Produk Kerajinan Rotan Kalumpang Masih Curi Perhatian

Peserta perwakilan dari Desa Kalumpang mengikuti Pelatihan Pengembangan BUMDes bagi Desa-Desa di Kawasan Restorasi Gambut. (sumber: dokumentasi lembaga)

Banjarbaru (7/10) – Jika selama ini bahan rotan untuk kerajinan mulai hilang dari masyarakat di Pulau Jawa, tidak demikian yang terjadi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Rotan masih tersedia cukup banyak. Desa Kalumpang, salah satu daerah di Mantangai, merupakan daerah penghasil rotan untuk memenuhi berbagai kebutuhan kerajinan dan industri.

Melihat potensi sumber daya alam tersebut, Pemerintah Desa Kalumpang melirik rotan sebagai daya dukung dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa Kalumpang Maza menuturkan desanya sebagai salah satu penghasil rotan. 

“Di kebun pekarangan rumah warga selalu ada rotan. Ini yang kami tangkap sebagai potensi untuk mendukung usaha BUMDes nanti. Dari rotan ini kami bercita-cita desa kami muncul ragam kerajinan rotan dan hidup banyak wirausahawan,” kata Maza melengkapi paparan desanya pada kegiatan yang dilaksanakan Badan Restorasi Gambut (BRG) pada 2-7 Oktober 2017 di Banjarbaru.

Maza berharap dengan berdirinya BUMDes di Kalumpang tidak meninggalkan potensi rotan yang ada. Justru nantinya rotan bisa membuat desa semakin eksis dengan melahirkan produk-produk kreatif berbahan rotan khas Kalumpang. Mengingat rotan adalah bahan multiguna, baik untuk bahan pendukung produksi meja, kursi dan jenis meleber, dan ragam produk yang lain.

Pengurus BUMDes Kalumpang yang lain mengatakan masyarakat desa sudah cukup terlatih mengolah hasil produksi kebun. Hanya saja, potensi masyarakat dan sumber alam tersebut belum terkoordinasi dengan baik. Maka BUMDes Kalumpang yang terbilang masih baru akan fokus pada pemanfaatan rotan.

“Berkat menjalin berbagai jaringan sekarang sudah mulai kamu temukan jalur pemasaran seperti pariwisata Bali dan beberapa hotel di Kalimantan yang sudah mulai ada komunikasi,” kata Asbudi.

Selama ini rotan yang diolah warga Kalumpang melalui proses pemotongan sesuai kebutuhan untuk melayani pesanan produk kerajinan. Kerajinan rotan menghasilkan tikar, tas, topi, rak buku, almari, pigura, juga meja dan kursi. Namun produk-produk tersebut belum dapat menembus pasar yang skala permintaannya rutin. BUMDes berkomitmen mengajak masyarakat Kalumpang tidak sekadar menjual bahan mentah ke luar, tetapi menjual produk kerajinan yang sudah jadi sehingga produksi yang dilakukan di desa lebih menjamin  sistem pemberdayaan juga lapangan kerja kreatif.

Berdasarkan informasi yang dihimpun berbagai pihak, peralatan ibadah bagi umat muslim seperti sajadah berbahan rotan dengan corak anyaman yang cukup menarik saat ini, bahkan sudah mulai merambah negara tetangga Malaysia.

“Harganya pun selembar menembus Rp250.000. Ini kalau dikerjakan desa tentu perputaran uang tidak keluar. Tinggal memperkaya referensi teman-teman desa dalam produksi dengan memperbanyak ruang pelatihan di desa,” ujar fasilitator desa dari BRG Iswadi.

Fasilitator lain dari BRG untuk Desa Kalumpang Nurhidayah menambahkan jika produk kerajinan rotan yang paling terkenal dan sedang dipromosikan adalah anyaman batang garing. Anyaman rotan ini khas desa Kalumpang Kapuas cukup menarik. Malah beberapa daerah seperti Bali sudah mulai mengkomunikasikan kerjasama dengan pihak desa.

“Produk kerajinan rotan desa ini mulai mencuri perhatian hotel. Tinggal bersama-sama kita ciptakan gerakan melalui produksi rotan ini,” kata Nur saat mendampingi rencana tindak lanjut pelatihan.

Pada pelatihan ini, Desa Kalumpang juga menemukan beberapa potensi lain, salah satunya pendirian sarang walet. Selain itu, untuk mendukung kedaulatan pangan nasional serta melihat minimnya ketersediaan pupuk dan obat-obatan, pertanian di Kalumpang membuka peluang desa untuk hadir menjawab persoalan tersebut. Terlebih desa Kalumpang juga memiliki bibit padi sentang yang cukup potensial untuk dikembangkan di semua pada lahan pertanian gambut. Sektor pertanian sayuran juga dinilai dapat menjadi masa depan usaha produktif masyarakat desa.

BRG dan Yayasan Penabulu memberikan fasilitas pelatihan untuk 36 desa di Region Kalimantan, dengan peserta yang berasal dari unsur pemerintah desa, pengelola BUMDes, BPD, dan tokoh masyarakat. Pelatihan tersebut bertujuan memperkuat desa-desa di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat agar mulai menyentuh kelestarian kawasan gambut.  Kawasan gambut menjadi perhatian pemerintah dari kebakaran hutan lahan dan tata pemanfaatan yang selama ini justru merusak keberlangsungan gambut. Para fasilitator pelatihan menekankan kepada peserta mengenai pentingnya perlakuan khusus lahan gambut untuk menunjang program pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya. (ETG)

Pelatihan Konsultatif Penyusunan Perencanaan Desa di Kendari

 

Praktek lapangan di desa salah satu peserta yaitu Desa Lambangi. (sumber: dokumentasi lembaga)

Kendari (10/8) – Penabulu bersama IDRAP (Institusi Pemberdayaan Masyarakat Asli dan Pedesaan) mengadakan Pelatihan Konsultatif Perencanaan Penyususan Desa (RPJM-Desa, RKP-Desa dan APBDesa) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas (kemampuan) peserta dalam memfasilitasi penyusunan perencanaan desa (RPJM Desa dan RKP Desa) berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas pembangunan desa, meningkatkan kapasitas peserta dalam menyusun RAPBdes berdasarkan RKPdes, meningkatkan kapasitas peserta dalam menyelaraskan dokumen RPJMdes, RKPdes, dan RAPBdes.

