi desa juga terkendala tingkat partisipasi. Selama ini praktik musyawarah desa cenderung patriarki dengan dialami kaum perempuan yang sampai hari ini masih menjadi kaum termarjinalkan dalam peran serta gerak pembangunan. Maka diharapkan peran pemerintah daerah menjalankan fungsi pembinaan.

Marwan juga menyebut penguasaan rakyat atas tanah, masalah agraria, dan kepastian hak desa hingga kedaulatan mengatur desa belum tercermin dalam kebijakan dan pemberdayaan desa. Hal lain yang tidak kalah penting untuk menjadi perhatian adalah persoalan tata ruang pedesaan yang harus tunduk pada tata ruang daerah yang jelas tidak sesuai dengan aspirasi desa. Menurut Menteri Desa, tata ruang desa terkendala tata ruang wilayah daerah yang belum mengakomodasi desa.

Implementasi UU Desa bertujuan agar masyarakat desa bukan lagi obyek pembangunan, melainkan subyek atau pelaku pembangunan. Desa harus diletakkan sebagai pusat pembangunan bukan justru dimanfaatkan beragam kepentingan. Marwan memandang hambatan dan kendala yang ada perlu diambil beberapa langkah strategis. Langkah strategis meliputi koordinasi dan konsolidasi nasional pihak-pihak yang kompeten dalam implemenntasi UU yang masih parsial.

“Kerjasama sinergis antar pemerintah, daerah, desa, orsos masyarakat, perguruan tinggi, sangat diharapkan agar Rembug Nasional Desa Indonesia menghasilkan konsensus yang utuh dan substansif,” ungkap Marwan menutup sambutannya.

Gelar Potensi Desa

Rembug Nasional Desa Indonesia turut menyajikan persembahan Komunitas Hong dari Bandung yang menampilkan kekayaan dolanan anak nusantara. Komunitas Hong membawa misi khusus, yaitu desa di Indonesia memiliki permainan tradisional yang harus dijaga. Permainan-permainan yang memiliki banyak pesan moral tidak saja untuk anak-anak, melainkan untuk orang dewasa sekalipun, bahwa bekerja harus diiringi dengan kegembiraan agar manfaatnya dapat dinikmati banyak orang. Selama acara peserta dapat pula menyaksikan pameran hasil program “Generasi Sehat Cerdas”, perkenalan “Putri Desa” 2015, serta hiburan stand-up comedy oleh Mudy serta grup musik Slank yang selalu menyampaikan kritik sosial melalui lirik lagu. (ETG)