Pos Anggaran Naik, Kemampuan Pengelolaan Keuangan juga Harus Meningkat

Malang (16/5) – Sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik terus mendapat perhatian serius pemerintah. Salah satu buktinya pos anggaran ketiga sektor tersebut terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih baik dan kemampuan aparatur yang mendukung.

Pernyataan tersebut diungkapkan Responsive Government Coordinator of  KOMPAK Didik Purwandanu saat mengawali Uji Coba Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Unit Layanan Kecamatan di Malang pada Senin (15/5).

Kegiatan yang bertempat di Ibis Style Hotel Malang itu diikuti oleh 75 peserta perwakilan lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur meliputi Kabupaten Malang, Trenggalek, Pacitan, Lumajang, dan Bondowoso. Uji Coba Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Unit Layanan Kecamatan diselenggarakan oleh KOMPAK dan Penabulu yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan.

Menurut Didik pelatihan tata kelola keuangan menjadi fokus KOMPAK dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memantapan tata kelola pemerintahan. Usaha tersebut  dapat menekan tingkat kebocoran, tata kelola keuangan yang bersih dan transparan, akuntabel serta kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat miskin. KOMPAK menggandeng Penabulu memilih spot level pelaksana kebijakan di tingkat kecamatan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Wajah APBN dan APBD dengan pos anggaran yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya itu hendaknya disusul dengan menumbuhkan kapasitas sumber daya manusia yang cakap dalam pengelolaan keuangan,” kata Didik.

Menurutnya, kegiatan uji coba pelatihan sebagai bagian dari bentuk investasi sumber daya manusia yang tidak dapat dirasakan dalam waktu pendek. Bentuk investasi ini baru akan terasa untuk waktu beberapa tahun ke depan. Instrumen berupa silabus atau kurikulum dibutuhkan untuk menjalin percepatan terwujudnya tata kelola keuangan umum yang dapat ditularkan lebih luas untuk mendukung pelayanan publik yang baik.

Responsive Government Coordinator of KOMPAK Didik Purwandanu (sumber: dokumentasi lembaga)

Pentingnya memiliki perhatian peningkatan kapasitas di level kecamatan mendapat sambutan positif Kepala Subdit Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Deski Wijaya. Pasalnya selama ini Pemerintah Pusat hanya dapat menjangkau tingkat daerah. Itupun, lanjut Deski, belum semua kabupaten terjangkau upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah. Dari 542 daerah, tercatat ada 400 daerah yang menjadi target sasaran program peningkatan kapasitas tata kelola keuangan daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hal itu belum dapat maksimal dilakukan karena keterbatasan yang ada baru mampu menjangkau 200 daerah.

“Kami bertekad untuk 200 daerah lain nanti bisa terjangkau untuk tahun 2017 ini,” kata Deski sembari mengapresiasi Pemprov Jatim yang selangkah lebih maju dengan membentuk laborat keuangan daerah.

Deski juga menyatakan, e-learning dipandang cukup juga efektif untuk mencapai target meningkatkan kapasitas tata kelola keuangan, khususnya penyediaan modul bimbingan teknis. Ia menambahkan, selama ini ada tiga metode pelatihan yang tempuh yakni Knowledge Share untuk tingkat daerah, Bimtek Eksekutif untuk level bendahara umum daerah, dan Bimtek Reguler untuk SKPD dan BLUD.

Uji Coba Pelatihan bertempat di Ibis Style Hotel Malang diselenggarakan KOMPAK dan Penabulu, bekerja sama dengan Kemenkeu, diikuti 75 peserta perwakilan lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur meliputi Kabupaten Malang, Trenggalek, Pacitan, Lumajang, dan Bondowoso.

Selain ragam materi yang relevan untuk mendorong kebijakan tata kelola keuangan, kegiatan uji coba akan menemukan silabus pengajaran atau kurikulum, modul pelatihan, dan aplikasi portabel yang siap pakai untuk pelatihan di tingkat kecamatan, puskesmas, SD dan SMP. Kurikulum, modul pelatihan, dan aplikasi portabel akan diujicobakan selama pelatihan dengan mendapatkan masukan untuk desain pelaksanaan pelatihan selanjutnya. (ETG)

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, Kemenkeu: Pemda Jangan Hanya Andalkan DAU-DAK

Malang (16/5) – Kementerian Keuangan Republik Indonesia meminta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota tidak sekadar mengharap perolehan Dana Alokasi Umum dan dana Alokasi Khusus (DAU-DAK) dari APBN untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Efisiensi anggaran daerah harus mulai disiapkan dari pola perencanaan yang matang dan mengedepankan efektivitas dan efisiensi belanja dan pembiayaan.

