Pemimpin Berkualitas Lahir dari Pemilih Cerdas

Kepala Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Gunungkidul Siswanto (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (17/9) – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) untuk 56 desa di Kabupaten Gunungkidul serentak akan dilaksanakan 24 Oktober 2015 mendatang. Pemkab Gunungkidul mengisyaratkan masyarakat sebagai pemilih perlu membekali diri dengan pemahaman yang cukup sebelum menggunakan hak pilih menentukan calon memimpin desa. Wajah baru desa dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 menuntut sosok pemimpin yang menguasai persoalan desa dan masyarakatnya, selain cermat dalam kemampuan memahami regulasi yang lebih “rumit” dari sebelumnya.

Tim Pendamping Program Desa Lestari bersama Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul, pekan lalu mendiskusikan rumusan sosok pemimpin desa ideal yang dibutuhkan dalam memajukan desa dan gerak cepat mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui UU Desa.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Kabupaten Gunungkidul Siswanto mengatakan pemimpin yang paling dibutuhkan desa saat ini pribadi yang memiliki karakter bekerja. Desa membutuhkan sosok pribadi yang memiliki kesungguhan dan kemampuan. Menurutnya, bekerja saja dipandang tidak cukup. Pasalnya kepala desa dituntut memiliki kemampuan diri yang baik.

“Kepala desa harus berkemampuan baik seperti pemahaman aturan agar kerja sesuai rel aturan tidak menabrak larangan-larangan dan kemampuan kesehatan yang baik dalam melaksanakan kepercayaan rakyat. Karena UU baru dengan banyak regulasi turunannya jelas menguras energi fisik yang besar seperti kecermatan, kedisiplinan, dan sebagainya. Terlebih yang dikelola bukan hanya desa dengan potensinya tapi dana yang besar,” kata Siswanto.

Pemerintah pusat akan menyediakan tenaga pendamping desa dalam waktu dekat. Namun Siswanto berharap kalau tenaga pendamping desa kelak tidak terlibat jauh dalam urusan-urusan yang seharusnya tidak pantas dilakukan. Karenanya kepala desa harus dapat mengakomodir ragam kepentingan dan kebutuhan rakyat dengan diperolehnya alokasi dana desa-dana desa (ADD dan DD). Di Kabupaten Gunungkidul, dari 144 desa sudah ada 139 desa yang tahun ini sudah mengelola total pendapatan desa diatas Rp1 miliar yang berasal dari ADD, DD, maupun hibah.

Penyelenggaraan Pilkades serentak tidak menutup terjadinya gesekan horizontal antar calon maupun kelompok pendukung. Atas potensi tersebut, Siswanto mewanti-wanti agar calon yang terpilih memiliki ketrampilan merangkul seluruh masyarakat dan mendinginkan suasana setempat.

“Selain itu ya harus rajin koordinasi dengan semua pihak termasuk camat dan pemkab. Jangan gegabah mengambil keputusan sebelum memahami regulasi secara tuntas,” ujarnya.

Tim Pendamping Program Desa Lestari juga sependapat mengenai perlunya membekali pemilih sebelum menuju ke TPS. Menjadi pemilih cerdas mengetahui rekam jejak calon kades dan mengetahui kemampuan dari semua calon mutlak dibutuhkan sebelum menggunakan hak pilih. Pelaksaanaan pilkades harus dikawal secara ketat masyarakat. Pilkada harus menjadi ruang masyarakat dan desa untuk mewujudkan kualitas demokrasi secara sehat, jujur, adil dan jauh dari transaksional. (ETG)

Pilkades Pengkok, Mencari Sosok Pembaharu

Balai Desa Pengkok bersiap menyambut Pilkades yang akan digelar serentak di Kabupaten Gunungkidul pada 7 Oktober 2015. (sumber: dokumentasi lembaga)

Gunungkidul (11/8) – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Gunungkidul rencananya akan dilaksanakan serentak pada 7 Oktober 2015 mendatang. Tiga desa mitra program Desa Lestari di Gunungkidul, yaitu Desa Salam dan Desa Pengkok di Kecamatan Patuk, serta Desa Ponjong di Kecamatan Ponjong, termasuk dari 58 desa yang menyelenggarakan Pilkades. Seperti umumnya desa lain yang mengawali tahun pertama implementasi UU Desa, tiga desa mitra program Desa Lestari perlu memaknai secara kritis penggunaan hak pilih dalam menentukan calon pemimpin yang ideal, visioner, dan paling melek regulasi Desa.

