Antusias Masyarakat Gambut Manfaatkan Layanan Konsultasi Desa Lestari

Banjar (1/5) – Salah satu pandangan yang menarik dari pelaksanaan Jambore Masyarakat Gambut 2018 adalah pameran produk usaha masyarakat. Berbagai produk usaha kreatif dari sejumlah daerah gambut di Indonesia ditunjukkan pada acara jambore yang dipusatkan di Kiram Park, Banjar, Kalimantan Selatan pada 28–30 April 2018.

Produk usaha kreatif mulai dari tas dan topi berbahan anyaman rotan lokal, dompet, hingga produk olahan pangan kekayaan kopi dari berbagai daerah, obat-obatan tradisional dan madu dari hutan gambut, gelang, kalung, permata, hingga batu mulia serta aneka ragam produk usaha kerajinan lain meramaikan acara jambore. Tak ketinggalan, pemerintah daerah dan organisasi nirlaba yang memiliki program dan kiprah di berbagai desa di daerah gambut.

Perkumpulan Desa Lestari dan Yayasan Penabulu, dua dari berbagai lembaga nonprofit turut memeriahkan pameran produk usaha masyarakat gambut. Dua stan berdampingan membuka kesempatan bagi pegiat desa kawasan gambut untuk memanfaatkan layanan konsultasi pembangunan desa. Ruang konsultasi gratis di pameran selama tiga hari dimanfaatkan sejumlah kepala desa dan perangkat, pengurus BUMDes, kader perempuan desa, fasilitator desa hingga pemerintah daerah cukup antusias ingin mendapatkan jawaban atas keragu-raguannya dalam memahami pembangunan desa sebagai implementasi UU Desa.

Layanan konsultasi Desa Lestari bertujuan untuk memantapkan pemahaman para pegiat desa dalam perencanaan pembangunan, transparansi dan tata kelola keuangan desa, pendirian BUMDes, hingga layanan bantuan analisis usaha desa di stan bernomor 19 dan 20 berada di sayap kanan panggung dan berhadapan dengan Jaringan Masyarakat Gambut Sumatera Selatan yang hampir tak pernah sepi pengunjung. Konsultasi yang dilayani mulai dari kendala dan hambatan yang dihadapi desa, kebutuhan informasi, dan tips bagi desa melengkapi pembagian gratis 100 buku panduan penyusunan RPJM Desa dan Jurnalistme Warga.

Salah satu peserta Jambore, Adi Sulistiono, mengatakan keberadaan stan Desa Lestari cukup menjawab persoalan yang dihadapi para pegiat desa yang tengah mengembangkan produk kopi.

Peserta Jambore Masyarakat Gambut 2018 tengah melakukan konsultasi tentang tata kelola pemerintahan desa di stan pameran Desa Lestari (sumber: dokumentasi lembaga)

“Hadirnya banyak stan juga memperkaya dirinya untuk semakin kreatif lagi. Kebetulan tahun ini desa kami mengembangkan produksi kopi tentu harus banyak belajar dalam analisis usaha agar lebih berkembang dan tidak merugi,” ungkap Adi yang juga merupakan Direktur BUMDes Sumber Agung, Muara Sugihan, Sumatera usai mendapat perjelasan dari pegiat Desa Lestari Sri Purwani.

Anang, salah satu kepala desa dari Riau rela mengantre untuk bisa ‘curhat’ dengan para pegiat Desa Lestari yang bertugas. Anang mengaku menemukan jawaban berbagai persoalan yang selama dihadapi. Mulai dari gagalnya koordinasi dengan desa tetangga untuk sharing anggaran pembangunan jalan antar kampung, hingga desa yang sering dimintai uang oknum aktivis yang mengaku LSM dan jurnalis.

“Terima kasih,saya akhirnya mendapat pemahaman baru dan tips menghadapi oknum LSM dan wartawan abal-abal yang sering minta duit bensin,” ujarnya.

Fasilitator desa BRG Regio Kalimantan Nurhidayah mengaku cukup terbantu mendapatkan buku panduan RPJM Desa produk pembelajaran dari Desa Lestari. Menurutnya, buku panduan itu cukup menunjang pekerjaannya dalam mendampingi desa gambut di Kalimantan.