“Pemerintah Daerah jangan sampai hanya mengandalkan DAU dan DAK. Kebijakan itu (DAK dan DAK) akan mengalami perubahan kalau pendapatan negara tidak sesuai harapan,” kata Kepala Subdit Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI Deski Wijaya dalam sambutan pembukaan kegiatan Uji Coba Pelatihan Peningkatan Kapastitas Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Unit Layanan Kecamatan di Malang pada Senin (15/5) malam.

Deski menyatakan apabila pendapatan negara mengalami penurunan secara otomatis nilai DAK dan DAU untuk semua daerah juga ikut turun. Ia menilai Pemerintah Daerah perlu menyiapkan kemampuan analisis untuk mewujudkan belanja daerah yang efektif dan efisien sebagai salah satu langkah yang harus dilakukan seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Tata keuangan hendaknya disiapkan sebaik mungkin, dengan kemampuan perencanaan yang matang hingga pelaksanaan anggaran yang partisipatif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai daerah mulai perlu melihat angka pendapatan daerah sebelum menentukan pengeluaran dan rencana belanja baik untuk belanja pegawai maupun pembiayan lain dan perbaikan infrastruktur. Terlebih, lanjut Deski, beban keuangan Pemerintah Daerah saat ini sudah berkurang sejak berjalannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembagian wewenang antara pemerintah daerah dan pemerintah desa harus jelas.

Deski mencontohkan beberapa langkah yang dilakukan Pemerintah Pusat sudah mulai menunjukkan keseriusan dalam melakukan efisiensi untuk setiap kegiatan kedinasan, seperti pos anggaran untuk makan minum sudah tidak lagi jatah kotak satu per satu, tetapi sistem bersama. “Sudah tidak ada snack kotak satu orang dapat satu. Sekarang sajian makanan bersama dan serba makanan lokal seperti rebusan-rebusan karena itu murah dan sehat,” ujar Deski.

Ia menaruh harapan positif terharap lembaga nonpemerintah seperti dilakukan KOMPAK dan Penabulu yang berani memberikan perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah di level kecamatan untuk mewujudkan bertambahnya kapasitas aparatur dengan kegiatan pelatihan tata kelola keuangan dan penyusunan modul yang lebih relevan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Provinsi Jawa Timur termasuk daerah yang selangkah lebih maju dengan menggagas adanya laborat keuangan daerah yang fokus dalam mewujudkan manajemen keuangan daerah yang baik.

Pada kesempatan itu, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Laudi Sumidarmo menyatakan Jawa Timur menaruh perhatian khusus terhadap pengelolaan tata kelola keuangan dan layanan publik dari tahun ke tahun. Hal itu ditunjukkan melalui upaya pembangunan kapasitas tata kelola keuangan selalu diikuti secara berkesinambungan. Dari pembangunan kapasitas aparatnya, pada tahun 2012 Pemprov Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mulai  menggagas terbentuknya adanya UPT laborat pengelolaan keuangan daerah. Gagasan tersebut, lanjut Laudi, disambut dengan kegiatan training berjenjang dan berkesinambungan untuk melahirkan tutor yang memadai.

Dirinya menambahkan, keseriusan itu juga ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2016 dengan dibentuknya laborat keuangan daerah di SKPD. Esensi dari laborat keuangan daerah ini selain memiliki tugas meningkatkan kapasitas aparatur seluruh SKPD untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan juga penyediaan informasi analisis dan memahamkan formula perencanaan hingga pelaksanaan anggaran daerah. 

“Hingga akhirnya pada tahun 2016 kami sudah menemukan Standar Operasionar Prosedur (SOP) layanan publik dan tata keuangan,” ujar Laudi. Ia berharap dengan terus mengikuti pelatihan akan terbentuk keahlian dalam tata kelola keuangan serta tata kebijakan yang baik dan pesatnya pembangunan.

Sebanyak 75 peserta dari perwakilan lima kabupaten di Jawa Timur mengikuti kegiatan KOMPAK dan Penabulu untuk level kecamatan seperti UPTD kesehatan, UPTD pendidikan, dan badan layanan umum kecamatan, diantaranya dari Kabupaten Malang, Trenggalek, Lumajang, Bondowoso, dan

Pelatihan diselenggarakan selama empat hari ini memberikan beberapa materi seputar tata kelola keuangan dan kebijakan, diantaranya persyaratan dan penetapan BLU dan BLUD, Tata Kelola Organisasi dan Satuan Pemeriksaan Internal Mekanisme Kerja, Rencana Strategis Kerja SKPD dengan UPTD; Pengelolaan Dana UPTD, Klasifikasi Belanja Daerah, Kebijakan Remunerasi, Standar Pelayanan, Rencana Strategis Bisnis dan Anggaran Fleksibilitas, Perpektif Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (Gesi) Dalam Perencanaan Anggaran, dan Pengelolaan Kas Utang Piutang dan Investasi. (ETG)