Pelatihan ini diadakan pada tanggal 1-5 Agustus bertempat di Graha Carita Kendari serta diikuti oleh 31 peserta dari 11 desa di Kendari, antara lain Desa Andinete, Baluara, Labuan Bajo, Labuko, Lambangi, Lanosangia, Lasiwa, Matalagi, Paboa, Pongkowulu, dan Ampera.

Pelatihan hari pertama dibuka oleh Ina selaku Sekretaris BPMD Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya kegiatan dipandu oleh Sri Purwani sebagai fasilitator Yayasan Penabulu. Sri meminta para peserta menuliskan harapan mereka terhadap pelatihan ini, yang nantinya harapan-harapan tersebut digunakan sebagai ‘goal‘ para peserta. Beberapa harapan yang diinginkan peserta, diantaranya memahami mekanisme perencanaan pembangunan desa, memahami proses penyusunan RPJM-Desa, RKP-Desa dan APBDesa, memahami Prinsip Tata Kelola Desa (PTKD), dan lain-lain. Kemudian Sri meminta para peserta untuk melakukan pemetaan desa. Pemetaan desa ini dilakukan selain untuk mengenal desa masing-masing peserta, tapi juga untuk mengetahui potensi yang dimilikinya.

Hari kedua adalah kegiatan praktik lapangan di desa salah satu peserta yaitu Desa Lambangi. Pada kegiatan praktik lapangan, para peserta berkelompok untuk mengumpulkan gagasan dalam membangun desa melalui lima narasumber, yaitu aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok wanita, kelompok tani dan nelayan, serta masyarakat Desa Lambangi. Hasil dari pengumpulan informasi tersebut didiskusikan untuk kemudian dipresentasikan oleh masing-masing kelompok.

Kegiatan hari ketiga diawali oleh presentasi hasil pengumpulan gagasan masing-masing kelompok di Desa Lambangi. Pada presentasi ini ditemukan beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam perencanaan pembangunan desa, diantaranya pengeringan hasil tangkapan ikan yang masih mengandalkan sinar matahari, sehingga terkadang proses pengeringan tidak maksimal; belum adanya tempat pengeringan ikan yang memadai, sehingga nelayan menjemur ikan di pinggir jalan; dan potensi wisata pantai yang belum dimanfaatkan.

Dari hasil tersebut dapat dibuat rancangan pembangunan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Desa Lambangi.

Setelah presentasi pengumpulan gagasan, kemudian peserta belajar mengenai RPJM-Desa dan RKP-Desa. Sri memaparkan tentang pengertian, fungsi, isi, serta perbedaan antara RPJM-Desa dengan RKP-Desa. Pada sesi ini banyak peserta yang terlihat masih belum terlalu paham, maka Sri meminta para peserta untuk praktek pembuatan RPJM-Desa dan RKP-Desa bagian perencaan program.

Peserta belajar penyusunan APBDesa bersama Sardi Winata (sumber: dokumentasi lembaga)

Hari keempat kegiatan, peserta belajar penyusunan APBDesa bersama Sardi Winata selaku fasilitator. Pada sesi ini, Sardi menjelaskan pengertian, fungsi, isi, serta tata cara penyusunan APBDesa. Pada saat penyusunan, peserta diminta untuk memperhatikan tata cara pemberian kode rekening (nomenklatur) yang urutannya sudah ada ketentuannya, tapi juga tetap disesuaikan dengan keadaan desa masing-masing. Agar lebih jelas, Sardi memberikan PR (Pekerjaan Rumah) kepada peserta untuk membuat APBDesa sesuai dengan program-program yang sebelumnya sudah direncanakan di RPJM-Desa dan RKP-Desa.

Hari kelima, peserta memaparkan hasil APBDesa masing-masing kelompok. Dari APBDesa yang dibuat masing-masing kelompok, terdapat beberapa contoh kasus yang dapat menampah pengetahuan peserta mengenai penyusunan APBDesa sehingga para peserta menjadi lebih paham.

Pengenalan Sistem Aplikasi Keuangan Desa (SIAP DESA). (sumber: dokumentasi lembaga)

Kegiatan selanjutnya adalah pengenalan Sistem Aplikasi Keuangan Desa (SIAP DESA) yang difasilitasi oleh Maya Fathia. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu aparat desa dalam penataan keuangan desa. Pada sesi ini Maya mendemokan hal-hal yang dapat digunakan melalui aplikasi tersebut seperti penataan anggaran (APBDesa), penataan transaksi harian, serta pelaporan keuangan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Maya juga mendemokan tata cara penggunaannya dengan cara mencoba memasukan data Desa Lambangi kemudian menunjukan hasil pelaporannya.

Pelatihan selama lima hari ini berjalan dengan kondusif. Para peserta terlihat aktif dan antusias pada saat materi diberikan. Rangkaian kegiatan pelatihan ini ditutup dengan berfoto bersama peserta, panitia dan fasilitator.