Beban Berat Kelompok Perempuan dalam Penyelenggaraan Desa

 

Anggota, kader, dan pengurus PKK Desa Ponjong dalam Forum Warna Sari yang berkomitmen turut membangun desa. (sumber: dokumentasi lembaga)

Berbagai istilah dalam UU Desa yang sudah sering disosialisasikan rupanya belum dipahami dengan baik, termasuk oleh kader dan pengurus PKK. Pegiat PKK Desa Ponjong pun masih kebingungan mendengar istilah Musyawarah Desa atau Musdes yang menjadi salah satu amanat implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Apa ya musdes itu?” bisik seorang anggota PKK ketika Pendamping Lapangan Desa Lestari melempar istilah tersebut dalam pertemuan dan sosialisasi berlangsung di balai kuliner Desa Ponjong, Selasa (25/8) siang. Mendengar istilah yang masih dirasa asing tersebut, beberapa anggota lain juga nampak saling menoleh dengan tatap mata kosong.

“Kami belum familier,” celetuk lain ibu berbaju batik.

Itulah salah satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Masih jauhnya kelompok perempuan desa terlibat atau partisipasi aktif dalam tahap perencanaan dan penentukan kebijakan desa. Mereka terkejut dengan kenyataan bahwa kini kelompok perempuan mendapat tempat khusus di desa. PKK Desa Ponjong mengaku memang hanya bisa mewakilkan aspirasinya melalui pengurus yang berkesempatan untuk terlibat dalam ajang Musdes yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beberapa waktu lalu. Namun demikan, mereka belum memahami sejauh mana urgensi kelompok perempuan harus terlibat dalam tahapan perencanaan desa agar pembangunan di desa berkesinambungan. Keterlibatan kelompok perempuan kini menjadi sangat penting bagi desa yang kini penyelenggaraannya juga diawasi oleh KPK.

PKK yang turut didampingi Yayasan Penabulu melalui Program Desa Lestari diharapkan dapat memotivasi organisasi kelompok perempuan. Sehingga mampu menangkap peluang luas berbagai kebijakan dan program pemberdayaan dan pembinaan di desa.

PKK Desa Ponjong sangat membutuhkan akses pada program pemberdayaan dan pembinaan seperti pendidikan kaderisasi sebagai upaya memantapkan langkah gerakan PKK di Desa Ponjong. Selain itu, PKK juga berhak untuk mengakses program pembinaan, kepelatihan hingga penguatan kapasitas diri kader anggotanya seperti pendidikan kesehatan menyangkut kesehatan diri kaum perempuan, tata kelola manajemen keluarga. Bahkan, beberapa kader setia PKK yang tergolong “mbah putri” juga berhak mengusulkan kebutuhan kelompok lanjut usia (lansia) seperti peningkatan kualitas hidup lansia, peningkatan kesehatan, akses layanan pengecekan kesehatan, juga kegiatan olah raga untuk meningkatkan kebugaran lansia.

“Kami berharap nanti pertemuan ini ada tindak lanjut. Kami perlu terus mendapat pendampingan untuk bisa partisipasi lebih aktif lagi,” ungkap Wakil Ketua PKK Ponjong Painah.

Penjelasan dari Pendamping Lapangan Desa Lestari mendapat sambutan positif dari para kader dan pengurus PKK Desa Ponjong untuk menggugah pentingnya peran perempuan untuk lebih aktif melibatkan diri maupun dilibatkan, mulai dari perencanaan hingga penyusunan dan pelaksanaan program kerja pemerintah desa. Para perempuan dari berbagai kategori usia mulai paham dengan penjelasan singkat menyangkut wajah desa baru yang kini wajib melibatkan seluruh elemen desa dalam perencanaan kebijakan desa.

Hal yang masih harus diperhatikan serius adalah beratnya komitmen kaum perempuan desa untuk bisa terlibat aktif dalam penyelenggaraan desa, jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. Pasalnya, selain perempuan lebih fokus mengurus rumah tangga dan mendampingi anak, kaum perempuan cenderung masih dipandang warga nomor dua.

Selama ini, setiap pertemuan PKK Desa Ponjong sebenarnya memiliki kegiatan yang cukup strategis dalam menyumbang tenaga dan pikiran guna mempercepat pembangunan desa secara luas. Selain acara khas arisan, pertemuan rutin bulanan memiliki ruang efektif adanya ajang diskusi yang dinamakan Warna Sari, yang merupakan ruang bagi para anggota, kader, dan pengurus PKK untuk mendiskusikan beberapa informasi penting maupun persoalan organisasi hingga respon terhadap lingkungan dan pemerintah desa.

Forum Warna Sari juga membahas persiapan menghadapi pesta politik pemilihan kepala desa (Pilkades) yang akan dihelat serentak pada 7 Oktober mendatang. Pengurus PKK berharap agar Pilkades dapat dilaksanakan dalam suasana tetap rukun dan demokratis, meskipun diantara kader dan anggota ada perbedaan dalam mendukung calon kepala desa.

“Siapa pun yang menang pada Pilkades nanti semua harus dewasa menerimanya. Siapapun nanti itulah pemimpin yang harus kita terima untuk kemajuan desa ke depan,” ungkap Painah. (ETG)