Terisolir Informasi, Empat Desa di Sulawesi Tenggara Hendak Dirikan Radio Komunitas

 

FGD dalam rangka pengkajian kebutuhan masyarakat Desa Labuan Bajo, Desa Lasiwa, dan Desa Matalagi untuk pendirian radio komunitas
FGD dalam rangka pengkajian kebutuhan masyarakat Desa Labuan Bajo, Desa Lasiwa, dan Desa Matalagi untuk pendirian radio komunitas (sumber: dokumentasi lembaga)

Sulawesi Tenggara (10/5) – Salah satu kebutuhan hidup manusia masa kini adalah pemenuhan kebutuhan informasi. Namun tidak demikian bagi daerah-daerah yang jauh dari jangkauan sumber distribusi informasi. Di Sulawesi Tenggara tidak semua wilayah terpapar media massa. Kondisi geografis yang terpencil, rusaknya akses jalan, aliran listrik yang tidak merata, semakin melengkapi terisolirnya masyarakat Desa Andinete dan Desa Lambangi di Kabupaten Konawe Selatan, serta Desa Labuan Bajo dan Desa Bente di Kabupaten Buton Utara.

Melihat kondisi tersebut, masyarakat keempat desa itu bersepakat untuk menginisiasi pendirian radio komunitas (Rakom). Karena secara tidak disadari rakom sebagai salah satu bentuk dari media massa komunitas akan berperan besar dalam mengikat kohesivitas sosial komunitas setempat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial dan memungkinkan terwujudnya perubahan sosial. Kelak rakom yang mereka dirikan akan mendukung tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Rencana pendirian rakom tersebut mendapat sambutan baik dari pemerintah desa di keempat desa.

“Rakom bisa jadi kegiatan positif bagi anak-anak muda supaya mereka tahu tentang apa yang terjadi di desa,” ujar Alimudin, Kepala Desa Bente. Hal senada juga disampaikan oleh M. Tahring, Kepala Desa Lambangi.

Untuk mewujudkan berdirinya rakom di Andinete, Lambangi, Labuan Bajo, dan Bente, Yayasan Idrap bekerjasama dengan Yayasan Penabulu. Sebagai tahap awal, tim fasilitator media Penabulu melakukan pengkajian kebutuhan dan analisis spesifikasi teknis.

“Rakom akan menjadi milik masyarakat, seluruh aktivitas dan pengelolaannya dilakukan secara sukarela oleh masyarakat. Walau demikian, masyarakat desa perlu mendiskusikan siapa saja yang akan diberikan kepercayaan untuk mengelola operasional harian,” jelas Nurul dalam FGD di Desa Bente.

Pendirian rakom di empat desa yang tersebar di Konawe Selatan dan Buton Utara merupakan bagian dari program tata kelola desa yang dilaksanakan Yayasan Idrap. “Harapannya rakom bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa,” tutur Bahaludin, Direktur Idrap. Khusus untuk rakom yang akan berdiri di Desa Labuan Bajo akan berkolaborasi dengan perwakilan masyarakat dari Desa Lasiwa dan Desa Matalagi yang berdekatan lokasinya.

Pendirian radio komunitas yang rencananya akan berbasis isu tata kelola desa, namun sebagai media komunitas masyarakat berhak menentukan konten-konten lokal sesuai dengan karakter masyarakat. Terlebih rakom akan melayani kebutuhan seluruh elemen masyarakat desa. (NP)

11 Desa di Sulawesi Tenggara Berpacu Menuju Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

 

Bahaludin, Direktur IDRAP, menegaskan pentingnya tata kelola keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan efektif
Bahaludin, Direktur IDRAP, menegaskan pentingnya tata kelola keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan efektif (sumber: dokumentasi lembaga)

Sulawesi Tenggara (18/4) – Sejak tahun anggaran 2015, UU Desa telah berlaku secara efektif, disertai regulasi pendukungnya seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Peraturan Menteri Desa dan PDTT (Permendes), serta peraturan lain di tingkat provinsi dan kabupaten. Desa mulai menjalankan roda kehidupannya secara mandiri dan partisipatif. Bahkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa secara tegas menyatakan jika pengelolaan keuangan desa harus dilaporkan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan efektif.

Yayasan Penabulu turut memberikan perhatian dan kepedulian pada pemberdayaan desa, salah satunya dengan memfasilitasi kebutuhan tata kelola keuangan desa. Bekerjasama dengan PT Reksta yang melahirkan aplikasi SIAP Desa.

Tim Keuangan Desa Yayasan Penabulu memfasilitasi pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi delapan desa mitra IDRAP dan tiga desa yang berpotensi menjadi mitra IDRAP di Sulawesi Tenggara. Kesebelas desa tersebut adalah Andinete, Bahaba, Baluara, E’e Rinere, Labuan Bajo, Lambagi, Lasiwa, Matalagi, Pongkowulu, Waworano dan Wawonga Jaya.

IDRAP sebagai lembaga pendamping dan pemberdaya desa di Sulawesi Tenggara berharap para perangkat desa mitranya sadar akan pentingnya pelaporan keuangan yang baik, mengacu pada regulasi yang sudah baku.