“Kami juga ingin memperoleh buku untuk semakin mendalamkan program kabupaten ke desa,” ungkap seorang PNS Bappeda Pemkab Siak usai sharing kebijakan dan program Desa Lestari di Indonesia.

Rombongan tamu undangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Bambang Hendroyono sejumlah bupati dan Forkominda Kalimantan Selatan, didampingi Gubernur Kalsel Sobhirin Noor hingga Duta Besar Norwegia Vegard Kaale yang didampingi Deputi BRG RI, Myrna A Safitri, menyempatkan singgah di stan Desa Lestari dan Yayasan Penabulu. Kepada rombongan, Tim Desa Lestari berkesempatan menjelaskan kiprah pendampingan desa-desa di Indonesia dan pentingnya membuka ruang konsultasi pembagian dua buku panduan penyusunan RPJM Desa dan jurnalistik warga yang acapkali desa masih menemukan kebingungan menyusunan rencana pembangunan desa yang berkelanjutan di ajang pameran di jambore ini.

“Selama tiga hari kami melayani konsultasi dan membagikan buku gratis panduan menyusun RPJM Desa. Walau memang stok buku yang kami bagi terbatas semoga semua ini memberi manfaat,” kata perwakilan Desa Lestari kepada Gubernur Kalsel, yang akrab dipanggil Paman Birin, beserta rombongan.

Buku panduan Jurnalistik Warga ditulis oleh mantan jurnalis FX Endro Tri Guntoro ditujukan untuk membekali pemerintah dan masyarakat desa gambut sebagai sebuah terobsan baru dalam layanan informasi desa dan upaya pemasaran produk usaha kreatif masyarakat gambut turut diburu peserta jambore.

Menurut Endro, program Sistem Informasi Desa (SID) dengan adanya pengelolaan website desa masih banyak mengalami kendala jaringan yang tidak merata hendaknya dapat disikapi pemerintah dan Kementerian Kominfo.

Selain itu, lanjut Endro, sumber daya manusia di desa harus mulai dipersiapkan sejak sekarang agar pada waktunya internet merambah seluruh desa ada kesiapan merebut  pasar global.

“Layanan konsultasi yang dibuka Desa Lestari mengemuka dengan lambatnya pemasaran produk usaha desa yang sudah dihasilkan. Nah, internet dan keterampilan desa menuliskan produk desa menjadi kebutuhan baru dalam pemasaran produk usaha desa-desa gambut ini,” terang Endro sembari menyerahkan buku produk Desa Lestari kepada Paman Birin beserta rombongan sebagai bekal semakin rajin turun ke desa memberi solusi atas berbagai kendala pemasaran produk desa gambut.

Sementara itu, permintaan cetak desain poster profil desa nampak membanjir di stan milik Yayasan Penabulu sejak pameran dibuka di hari pertama. Dua petugas yang disiagakan Penabulu bahkan harus kerja lembur lantaran permintaan datang setiap hari. Demikian halnya stan Upacaya, yang tiga hari eksis menampilkan produk usaha kreatif seperti kopi, tas, gelang, kalung, anting, dan ragam jenis lain berbahan lokal menjadi sasaran pengunjung yang berburu oleh-oleh untuk keluarga.

Jambore Masyarakat Gambut 2018 di Kalimantan Selatan diikuti sebanyak 1.354 peserta dari 265 desa lahan gambut di tujuh provinsi Indonesia yakni perwakilan Papua, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kaliamantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

Jambore tersebut menjadi ruang efektif bagi masyarakat gambut untuk dapat saling menguatkan satu sama lain. Pemerintah desa, petani, kelompok usaha rakyat atau UKM, pendidik, dan pegiat pelestari gambut tujuh provinsi dapat bertukar berbagai pengalaman. Jambore kedua kalinya sejak digelar pertama tahun 2016 di Jambi ini, sebagai ajang diskusi dan mengenalkan teknologi pengolahan lahan gambut ramah lingkungan. Produksi usaha ditekankan untuk menyeimbangkan tata kelola perlindungan lahan gambut di tujuh provinsi. (ETG)

Sekjen KLHK: Program Restorasi Gambut Bagian Perjuangan Nawacita Jokowi

Banjar (30/4) – Gerakan restorasi lahan gambut di Indonesia tidak dapat dilepaskan sebagai bagian program strategis pemerintah Joko Widodo yang dikenal sebagai program kebijakan Nawacita. Kebijakan pembangunan tersebut menjadi prioritas pemerintah yang harus dituntaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Bambang Hendroyono dalam sambutan pembukaan Jambore Masyarakat Gambut 2018. Kegiatan jambore berlangsung di Kiram Park, Desa Kiram, Karang Intan, Banjar, Kalimantan Selatan pada 28-30 April 2018.

