Sekjen KLHK: Program Restorasi Gambut Bagian Perjuangan Nawacita Jokowi

Banjar (30/4) – Gerakan restorasi lahan gambut di Indonesia tidak dapat dilepaskan sebagai bagian program strategis pemerintah Joko Widodo yang dikenal sebagai program kebijakan Nawacita. Kebijakan pembangunan tersebut menjadi prioritas pemerintah yang harus dituntaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Bambang Hendroyono dalam sambutan pembukaan Jambore Masyarakat Gambut 2018. Kegiatan jambore berlangsung di Kiram Park, Desa Kiram, Karang Intan, Banjar, Kalimantan Selatan pada 28-30 April 2018.

Bambang menguraikan empat dari sembilan kebijakan Nawacita Jokowi erat dengan masa depan gambut Indonesia. Nawacita ketiga dan kelima, yakni hadirnya negara dari pinggiran diikuti dengan upaya memperkuat masyarakat di lahan gambut. Bambang mengatakan Jambore Masyarakat Gambut akan menjadi saksi kehadiran negara untuk mengikuti dengan baik, mendengar dengan baik, untuk merumuskan program menyangkut restorasi gambut secara menyeluruh, utamanya program menyangkut penguatan kehidupan rakyat di lahan gambut.

Adapun Nawacita keeenam yang disebut Bambang bahwa negara tidak cukup dengan hadir. Peran negara harus betul-betul dirasakan dalam peningkatan produktivitas rakyat dan membentuk daya saing produk ke pasar global. Meningkatkan daya saing hingga pasar internasional tidak lepas dari daya dukung pembangunan infrastruktur yang kini terus dikebut Pemerintah yang memang dipusatkan untuk kawasan pinggiran sebagai imoplementasi dari nilai keadilaan sosial.

“Yang tidak boleh lupa Nawacita ketujuh yakni kemandirian ekonomi, dimana masyarakat gambut harus didorong menciptakan komoditas strategi kearifan lokal yang menjadi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara bekelanjutan,” ujar Bambang.

Menurutnya, kebijakan pendukung pemerintah yang cukup menentukan masyarakat di lahan gambut seperti hak pengelolaan hutan yang dikeluarkan dan terus bertambah. Rakyat diberikan hak kelola lahan hutan yang selama ini belum ada pengelolanya. Tidak hanya menyangkut hak kelola, Bambang mengajak masyarakat memahami maksud pemerintah dengan daya dukung secara terus menerus dalam memberikan pendampingan dan sosialisasi baik pengelolaan kawasan lahan serta hutan gambut hingga pendidikan keterampilan masyarakat yang semuanya mengarah pada kesejahteraan yang berkeberlanjutan.

“Mari kita pahami maksud pemerintah tersebut, dimana regulasi sudah sangat beda. Lebih berpihak pada masyarakat gambut,” tandas Bambang.

Mewakili pemerintah pusat, Bambang menyatakan pemerintah bersama berbagai pihak kementerian, Badan Restorasi Gambut (BRG) RI dan peran swasta akan terus berkomitmen menciptakan lahan gambut di Indonesia sebagai tempat yang nyaman untuk ditinggali masyarakat sekaligus memberi kepastian bagi masyarakat untuk dapat merasakan bertambahnya kesejahteraan.

Bambang memastikan  keseriusan pemerintah sampai hari ini dalam menekan angka kebakaran hutan lahan gambut cukup nyata dalam kurum waktu tiga tahun terakhir. Lahan kebakaran dapat diatasi hingga capaian di atas 90 persen sejalan dengan gerak masyarakat desa yang bermunculan adanya desa sadar bahaya api atau desa peduli api di lahan gambut untuk misi pencegahan, penanggulangan, pemulihan lahan gambut.

Pelarangan pembukaan lahan gambut dengan cara bakar lahan mulai terasakan hasilnya dengan menurunnya angka kejadian kebakaran. Pemerintah hendak menciptakan lahan gambut untuk tetap basah walau di musim kemarau seperti yang telah dilakukan di beberapa daerah dengan mendekatkan sumur bor sebagai bagian dari pengembangan ilmu dan teknologi.

Masih menurut Bambang, kegiatan jambore yang digagas BRG RI, menjadi ruang amat strategis mempertemukan masyarakat yang hidup dilahan gambut Indonesia untuk membagi cerita sukses, membangun harapan, membagi pengalaman dalam tata kelola lahan gambut dan kehutanan. Melalui jambore ini kita dapat bertukar informas dan pengalaman. Pemerintah mengajak masyarakat melanjutkan apa yang telah berjalan baik.

