Warga Khawatirkan Anak-anak Akses ‘Film Ketoprak’ saat Balai Desa Sepi

Jarum pendek jam dinding di Balai Desa telah melewati angka tiga. Sejumlah perangkat desa mulai mengemasi barang-barang yang ada di atas meja kerja. Semula tampak berantakan menjadi rapi kembali. Satu per satu mereka meninggalkan kantor desa setelah sejak pagi membuka pelayanan masyarakat desa. Tidak memerlukan waktu lama untuk menunggu pemandangan Kantor Desa berubah menjadi sepi.

Rupanya sore itu Balai Desa gagal menyajikan pemandangan lengang. Kantor pemerintah desa kembali ramai dengan kehadiran anak-anak SD dan SMP. Masing-masing nampak menggenggam gawai untuk mengintip berbagai sisi dunia.

Itulah pemandangan sore hari di Kantor Balai Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberi kekuatan pemerintah desa agar dapat memberikan jaringan layanan internet gratis untuk warganya. Satu teknologi yang sudah cukup lama dinantikan hadir ditengah masyarakat desa akhirnya menjadi kenyataan. Layanan teknologi wireless memudahkan semua orang mengakses internet dengan cepat dengan mengaktifkan WiFi yang tersedia di masing-masing gawai. Layanan jaringan internet desa semakin mendekatkan masyarakat desa dengan dunia maya. Era UU Desa menjadi prasasti perjumpaan awal warga desa dengan ragam produk media sosial. Magnet bagi untuk anak-anak dan remaja. Tak terkecuali, anak  muda pada setiap malam. Desa kini lebih hidup.

“Program seperti ini sangat memberikan manfaat bagi kami,” kata Angga, salah satu remaja dari Dusun Wareng tengah menikmati layanan jaringan internet desa, akhir pekan lalu.

Remaja tercatat pelajar kelas 7 SMP mengatakan jaringan internet sudah menjadi kebutuhan para pelajar. Ia sendiri mengaku datang ke Balai Desa Kepek untuk kepentingan mengakses beberapa ragam soal dan materi pelajaran. “Cari soal pelajaran,” jawab Angga singkat sembari cepat-cepat menutup situs yang baru saja di kunjungi.

Dua teman Angga tidak cepat-cepat menutup situs baru yang tengah diakses. Mereka nampak lebih riang dan cuek dibanding Angga yang terkesan lebih gugup dan cepat-cepat menutup situs yang dibukanya. Terlebih suara lumayan keras bak kendaraan keluar dari ponsel buatan Tiongkok yang menandakan mereka sedang berkutat dengan situs game online.

“Kami senang program desa jangan hanya menyasar kebutuhan orang tua saja. Tapi juga mengakomodir kepentingan anak-anak dan remaja akan jaringan internet seperti ini,” ungkap seorang remaja lain. Menurutnya, Desa Kepek perlu menambah lagi fasilitas pendukung seperti stop kontak peralatan listrik untuk layanan pengunjung bisa mengisi ulang daya baterai gawai.

Perangkat Desa Kepek mengakui sejak desa semakin lengkap dengan fasilitasi WiFi untuk masyarakat umum, Kantor Desa tak sepi lagi. Kantor Desa menjadi lebih ramai dari sebelumnya. “Gerbang pagar balai dulu kalau sore dan malam kami tutup. Tapi tampaknya anak-anak tetap bisa melompat masuk untuk mengakses internet. Akhirnya mereka ditolerir dari pada anak-anak malah bisa terjatuh,” ungkap salah satu Kepala Dusun.

Hanya beberapa perangkat dilanda ragam perasaan berbeda. Dari penasaran, gundah gulana, galau ditambah waswas yang teramat sangat. Mereka khawatir anak-anak membuka situs yang tidak pantas untuk dikunjungi melalui kemudahan layanan internet desa ini

“Kami ingin tahu mereka (anak-anak) mengakses apa saja. Kami khawatir mereka nonton situs-situs film ‘ketoprak’ (red.istilah pornografi bagi warga Desa Kepek) yang malah merusak mental. Tapi nyatanya kami kesulitan mengontrol karena mereka lebih terampil dari pada kami,” ujar seorang perangkat desa lain usai mengikuti acara pelatihan tata perencanaan kebijakan desa yang difasilitasi Java Learning Center (Javlec) dan Yayasan Penabulu.

