Pemerintah Kampung Tanjung Batu Mulai Susun Perkam Mangrove

Track ekowisata mangrove di Kampung Tanjung Batu, Pulau Derawan, Berau, Kalimantan Timur (sumber: dokumentasi lembaga)

Berau (23/2) – Memiliki ratusan hektar hutan mangrove yang indah tentu menjadi keunikan dan kebanggaan tersendiri bagi  masyarakat Kampung Tanjung Batu, Pulau Derawan, Berau, Kalimantan Timur. Terlebih kampung tersebut ditumbuhi sekitar 42 jenis tumbuhan mangrove dan salah satunya merupakan jenis langka di dunia. Tak heran hutan mangrove Tanjung Batu kini mulai dilirik oleh wisatawan mancanegara sebagai destinasi wisata.

“Kampung Tanjung Batu berfungsi sebagai daerah penyangga wisata Pulau Derawan, Sangalaki, Kakaban, dan Maratua, juga memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang besar. Utamanya perikanan, bahkan termasuk penghasil perikanan terbesar di Kabupaten Berau. Sebagian besar masyarakat tergantung pada hasil perikanan dan dijadikan sebagai mata pencaharian utama. Sementara keberadaan potensi perikanan yang besar juga tergantung dari kelestarian ekosistem mangrove yang terjaga,” terang Jorjis, Kepala Kampung Tanjung Batu

Ia menegaskan ekosistem mangrove di Tanjung Batu secara langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Manfaat langsung yaitu sebagai penghasil sumberdaya perikanan. Masyarakat Kampung Tanjung Batu yang mempunyai usaha perikanan seperti penangkapan masih tergantung dengan keberadaan ekosistem mangrove karena mangrove adalah tempat berlindung dan mencari ikan. Ekosistem mangrove di Kampung Tanjung Batu terjaga agar dapat memberikan manfaat dan dapat berfungsi sebagai pelindung dari hempasan ombak dan abrasi pantai.

”Ekosistem mangrove yang lestari sebagai tempat pembesaran, sebagai tempat mencari makan bagi ikan, kepiting dan biota lainnya,” tegasnya.

Pemerintah Kampung Batu mulai menangkap potensi hutan mangrove menjadi kawasan ekowisata. Menurut Kepala Kampung Tanjung Batu, kawasan hutan mangrove Tanjung Batu merupakan Area Penggunaan Lain (APL). Saat ini kawasan tersebut sudah dibangun track sepanjang 1500 meter melalui program hibah LSM. Selain itu dibangun pula gedung Pusat Informasi Mangrove (PIM). Aset berupa track dan gedung PIM telah diserahkan ke Pemerintah Kampung. Ia memandang perlu ada kebijakan di tingkat desa untuk menjaga kelestarian hutan mangrove. Kebijakan tersebut akan terwujud dalam bentuk Peraturan Kampung (Perkam) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK).

Konsorsium Jaringan Nelayan (JALA) dan Perkumpulan Desa Lestari (PDL) bekerja sama dengan TFCA Kalimantan tengah menjalankan program di Tanjung Batu untuk mendukung kelestarian kawasan ekosistem mangrove Tanjung Batu. Dukungan tersebut berupa kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Kampung tentang mangrove. Kemudian, JALA akan melakukan kerja sama melalui skema kemitraan dengan perusahaan perkebunan yang wilayah kerjanya bersinggungan dengan kawasan mangrove. Sehingga upaya pelestarian mangrove akan menjadi tanggung jawab masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.

Ketua BPK Tanjung Batu Pucaisyah mengatakan pihaknya telah memiliki rancangan Perkam tentang pengelolaan mangrove. Bahkan Pucaisyah mengaku sudah berkonsultasi ke Bagian Hukum Daerah. Namun, sampai saat ini BPK Tanjung Batu belum mendapat kesepakatan bersama dengan Kepala Kampung. 

Pucaisyah berharap rencangan Perkam tersebut dapat dijadikan rujukan regulasi setelah Perda turun. “Karena bagaimanapun juga Perkam yang kami susun tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti Perda. Apalagi kawasan yang akan kita kelola merupakan kawasan APL. Tentu kita tunggu Perda-nya,” kata Pucaisyah

Project Oficer TFCA Kalimantan Rian mengatakan saat ini Pemkab Berau sedang menyusun Perda perlindungan mangrove. Perda tersebut akan mengatur penataan dan penetepan kawasan mangrove pada Area Penggunaan Lain (APL). Berdasarkan draft Perda, kawasan ekosistem mangrove  pada wilayah APL akan ditetapkan sebagai kawasan lindung, budidaya, dan pemanfaatan umum.

