Mewirausahakan APB Desa dengan BUMDes

Yogyakarta (22/4) – Keberadaan BUMDes di tiap desa akan menjadi salah satu revolusi keuangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Semangat BUMDes adalah mewirausahakan APB Desa.

Pada Permendesa Nomor 4 tahun 2017 tentang Prioritas Program Kementerian Desa PDTT menyebutkan program fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan prioritas dan ujung tombak Kementerian Desa PDTT. Maka tidak heran jika Pemerintah mendorong lahirnya BUMDes sebagai pemicu munculnya aktivitas ekonomi yang lebih besar lagi di desa. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dan dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Namun, pada mengembangkan BUMDes, desa-desa menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Setidaknya ada empat tantangan bagi desa yaitu masih lemahnya tata kelola BUMDes yang belum memiliki standar yang disepakati, belum optimalnya kapasitas pengelola harian BUMDes, belum optimalnya asistensi lembaga supra desa dalam mendampingi BUMDes, dan minimnya pengakuan, dukungan, dan perlindungan terhadap BUMDes dari masyarakat, maupun lembaga supra desa.

Untuk membantu Desa menjawab tantangan dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes, Penabulu, bekerja sama dengan Learn! dan Desa Lestari, menyelenggarakan Pelatihan Pengembangan BUMDes. Pelatihan ini diadakan pada tanggal 17-21 April 2017 di Yogyakarta dan diikuti oleh 13 orang yang berasal dari Konawe Selatan, Buton Utara, Jombang, Magelang, Yogyakarta, dan Salatiga. Pelatihan ini dipandu oleh Budi Susilo dan menghadirkan Ahmad Rofik, Agung Banardono, Roy Martfianto, dan Bahrun Wardoyo sebagai narasumber selama lima hari. Pelatihan digelar dengan dua metode belajar, yaitu belajar dan diskusi kelas serta kunjungan lapangan ke BUMDes Dlingo Giritama yang berada di Desa Dlingo, Bantul.

Pada pengembangan BUMDes, seringkali tidak melalui analisis rantai usaha yang berakibat usaha yang dikembangkan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau bahkan berisiko mematikan UMKM yang sudah berkembang di desa. Selain itu, BUMDes diharapkan memiliki tanggung jawab pada pelestarian lingkungan.

“BUMDes tidak perlu menjalankan seluruh potensi usaha desa. Jangan sampai BUMDes tidak bisa menjalankannya, dan mematikan UMKM yang sudah berkembang. Bahkan BUMDes harus turut melestarikan lingkungan,” ujar Agung Banardono, saat menjelaskan mengenai analisis pengembangan usaha menggunakan Value Chain Development (VCD).

Peserta menganalisis rantai usaha untuk pengembangan unit usaha BUMDes menggunakan metode Value Chain Development (VCD). (sumber: dokumentasi lembaga)

Dalam kunjungan lapangan ke Desa Dlingo, peserta pelatihan mendengarkan paparan dari Kepala Desa Dlingo dan Ketua Pengelola BUMDes. Selain itu, peserta pelatihan juga melakukan diskusi dengan pengelola harian DesaMart. Peserta pelatihan sekaligus melihat dari dekat bagaimana DesaMart yang merupakan unit usaha BUMDes Dlingo Giritama dipilih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari hasil kunjungan lapangan, peserta menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan, serta dukungan stakeholder yang dihadapi Desa Dlingo dalam mengembangkan BUMDes.

Berdasarkan amatan peserta pelatihan mengungkapkan secara umum kepemimpinan Kepala Desa berkontribusi besar dalam pembentukan BUMDes. Kepemimpinan yang inovatif dan terbuka diperlukan dalam pengembangan BUMDes. Sehingga dapat tercipta pembangunan desa yang sukses.

