Desa Gumregah Menuju Transparansi Pelayanan Publik

Indonesia Raya berkumandang di Pendopo Kepatihan membuka kegiatan Diskusi Antikorupsi, Rabu (12/8). (sumber: dokumentasi lembaga)

Yogyakarta (14/8) – Pemerintah Pusat sudah mentrasfer dana desa melalui Pemerintah Kabupaten kurang lebih Rp 8,2 triliun hingga Juli 2015. Besarnya dana yang diterima desa menimbulkan konsekuensi yang besar pula dalam pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel berdasar prinsip-prinsip manajemen publik yang baik.

Berdasaran kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada 14 potensi penyimpangan atau atas regulasi-regulasi desa. Potensi korupsi dalam tahap-tahap penyaluran dana desa sangat besar. Maka seluruh elemen masyarakat menjadi wajib untuk berpartisipasi mengawal dana-dana yang mengalir ke desa.

Mengiringi berlakunya UU Desa beserta regulasi turunannya, KPK giat melakukan sosialisasi dalam upaya pencegahan penyimpangan-penyimpangan dana desa. Bersama Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), KPK menggelar Diskusi Antikorupsi “Mengawal Dana Hingga ke Desa” di Pendopo Kepatihan, Kantor Gubernur DIY pada 12 Agustus lalu. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber Dirjen Bina Pemerintahan Desa Nata Irawan dan Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Anwar Sanusi yang masing-masing mewakili Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa dan PDTT.

Pada sambutan pembuka, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebutkan jika ada konsekuensi besar dari berlakunya UU Desa yaitu kepala desa bertanggungjawab dalam perwujudan transparansi pelayanan publik. “Dalam rangka mewujudkan good governance, desa harus bangkit, harus gumregah,” tegas Sri Sultan HB X.

Pimpinan Sementara KPK Johan Budi menyampaikan bahwa penyimpangan regulasi terjadi karena UU Desa sudah terbit tetapi perangkat regulasinya belum sempurna padahal pemberlakuannya sudah berjalan. Selain itu, belum sinkronnya koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT.

sumber: dokumentas lembaga

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya PP No. 47 tahun 2015 atas perubahan PP No. 43 tahun 2014, Kemendagri sedang memproses 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang akan segera diterbitkan. Nata Irawan dan Anwar Sanusi menjelaskan persoalan desa menjadi ranah kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT. Anwar Sanusi menegaskan komitmen Kementerian Desa dan PDTT mendorong desa menjadi entitas baru yang berdaya melalui pembangunan kawasan perdesaan.

“Untuk mendukung pelaksanaan UU Desa, 202 ribu perangkat desa di Indonesia akan mendapatkan peningkatan kapasitas. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas bukan diambil dari dana desa, tetapi dari anggaran Kemendagri,” ungkap Nata.

Diskusi Antikorupsi dilaksanakan di Yogyakarta karena menurut Johan Budi, desa-desa di DIY paling siap melaksanakan regulasi desa dan dapat menjadi rujukan bagi desa-desa lain di luar DIY. Sedangkan pelibatan radio komunitas sangat strategis karena radio komunitas sebagai media yang paling dekat dengan masyarakat (di tingkat desa) maka dapat menjadi media yang paling efektif dalam sosialisasi UU Desa beserta peraturan turunannya, serta memantau dinamika tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat desa. (NP)