“Yang tidak boleh lupa prioritasnya meningkatan ekonomi masyarakat gambut. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah shg bisa cepat diambil penanganan yang tepat. Dan tahun 2018 tahun pembuktian kita semua kesejahteraan harus mulai terasakan masyarakat di lahan gambut,” ujar Bambang sembari berharap ada kolaborasi restorasi gambut dengan program lingkungan hidup langsung membuka jambore.

Jambore Masyarakat Gambut 2018 yang berlokasi di Kalimantan Selatan diikuti sebanyak 1.354 peserta dari 265 desa lahan gambut di tujuh provinsi Indonesia yakni perwakilan Papua, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat sebagai pertemuan masyarakat lahan gambut untuk dapat saling menguatkan satu sama lain. Mulai dari pemerintah desa, petani, kelompok usaha rakyat atau UKM, pendidik, dan pegiat pelestari gambut tujuh provinsi dapat diskusi dan bertukar pengalaman. Jambore digagas BRG juga mengenalkan teknologi pengolahan lahan gambut ramah lingkungan. Produksi usaha kratif masyarakat gambut ditekankan untuk menyeimbangkan dengan tata kelola perlindungan lahan gambut tujuh provinsi. Jambore juga menggelar ragam produk usaha kreatif masyarakat lahan gambut dari berbagai provinsi.

Deklarasi Banjar

Pada penghujung acara Jambora Masyarakat Gambut, BRG dan 14 perwakilan tujuh provinsi mencetuskan Deklarasi Banjar sebagai satu komitmen melestarikan ekosistem gambut Indonesia. Adapun deklarasi berisikan empat hal, yakni dukungan para petani pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui restorasi gambut; kesiapan berpartisipasi dalam perlindungan gambut berbasis kerja sama desa dan kawasan; kesiapan menjalankan pengelolaan lahan gambut tanpa bakar; dan desakan agar program restorasi gambut berbasis komunitas dan desa dipercepat dan diperlukan.

Dalam acara penutupan jambore itu hadir pula Duta Besar Norwegia Vegard Kaale. Kaale mengikuti kegiatan dan menyaksikan berbagai produk usaha rakyat dan menyaksikan bagaimana mereka mengolah produknya yang menarik dan inspiratif. Dia menyatakan dukungan restorasi gambut dan pengurangan deforestasi sangat penting bagi iklim dan juga dunia. Kaale menyatakan Norwegia berkomitmen memberikan bantuan kepada Indonesia sebesar satu miliar dolar untuk percepatan program restorasi gambut. (ETG)

Pemerintah Harus Lindungi Produk Usaha Masyarakat Gambut

Banjar (29/4) – Pemerintahan Joko Widodo memiliki waktu satu tahun sebelum berakhir untuk menyelesaikan pekerjaan restorasi gambut di Indonesia bersama berbagai pihak terkait. Salah satu langkah yang perlu dilakukan menyangkut perlindungan produk usaha masyarakat daerah gambut.

Hal tersebut ditegaskan Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia Myrna A Safitri. Myrnamengaku, masih banyak pekerjaan soal gambut yang harus dikejar pemerintah saat ini.

“Salah satunya soal perlindungan produk usaha. Belum dirasakan belum sepenuhnya,” kata Myrna saat ditemui Desa Lestari disela mengunjungi pameran produk usaha masyarakat gambut di hari kedua Jambore Masyarakat Gambut 2018 pada 29 April 2018. Kegiatan jambore itu diselenggarakan di Kiram Park, Desa Kiram, Karang Intan, Banjar, Kalimantan Selatan.

Menurut Myrna perlindungan usaha rakyat di tujuh provinsi daerah gambut Indonesia perlu diwujudkan secara lebih optimal. Pengoptimalan perlindungan usaha rakyat bertujuan supaya keyakinan masyarakat atas produk usahanya yang dihasilkan semakin terbangun.

Produk usaha masyarakat daerah gambut perlu didorong pada berbagai kebijakan strategis pemerintah, baik dari memperkuat dan meningkatkan ketrampilan masyarakat melestarikan lahan gambut, hingga meningkatkan produk hasil usaha yang harus berbersaing di pasar nasional maupun global.

Selain masalah perlindungan, Myrna menyebutkan langkah restorasi lahan gambut dilakukan pemerintah belum dipandang menyeluruh. Langkah restorasi masih terbatas di lahan konsensi. Pemerintahan perlu didorong agar restorasi dapat berjalan lebih terarah.

Jambore Masyarakat Gambut 2018 diikuti sebanyak 1.354 peserta dari 265 desa kawasan gambut di tujuh provinsi Indonesia yakni perwakilan Papua, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Jambore menjadi ruang efektif bagi masyarakat gambut untuk dapat saling menguatkan satu sama lain. Pemerintah Desa, petani, kelompok usaha rakyat atau UKM, pendidik, dan pegiat pelestari gambut tujuh provinsi dapat bertukar berbagai pengalaman.