Harjono, salah satu warga Kepek hanya bisa berharap pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serius memantau berbagai situs dunia maya yang dapat membahayakan rusaknya moralitas anak-anak. Situs  porno menampilkan gambar atau video atau diistilahkan ‘ketoprak saru’ oleh orang desa hendaklah selalu terpantau dan cepat diatasi pemerintah dengan kebijakan pemblokiran. Kebijakan pemerintah memblokir situs porno pada dunia maya menjadi kerinduan warga Desa Kepek.

Rupanya kekhawatiran orang tua menyikapi fenomena internet masuk desa tidak hanya terjadi di Desa Kepek. Desa lain seperti Desa Balong di Kecamatan Girisubo dan beberapa desa lainnya juga merasa was-was. “Tapi kalau WiFi di Desa kami matikan, datang protes dari anak-anak muda. Kami serba salah,” ujar Puji, pamong di salah satu desa di Kecamatan Wonosari.

Harus Bijak Sikapi Internet Masuk Desa

Menyikapi kekhawatiran tersebut, Koordinator Program Desa Lestari dari Yayasan Penabulu Budi Susilo mengatakan harus ada respon pemerintah desa dan masyarakat. Teknologi internet yang semakin mudah diakses sebagai kebutuhan memang memiliki dua sisi wajah. Wajah menggembirakan karena membawa manfaat positif sekaligus wajah menyedihkan karena rentan disalahgunakan untuk mengakses hal-hal tidak layak serta merusak moralitas.

Budi mengingatkan ada baiknya memang pemerintah desa bijak menyikapi kenyataan tersebut. Pembatasan jam untuk layanan jaringan  internet dapat menjakdi salah satu solusi bagi pemerintah desa. Ia mencontohkan, layanan WiFi di desa hanya dapat digunakan sampai dengan pukul 17.00 WIB agar sisi lain program Jam Belajar Masyarakat (JBM) tetap dapat berjalan efektif.

“Misal layanan internet hanya bisa digunakan pada jam-jam desa ramai orang. Maka otomatis mereka yang akan nekat mengakses situs saru sudah dengan sendirinya malu. Itu salah satu contoh kebijakan desa. Tentu desa akan lebih memiliki lain yang sejenis,” pungkas Budi. (ETG)

Saemaul Geumgo, Lembaga Keuangan Mikro ala Korea

Gyeongsangbuk-do (1/12) – Bank dan koperasi kredit barangkali sudah sangat tidak asing bagi semua orang. Kedua lembaga keuangan tersebut lebih banyak digunakan untuk menyimpan uang dan mengakses pinjaman. Di Korea Selatan ada lembaga keuangan tingkat desa yang dinamakan Saemaul Geumgo.

Saemaul Geumgo merupakan lembaga keuangan yang mirip dengan bank atau koperasi kredit. Menurut Andi Kim, Manager of International Cooperation Team (Korean Federation of Community Credit Cooperatives), Saemaul Geumgo merupakan Lembaga Keuangan ditingkat desa yang didirikan dari uang kecil warga desa. Saemaul Geumgo berdiri sejak tahun 1963 sebelum Saemaul Undong dicetuskan, hingga sekarang berkembang pesat di negara gingseng ini dan menjadi pendukung kemajuan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data yang disampaikan, telah berdiri 1.335 Saemaul Geumgo, 910 Koperasi Kredit, 1.133 koperasi petani dan sembilan koperasi nelayan per akhir 2015. Berdirinya Saemaul Geumgo bertujuan untuk menggalakkan budaya menabung pada masyarakat, dimana perputaran uangnya dikelola warga desa dan dipergunakan untuk warga desa. Kim menekankan bahwa yang lebih penting adalah mengubah sikap masyarakat untuk mengelola uang dan dipercayai oleh semua masyarakat. Dengan kepercayaanya masyarakat desa yang kaya maupun yang miskin menyisihkan uangnya untuk disimpan di Saemaul Geumgo.

Sebagai penunjang berkembangnya Saemaul Geumgo, pemerintah desa turut menginvestasikan modalnya, sehingga ada pembagian keuntungan yang diterima desa. Dari keuntungan yang diterima desa digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan, pengembangan pertanian, membangun rumah dan lainya yang besarnya ditentukan berdasarkan musyawarah warga desa.