“Desa harus punya daya tarik yang membuat masyarakatnya tertarik membangun desanya. Hal itu bisa terwujud kalau pemerintah desa dengan masyarakat dapat bekerjasama dengan baik. Dan ini tantangan besar kami di sana (Buton Utara),” ujar peserta dari Desa Labuan Bajo, Buton Utara, Sulawesi Utara L.D Yamin. (NP)

Yayasan Penabulu Bekali Penggerak Masyarakat dengan Kemampuan Organisatoris dan Kepemimpinan

Fasilitator menggunakan permainan sebagai media penyampaian materi, sebagai salah satu cara mencegah suasana statis dalam sesi-sesi pelatihan.
Fasilitator menggunakan permainan sebagai media penyampaian materi, sebagai salah satu cara mencegah suasana statis dalam sesi-sesi pelatihan. (sumber: dokumentasi lembaga)

Yogyakarta (21/07) – Sebanyak 22 orang Penggerak Masyarakat dari berbagai program yang dilaksanakan Yayasan Penabulu di berbagai penjuru negeri mengikuti program pelatihan pengembangan kapasitas selama tujuh hari di Wisma Maria Sedayu Yogyakarta pada 18-24 Juli 2016. Peserta merupakan implementor berbagai program Penabulu di Aceh (Kabupaten Lhokseumawe), Kalimantan Timur (Kabupaten Berau dan Kabupaten Mahakam Ulu), Jawa Barat (Kabupaten Garut), Yogyakarta (Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo), dan Jakarta.

Tugas Penggerak Masyarakat tidak cukup sekadar menguasai regulasi mulai dari Undang-undang hingga regulasi turunannya. Yayasan Penabulu membentuk para Penggerak Masyarakat dengan menumbuhkan nilai kepemimpinan, kemampuan pengorganisasasian masyarakat dan kemampuan analisis sosial. Pembangunan berperspektif hak asasi manusia (HAM) juga menjadi syarat penting dalam pemberdayaan pembangunan di berbagai aspek, khususnya pembangunan perdesaan.

Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas ini perlu dilakukan untuk membekali para pelaksana program agar memiliki kepekaan yang lebih tajam dalam melihat dinamika masyarakat dan mampu menyusun strategi dalam memberdayakan masyarakat di wilayah-wilayah program kerjanya. Pelatihan ini difasilitasi oleh para aktivis senior penggerak masyarakat, yaitu Sri Purwani, Budi Susilo, Eko Prasetyo, Theresia Eko Setyowati, Ahmad Rofik, dan Setyo Dwi Herwanto.

Suhud Ridwan, salah satu implementor program di Mahakam Ulu, mengatakan, isu HAM bagi para Penggerak Masyarakat cukup penting untuk berbaur dengan masyarakat, terutama masyarakat desa. “Penggerak memiliki tanggungjawab menumbuhkan kesadaran masyarakat sipil bahwa hak asasi mencakup berbagai sektor seperti hak rakyat akan lingkungan sehat, keterbukaan informasi publik, pendidikan, kehidupan layak serta pekerjaan, hak pendidikan, hak perlindungan dari Negara. Kesadaran masyarakat tersebut akan mempengaruhi penentuan kebijakan stretegis, termasuk di tingkat desa,” ucapnya.

Pelaksana program Pusat Layanan Juru (PLJ) Bahasa Isyarat untuk difabel Jane Siregar mengatakan pelatihan pengembangan kapasitas ini membuat peserta semakin memahami permasalahan pada program yang tengah dilaksanakan. “Pelatihan ini bersifat aplikatif untuk semakin memahami permasalahan dalam kontek program yang sedang dijalankan. Paling tidak kami dapat semakin tajam memahami kebutuhan komunitas yang akan didampingi,” kata Jane.

Koordinator Unit Learn Penabulu Fransisca Dwi Indah Asmiarsi mengatakan Indonesia merupakan negara besar di kawasan Asia Tenggara yang sedang melaksanakan pembangunan sosial, politik, ekonomi dan lingkungan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur, dengan lahirnya peraturan perundang-undangan menyangkut masa depan desa. Menurutnya, hal itu bukan tanpa tantangan, seperti tidak sinkronnya regulasi di berbagai tingkat, kapasitas aparat pemerintahan yang lemah, peran perempuan yang masih terpingirkan dalam pembangunan, pengelolaan sumberdaya lokal yang kurang efektif, dan tata kelola keuangan daerah sampai desa yang belum tersistem dengan baik.

Menurut Fransisca pada tahapan tersebut sangat dibutuhkan peran individu warga negara menciptakan kondisi sosial yang mendukung terciptanya pembangunan dan pengembangan organisasi atau institusi pembangunan yang demokratis. Salah  aktor pendukung tahapan pembangunan yang adil adalah masyarakat sipil yang membutuhkan kepemimpinan yang visioner.

“Kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan yang mampu menggerakkan individu dan masyarakat untuk berkomitmen pada nilai-nilai sehingga berpengaruh pada sistem sosial, ekonomi, politik dan lingkungan yang lebih adil,” ucap Fransisca.

