Nasib Petani Gunungkidul, Belum Untung Masih Harus Bingung

Gunungkidul (17/2) – Menjadi petani barangkali bukan menjadi impian setiap orang saat ini. Betapa tidak, kesejahteraan petani barangkali masih jauh dari harapan mereka. Kondisi pertanian dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada petani juga menjadi pemicu sektor pertanian menjadi semakin terpuruk. Rendahnya hasil pertanian yang diakibatkan tingginya biaya produksi, serangan hama, dan rendahnya harga hasil pertanian saat panen semakin memperparah keterpurukan.

Bantuan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani justru kadang tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Selama ini bantuan alat produksi pertanian (alsintan), bantuan benih, serta kegiatan pemberdayaan yang masih parsial. Hal ini terungkap dalam Pelatihan dan Penguatan Kapasitas KWT dan Gapoktan Desa Ponjong pada 11-12 Februari 2016.

Staf Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dinas TPH) Kabupaten Gunungkidul Elvita Dewi Wahid menyampaikan jika bantuan pemerintah sering tidak tepat sasaran. Dewi membeberkan berbagai potensi yang dimiliki serta persoalan yang dihadapi oleh petani di Gunungkidul. Pemerintah Kabupaten telah merespon dengan berbagai kebijakan dan arah program pertanian. Salah satu program pertanian yang diarahkan ke Desa Ponjong adalah Program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan penanaman bibit buah durian dan klengkeng seluas 4 hektar.

Namun program tersebut justru membuat petani mengeluh dan kebingungan karena tanaman durian tidak cocok dengan kondisi tanah yang mudah merekah di musim kemarau, sehingga membuat tanaman durian menjadi banyak yang mati. “Rekahan tanah bisa sampai selebar lima senti, sehingga membuat akar durian menjadi putus dan mati. Kalau kelengkeng bagus pertumbuhannya, tingginya sudah 1,5 meter lagi pula kami belum punya pengalaman menanam durian,“ salah satu peserta merespon pernyataan Dewi sebagai program pemerintah yang tidak tepat guna.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Gapoktan Desa Ponjong Sartono mengungkapkan bahwa kelompok juga pernah mendapat bantuan alat perontok padi dari pemerintah, tetapi tidak sesuai dengan kebiasaan petani yang memangkas batang padi seluruhnya dan jeraminya digunakan untuk pakan ternak.

“Kebiasaan petani disini kalau memangkas batang padi hingga kebawah, kalau pakai treser hanya separo. Padahal jeraminya akan digunakan untuk cadangan pakan ternak dimusim kemarau. Kalau hanya dipotong separo rugi,” ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Poktan Karangijo Kulon Sutrisno mengenai bantuan benih yang diberikan pemerintah banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani karena banyak yang terserang hama setelah ditanam. Hal ini justru merugikan petani, karena rendahnya hasil pertanian.

Dalam diskusi yang berkembang selama pelatihan, Dewi menjelaskan bahwa kebijakan pemberian bantuan alsintan berasal dari pemerintah pusat. Sedangkan Dinas TPH sekedar menyalurkan sesuai dengan permohonan kelompok melalui proposal. Dewi pun menyesalkan kondisi yang semakin diperparah dengan kebijakan Pemerintah yang mengharuskan kelompok dapat menerima bantuan dari Pemerintah jika telah berbadan hukum.

”Kadang dari pemerintah pusat langsung mengirim alsintan tersebut tanpa memperhatikan kondisi lokal daerah, tetapi jika sudah sampai ke kelompok akhirnya kelompok menerima juga ‘kan?” katanya.

Untuk menekan ketergantungan bantuan dan dukungan dari luar, kelompok tani mulai menyiasati pembuatan pupuk organik secara mandiri untuk menekan biaya produksi, “Kami berharap dengan berusaha membuat pupuk organik sendiri, biaya produksi pertanian menjadi berkurang sehingga keuntungan menjadi lebih besar.” kata Anjar Riyono, petani dari Pedukuhan Karangijo Kulon

