Skip to content

Liputan

Pemutakhiran Data Desa Masih Perlu Ditingkatkan
20 June 2022
[SIARAN PERS] Dana Abadi LSM: Menciptakan Lingkungan Pendukung untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi Lokal
01 June 2022
Perkumpulan Desa Lestari Membuka Rekrutmen Staf Baru
24 May 2022

Cerita Perubahan

Strategi Baru BBI Anambas Memasarkan Kerapu
23 April 2022
Inovasi Pemijahan Indukan Ikan Kerapu di BBI Anambas
10 April 2022
Desa Lestari dan Lokadata Dampingi 4 BUMDes di Kudus
21 February 2022

Menanti Inovasi BUMDes Sejahtera Bleberan

Pemaparan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus BUMDes Sejahtera Desa Bleberan secara terbuka di hadapan masyarakat Desa Bleberan, pejabat Kecamatan Playen, dan BPMPKB Kabupaten Gunungkidul. (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (2/2) – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kini sedang bergiat mengambil bagian dalam dinamika desa. Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh masyarakat desa, BUMDes harus dapat melayani kebutuhan masyarakat dan sekaligus bertanggungjawab kepada masyarakat. Demikian halnya yang dialami BUMDes Sejahtera di Desa Bleberan.

Pengurus BUMDes Sejahtera mulai menerapkan asas transparansi dalam mempertanggungjawabkan aktivitas pengelolaannya dalam setahun pada 31 Januari 2016. Ada tiga unit usaha yang bernaung di bawah bendera BUMDes Sejahtera, yaitu unit pelayanan wisata Air Terjun Sri Gethuk, unit penyediaan air bersih, serta unit simpan pinjam.

Pada 2015 BUMDes Sejahtera meraup pendapatan sebesar Rp 2.167.554.863 atau mengalami peningkatan pendapatan sebesar hampir Rp800 juta dari pendapatan tahun 2014. “Kenaikan sebesar 56,2 persen dari pendapatan tahun 2015 disokong oleh naiknya pendapatan dari unit pelayanan wisata dan unit penyediaan air bersih. Sedangkan unit simpan pinjam justru mengalami penurunan dan belum mampu menyaingi pendapatan dua unit usaha lainnya,” kata Direktur BUMDes Sejahtera Suharto.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) BUMDes Sejahtera dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri masyarakat Desa Bleberan, pejabat Kecamatan Playen dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Gunungkidul.

Masyarakat mengkritisi isi LPJ sekaligus memberikan rekomendasi pada pengelolaan dan pelayanan BUMDes. Hal terpenting yang dikritisi masyarakat adalah transparansi persentase pembagian sisa hasil usaha (SHU) pada 11 dusun sebagai bantuan pengembangan potensi dusun. Keresahan masyarakat ini bermula dari kabar besarnya persentase retribusi yang harus diserahkan ke Pemkab Gunungkidul dibanding persentase SHU sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes) setiap tahunnya. Menanggapi hal itu, Suharto menyatakan jika retribusi yang diserahkan ke Pemkab kembali ke Desa misalnya dalam bentuk pembangunan jalan.

Rekomendasi lain yang dapat menjadi pertimbangan berdasar masukan masyarakat adalah pada unit simpan pinjam dengan catatan pada kasus kredit macet. Dalam LPJ, macetnya pengembalian disebabkan kurang tepatnya penyaluran pinjaman modal usaha, nasabah yang sudah pindah penduduk, serta lemahnya pengawasan. Ketiga hal tersebut perlu segera diselesaikan dan Badan Pengawas juga harus turut memberikan laporan kinerjanya. “Masih ada sisi-sisi lain yang harus kami perbaiki khususnya untuk unit simpan pinjam,” imbuh Suharto.

Desa Bleberan yang terkenal dengan keberadaan Gua Rancang Kencono dan Air Terjun Sri Gethuk perlu segera memperbaiki akses jalan yang masih satu jalur dan konstruksi jalan lingkar yang masih berbatu. Selain itu unit pelayanan wisata dirasa masih terlalu besar menggunakan dana operasional dan belum optimal dalam efisiensi tenaga kerja yang sesuai keahlian.

Sedangkan di unit penyediaan air bersih, masyarakat merekomendasikan agar pengurus dan pengelola BUMDes Sejahtera lebih tegas pada konsumen pelanggan air yang tidak sesuai aturan, dan perlunya optimalisasi jaringan listrik sebagai sumber utama penggerak distribusi air kepada pelanggan.

Pemkab Gunungkidul yang diwakili Rakhmadian dari BPMPKB menyambut baik kegiatan penyampaian LPJ Pengurus BUMDes Sejahtera. Menurutnya Pemkab Gunungkidul berharap BUMDes Sejahtera Desa Bleberan dapat pula meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, selain juga perlu mengembangkan strategi untuk meningkatkan pendapatan.

“BUMDes harus inovatif. Disini (red. Bleberan) misalnya bisa mengembangkan usaha lain seperti penyediaan pupuk pertanian, alat pertanian, pulsa listrik, pulsa ponsel, fotokopi, usaha kuliner, kerajinan, atau apa saja. Asalkan tidak boleh membuka usaha yang sudah dilakukan masyarakat sekitar sebagai mata pencaharian,” pungkas Rakhmadian. (ETG)