Saemaul Geumgo lebih berpihak pada warga desa karena memberikan pinjaman kepada warga dengan bunga jauh lebih rendah daripada bank. “Saemaul Geumgo memberikan pelayanan pinjaman tanpa jaminan dengan bunga 2%, sedangkan bank dengan bunga 6 persen,“ kata Kim.

Lebih lanjut, Kim menjelaskan untuk menjadi anggota Saemaul Geumgo, warga desa harus melalui pelatihan-pelatihan terlebih dahulu, serta apabila akan mengakses pinjaman juga harus melalui pelatihan . Pelatihan ini bertujuan agar anggota mempunyai kesadaran dan pemahaman serta sikap yang baik untuk menabung.

Jin Lee, warga Korea yang menjadi penerjemah bahasa kepada delegasi Indonesia, mengisahkan kehidupan keluarganya yang dahulu miskin, sekarang mempunyai banyak tabungan. Menurutnya, berkat keikutsertaan pada Saemaul Geumgo kondisi perekonomian keluarga mengalami perubahan yang signifikan.

Saemaul Geumgo banyak berkembang pesat  sampai sekarang. Saemaul Geumgo memberikan pendidikan kepada warga desa agar memahami pelayanan dan keuntungan yang diperoleh. Semua warga desa memiliki tabungan berbagai jenis simpanan diantaranya simpanan beras, simpanan anti rokok, simpanan anti alkohol, dan beberapa jenis simpanan lainya. “Pelayananya berbeda dengan bank,” kata Jin Lee. (ES)

Desa di Mahakam Ulu akan Kelola ADK 3,1 Milyar

Mahakam Ulu (1/12) – Semangat baru dari UU Desa diharapkan desa dapat meningkatkan peran aktif desa untuk menjalankan dan memperkuat hak otonomi yang dimilikinya selama ini dalam mewujudkan cita-cita desa yang sejahtera, mandiri dan demokratis. Kewajiban desa untuk menyusun sistem perencanaan desa diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa),

Rencana Kerja Pembangunan (RKP Desa), dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Desa (RAPB Desa) secara partisipatif sebagai dokumen yang memuat arah pembangunan desa serta sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel menjadi prasyarat utama untuk desa menjadi maju, mandiri, dan demokratis.

Merujuk dari gambaran di atas, World Wildlife Fund (WWF) Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mahakan Ulu dan Yayasan Penabulu menyelenggarakan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu. Pelatihan diadakan di Kampung Laham, Laham, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur pada 21-25 November 2016 lalu. Kegiatan pelatihan bertujuan membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat di lima kampung Mahakam Ulu dalam melakukan implementasi UU Desa. Hasil pelatihan ini diharapkan akan melahirkan ilmu dan wawasan baru dari masyarakat, khususnya perangkat kampung sehingga mampu mendorong desa menjadi desa yang maju dan mandiri dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan kampung di lima kampung.

Bertempat di Balai Adat Pahan Kedap Kampung Laham, pelatihan yang seharusnya ditujukan bagi lima kampung, hanya dapat dihadiri 22 orang perwakilan dari empat kampung, yaitu Laham, Long Hubung Ilir, Mamahak Besar, dan Mamahak Teboq. Camat Laham Hibau Jaang Nasution mengemukakan jika perangkat kampung akan mengelola Anggaran Dana Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu yang mencapai Rp3,1 milyar pada tahun anggaran 2017.

“Besarnya Anggaran Dana Kampung (ADK) ibarat pisau bermata dua bagi kampung. Di satu sisi membawa kemakmuran bagi masyarakt kampung, namun di sisi lain menjadi bencana jika perangkat kampung salah dalam peruntukan penggunaannya,” tutur Hibau.

Pada kesempatan yang sama, Dwi Basuki Sugraha, yang menjadi perwakilan WWF Ulu Mahakam menyatakan jika lima desa atau kampung yang dilatih merupakan kampung dampingan WWF Ulu Mahakam untuk menjadi percontohan di tingkat kabupaten. Selama lima hari, Ahmad Sofyan dan Ahmad Rofik dari Yayasan Penabulu, serta Tim Tenaga Ahli dan Pendamping Desa Kabupaten Mahakam Ulu memfasilitasi pelatihan. Peserta pun berkutat dengan materi pajak desa, pemahaman dasar perencanaan desa dan struktur pemerintahan desa, pengenalan infrastruktur desa yang menjadi prioritas, penghitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Indeks Desa Membangun (IDM).