Dari hasil diskusi Pendamping Lapangan Desa Lestari dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengkok, kebutuhan pemimpin yang ideal sangat menentukan masa depan desa. Terlebih hampir semua warga dan perangkat desa menyebut UU Desa rumit dan menuntut pemimpin yang visioner. Tak mengherankan jika pilkades menjadi ajang pesta demokrasi di tingkat desa dihadapkan pada dua pilihan yakni ancaman ataukah harapan bagi percepatan gerak desa. Setidaknya semua bakal calon kepala desa harus belajar kilat mengenai regulasi desa baru yang sudah berjalan selama delapan bulan.

BPD Pengkok telah membentuk panitia pilkades yang diketuai Djumono bersama 16 anggota lain yang terdiri dari tokoh masyarakat dan perangkat desa. Djumono mengaku penyelenggaraan Pilkades kali ini perlu kehati-hatian karena tingkat gesekan masyarakat lebih runcing dibanding saat Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg).

Djumono menegaskan agar panitia Pilkades memegang netralitas dan tidak memihak pada salah satu bakal calon kepala desa. Kehati-hatian ditunjukkan dengan menginstruksikan agar daftar pemilih tetap (DPT) nanti tidak meninggalkan permasalahan. Panitia pilkades harus memprioritaskan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari petugas dusun untuk segera disusun dan disebarluaskan ke beberapa titik strategis agar warga masyarakat dapat memastikan namanya telah sudah atau belum tercatat sebagai pemilih.

“Semakin cepat terkumpul DPS dan menjangkau masyarakat akan semakin baik untuk pemutakhiran terbitnya DPT secara valid. Kita tidak boleh teledor soal DPT nanti,” ungkap Djumono.

Ia juga telah mengingatkan panitia, terlebih petugas piket di loket pendaftaran agar bakal calon yang mendaftar lebih cermat dalam pencocokan dan penelitian (coklit) berkas persyaratan yang mengikat. Pendaftaran bakal calon kepala desa dimulai dari hari Jumat (7/8) hingga Kamis (13/8) pukul 13.00 WIB.

Loket penerimaan berkas bakal calon Kepala Desa Pengkok, yang dibuka 7 – 13 Agustus 2015. (sumber: dokumentasi lembaga)

Sementara itu, Pj. Kades Pengkok Sudaryani mengatakan jika momentum pemilihan kepala desa sangat menentukan masa depan Desa Pengkok. Pengalaman dirinya sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) dan kini menjabat Pj. Kades, Pengkok memerlukan sosok pemimpin yang memberi keteladanan kerja secara disiplin bagi perangkat dan staf desa. Kedisiplinan kerja baik dalam aturan jam kerja, target pekerjaan, maupun pelayanan umum.

Menurutnya, UU Desa menuntut pemimpin untuk adaptasi dan gerak cepat. Tetapi di satu sisi, diperlukan pemimpin yang rela terjun di tengah masyarakat, serta terampil merangkul keberagaman dan kompleksitas masyarakat yang ada di desa.

Harapan lain datang dari Karang Taruna Desa Pengkok pada kepala desa selanjutnya. Ketua Karang Taruna Sutardi menilai sosok ideal pemimpin yang dibutuhkan Pengkok yang memiliki perhatian bagi kawula muda. Menurut Sutardi selama ini kebijakan desa kurang menyentuh kebutuhan pemuda terutama dalam sisi pemberdayaan ekonomi serta pembinaan minat bakat seni dan olah raga. Maka Karang Taruna Pengkok tidak akan tinggal diam melewatkan momentum pergantian kepala desa nanti. (ETG)