Myrna menyebut jambore kedua sejak digelar tahun 2016 di Jambi ini sebagai ajang diskusi dan mengenalkan teknologi pengolahan lahan gambut ramah lingkungan. Produksi usaha yang ditekankan untuk menyeimbangkan tata kelola perlindungan lahan gambut di tujuh provinsi.

 

Deputi Edukasi Sosialisasi Partisipasi dan Kemitraan, Badan Restrorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia, Myrna A Safitri, saat mengunjungi pameran Produk Usaha Kreatif Masyarakat Gambut di Jambore Masyarakat Gambut Banjar, Kalimantan Selatan 28-30 April 2018. (sumber: dokumentasi lembaga)

 

Selama jambore berlangsung peserta menerima paparan kunci masalah utama yang dihadapi masyarakat. Ada tiga masalah utama dihadapi, mulai dari restorasi gambut dan pembangunan daerah, penguatan hak dan pemberdayaan desa gambut, serta prospek bisnis produk gambut dari beberapa narasumber yang kompeten.

Berbagai cara telah ditempuh BRG Republik Indonesia untuk melestarikan gambut Indonesia ini. Bahkan, imbuh Myrna, untuk regio Kalimatan, BRG menggandeng tokoh agama untuk ikut mau terlibat memberikan edukasi melalui jalur keagamaan. Tercatat ada 100 dai yang sudah terlatih dan diberikan panduan materi gambut agar khotbah ibadah Jumat turut terlibat menyampaikan pesan pesan restorasi gambut.

“Kami ingin menjaga kelestarian alam gambut termasuk bentuk dari ibadah,” katanya.

Gubernur Kalimantan Selatan Sobhirin Noor dalam sambutan pembukaan jambore memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beserta masyarakat setempat menyatakan siap menjadi bagian dari gerakan retorasi gambut. Lebih lanjut, Sobhirin menegaskan kesiapan daerah menyelaraskan program pembangunan daerah dengan BRG dan Pemerintah Jokowi dalam program pelestarian gambut. Dirinya menyadari subyek dari persoalan gambut Indoensia adalah rakyat.

“Sehingga kebijakan daerah perlu selaras dengan pemerintah pusat termasuk dengan BRG dalam restorasi dan tata kelola wilayah gambut untuk tujuan pemenuhan kesejahteraan masyarakat wilayah gambut,” kata Sobhirin dengan lantang seraya memaparkan optimistis terhadap kerja-kerja pemerintah dibawah Presiden Jokowi.

“Pak Jokowi adalah pemerintahan yang sah dan konstitusional. Tidak boleh ada yang mengganggu kerja Pak Jokowi. Kami rakyat di Kalsel siap untuk bersinergi dengan pusat,” kata Sobhirin. Dia mengajak para peserta jambore yang rata-rata menjadi pegiat kelestarian desa gambut untuk makin mempererat koordinasi pemerintah serta menjalin kerja sama antar desa dan antar provinsi bersama BRG.

Yayasan Penabulu dan Desa Lestari tak melewatkan kegiatan jambore tingkat nasional ini dengan menerjunkan sejumlah pegiat desa sebagai pemateri dalam kegiatan tenda berbagai sebagai ruang peserta tujuh provinsi mendiskusikan berbagai persoalan maupun topik praktis.

Ada beberapa topik yang didiskusikan pada kegiatan tenda. Mulai dari akses pendanaan Kelompok Masyarakat dan BUMDes gambut, strategi nilai tambah jual kerajinan gambut, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan gambut, teknologi pupuk organik dan rekayasa lahan. Salah satu yang tak kalah menarik adalah topik strategi membangun promosi produk gambut. Yayasan Penabulu, Desa Lestari dan Upacaya turut memeriahkan pameran produk usaha masyarakat gambut. (ETG)

BUMDes Olak-Olak Kalimantan Barat Andalkan Padi

Paul Mario Ginting, Fasilitator dari Yayasan Penabulu, secara intensif mendampingi proses pelatihan pada sesi penatausahaan keuangan BUM Desa. (sumber: dokumentasi lembaga)

Banjarbaru (5/10) – Pelatihan Pengembangan BUMDes bagi Desa-Desa di Kawasan Restorasi Gambut diselenggarakan Badan Restorasi Gambut (BRG). Yayasan Penabulu ditunjuk sebagai fasilitator utama pelatihan. Pelatihan tersebut berlangsung di Banjarbaru Kalimantan Selatan, 2-7 Oktober 2017. Desa-desa di kawasan gambut dari tiga provinsi yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat perlu mendapat perhatian serius khususnya pada pemanfaatan lahan yang dikhawatirkan dapat merusak gambut. Untuk itulah, pelatihan juga menekankan pentingnya ada perlakuan khusus kawasan gambut untuk menunjang kehidupan lebih baik.

