Skip to content

Liputan

Memahami Kerentanan Sosial Desa Akibat Pandemi Covid-19 melalui Diskusi Publik
25 October 2021
Kementerian Desa bersama Mitra Siapkan Modul untuk Desa Cerdas
12 October 2021
Kementerian Desa Ajak Empat Organisasi menjadi Mitra Program Desa Cerdas
27 September 2021

Cerita Perubahan

Penatausahaan Keuangan Tingkatkan Efektivitas BUMDes
05 May 2021
Rencana Keuangan, Penentu Keberhasilan BUMDes
28 April 2021
Perluas Jangkauan Promosi, BUMDes Mulai Manfaatkan Digital Marketing
22 April 2021

Desa di Mahakam Ulu akan Kelola ADK 3,1 Milyar

Peserta pelatihan melakukan praktik lapangan untuk menghitung RAB pembangunan jalan kampung. Komponen yang harus diperhatikan adalah panjang dan lebar ruas jalan, serta ketebalan aspal atau beton yang kelak akan dipasang.
Peserta pelatihan melakukan praktik lapangan untuk menghitung RAB pembangunan jalan kampung. Komponen yang harus diperhatikan adalah panjang dan lebar ruas jalan, serta ketebalan aspal atau beton yang kelak akan dipasang. (sumber: dokumentasi lembaga)

Mahakam Ulu (1/12) – Semangat baru dari UU Desa diharapkan desa dapat meningkatkan peran aktif desa untuk menjalankan dan memperkuat hak otonomi yang dimilikinya selama ini dalam mewujudkan cita-cita desa yang sejahtera, mandiri dan demokratis. Kewajiban desa untuk menyusun sistem perencanaan desa diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa),

Rencana Kerja Pembangunan (RKP Desa), dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Desa (RAPB Desa) secara partisipatif sebagai dokumen yang memuat arah pembangunan desa serta sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel menjadi prasyarat utama untuk desa menjadi maju, mandiri, dan demokratis.

Merujuk dari gambaran di atas, World Wildlife Fund (WWF) Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mahakan Ulu dan Yayasan Penabulu menyelenggarakan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu. Pelatihan diadakan di Kampung Laham, Laham, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur pada 21-25 November 2016 lalu. Kegiatan pelatihan bertujuan membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat di lima kampung Mahakam Ulu dalam melakukan implementasi UU Desa. Hasil pelatihan ini diharapkan akan melahirkan ilmu dan wawasan baru dari masyarakat, khususnya perangkat kampung sehingga mampu mendorong desa menjadi desa yang maju dan mandiri dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan kampung di lima kampung.

Bertempat di Balai Adat Pahan Kedap Kampung Laham, pelatihan yang seharusnya ditujukan bagi lima kampung, hanya dapat dihadiri 22 orang perwakilan dari empat kampung, yaitu Laham, Long Hubung Ilir, Mamahak Besar, dan Mamahak Teboq. Camat Laham Hibau Jaang Nasution mengemukakan jika perangkat kampung akan mengelola Anggaran Dana Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu yang mencapai Rp3,1 milyar pada tahun anggaran 2017.

“Besarnya Anggaran Dana Kampung (ADK) ibarat pisau bermata dua bagi kampung. Di satu sisi membawa kemakmuran bagi masyarakt kampung, namun di sisi lain menjadi bencana jika perangkat kampung salah dalam peruntukan penggunaannya,” tutur Hibau.

Pada kesempatan yang sama, Dwi Basuki Sugraha, yang menjadi perwakilan WWF Ulu Mahakam menyatakan jika lima desa atau kampung yang dilatih merupakan kampung dampingan WWF Ulu Mahakam untuk menjadi percontohan di tingkat kabupaten. Selama lima hari, Ahmad Sofyan dan Ahmad Rofik dari Yayasan Penabulu, serta Tim Tenaga Ahli dan Pendamping Desa Kabupaten Mahakam Ulu memfasilitasi pelatihan. Peserta pun berkutat dengan materi pajak desa, pemahaman dasar perencanaan desa dan struktur pemerintahan desa, pengenalan infrastruktur desa yang menjadi prioritas, penghitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Indeks Desa Membangun (IDM).