Desa Perlu Segera Benahi Sistem Layanan Publik

sumber: dokumentasi lembaga

Gunungkidul (21/07) – Tata kelola layanan publik menjadi salah satu bidang yang perlu diperhatikan oleh desa. Pelayanan publik yang transparan, cepat, mudah, dan murah sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat desa.

Kendati demikian, masih ditemukan desa yang secara maksimal belum mengelola pelayanan publik dengan baik, efisien, serta efektif. Desa Semoyo, Patuk, Gunungkidul masih perlu membenahi pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengakses data dan informasi.

Hal tersebut dirasakan oleh beberapa pegiat dari Yayasan Penabulu yang diterjunkan untuk mempelajari dan menggali potensi desa yang tengah menggalakkan konservasi melalui hutan rakyat. Pihak dari Yayasan Penabulu sempat mengalami kesulitan mengakses data dokumen publik yang tersimpan di Kantor Desa Semoyo karena Kepala Bagian Pemerintahan sebagai pejabat desa sedang tidak ada di kantor pada Kamis (21/7). Dua staf yang ada di kantor pun tidak berani memberi akses dengan alasan mereka tidak berhak mengeluarkan dokumen desa.

Pada akhirnya, pegiat dari Yayasan Penabulu mendapatkan dokumen publik yang diperlukan setelah salah satu staf menghubungi Kepala Desa Semoyo Sihono dan diizinkan.

“Akhirnya data profil desa kami dapatkan. Tidak hanya data 2015 tapi ada 2016. Semula tidak akan diberi tanpa melalui pejabat desa berwenang,” ujar Suhud Ridwan, salah satu dari pegiat Yayasan Penabulu. Mereka memperoleh dokumen berupa soft copy  sebelum meninggalkan Kantor Desa.

Endro Guntoro, anggota tim live in menyesalkan ketidaksiapan perangkat desa mengikuti era transparansi publik. Padahal, layanan keterbukaan informasi publik telah memiliki kedudukan yang kuat berbentuk Undang-Undang dan bersifat mengikat untuk seluruh instansi penyelenggara pemerintahan termasuk Pemerintah Desa. Bahkan Bupati Gunungkidul telah mengeluarkan surat tugas untuk setiap SKPD menunjuk seorang sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Data.

Endro Guntoro, anggota tim live-in menyesalkan tidak siapnya perangkat desa mengikuti era transparansi publik. Padahal, layanan keterbukaan informasi publik telah memiliki kedudukan yang kuat berbentuk Undang-Undang dan bersifat mengikat untuk seluruh instansi penyelenggara pemerintahan termasuk Pemerintah Desa. Bahkan Bupati Gunungkidul telah mengeluarkan surat tugas untuk setiap SKPD menunjuk seorang sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Data.

“Tugasnya melayani jangan sampai kebutuhan akses data terabaikan karena pihak pemegang dokumen sedang tidak berada ditempat. Masyarakat tidak mungkin harus menunggu pejabat kembali dari aktivitas pribadi yang menghambat pelayanan itu sendiri,” ujarnya.

Tidak hanya itu, keterbukaan tata kelola informasi juga telah ditekankan untuk lebih mudah dan praktis. Salah satunya melalui layanan situs SKPD yang lebih praktis untuk megakses kebijakan dan berbagai data dokumen yang diperlukan masyarakat setiap saat.

Menurutnya, implementasi UU Desa yang berjalan saat ini harus mengikuti perubahan lebih baik pada sistem layanan di tingkat desa maupun dusun. Selain transparansi keuangan dan kebijakan umum, pelayanan data, informasi, dan dokumentasi untuk dapat lebih mudah sampai ke masyarakat.

Agus, anggota live in yang berasal dari Garut, Jawa Barat, berharap tata pelayanan umum di Desa Semoyo ini menjadi perhatian serius Sihono yang baru enam bulan menjabat sebagai kepala desa sebagai salah satu prioritas kebijakan pembangunan desanya. (ETG)