Memiliki luas wilayah 5.600 hektar dengan mayoritas penduduknya petani padi menjadi berkah serta kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Desa Olak-Olak, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Penemuan jenis bibit kondisi lokal menggunakan teknologi pertanian cukup mendukung produktivitas padi Olak-Olak yang kini dapat melangsungkan dua kali masa tanam dalam satu tahun. Tak heran produk padi Olak-Olak menjadi salah satu andalan mencukupi kebutuhan pangan dalam satu wilayah kecamatan.

“Kami hendak mengelola produk pertanian padi ini sebaik mungkin melalui BUMDes. Ini bentuk nyata melindungi produk hasil petani,” kata pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Olak-Olak Makhmudin saat memaparkan potensi sektor pertanian dalam diskusi Pelatihan Pengembangan BUMDes bagi Desa-Desa di Kawasan Restorasi Gambut Region Kalimantan. 

Makhmudin memandang perlu ada prioritas kebijakan desa untuk ikut menjaga keberlangsungan produk pertanian padi di desa tertua yang masih terisolir secara geografis. Desa Olak-Olak dikelilingi sungai sebagai akses transportasi utama menjadi berkah bagi aktivitas pertanian padi yang tak sekadar mengandalkan air dari tadah hujan. Yang perlu diperkuat adalah penyuluhan yang memperkenalkan teknologi baru kepada petani, penyediaan dukungan sarana produksi tani, jaminan ketersediaan pupuk dan peptisida hama, sampai dengan tata kelola pemasaran produk beras yang mengedepankan hasil panen petani Olak-Olak terlindungi dari permainan harga pasar.

Sekretaris Desa Olak-Olak Nurul Qodriyah menangkap potensi pertanian desanya. Menurut Nurul, Pemerintah Desa Olak-Olak sengaja aktif melibatkan Gapoktan dan pengurus BUMDes dalam kegiatan pelatihan sebagai bentuk membuka partisipasi masyarakat turut terlibat merancang dan menggali jenis usaha perekonomian desa.

Nurul menambahkan Desa Olak-Olak optimis produk pertanian padi yang mengalami peningkatan cukup potensial dibidik sebagai bentuk usaha. Hasil produk pertanian padi memang menjadi jantung pertahanan pangan andalan kecamatan setempat dan tidak semua desa di Kecamatan Kubu penghasil padi seperti hasilnya Olak-Olak.

“Ada 1.031 kepala keluarga di Olak-Olak yang memang mayoritas mata pencaharian petani,” ujarnya.

Melalui pelatihan tersebut, Ketua BUMDes Olak-Olak Hendrik menyambut dukungan pemerintah desa yang menjadikan BUMDes sebagai prioritas kebijakan desa yang akan lebih diseriusi lagi, tetapi juga kesiapan menyertakan modal awal usaha untuk BUMDes. Tidak mudah bagi Hendrik turut menggagas berdirinya BUMDes Olak-Olak karena harus melakukan pendekatan personal dengan berbagai tokoh masyarakat di desanya hingga akhirnya terbentuk kepengurusan.

Selama mempelajari potensi sektor pertanian padi Olak-Olak, Hendrik menilai jenis usaha perdagangan beras yang dapat diambil sebagai usaha ke depan BUMDes yang dipimpinnya. Ia mengaku telah melakukan analisa usaha seperti permodalan, tata pemasaran, kelanjutan produk padi, hingga pola paket jual yang bisa terjangkau semua elemen masyarakat desa dan desa tetangga Olak-Olak.

“Untuk analisis modal usaha ini kira-kira diperlukan penyertaan modal desa Rp151 juta untuk pembelian beras dari petani, produksi gabah menjadi beras, operasional BUMDes, pengemasan, hingga transportasi perdagangan produk beras,” ujar Hendrik.

Hendrik mengaku memang tidak sekadar petanian padi unggulan di desanya. Hasil pertanian dari kopra, gula merah, kedelai juga menjadi pendukung sektor pertanian padi Olak-Olak. Rencananya potensi nonpadi tersebut juga menjadi target pengembangan BUMDes yang hasilnya bisa menambah pendapatan bagi desa.

Pelatihan sepekan berlangsung tidak hanya memfasilitasi desa dalam menggali potensi dan merancang jenis usaha yang akan diambil. Pelatihan juga mengenalkan tata kelola keuangan agar pengurus BUMDes dan perangkat desa semakin terampil dalam urusan tata administrasi sejalan aspek transparan dan dapat pertanggungjawabkan pengelolaan uang rakyat. Materi dasar tata administrasi keuangan dari arus kas, neraca, dan laporan rugi laba disampaikan Paul Mario Ginting sembari mengajak praktik peserta kelas mengerjakan soal sampai benar. (ETG)