Banjar (30/4) – Gerakan restorasi lahan gambut di Indonesia tidak dapat dilepaskan sebagai bagian program strategis pemerintah Joko Widodo yang dikenal sebagai program kebijakan Nawacita. Kebijakan pembangunan tersebut menjadi prioritas pemerintah yang harus dituntaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Bambang Hendroyono dalam sambutan pembukaan Jambore Masyarakat Gambut 2018. Kegiatan jambore berlangsung di Kiram Park, Desa Kiram, Karang Intan, Banjar, Kalimantan Selatan pada 28-30 April 2018.

Bambang menguraikan empat dari sembilan kebijakan Nawacita Jokowi erat dengan masa depan gambut Indonesia. Nawacita ketiga dan kelima, yakni hadirnya negara dari pinggiran diikuti dengan upaya memperkuat masyarakat di lahan gambut. Bambang mengatakan Jambore Masyarakat Gambut akan menjadi saksi kehadiran negara untuk mengikuti dengan baik, mendengar dengan baik, untuk merumuskan program menyangkut restorasi gambut secara menyeluruh, utamanya program menyangkut penguatan kehidupan rakyat di lahan gambut.

Adapun Nawacita keeenam yang disebut Bambang bahwa negara tidak cukup dengan hadir. Peran negara harus betul-betul dirasakan dalam peningkatan produktivitas rakyat dan membentuk daya saing produk ke pasar global. Meningkatkan daya saing hingga pasar internasional tidak lepas dari daya dukung pembangunan infrastruktur yang kini terus dikebut Pemerintah yang memang dipusatkan untuk kawasan pinggiran sebagai imoplementasi dari nilai keadilaan sosial.

“Yang tidak boleh lupa Nawacita ketujuh yakni kemandirian ekonomi, dimana masyarakat gambut harus didorong menciptakan komoditas strategi kearifan lokal yang menjadi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara bekelanjutan,” ujar Bambang.

Menurutnya, kebijakan pendukung pemerintah yang cukup menentukan masyarakat di lahan gambut seperti hak pengelolaan hutan yang dikeluarkan dan terus bertambah. Rakyat diberikan hak kelola lahan hutan yang selama ini belum ada pengelolanya. Tidak hanya menyangkut hak kelola, Bambang mengajak masyarakat memahami maksud pemerintah dengan daya dukung secara terus menerus dalam memberikan pendampingan dan sosialisasi baik pengelolaan kawasan lahan serta hutan gambut hingga pendidikan keterampilan masyarakat yang semuanya mengarah pada kesejahteraan yang berkeberlanjutan.

“Mari kita pahami maksud pemerintah tersebut, dimana regulasi sudah sangat beda. Lebih berpihak pada masyarakat gambut,” tandas Bambang.

Mewakili pemerintah pusat, Bambang menyatakan pemerintah bersama berbagai pihak kementerian, Badan Restorasi Gambut (BRG) RI dan peran swasta akan terus berkomitmen menciptakan lahan gambut di Indonesia sebagai tempat yang nyaman untuk ditinggali masyarakat sekaligus memberi kepastian bagi masyarakat untuk dapat merasakan bertambahnya kesejahteraan.

Bambang memastikan  keseriusan pemerintah sampai hari ini dalam menekan angka kebakaran hutan lahan gambut cukup nyata dalam kurum waktu tiga tahun terakhir. Lahan kebakaran dapat diatasi hingga capaian di atas 90 persen sejalan dengan gerak masyarakat desa yang bermunculan adanya desa sadar bahaya api atau desa peduli api di lahan gambut untuk misi pencegahan, penanggulangan, pemulihan lahan gambut.

Pelarangan pembukaan lahan gambut dengan cara bakar lahan mulai terasakan hasilnya dengan menurunnya angka kejadian kebakaran. Pemerintah hendak menciptakan lahan gambut untuk tetap basah walau di musim kemarau seperti yang telah dilakukan di beberapa daerah dengan mendekatkan sumur bor sebagai bagian dari pengembangan ilmu dan teknologi.

Masih menurut Bambang, kegiatan jambore yang digagas BRG RI, menjadi ruang amat strategis mempertemukan masyarakat yang hidup dilahan gambut Indonesia untuk membagi cerita sukses, membangun harapan, membagi pengalaman dalam tata kelola lahan gambut dan kehutanan. Melalui jambore ini kita dapat bertukar informas dan pengalaman. Pemerintah mengajak masyarakat melanjutkan apa yang telah berjalan baik.

“Yang tidak boleh lupa prioritasnya meningkatan ekonomi masyarakat gambut. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah shg bisa cepat diambil penanganan yang tepat. Dan tahun 2018 tahun pembuktian kita semua kesejahteraan harus mulai terasakan masyarakat di lahan gambut,” ujar Bambang sembari berharap ada kolaborasi restorasi gambut dengan program lingkungan hidup langsung membuka jambore.

Jambore Masyarakat Gambut 2018 yang berlokasi di Kalimantan Selatan diikuti sebanyak 1.354 peserta dari 265 desa lahan gambut di tujuh provinsi Indonesia yakni perwakilan Papua, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat sebagai pertemuan masyarakat lahan gambut untuk dapat saling menguatkan satu sama lain. Mulai dari pemerintah desa, petani, kelompok usaha rakyat atau UKM, pendidik, dan pegiat pelestari gambut tujuh provinsi dapat diskusi dan bertukar pengalaman. Jambore digagas BRG juga mengenalkan teknologi pengolahan lahan gambut ramah lingkungan. Produksi usaha kratif masyarakat gambut ditekankan untuk menyeimbangkan dengan tata kelola perlindungan lahan gambut tujuh provinsi. Jambore juga menggelar ragam produk usaha kreatif masyarakat lahan gambut dari berbagai provinsi.

Deklarasi Banjar

Pada penghujung acara Jambora Masyarakat Gambut, BRG dan 14 perwakilan tujuh provinsi mencetuskan Deklarasi Banjar sebagai satu komitmen melestarikan ekosistem gambut Indonesia. Adapun deklarasi berisikan empat hal, yakni dukungan para petani pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui restorasi gambut; kesiapan berpartisipasi dalam perlindungan gambut berbasis kerja sama desa dan kawasan; kesiapan menjalankan pengelolaan lahan gambut tanpa bakar; dan desakan agar program restorasi gambut berbasis komunitas dan desa dipercepat dan diperlukan.

Dalam acara penutupan jambore itu hadir pula Duta Besar Norwegia Vegard Kaale. Kaale mengikuti kegiatan dan menyaksikan berbagai produk usaha rakyat dan menyaksikan bagaimana mereka mengolah produknya yang menarik dan inspiratif. Dia menyatakan dukungan restorasi gambut dan pengurangan deforestasi sangat penting bagi iklim dan juga dunia. Kaale menyatakan Norwegia berkomitmen memberikan bantuan kepada Indonesia sebesar satu miliar dolar untuk percepatan program restorasi gambut. (ETG)