Bambang menguraikan empat dari sembilan kebijakan Nawacita Jokowi erat dengan masa depan gambut Indonesia. Nawacita ketiga dan kelima, yakni hadirnya negara dari pinggiran diikuti dengan upaya memperkuat masyarakat di lahan gambut. Bambang mengatakan Jambore Masyarakat Gambut akan menjadi saksi kehadiran negara untuk mengikuti dengan baik, mendengar dengan baik, untuk merumuskan program menyangkut restorasi gambut secara menyeluruh, utamanya program menyangkut penguatan kehidupan rakyat di lahan gambut.

Adapun Nawacita keeenam yang disebut Bambang bahwa negara tidak cukup dengan hadir. Peran negara harus betul-betul dirasakan dalam peningkatan produktivitas rakyat dan membentuk daya saing produk ke pasar global. Meningkatkan daya saing hingga pasar internasional tidak lepas dari daya dukung pembangunan infrastruktur yang kini terus dikebut Pemerintah yang memang dipusatkan untuk kawasan pinggiran sebagai imoplementasi dari nilai keadilaan sosial.

“Yang tidak boleh lupa Nawacita ketujuh yakni kemandirian ekonomi, dimana masyarakat gambut harus didorong menciptakan komoditas strategi kearifan lokal yang menjadi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara bekelanjutan,” ujar Bambang.

Menurutnya, kebijakan pendukung pemerintah yang cukup menentukan masyarakat di lahan gambut seperti hak pengelolaan hutan yang dikeluarkan dan terus bertambah. Rakyat diberikan hak kelola lahan hutan yang selama ini belum ada pengelolanya. Tidak hanya menyangkut hak kelola, Bambang mengajak masyarakat memahami maksud pemerintah dengan daya dukung secara terus menerus dalam memberikan pendampingan dan sosialisasi baik pengelolaan kawasan lahan serta hutan gambut hingga pendidikan keterampilan masyarakat yang semuanya mengarah pada kesejahteraan yang berkeberlanjutan.

“Mari kita pahami maksud pemerintah tersebut, dimana regulasi sudah sangat beda. Lebih berpihak pada masyarakat gambut,” tandas Bambang.

Mewakili pemerintah pusat, Bambang menyatakan pemerintah bersama berbagai pihak kementerian, Badan Restorasi Gambut (BRG) RI dan peran swasta akan terus berkomitmen menciptakan lahan gambut di Indonesia sebagai tempat yang nyaman untuk ditinggali masyarakat sekaligus memberi kepastian bagi masyarakat untuk dapat merasakan bertambahnya kesejahteraan.

Bambang memastikan  keseriusan pemerintah sampai hari ini dalam menekan angka kebakaran hutan lahan gambut cukup nyata dalam kurum waktu tiga tahun terakhir. Lahan kebakaran dapat diatasi hingga capaian di atas 90 persen sejalan dengan gerak masyarakat desa yang bermunculan adanya desa sadar bahaya api atau desa peduli api di lahan gambut untuk misi pencegahan, penanggulangan, pemulihan lahan gambut.

Pelarangan pembukaan lahan gambut dengan cara bakar lahan mulai terasakan hasilnya dengan menurunnya angka kejadian kebakaran. Pemerintah hendak menciptakan lahan gambut untuk tetap basah walau di musim kemarau seperti yang telah dilakukan di beberapa daerah dengan mendekatkan sumur bor sebagai bagian dari pengembangan ilmu dan teknologi.

Masih menurut Bambang, kegiatan jambore yang digagas BRG RI, menjadi ruang amat strategis mempertemukan masyarakat yang hidup dilahan gambut Indonesia untuk membagi cerita sukses, membangun harapan, membagi pengalaman dalam tata kelola lahan gambut dan kehutanan. Melalui jambore ini kita dapat bertukar informas dan pengalaman. Pemerintah mengajak masyarakat melanjutkan apa yang telah berjalan baik.