Mia menambahkan, sebagai organisasi pembelajar, Penabulu tidak pernah berhenti untuk mengembangkan kapasitas organisasi maupun personelnya sebagai ujung tombak dan kerja-kerja pendampingan masyarakat di lapangan untuk melayani masyarakat yang miskin dan terpinggirkan.

Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas, baik pengetahuan maupun keterampilan para Penggerak Masyarakat agar mampu mendorong transformasi sosial, dengan menggunakan paradigma penguatan kepemimpinan masyarakat sipil yang kontekstual dengan situasi dan kebutuhan perubahan. Para penggerak diharapkan memahami situasi pembangunan global dan nilai-nilai HAM-Ekosob (ekonomi, sosial, budaya) mampu melihat posisi peran masyarakat sipil dalam pembangunan, serta memahami peran, posisi dan tanggungjawab sebagai penggerak masyarakat secara terampil dengan metode pengelolaan, prinsip dan alur program. (EG)

Pelatihan dan Magang Tata Kelola Desa bagi Staf IDRAP

Peserta magang tata kelola desa bersama fasilitator dari Penabulu (sumber: dokumentasi lembaga)

Yogyakarta (2/11) – Sempat tertunda karena serbuan kabut asap di Sulawesi Tenggara, kegiatan pelatihan dan magang staf IDRAP akhirnya dapat diadakan pada 27-31 Oktober 2015 di Yogyakarta. Pelatihan yang masih dalam kerangka penguatan tata kelola desa, diikuti oleh enam staf IDRAP dan empat staf Penabulu yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pendamping desa.

Pelatihan selama lima hari dipandu Sri Purwani yang memfasilitasi mengenai alur perencanaan pembangunan desa dan teknik fasilitasi, serta Farhan dan Rizky Dwi Rahmanto yang memandu materi keuangan desa.

Untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan, Sri sebagai fasilitator utama memandu partisipan dengan menggambarkan sketsa desa, kalender musim, dan struktur kelembagaan desa. “Proses ini bertujuan untuk mengenali mitra kerja di desa dan kemungkinan-kemungkinan pengembangan kerjasama,” jelasnya.

Kegiatan belajar semakin lengkap dengan studi lapangan di Desa Panggungharjo. Desa Panggungharjo yang menjadi juara pertama Lomba Desa Nasional 2014 dianggap memenuhi syarat sebagai tempat belajar tata kelola pemerintah desa dan keberadaan BUMDes Kupas. Lurah Desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi menjelaskan bahwa pemerintah desa berusaha aktif menginformasikan hal-hal tentang pelayanan desa kepada masyarakat dan masyarakat dapat mengakses informasi secara transparan.

“Desa adalah perwujudan dari Negara yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, maka perangkat desa harus menjadi pelayan masyarakat dengan kualitas pelayanan prima. Perangkat desa bukan pegawai yang dilayani,” tegas Wahyudi ketika menerangkan situasi tata kelola Desa Panggungharjo. Demikian pula dengan keberadaan BUMDes Kupas yang saat ini fokus dalam usaha pengelolaan sampah desa, dengan memperhitungkan produksi sampah yang tinggi menjadi peluang usaha untuk menggerakkan perekonomian desa.

Pada studi lapangan, para partisipan secara langsung berdiskusi dengan perangkat Desa Panggungharjo dan pengelola BUMDes Kupas. Partisipan mengaku mendapat pelajaran berharga dari Desa Panggungharjo. “Lingkungan disini (Panggungharjo, red.) sangat bersih dan rapi. Saya tidak temukan sampah dan puntung rokok bertebaran di sekitar balai desa. Selain itu, kami salut perangkat desa masih melayani sampai sore,” ujar Fudin, staf IDRAP.

Pada sesi keuangan desa, partisipan dipandu Farhan dan Rizky mengenal detil-detil yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan desa, regulasi yang berkaitan dengan keuangan desa, dan aplikasi SIAP Desa. Pada pengertian keuangan desa yang merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aturan mengenai tata kelola keuangan desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 untuk menggantikan aturan lama. Pada regulasi baru ini, terdapat perubahan nomor rekening dan sistem pelaporan. Berdasarkan hasil diskusi bersama, terungkap jika berlakunya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ternyata belum dipahami sepenuhnya oleh pemerintah desa. Maka untuk membantu mempermudah proses pelaporan keuangan desa agar sesuai dengan UU Desa, Penabulu menggandeng Reksta sebagai mitra dalam mengembangkan aplikasi keuangan desa yang diberi nama SIAP Desa.

