Pemerintah Kampung Tanjung Batu Mulai Susun Perkam Mangrove

Track ekowisata mangrove di Kampung Tanjung Batu, Pulau Derawan, Berau, Kalimantan Timur (sumber: dokumentasi lembaga)

Berau (23/2) – Memiliki ratusan hektar hutan mangrove yang indah tentu menjadi keunikan dan kebanggaan tersendiri bagi  masyarakat Kampung Tanjung Batu, Pulau Derawan, Berau, Kalimantan Timur. Terlebih kampung tersebut ditumbuhi sekitar 42 jenis tumbuhan mangrove dan salah satunya merupakan jenis langka di dunia. Tak heran hutan mangrove Tanjung Batu kini mulai dilirik oleh wisatawan mancanegara sebagai destinasi wisata.

“Kampung Tanjung Batu berfungsi sebagai daerah penyangga wisata Pulau Derawan, Sangalaki, Kakaban, dan Maratua, juga memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang besar. Utamanya perikanan, bahkan termasuk penghasil perikanan terbesar di Kabupaten Berau. Sebagian besar masyarakat tergantung pada hasil perikanan dan dijadikan sebagai mata pencaharian utama. Sementara keberadaan potensi perikanan yang besar juga tergantung dari kelestarian ekosistem mangrove yang terjaga,” terang Jorjis, Kepala Kampung Tanjung Batu

Ia menegaskan ekosistem mangrove di Tanjung Batu secara langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Manfaat langsung yaitu sebagai penghasil sumberdaya perikanan. Masyarakat Kampung Tanjung Batu yang mempunyai usaha perikanan seperti penangkapan masih tergantung dengan keberadaan ekosistem mangrove karena mangrove adalah tempat berlindung dan mencari ikan. Ekosistem mangrove di Kampung Tanjung Batu terjaga agar dapat memberikan manfaat dan dapat berfungsi sebagai pelindung dari hempasan ombak dan abrasi pantai.

”Ekosistem mangrove yang lestari sebagai tempat pembesaran, sebagai tempat mencari makan bagi ikan, kepiting dan biota lainnya,” tegasnya.

Pemerintah Kampung Batu mulai menangkap potensi hutan mangrove menjadi kawasan ekowisata. Menurut Kepala Kampung Tanjung Batu, kawasan hutan mangrove Tanjung Batu merupakan Area Penggunaan Lain (APL). Saat ini kawasan tersebut sudah dibangun track sepanjang 1500 meter melalui program hibah LSM. Selain itu dibangun pula gedung Pusat Informasi Mangrove (PIM). Aset berupa track dan gedung PIM telah diserahkan ke Pemerintah Kampung. Ia memandang perlu ada kebijakan di tingkat desa untuk menjaga kelestarian hutan mangrove. Kebijakan tersebut akan terwujud dalam bentuk Peraturan Kampung (Perkam) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK).

Konsorsium Jaringan Nelayan (JALA) dan Perkumpulan Desa Lestari (PDL) bekerja sama dengan TFCA Kalimantan tengah menjalankan program di Tanjung Batu untuk mendukung kelestarian kawasan ekosistem mangrove Tanjung Batu. Dukungan tersebut berupa kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Kampung tentang mangrove. Kemudian, JALA akan melakukan kerja sama melalui skema kemitraan dengan perusahaan perkebunan yang wilayah kerjanya bersinggungan dengan kawasan mangrove. Sehingga upaya pelestarian mangrove akan menjadi tanggung jawab masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.

Ketua BPK Tanjung Batu Pucaisyah mengatakan pihaknya telah memiliki rancangan Perkam tentang pengelolaan mangrove. Bahkan Pucaisyah mengaku sudah berkonsultasi ke Bagian Hukum Daerah. Namun, sampai saat ini BPK Tanjung Batu belum mendapat kesepakatan bersama dengan Kepala Kampung. 

Pucaisyah berharap rencangan Perkam tersebut dapat dijadikan rujukan regulasi setelah Perda turun. “Karena bagaimanapun juga Perkam yang kami susun tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti Perda. Apalagi kawasan yang akan kita kelola merupakan kawasan APL. Tentu kita tunggu Perda-nya,” kata Pucaisyah

Project Oficer TFCA Kalimantan Rian mengatakan saat ini Pemkab Berau sedang menyusun Perda perlindungan mangrove. Perda tersebut akan mengatur penataan dan penetepan kawasan mangrove pada Area Penggunaan Lain (APL). Berdasarkan draft Perda, kawasan ekosistem mangrove  pada wilayah APL akan ditetapkan sebagai kawasan lindung, budidaya, dan pemanfaatan umum.

“Pemanfaatan ekowisata mangrove akan masuk pada kategori penetapan kawasan lindung,” katanya.

Rian menambahkan setidaknya ada empat hal penting yang seharusnya ada pada pengelolaan ekowisata. Pertama, tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kedua, melindungi dan melestarikan adat istiadat serta budaya lokal. Ketiga, selalu mau untuk menerima dan berbagi pengetahuan. Dan yang keempat, pengelolaan ekowisata harus mendatangkan manfaat ekonomi dan ekologis bagi masyarakat.

Seiring dengan proses penyusunan Perda, Kampung Tanjung Batu juga dapat memulai menyusun Perkam tentang mangrove. “Karena sekarang masih tahap revisi, nanti setelah disahkan dan diundangkan dapat menjadi bahan rujukan  pembahasan Perkam,” pungkasnya. (ES)