“Desa sekarang harus punya laporan keuangan desa yang baik dan transparan sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Jadi laporan keuangan diumumkan di area publik yang ada di desa, misalnya di papan pengumuman desa atau masjid,” tegas Direktur IDRAP Bahaludin.

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa yang berlangsung selama tiga hari pada 2-4 Februari 2016 lalu difasilitasi oleh Ahmad Sofyan dan Maya Fathia. Selama pelatihan fasilitator menjelaskan mengenai prinsip dasar pengelolaan keuangan desa dalam perspektif UU Desa, perencanaan keuangan desa, dan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Uki, panggilan akrab Ahmad Sofyan, juga memaparkan mengenai peraturan pajak yang berlaku terhadap desa. Kini, desa perlu lebih detil dalam memperlakukan, menghitung, dan menyetor pajak-pajak yang menjadi kewajiban desa, yaitu pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Pada salah satu sesi akhir, Uki menjelaskan tentang potensi-potensi penyalahgunaan dana yang dikelola desa. “Dalam pengelolaan dana, ada beberapa potensi yang akhirnya dianggap sebagai penyalahgunaan. Misalnya kesalahan karena ketidaktahuan pada mekanisme, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai rencana, atau ketidaksesuaian spesifikasi yang tidak disertai rekomendasi solusi dan penanganan yang tepat. Hal-hal tersebut sebaiknya jangan sampai terjadi agar tidak menjadi catatan penyalahgunaan anggaran,” ujar Uki.

Selama pelatihan peserta langsung mempraktikkan cara menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) hingga menjadi APBDes, penatausahaan keuangan desa dan tata cara pelaporan per semester dan per tahun menggunakan aplikasi SIAP Desa. Maya memandu peserta sejak mulai meng-install, memperkenalkan menu-menu yang ada dalam aplikasi dan mencocokkan dengan keluaran laporan di masing-masing bagian.

Aplikasi SIAP Desa merupakan salah satu alat untuk tata kelola keuangan desa yang formatnya sudah sesuai dengan Permendagri Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagai sebuah aplikasi, SIAP Desa dapat menjadi alternatif bagi desa untuk menyusun laporan keuangan secara offline, karena tidak membutuhkan jaringan internet untuk operasionalisasinya. Usai pelatihan, para peserta membawa aplikasi SIAP Desa untuk digunakan di desa masing-masing sebagai pendukung pengelolaan keuangan desa. (AS/MF)

BPD, Antara Pengakuan dan Penguatan

 

Salah satu sesi pelatihan, perwakilan anggota BPD mendiskusikan tahap penyusunan draft raperdes.
Salah satu sesi pelatihan, perwakilan anggota BPD mendiskusikan tahap penyusunan draft raperdes (sumber: dokumentasi lembaga)

Sulawesi Tenggara (12/3) – Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan pengawas kinerja kepala desa ternyata masih sekadar harapan, terutama di daerah yang jauh dari akses kekuasaan seperti BPD di 16 desa wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, maupun Buton Utara Propinsi Sulawesi Tenggara.

Posisi BPD sebagai lembaga yang strategis di desa seakan tidak terjawab. Pada Pelatihan Penguatan Kapasitas BPD dalam Program Pembangunan Desa yang diselenggarakan IDRAP pada 5-9 Maret 2016, masih banyak kebingungan dari sebagian besar peserta mengenai peran dan fungsi BPD di desa; penyusunan program dan anggaran untuk BPD; hak inisiasi dalam menyusun peraturan desa beserta tahapannya; dan bagaimana cara BPD mengawasi kinerja kepala desa. Bahkan sebanyak 27 anggota BPD yang menjadi peserta pelatihan masih banyak yang belum tahu kewenangannya mengesahkan rancangan peraturan desa (Raperdes).

Pelatihan yang diselenggarakan selama lima hari difasilitasi Sri Purwani dari Yayasan Penabulu, dengan penyampaian materi secara klasikal dan praktik penyusunan draft Raperdes. Sri menitikberatkan penyusunan raperdes, mengingat salah satu kewenangan BPD adalah menyusun dan mengawasi jalannya pemerintah desa. Selain metode klasikal, peserta pelatihan juga dipandu melakukan kunjungan lapang ke Desa Andinete, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan. Hasil kunjungan ke Desa Andinete menjadi bahan diskusi dan pembuatan perencanaan berdasar skala prioritas sebagai bagian dari proses penyusunan RPJMDes.