“Yang tidak boleh lupa prioritasnya meningkatan ekonomi masyarakat gambut. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah shg bisa cepat diambil penanganan yang tepat. Dan tahun 2018 tahun pembuktian kita semua kesejahteraan harus mulai terasakan masyarakat di lahan gambut,” ujar Bambang sembari berharap ada kolaborasi restorasi gambut dengan program lingkungan hidup langsung membuka jambore.

Jambore Masyarakat Gambut 2018 yang berlokasi di Kalimantan Selatan diikuti sebanyak 1.354 peserta dari 265 desa lahan gambut di tujuh provinsi Indonesia yakni perwakilan Papua, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat sebagai pertemuan masyarakat lahan gambut untuk dapat saling menguatkan satu sama lain. Mulai dari pemerintah desa, petani, kelompok usaha rakyat atau UKM, pendidik, dan pegiat pelestari gambut tujuh provinsi dapat diskusi dan bertukar pengalaman. Jambore digagas BRG juga mengenalkan teknologi pengolahan lahan gambut ramah lingkungan. Produksi usaha kratif masyarakat gambut ditekankan untuk menyeimbangkan dengan tata kelola perlindungan lahan gambut tujuh provinsi. Jambore juga menggelar ragam produk usaha kreatif masyarakat lahan gambut dari berbagai provinsi.

Deklarasi Banjar

Pada penghujung acara Jambora Masyarakat Gambut, BRG dan 14 perwakilan tujuh provinsi mencetuskan Deklarasi Banjar sebagai satu komitmen melestarikan ekosistem gambut Indonesia. Adapun deklarasi berisikan empat hal, yakni dukungan para petani pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui restorasi gambut; kesiapan berpartisipasi dalam perlindungan gambut berbasis kerja sama desa dan kawasan; kesiapan menjalankan pengelolaan lahan gambut tanpa bakar; dan desakan agar program restorasi gambut berbasis komunitas dan desa dipercepat dan diperlukan.

Dalam acara penutupan jambore itu hadir pula Duta Besar Norwegia Vegard Kaale. Kaale mengikuti kegiatan dan menyaksikan berbagai produk usaha rakyat dan menyaksikan bagaimana mereka mengolah produknya yang menarik dan inspiratif. Dia menyatakan dukungan restorasi gambut dan pengurangan deforestasi sangat penting bagi iklim dan juga dunia. Kaale menyatakan Norwegia berkomitmen memberikan bantuan kepada Indonesia sebesar satu miliar dolar untuk percepatan program restorasi gambut. (ETG)

Pemerintah Harus Lindungi Produk Usaha Masyarakat Gambut

Banjar (29/4) – Pemerintahan Joko Widodo memiliki waktu satu tahun sebelum berakhir untuk menyelesaikan pekerjaan restorasi gambut di Indonesia bersama berbagai pihak terkait. Salah satu langkah yang perlu dilakukan menyangkut perlindungan produk usaha masyarakat daerah gambut.

Hal tersebut ditegaskan Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia Myrna A Safitri. Myrnamengaku, masih banyak pekerjaan soal gambut yang harus dikejar pemerintah saat ini.

“Salah satunya soal perlindungan produk usaha. Belum dirasakan belum sepenuhnya,” kata Myrna saat ditemui Desa Lestari disela mengunjungi pameran produk usaha masyarakat gambut di hari kedua Jambore Masyarakat Gambut 2018 pada 29 April 2018. Kegiatan jambore itu diselenggarakan di Kiram Park, Desa Kiram, Karang Intan, Banjar, Kalimantan Selatan.

Menurut Myrna perlindungan usaha rakyat di tujuh provinsi daerah gambut Indonesia perlu diwujudkan secara lebih optimal. Pengoptimalan perlindungan usaha rakyat bertujuan supaya keyakinan masyarakat atas produk usahanya yang dihasilkan semakin terbangun.

Produk usaha masyarakat daerah gambut perlu didorong pada berbagai kebijakan strategis pemerintah, baik dari memperkuat dan meningkatkan ketrampilan masyarakat melestarikan lahan gambut, hingga meningkatkan produk hasil usaha yang harus berbersaing di pasar nasional maupun global.

Selain masalah perlindungan, Myrna menyebutkan langkah restorasi lahan gambut dilakukan pemerintah belum dipandang menyeluruh. Langkah restorasi masih terbatas di lahan konsensi. Pemerintahan perlu didorong agar restorasi dapat berjalan lebih terarah.