Anjar juga berkeinginan untuk menjadi petani yang mandiri dengan menggalakkan pertanian organik, karena merasa bahwa beban biaya produksi yang semakin tinggi dengan ketergantungan benih, pupuk dan pestisida pabrikan akan membuat keuntungan petani semakin kecil. Namun Anjar juga mengeluh, meskipun sudah dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan hasilnya, tetapi tidak diikuti dengan kenaikan harga hasil pertanianya. Dia berharap agar ada kebijakan dari Pemerintah Daerah yang mampu melindungi harga hasil pertanian seperti gabah dan jagung disaat musim panen tiba. (ES)

KWT dan Gapoktan Ponjong Niatkan Peran Baru dalam Pembangunan Desa

Gunungkidul (17/2) – Salah satu keberhasilan kelembagaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kemampuan lembaganya untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi anggotanya dan manfaat lanjutan bagi masyarakat desa. K

eberadaan organisasi petani ditingkat Dusun dan Desa ini merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam upaya mensejahterakan anggotanya yang tidak lain adalah petani itu sendiri. Strategi berbasis kebersamaan dan gotong royong seperti membentuk koperasi petani dan usaha kecil yang targetnya adalah perempuan juga dapat digunakan dalam membagun kelembagaan petani perempuan dalam pembangunan pertanian. Kerja kelompok dan kegiatan bersama merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya yang memungkinkan mencapai hasil akhir yang positif dalam bidang sosial maupun ekonomi.

Untuk mewujudkan perbaikan sosial dan ekonomi, KWT dan Gapoktan Desa Ponjong bersama Yayasan Penabulu dan Saemaul Globalization Foundation (SGF) Indonesia Office mengadakan Pelatihan dan Penguatan Organisasi KWT dan Gapoktan pada 11-12 Februari lalu. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan dalam proses perencanaan program Gapoktan dan KWT serta sinkronisasi skala prioritas kebutuhan poktan maupun KWT Dusun. Harapan dari pelatihan selama dua hari tersebut dapat meningkatkan pemahaman Gapoktan dan KWT dalam pengembangan kemandirian desa dari sisi pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan program pembangunan desa.

Menjadi organisasi petani yang berdaya agar menjadikan masyarakat petani di Desa Ponjong yang maju dan sejahtera adalah impian Pengurus KWT, Poktan, dan Gapoktan Desa. Namun kenyataaNnya beberapa Kelompok Wanita Tani dan Kelompok Tani yang tersebar di 11 Pedukuhan masih belum aktif berkegiatan. Selama ini keberadaan lembaga sudah ada tetapi belum menghasilkan karya nyata. Hal ini terungkap saat diskusi yang difasilitasi oleh Sri Purwani. Sri mengajak para peserta pelatihan untuk memotret kondisi kelembagaan KWT, Poktan, dan Gapoktan Desa Ponjong dengan memimpikan kondisi ideal kelembagaan mereka untuk 5 sampai 10 tahun mendatang. Dari sini kemudian para peserta menyadari peran dan fungsinya sebagai lembaga petani yang akan memperjuangkan kesejahteraan anggotanya.

Mardiyah, pegiat KWT dari Pedukuhan Serut, mengatakan pelatihan ini mengajak pengurus Poktan mengubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usaha taninya dan meningkatkan kemampuan poktan dalam melaksanakan fungsinya. Pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok.

Mardiyah juga mengungkapkan KWT akan memberikan kesempatan untuk mengumpulkan perempuan-perempuan Dusun untuk masuk dan aktif ke dalam kelompok dengan mengawali mengaktifkan pertemuan rutin. “KWT kami belum aktif mengadakan pertemuan rutin. Setelah pelatihan ini kami akan mengaktifkan dan mengajak perempuan-perempuan di Pedukuhan kami untuk aktif berkelompok, ya seperti membangunkan orang tidur,” katanya di sela-sela pelatihan.

Hal senada juga disampaikan Rohmadi, Ketua Kelompok Tani dari Pedukuhan Ponjong. Sebagai seorang petani muda, keikutsertaan dalam Poktan bisa menjadi wahana yang efektif untuk memberdayakan anggotanya dalam pembangunan pertanian. Manfaat sosial dan ekonomi yang diberikan kelompok tani tidak hanya mempengaruhi anggota kelompoknya tetapi juga masyarakat di desanya.

”Setelah pelatihan, kami akan berusaha agar kelompok tani kami kegiatannya tidak hanya pertemuan untuk arisan saja, tetapi bisa membuat usaha pengadaan sarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian maupun pemasarannya,” tegasnya. (ES)