Menutup proses pelatihan, peserta menyusun rencana tindak lanjut yang konkret untuk dilakukan di desa masing-masing. “Rupanya selama ini kami tidak sadar kalau BPD itu lembaga yang keberadaannya penting sekali di Desa,” ungkap salah satu peserta sesaat setelah pelatihan ditutup. (SP)

Perempuan Bergerak untuk Perubahan Desa di Sulawesi Tenggara

Perwakilan Kelompok Perempuan aktif berdiskusi mengenai perencanaan pembangunan yang adil gender
Perwakilan Kelompok Perempuan aktif berdiskusi mengenai perencanaan pembangunan yang adil gender. (sumber: dokumentasi lembaga)

Sulawesi Tenggara (19/1) – Sejarah membuktikan bahwa peran perempuan dalam proses menuju kemerdekaan bukanlah proses yang bisa diremehkan. Bangkitnya tokoh-tokoh perempuan dan juga Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta telah membuktikan bahwa perempuan Indonesia bukan hanya menjadi warga negara nomor dua, tetapi merupakan elemen bangsa yang menjadi memberi potret kedewasaan sebuah negara berdaulat. Demikian pun langkah yang ditempuh IDRAP sebagai mitra strategis Yayasan Penabulu di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Setelah mengadakan dua tahap pelatihan bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Desa dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif bagi 13 desa mitra IDRAP, terpilih kelompok perempuan sebagai subjek pelatihan lanjutan dengan tema: Penguatan Kapasitas dan Peningkatan Peran Perempuan dalam Penyusunan Perencanaan dan Pengawasan Program Pembangunan Desa.

Pelatihan dilaksanakan pada 3-7 Januari 2016 yang diikuti oleh 43 orang perwakilan kelompok perempuan dari unsur kelompok PKK, BPD, Pemdes maupun pengurus kelompok keagamaan, serta guru PAUD di desanya. Perwakilan kelompok perempuan tersebut berasal dari 23 desa yang menjadi mitra IDRAP yang tersebar di delapan kecamatan dari tiga Kabupaten yakni Buton Utara, Konawe Selatan dan Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Peran Perempuan dalam Penyusunan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa bertujuan untuk semakin membuka ruang bagi kelompok perempuan dalam proses-proses perencanaan pembangunan, bukan hanya di ranah komplementer dan teknis tetapi masuk ke dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan politis. Untuk menuju ranah yang strategis tersebut Sri Purwani sebagai fasilitator dari Yayasan Penabulu Yogyakarta mengawali proses dengan Membuat Mimpi Bersama Tentang Desa untuk mengetahui mimpi apa yang dapat diwujudkan desa agar berpihak kepada perempuan dan anak untuk 10-15 tahun ke depan.

Mulai dari mimpi itulah fasilitator mempertajam dengan membawa para kader perempuan desa ini untuk melihat dan membuat Pemetaan Kondisi Desa, baik dari sisi peta kondisi ekonomi, kondisi sosial maupun kondisi alam yang dihubungkan dengan posisi dan fungsi peran perempuan dalam siklus pembangunan, terutama pembangunan yang adil gender. Pemetaan itu juga diikuti dengan pemetaan peran dan fungsi perempuan yang selama ini terjadi, dialami dan dirasakan oleh kelompok-kelompok perempuan tersebut.

Alhasil, setelah melalui curah pendapat dengan menggunakan metode metaplan maupun diskusi kelompok, maka peran domestiklah yang lebih menonjol, peran di ranah publik memang banyak, tetapi lebih banyak peran teknis dan peran konplementer, misal di PKK, Majelis Ta’lim maupun guru PAUD.

Meskipun tetap ada sebagian kecil peserta yang menjadi unsur pemerintah desa, tetapi posisi strategis itu masih sangat sedikit. Hal tersebut bisa dipahami karena kelompok-peserta banyak yang tidak memahami atau lebih tepat disebut jarang diminta untuk terlibat dalam proses-proses tata kelola pemerintahan desa yang selama ini banyak didominasi oleh bapak-bapak.

Oleh karena itu, selama pelatihan fasilitator selalu menekankan pada fungsi peningkatan keterlibatan secara aktif. Agar peserta tahu mengapa mereka perlu terlibat secara aktif dalam perencanaan pembangunan sampai dengan pengawasan.

Perencanaan pembangunan partisipatif dimulai dari arena pelatihan
Perencanaan pembangunan partisipatif dimulai dari arena pelatihan. (sumber: dokumentasi lembaga)

Materi hari pertama lebih bersifat reflektif, menekankan unsur menggali kembali apa yang selama ini telah dialami oleh peserta dalam proses pembangunan di desa masing-masing. Pada hari kedua hingga kelima lebih mempertajam dan mengembangkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa.

Selama proses pelatihan, peserta melihat praktik langsung perencanaan pembangunan desa melalui kunjungan lapangan ke Desa Lambangi, yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Desa ini memiliki potensi laut dan keterlibatan perempuan yang baik di tingkat pembangunan desa.

Hasil kunjungan lapangan disinergikan dengan visi dan misi Desa Lambangi untuk dibedah dalam diskusi-diskusi kelompok dan presentasi yang akhirnya dirangkai dengan pemberian pemahaman dan penjelasan tentang Siklus dan Mekanisme RPJMDes, RKPDes dan RAPBDes dengan proses melihat bagaimana tahapan proses penyusunan perencanaan partisipatif disertai proses mencoba menemukan dan menyusun apa yang disebut skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat. Bagian akhir dari pelatihan yaitu menganalisis secara bersama potensi dan kekuatan kelompok-kelompok perempuan pedesaan, disertai pemberian materi strategi koordinasi, komunikasi dan regulasi yang efektif dan berpihak. (SP)