Tradisi di Ponjong: Ada yang Hilang, Ada yang Tumbuh

 

Diskusi bersama Kepala Dusun Kuwon dan warga Desa Ponjong (sumber: dokumentasi lembaga)

Mengapa Tradisi Lama Menghilang?

Desa adalah pengobat rindu. Rindu pada kebersamaan, pada nilai-nilai dan kearifan lokal, pada keramahan dan tepo sliro. Tiap desa memiliki kepercayaan dan nilai yang masih melekat dalam kehidupan keseharian. Tapi seringkali kerinduan kita tak mampu terobati. Apa penyebabnya?

Berkembangnya budaya masyarakat dan nilai-nilai baru tidak dapat dibendung. Sayangnya, gempuran nilai-nilai baru itu menjadi salah satu yang menggerus nilai-nilai yang dulu dianggap baik oleh nenek moyang, menjadi dipandang tidak baik di mata suatu pihak. Kondisi ini pun terjadi di Desa Ponjong, Gunungkidul.

“Sejak 1974 di sini (red. Desa Ponjong) tidak ada lagi kegiatan rasulan. Kalau kenduri dan sedekah sasi (sedekah bumi) menurun karena pengaruh tokoh desa. Paling hanya tinggal separo masyarakat yang masih mengadakan. Itu pun inisiatif untuk menjaga tradisi supaya tidak hilang,” ujar Kepala Dusun Kuwon Sukat.

Pernyataan itu membuat terperangah. Betapa ternyata telah kehilangan beberapa aktivitas tradisi yang dulu pernah lestari. Kegelisahan yang dialami Sukat rupanya juga dialami beberapa kepala dusun. Kegiatan kemasyarakatan yang masih kental dan tetap terjaga adalah gotong royong atau kerjabakti. Kegiatan ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan menurut Pjs. Kepala Desa Eka Nur Bambang Wacana, kegiatan-kegiatan tradisi tersebut mungkin saja hidup kembali berdasarkan visi kepemimpinan kepala desa dan kesepakatan yang baru. Regulasi desa yang baru akan mendorong desa lebih berpijak pada tradisi-tradisi lokal. Desa memiliki kewenangan dan hak asal usulnya. Hal-hal yang bersifat adat dan lokal menjadi lebih dihargai. Desa berwenang untuk memiliki pranata adat yang merupakan kesepakatan bersama masyarakat. Memang tidak mudah untuk menghidupkan kembali tradisi-tradisi lokal yang bernilai tinggi, namun seperti halnya Desa Ponjong, visi kepemimpinan perlu diketuk agar desa lebih berdaya dan berciri-khas.

Menuju Standar Pelayanan Prima

Dari 144 desa di Kabupaten Gunungkidul, hanya Desa Ponjong yang menerapkan jam kerja bagi sebelas kepala dusunnya. Para kepala dusun wajib berkantor di balai desa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 08.00 – 15.30 WIB. “Ada peraturan bupati yang menyebutkan kalau dukuh (red. kepala dusun) adalah perangkat desa yang terikat dengan peraturan administrasi, salah satunya waktu kerja,” kata Doni, Kepala Dusun Sumber Kidul.

Loket pelayanan di Desa Ponjong (sumber: dokumentasi lembaga)

Pelayanan publik menjadi bidang yang ingin diperbaiki oleh Pemerintah Desa Ponjong. Walau tiap pedukuhan memiliki balai dusun, tetapi kepala dusun diwajibkan hadir di balai desa. “Balai dusun biasanya dipakai untuk kegiatan masyarakat. Kami disini, supaya pelayanan lebih cepat. Masyarakat ndak perlu kesana kemari kalau butuh tanda tangan dukuh dan kades. Kami juga bisa membantu perangkat desa yang lain, karena jumlahnya sedikit pekerjaannya banyak,” kata Ratiman, Kepala Dusun Ponjong, menjelaskan sembari melayani masyarakat yang mengurus akta kematian. Selain kecepatan pelayanan, keberadaan kepala dusun di balai desa juga mempercepat transfer informasi kebijakan dari pemerintahan desa ke masyarakat.

Selain kecepatan pelayanan, Desa Ponjong telah membebaskan biaya pelayanan atau pungutan desa sesuai Permendesa dan PDT nomor 1 tahun 2015 yang diperkuat dengan Perdes nomor 4 tahun 2015. Walaupun dampaknya peniadaan pungutan desa telah mengurangi pendapatan asli desa (PADes) cukup besar.

“Adanya DD dan ADD menimbulkan persepsi desa banyak uang, jadi pungutan desa harus ditiadakan. Kalau biaya surat administrasi kependudukan memang sudah lama kami tiadakan. Kalau yang surat rekomendasi dan surat keterangan, biasanya untuk urusan SKCK, tanah dan bangunan dihapus, PADes jadi berkurang banyak,” Pjs. Kades Ponjong menuturkan kegundahannya.

Tradisi pelayanan ingin dibangun Pemerintah Desa Ponjong yang sedang berbenah. Bahkan keberadaan kepala dusun di balai desa telah sangat membantu atmosfer pelayanan publik. Tidak ada sekat antara masyarakat dengan perangkat desa. Akses dan kemudahan mulai tertata agar masyarakat merasa nyaman menikmati pelayanan Pemerintahan Desa Ponjong.

Perpustakaan “Sumber Berita” Menggalang Minat Baca Anak-anak

Memanfaatkan ruangan kosong di salah satu sudut Balai Desa Ponjong, Perpustakaan “Sumber Berita” menjadi salah satu fasilitas publik yang disediakan pemerintah desa. Hampir setiap hari di waktu pulang sekolah puluhan anak usia TK dan SD berbondong-bondong, berjalan kaki maupun bersepeda menuju balai desa. Celoteh khas anak meramaikan ruangan kecil yang fasilitasnya masih terbatas.

Keterbatasan koleksi buku tidak menyurutkan anak-anak berburu bacaan. Mahfud, petugas perpustakaan, mengatakan  koleksi buku disediakan untuk semua kalangan usia, tetapi pengunjung paling banyak adalah anak-anak. Keberadaan perpustakaan yang mulai aktif di awal 2015 ini merupakan wujud dan upaya yang dilakukan desa untuk membangun dan meningkatkan budaya membaca pada masyarakat.

Jumlah buku yang terdapat di perpustakaan ini memiliki koreksi sekitar 2000 buku dengan berbagai jenis. Salah satu petugas perpustakaan menuturkan, pengunjung yang meminjam buku di perpustakaan tersebut dominan adalah anak-anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Buku-buku yang menjadi favorit pinjaman mereka adalah bacaan anak yang berkaitan dengan cerita daerah atau komik. Kini, pemerintah desa masih mencari donatur buku untuk menambah koleksi buku dan menghidupkan perpustakaan sebagai potensi desa yang memberdayakan masyarakat. (*)