Pada aplikasi SIAP Desa, pemerintah desa akan dimudahkan dalam perencanaan dan pelaporan anggaran karena dalam aplikasi sudah menggunakan format yang sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Proses input data lebih mudah dengan hasil yang akan terhubung langsung ke format pelaporan baik pelaporan semester ataupun tahunan. Rizky menuturkan jika dalam pengisian tiap-tiap transaksi anggaran harus benar dan teliti, karena bila terjadi kesalahan akan berdampak pada pelaporan keuangan desa.

Menutup seluruh sesi pelatihan, Ani memberi sedikit pemahaman mengenai teknik fasilitasi yang dibutuhkan partisipan ketika melakukan pendampingan desa. Seorang fasilitator harus jujur, menjelaskan dengan logika, memiliki semangat dan kedekatan emosional dengan masyarakat yang didampingi, serta mampu menggerakkan dan menyatukan emosi masyarakat yang didampingi. (BKS)

Desa Gumregah Menuju Transparansi Pelayanan Publik

Indonesia Raya berkumandang di Pendopo Kepatihan membuka kegiatan Diskusi Antikorupsi, Rabu (12/8). (sumber: dokumentasi lembaga)

Yogyakarta (14/8) – Pemerintah Pusat sudah mentrasfer dana desa melalui Pemerintah Kabupaten kurang lebih Rp 8,2 triliun hingga Juli 2015. Besarnya dana yang diterima desa menimbulkan konsekuensi yang besar pula dalam pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel berdasar prinsip-prinsip manajemen publik yang baik.

Berdasaran kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada 14 potensi penyimpangan atau atas regulasi-regulasi desa. Potensi korupsi dalam tahap-tahap penyaluran dana desa sangat besar. Maka seluruh elemen masyarakat menjadi wajib untuk berpartisipasi mengawal dana-dana yang mengalir ke desa.

Mengiringi berlakunya UU Desa beserta regulasi turunannya, KPK giat melakukan sosialisasi dalam upaya pencegahan penyimpangan-penyimpangan dana desa. Bersama Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), KPK menggelar Diskusi Antikorupsi “Mengawal Dana Hingga ke Desa” di Pendopo Kepatihan, Kantor Gubernur DIY pada 12 Agustus lalu. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber Dirjen Bina Pemerintahan Desa Nata Irawan dan Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Anwar Sanusi yang masing-masing mewakili Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa dan PDTT.

Pada sambutan pembuka, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebutkan jika ada konsekuensi besar dari berlakunya UU Desa yaitu kepala desa bertanggungjawab dalam perwujudan transparansi pelayanan publik. “Dalam rangka mewujudkan good governance, desa harus bangkit, harus gumregah,” tegas Sri Sultan HB X.

Pimpinan Sementara KPK Johan Budi menyampaikan bahwa penyimpangan regulasi terjadi karena UU Desa sudah terbit tetapi perangkat regulasinya belum sempurna padahal pemberlakuannya sudah berjalan. Selain itu, belum sinkronnya koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT.

sumber: dokumentas lembaga

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya PP No. 47 tahun 2015 atas perubahan PP No. 43 tahun 2014, Kemendagri sedang memproses 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang akan segera diterbitkan. Nata Irawan dan Anwar Sanusi menjelaskan persoalan desa menjadi ranah kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT. Anwar Sanusi menegaskan komitmen Kementerian Desa dan PDTT mendorong desa menjadi entitas baru yang berdaya melalui pembangunan kawasan perdesaan.

“Untuk mendukung pelaksanaan UU Desa, 202 ribu perangkat desa di Indonesia akan mendapatkan peningkatan kapasitas. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas bukan diambil dari dana desa, tetapi dari anggaran Kemendagri,” ungkap Nata.

Diskusi Antikorupsi dilaksanakan di Yogyakarta karena menurut Johan Budi, desa-desa di DIY paling siap melaksanakan regulasi desa dan dapat menjadi rujukan bagi desa-desa lain di luar DIY. Sedangkan pelibatan radio komunitas sangat strategis karena radio komunitas sebagai media yang paling dekat dengan masyarakat (di tingkat desa) maka dapat menjadi media yang paling efektif dalam sosialisasi UU Desa beserta peraturan turunannya, serta memantau dinamika tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat desa. (NP)