Jambore Masyarakat Gambut 2018 diikuti sebanyak 1.354 peserta dari 265 desa kawasan gambut di tujuh provinsi Indonesia yakni perwakilan Papua, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Jambore menjadi ruang efektif bagi masyarakat gambut untuk dapat saling menguatkan satu sama lain. Pemerintah Desa, petani, kelompok usaha rakyat atau UKM, pendidik, dan pegiat pelestari gambut tujuh provinsi dapat bertukar berbagai pengalaman.

Myrna menyebut jambore kedua sejak digelar tahun 2016 di Jambi ini sebagai ajang diskusi dan mengenalkan teknologi pengolahan lahan gambut ramah lingkungan. Produksi usaha yang ditekankan untuk menyeimbangkan tata kelola perlindungan lahan gambut di tujuh provinsi.

 

Deputi Edukasi Sosialisasi Partisipasi dan Kemitraan, Badan Restrorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia, Myrna A Safitri, saat mengunjungi pameran Produk Usaha Kreatif Masyarakat Gambut di Jambore Masyarakat Gambut Banjar, Kalimantan Selatan 28-30 April 2018. (sumber: dokumentasi lembaga)

 

Selama jambore berlangsung peserta menerima paparan kunci masalah utama yang dihadapi masyarakat. Ada tiga masalah utama dihadapi, mulai dari restorasi gambut dan pembangunan daerah, penguatan hak dan pemberdayaan desa gambut, serta prospek bisnis produk gambut dari beberapa narasumber yang kompeten.

Berbagai cara telah ditempuh BRG Republik Indonesia untuk melestarikan gambut Indonesia ini. Bahkan, imbuh Myrna, untuk regio Kalimatan, BRG menggandeng tokoh agama untuk ikut mau terlibat memberikan edukasi melalui jalur keagamaan. Tercatat ada 100 dai yang sudah terlatih dan diberikan panduan materi gambut agar khotbah ibadah Jumat turut terlibat menyampaikan pesan pesan restorasi gambut.

“Kami ingin menjaga kelestarian alam gambut termasuk bentuk dari ibadah,” katanya.

Gubernur Kalimantan Selatan Sobhirin Noor dalam sambutan pembukaan jambore memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beserta masyarakat setempat menyatakan siap menjadi bagian dari gerakan retorasi gambut. Lebih lanjut, Sobhirin menegaskan kesiapan daerah menyelaraskan program pembangunan daerah dengan BRG dan Pemerintah Jokowi dalam program pelestarian gambut. Dirinya menyadari subyek dari persoalan gambut Indoensia adalah rakyat.

“Sehingga kebijakan daerah perlu selaras dengan pemerintah pusat termasuk dengan BRG dalam restorasi dan tata kelola wilayah gambut untuk tujuan pemenuhan kesejahteraan masyarakat wilayah gambut,” kata Sobhirin dengan lantang seraya memaparkan optimistis terhadap kerja-kerja pemerintah dibawah Presiden Jokowi.

“Pak Jokowi adalah pemerintahan yang sah dan konstitusional. Tidak boleh ada yang mengganggu kerja Pak Jokowi. Kami rakyat di Kalsel siap untuk bersinergi dengan pusat,” kata Sobhirin. Dia mengajak para peserta jambore yang rata-rata menjadi pegiat kelestarian desa gambut untuk makin mempererat koordinasi pemerintah serta menjalin kerja sama antar desa dan antar provinsi bersama BRG.

Yayasan Penabulu dan Desa Lestari tak melewatkan kegiatan jambore tingkat nasional ini dengan menerjunkan sejumlah pegiat desa sebagai pemateri dalam kegiatan tenda berbagai sebagai ruang peserta tujuh provinsi mendiskusikan berbagai persoalan maupun topik praktis.

Ada beberapa topik yang didiskusikan pada kegiatan tenda. Mulai dari akses pendanaan Kelompok Masyarakat dan BUMDes gambut, strategi nilai tambah jual kerajinan gambut, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan gambut, teknologi pupuk organik dan rekayasa lahan. Salah satu yang tak kalah menarik adalah topik strategi membangun promosi produk gambut. Yayasan Penabulu, Desa Lestari dan Upacaya turut memeriahkan pameran produk usaha masyarakat gambut. (ETG)