“Pemanfaatan ekowisata mangrove akan masuk pada kategori penetapan kawasan lindung,” katanya.

Rian menambahkan setidaknya ada empat hal penting yang seharusnya ada pada pengelolaan ekowisata. Pertama, tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kedua, melindungi dan melestarikan adat istiadat serta budaya lokal. Ketiga, selalu mau untuk menerima dan berbagi pengetahuan. Dan yang keempat, pengelolaan ekowisata harus mendatangkan manfaat ekonomi dan ekologis bagi masyarakat.

Seiring dengan proses penyusunan Perda, Kampung Tanjung Batu juga dapat memulai menyusun Perkam tentang mangrove. “Karena sekarang masih tahap revisi, nanti setelah disahkan dan diundangkan dapat menjadi bahan rujukan  pembahasan Perkam,” pungkasnya. (ES)

Tingkatkan Pendapatan Asli, Kampung Tanjung Batu Mulai Kelola Aset

Berau (20/2) – Konsorsium Jaringan Nelayan (JALA) dan Perkumpulan Desa Lestari (PDL) menggelar Pelatihan Penyusunan Peraturan Kampung (Perkam) bagi Pemerintah Kampung dan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Tanjung Batu, Berau, Kalimantan Timur. Pelatihan yang didukung TFCA Kalimantan ini berlangsung di Pendopo Kampung pada 18-20 Februari 2018 mendapat perhatian serius dari peserta.

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari tidak hanya memfasilitasi peserta berupa teknik penyusunan peraturan kampung. Kegiatan ini juga menyusun rancangan Perkam tentang pungutan dan pengelolaan mangrove. Materi dasar penyusunan Perkam diberikan sembari mengajak para peserta mengidentifikasi aset kampung.

Eko Sujatmo dari Perkumpulan Desa Lestari mengatakan bahwa setiap desa atau kampung pasti memiliki aset. Aset kampung dapat berasal dari kekayaan asli milik kampung, dapat juga kekayaan yang dibeli melalui beban APBDesa/Kampung. Aset kampung yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli kampung. Pemanfaatan aset kampung dapat dilakukan sendiri, kerja sama, maupun dipindahtangankan.

“Nantinya semua penerimaan yang berasal dari pungutan pemanfaatan aset kampung masuk dalam pendapatan asli kampung, direncanakan, digunakan, dicatat  dan dilaporkan secara transparan,” ujar Eko.

Kepala Kampung Tanjung Batu Jorjis memaparkan kampungnya memiliki banyak sekali aset. Hanya saja selama ini pemanfaatanya belum dapat menyumbang pendapatan asli desa. Sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018, kampung dapat melakukan pungutan terhadap pemanfaatan aset kampung guna meningkatkan PADesa. Nantinya pungutan yang didapat dari hasil pemanfaatan aset kampung akan digunakan untuk membiayai kegiatan kewenangan kampung, misalnya biaya pemeliharaan dan operasional. Selama ini biaya pemeliharaan dibebankan dari Alokasi Dana Kampung. Namun besarnya pungutan harus dikonsultasikan dengan masyarakat kampung karena merekalah yang nanti akan dibebani pungutan.

Lebih lanjut, Jorjis mengatakan setelah Perkam disepakati bersama BPK, Perkam masih akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Apalagi Perkam tentang pungutan kampung. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika dalam waktu yang sudah ditentukan tidak ada evaluasi dari Bupati, maka peraturan kampung ini mulai berlaku. ”Tetapi jika ada evaluasi maka kami harus memperbaikinya,” tegas Jorjis

Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Pucaisyah turut mengatakan penyusunan peraturan kampung harus dikonsultasikan kepada masyarakat dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai pengesahan. Setelah disepakati bersama, Perkam masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat.

“BPK akan mengundang warga masyarakat untuk mensosialisasikan Perkam dan mendengarkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Kampung Tanjung Batu Mardani menjelaskan nantinya khusus untuk pengelolaan aset, ekowisata mangrove akan memberdayakan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Perkam tentang pungutan akan menjadi payung hukum bagi BUMK selaku pengelola wisata untuk memungut retribusi. Selama ini wisata mangrove dikelola oleh kelompok Pusat Informasi Mangrove (PIM) yang merupakan unit usaha BUMK. Namun, mereka belum berani memungut retribusi karena belum ada payung hukumnya.

“Setelah Perkam tentang pungutan mulai berlaku, pengelola wisata mangrove akan mempunyai payung hukum yang jelas. Besaran retribusi juga sudah ditentukan dalam Perkam,” jelas Mardani. (ES)