Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Saatnya Gapoktan Berperan dalam Pembangunan Desa

 

Diskusi kelompok kecil untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Gapoktan Desa Sumbermulyo.
Diskusi kelompok kecil untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Gapoktan Desa Sumbermulyo. (sumber: dokumentasi lembaga)

Bantul (2/2) – Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai organisasi kemasyarakatan di desa hingga kini belum terlihat keterlibatan secara signifikan dalam proses pembangunan desa. Padahal petani, khususnya di kawasan agraris, seyogyanya menjadi salah satu aktor penting pembangunan. Lemahnya posisi Gapoktan seringkali akibat kondisi kelembagaan yang kurang terkelola dengan baik. Kelembagaan gapoktan menjadi salah satu prioritas dalam skema kerjasama antara Saemaul Globalization Foundation (SGF) Indonesia, Yayasan Penabulu, dan desa-desa mitranya.

Desa Sumbermulyo merupakan salah satu desa yang diandalkan Kabupaten Bantul di bidang pertanian. Sebagai desa penyangga pangan, petani-petani di Desa Sumbermulyo tidak lekang dari permasalahan dalam organisasi Gapoktan. Kelompok tani (Poktan) yang tersebar di 16 dusun masing-masing mengaku tidak ada permasalahan dalam organisasi. Namun faktanya petani masih belum memiliki posisi tawar dalam pembangunan.

Melihat kondisi tersebut maka SGF Indonesia, Yayasan Penabulu, dan Pemerintah Desa Sumbermulyo menyelenggarakan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Gapoktan pada 21 dan 22 Januari 2016. “Selama ini Gapoktan sebagai salah satu lembaga petani kondisnya masih sangat lemah memahami peran dan fungsi organisasi atau kelembagaan,” ujar Penanggungjawab Lurah Sumbermulyo Albani saat membuka kegiatan.

Selama dua hari, pelatihan yang diikuti 60 orang anggota Gapoktan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi namun tidak pernah terungkap secara terbuka. Permasalahan yang krusial dalam organisasi Gapoktan Desa Sumbermulyo adalah komunikasi untuk mengkoordinasikan distribusi air dan belum kuatnya posisi Gapoktan dalam memfasilitasi penentuan harga hasil panen.

Manajer Program Desa Lestari Sri Purwani menyebutkan selama ini ada tiga hal utama yang dihadapi petani, yaitu keterbatasan modal untuk penanganan masa panen, rendahnya posisi tawar petani, dan keterbatasan akses pangan saat paceklik. Maka yang dibutuhkan adalah kekuatan organisasi yang menaungi petani agar petani lebih diperhitungkan dalam pembangunan, khususnya pembangunan desa.

“Pengembangan kelembagaan petani harus diarahkan pada peningkatan kemampuan kelembagaan petani menjadi organisasi mandiri dalam bentuk kelembagaan ekonomi petani,” kata Sri.

Gapoktan dan Kelompok Wanita Tani (KWT) harus dapat memberikan peran dalam pembangunan desa. Keberadaannya bukan sekadar alat formalitas dalam melengkapi kebutuhan struktur pemerintahan yang ada di desa, tetapi memang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemajuan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Partogi Dame Pakpahan memberikan apresiasi besar kepada petani Desa Sumbermulyo yang hendak membenahi kelembagaan organisasi Gapoktan. Sebagai Desa yang sering meraih penghargaan di bidang pertanian, penguatan lembaga Gapoktan diharapkan akan selaras dengan program-program pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Bantul.

Salah satu rencana Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul pada 2016 adalah pembangunan jaringan irigasi dan memperbanyak Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA). “Jika petani mendapat bantuan benih atau dropping alat atau mesin pengolah sawah, tidak boleh memberikan apapun kepada petugas kami (red. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul). Jika ada petugas kami yang meminta ‘upah’ segera laporkan pada saya,” pungkas Partogi. (AK)