Geliat Kebonharjo Mengelola Keuangan Desa

Balai Desa Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo (sumber: dokumentasi lembaga)

Kulon Progo (28/4) – Yayasan Penabulu membantu serta memberikan fasilitas kepada Desa Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa.

Pasca pelaporan tahunan keuangan desa 2015 di seluruh Indonesia, semua desa mulai menggeliat menyambut turunnya Dana Desa (DD) yang dianggarkan pemerintah melalui APBN dan alokasi dana desa (ADD) melalui APBD pada tahun anggaran 2016. Kepala Desa Kebonharjo Rohmad Ahmadi turut bersiap dan berbenah untuk dapat mengelola dana desa 2016 dengan sebaik mungkin, dengan prinsip transparan dan akuntabel.

“Saya masih sangat baru memimpin Kebonharjo. Itulah mengapa kami butuh teman untuk berdiskusi agar Kebonharjo yang lokasinya agak terpencil ini mampu berkembang seperti yang diinginkan masyarakat disini,” ujar Rohmad.

Dalam pengembangan pelayanan bidang keuangan desa, Yayasan Penabulu bekerja sama dengan PT Reksta sebagai pemilik hak cipta aplikasi SIAP Desa. “SIAP Desa sebagai aplikasi keuangan yang berbasiskan kepada UU Desa dan Permendagri 113 (tahun 2014) merupakan alat alternatif yang dapat digunakan desa-desa untuk menyusun laporan keuangan, dimana seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa diatur di dalamnya. Terlebih pengoperasiannya bersifat offline, sehingga sangat memudahkan penggunanya,” tutur Ahmad Sofyan, Spesialis Keuangan Desa Yayasan Penabulu.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa. Hal tersebut pun sudah tertuang dalam UU Desa. Berdasarkan regulasi yang mengaturnya, Rohmad punya angan besar.

“Maka kami berharap Penabulu men-support niat kami dalam rangka memperbaiki penatausahaan dan laporan keuangan desa, agar tata kelola pemerintah Desa Kebonharjo akan lebih baik, transparan dan sistematis,” pungkasnya. (AS)

 

11 Desa di Sulawesi Tenggara Berpacu Menuju Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

 

Bahaludin, Direktur IDRAP, menegaskan pentingnya tata kelola keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan efektif
Bahaludin, Direktur IDRAP, menegaskan pentingnya tata kelola keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan efektif (sumber: dokumentasi lembaga)

Sulawesi Tenggara (18/4) – Sejak tahun anggaran 2015, UU Desa telah berlaku secara efektif, disertai regulasi pendukungnya seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Peraturan Menteri Desa dan PDTT (Permendes), serta peraturan lain di tingkat provinsi dan kabupaten. Desa mulai menjalankan roda kehidupannya secara mandiri dan partisipatif. Bahkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa secara tegas menyatakan jika pengelolaan keuangan desa harus dilaporkan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan efektif.

Yayasan Penabulu turut memberikan perhatian dan kepedulian pada pemberdayaan desa, salah satunya dengan memfasilitasi kebutuhan tata kelola keuangan desa. Bekerjasama dengan PT Reksta yang melahirkan aplikasi SIAP Desa.

Tim Keuangan Desa Yayasan Penabulu memfasilitasi pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi delapan desa mitra IDRAP dan tiga desa yang berpotensi menjadi mitra IDRAP di Sulawesi Tenggara. Kesebelas desa tersebut adalah Andinete, Bahaba, Baluara, E’e Rinere, Labuan Bajo, Lambagi, Lasiwa, Matalagi, Pongkowulu, Waworano dan Wawonga Jaya.

IDRAP sebagai lembaga pendamping dan pemberdaya desa di Sulawesi Tenggara berharap para perangkat desa mitranya sadar akan pentingnya pelaporan keuangan yang baik, mengacu pada regulasi yang sudah baku.

“Desa sekarang harus punya laporan keuangan desa yang baik dan transparan sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Jadi laporan keuangan diumumkan di area publik yang ada di desa, misalnya di papan pengumuman desa atau masjid,” tegas Direktur IDRAP Bahaludin.

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa yang berlangsung selama tiga hari pada 2-4 Februari 2016 lalu difasilitasi oleh Ahmad Sofyan dan Maya Fathia. Selama pelatihan fasilitator menjelaskan mengenai prinsip dasar pengelolaan keuangan desa dalam perspektif UU Desa, perencanaan keuangan desa, dan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Uki, panggilan akrab Ahmad Sofyan, juga memaparkan mengenai peraturan pajak yang berlaku terhadap desa. Kini, desa perlu lebih detil dalam memperlakukan, menghitung, dan menyetor pajak-pajak yang menjadi kewajiban desa, yaitu pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Pada salah satu sesi akhir, Uki menjelaskan tentang potensi-potensi penyalahgunaan dana yang dikelola desa. “Dalam pengelolaan dana, ada beberapa potensi yang akhirnya dianggap sebagai penyalahgunaan. Misalnya kesalahan karena ketidaktahuan pada mekanisme, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai rencana, atau ketidaksesuaian spesifikasi yang tidak disertai rekomendasi solusi dan penanganan yang tepat. Hal-hal tersebut sebaiknya jangan sampai terjadi agar tidak menjadi catatan penyalahgunaan anggaran,” ujar Uki.

Selama pelatihan peserta langsung mempraktikkan cara menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) hingga menjadi APBDes, penatausahaan keuangan desa dan tata cara pelaporan per semester dan per tahun menggunakan aplikasi SIAP Desa. Maya memandu peserta sejak mulai meng-install, memperkenalkan menu-menu yang ada dalam aplikasi dan mencocokkan dengan keluaran laporan di masing-masing bagian.

Aplikasi SIAP Desa merupakan salah satu alat untuk tata kelola keuangan desa yang formatnya sudah sesuai dengan Permendagri Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagai sebuah aplikasi, SIAP Desa dapat menjadi alternatif bagi desa untuk menyusun laporan keuangan secara offline, karena tidak membutuhkan jaringan internet untuk operasionalisasinya. Usai pelatihan, para peserta membawa aplikasi SIAP Desa untuk digunakan di desa masing-masing sebagai pendukung pengelolaan keuangan desa. (AS/MF)