Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Nasib Petani Gunungkidul, Belum Untung Masih Harus Bingung

sumber: dokumentasi lembaga

Gunungkidul (17/2) – Menjadi petani barangkali bukan menjadi impian setiap orang saat ini. Betapa tidak, kesejahteraan petani barangkali masih jauh dari harapan mereka. Kondisi pertanian dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada petani juga menjadi pemicu sektor pertanian menjadi semakin terpuruk. Rendahnya hasil pertanian yang diakibatkan tingginya biaya produksi, serangan hama, dan rendahnya harga hasil pertanian saat panen semakin memperparah keterpurukan.

Bantuan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani justru kadang tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Selama ini bantuan alat produksi pertanian (alsintan), bantuan benih, serta kegiatan pemberdayaan yang masih parsial. Hal ini terungkap dalam Pelatihan dan Penguatan Kapasitas KWT dan Gapoktan Desa Ponjong pada 11-12 Februari 2016.

Staf Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dinas TPH) Kabupaten Gunungkidul Elvita Dewi Wahid menyampaikan jika bantuan pemerintah sering tidak tepat sasaran. Dewi membeberkan berbagai potensi yang dimiliki serta persoalan yang dihadapi oleh petani di Gunungkidul. Pemerintah Kabupaten telah merespon dengan berbagai kebijakan dan arah program pertanian. Salah satu program pertanian yang diarahkan ke Desa Ponjong adalah Program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan penanaman bibit buah durian dan klengkeng seluas 4 hektar.

Namun program tersebut justru membuat petani mengeluh dan kebingungan karena tanaman durian tidak cocok dengan kondisi tanah yang mudah merekah di musim kemarau, sehingga membuat tanaman durian menjadi banyak yang mati. “Rekahan tanah bisa sampai selebar lima senti, sehingga membuat akar durian menjadi putus dan mati. Kalau kelengkeng bagus pertumbuhannya, tingginya sudah 1,5 meter lagi pula kami belum punya pengalaman menanam durian,“ salah satu peserta merespon pernyataan Dewi sebagai program pemerintah yang tidak tepat guna.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Gapoktan Desa Ponjong Sartono mengungkapkan bahwa kelompok juga pernah mendapat bantuan alat perontok padi dari pemerintah, tetapi tidak sesuai dengan kebiasaan petani yang memangkas batang padi seluruhnya dan jeraminya digunakan untuk pakan ternak.

“Kebiasaan petani disini kalau memangkas batang padi hingga kebawah, kalau pakai treser hanya separo. Padahal jeraminya akan digunakan untuk cadangan pakan ternak dimusim kemarau. Kalau hanya dipotong separo rugi,” ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Poktan Karangijo Kulon Sutrisno mengenai bantuan benih yang diberikan pemerintah banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani karena banyak yang terserang hama setelah ditanam. Hal ini justru merugikan petani, karena rendahnya hasil pertanian.

Dalam diskusi yang berkembang selama pelatihan, Dewi menjelaskan bahwa kebijakan pemberian bantuan alsintan berasal dari pemerintah pusat. Sedangkan Dinas TPH sekedar menyalurkan sesuai dengan permohonan kelompok melalui proposal. Dewi pun menyesalkan kondisi yang semakin diperparah dengan kebijakan Pemerintah yang mengharuskan kelompok dapat menerima bantuan dari Pemerintah jika telah berbadan hukum.

”Kadang dari pemerintah pusat langsung mengirim alsintan tersebut tanpa memperhatikan kondisi lokal daerah, tetapi jika sudah sampai ke kelompok akhirnya kelompok menerima juga ‘kan?” katanya.

Untuk menekan ketergantungan bantuan dan dukungan dari luar, kelompok tani mulai menyiasati pembuatan pupuk organik secara mandiri untuk menekan biaya produksi, “Kami berharap dengan berusaha membuat pupuk organik sendiri, biaya produksi pertanian menjadi berkurang sehingga keuntungan menjadi lebih besar.” kata Anjar Riyono, petani dari Pedukuhan Karangijo Kulon

Anjar juga berkeinginan untuk menjadi petani yang mandiri dengan menggalakkan pertanian organik, karena merasa bahwa beban biaya produksi yang semakin tinggi dengan ketergantungan benih, pupuk dan pestisida pabrikan akan membuat keuntungan petani semakin kecil. Namun Anjar juga mengeluh, meskipun sudah dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan hasilnya, tetapi tidak diikuti dengan kenaikan harga hasil pertanianya. Dia berharap agar ada kebijakan dari Pemerintah Daerah yang mampu melindungi harga hasil pertanian seperti gabah dan jagung disaat musim panen tiba. (ES)