Raperdes APBDes Disepakati, Ponjong Siap Cairkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Gunungkidul (13/4) – Setelah mengalami keterlambatan selama tiga bulan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), akhirnya Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Ponjong tentang APBDes 2016 disetujui. Raperdes disepakati bersama antara Pemerintah Desa Ponjong dengan BPD Ponjong pada 10 April 2016 yang lalu.

Kepala Desa Ponjong Arif Al Fauzi mengatakan keterlambatan ini disebabkan oleh belum tersusunnya RPJMDes yang baru, sedangkan RPJMDes lama sudah tidak berlaku lagi sejak Desember 2015. Proses penyusunan RPJMDes yang baru serta RKPDes 2016 harus menyesuaikan dengan visi dan misi kepala desa baru dan membutuhkan waktu yang tidak singkat sehingga penyusunan APBDes 2016 juga tertunda.

“Di masa transisi ini kita perlu penyesuaian-penyesuaian dalam beberapa hal termasuk perencanaan desa,” kata Arif.

Sidang yang dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD Ponjong sepakat menyetujui Raperdes APBDes Ponjong 2016 yang diajukan oleh Pemerintah Desa. Ketua BPD Ponjong Mujiyo mengatakan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa telah menerima Raperdesnya dua minggu sebelumnya dan sudah dibahas di rapat internal BPD. BPD juga telah memberikan beberapa koreksi kepada Pemerintah Desa dan harus disesuaikan dengan regulasi yang ada.

“BPD minta kalau koreksi yang kita sampaikan sudah disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Siltap dan tunjangan Perades maka kami siap menandatangani, agar pencairan dana segera dapat dilakukan,” ujar Mujiyo.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Ponjong Budiman Setyanugraha memaparkan di tahun 2016 ini Pemerintah Desa Ponjong akan mengelola dana sejumlah Rp1.419.053.010,00 yang bersumber dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, alokasi dana desa, dan dana desa. Rencana Belanja yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa diperkirakan sebesar Rp1.615.121.794,00, sehingga terjadi defisit yang ditutup dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Tahun 2015 sebesar Rp196.068.784,00 yang dicatat sebagai penerimaan pembiayaan.

Penyepakatan Raperdes APBDes Ponjong 2016 juga disertai diskusi-diskusi panjang. Para anggota BPD mengkritisi kelambatan pembangunan tahun 2015 dan berharap tidak terulang di tahun anggaran 2016. “Proses pengerjaan fisik tahun ini sebaiknya memperhatikan tenggat waktu agar tidak terlambat seperti tahun lalu,” usul Mujiyo.

“Raperdes APBDesa telah disepakati bersama, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa maka harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi,” kata Staf Pemebrdayaan Desa Yayasan Penabulu Eko Sujatmo.

Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya Raperdes tentang APBDes. Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya dan Pemerintah Desa Ponjong sudah dapat mencairkan dana, tetapi apabila Bupati memberikan evaluasi maka Pemerintah Desa Ponjong bersama BPD Ponjong harus melakukan penyempurnaan. (ES)