Jaga Kelestarian Hutan, Masyarakat Manfaatkan Potensi Desa

Lampung (11/4) – Sebanyak 23 desa penyangga yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) mempunyai peran penting dalam menjaga kelestarian hutan. Mereka mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan hutan seperti air dan hasil hutan bukan kayu. Namun demi kepentingan ekonomi serta kurangnya kesadaran masyarakat, ada sebagian masyarakat yang melakukan kegiatan ilegal di dalam wilayah hutan seperti menangkap burung dan membuka lahan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengancam kelestarian hutan tempat hidup tiga satwa utama yakni badak, gajah dan harimau.

Sebenarnya desa-desa di sekitar wilayah TNWK menyimpan berbagai macam potensi sumber daya alam. Dari sektor pertanian dan perkebunan desa sekitar TNWK dapat menghasilkan singkong, jagung, jahe dan pisang. Hasil pertanian itu pun dijual langsung oleh masyarakat kepada pedagang tanpa melalui proses pengolahan.

Kini, budidaya pertanian dan perkebunan warga mulai terancam dengan hadirnya gajah-gajah liar, babi hutan dan kera ekor panjang yang masuk ke lahan petani. “Yang kami lakukan selama ini hanya bisa mengusir gajah-gajah itu agar kembali masuk hutan,” ungkap Jito, salah seorang warga asal Pulau Jawa yang sudah lama menetap di Desa Rantau Jaya Udik kepada Perkumpulan Desa Lestari.

Jito yang rumahnya berbatasan langsung dengan TNWK membuka usaha budidaya lebah madu. Usaha ternak lebah madu dimulai sejak tahu adanya larangan mengolah lahan di kawasan hutan. Dirinya bersama beberapa pemuda dari dusun lainnya tergabung dalam satu kelompok budidaya madu. Kelompok tersebut mereka jadikan sebagai media belajar dan saling berbagi informasi. Ada dua jenis lebah yang dipelihara yaitu lebah lanceng dan lebah lulut. “Permintaan madu cukup tinggi, seberapapun pasti laku terjual dan kadang kami kekurangan,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Desa Labuhan Ratu VI Prayitno menyadari wilayah desanya yang berada di kawasan TNWK, selain melakukan upaya penyadaran masayarakat, pihaknya terus berupaya keras untuk meningkatkan perekonomian warganya. Upaya yang dilakukan pemerintah desa mulai merintis usaha pariwisata dengan membangun ikon desa, kios desa serta pengembangan produk-produk berbasis potensi desanya. “Kami sering berkunjung ke Jawa, membeli barang-barang agar ditiru warga kami, dan ternyata bisa,” kata Prayitno yang juga Ketua Forum Rembug Desa-desa Penyangga (FRDP).

Ia menambahkan padat karya tunai dana desa digunakan untuk menanam pisang di lahan desa seluas satu hektar. Selain warga mendapatkan upah dari pekerjaan mengolah lahan dan menanam, Prayitno berharap kedepannya dapat menghasilkan secara ekonomi. Nantinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akan mengelola unit-unit ekonomi yang mulai dirintis tersebut. “Kami butuh peningkatan kapasitas pengurus BUMDes dalam mengelola keuangan usaha dan administrasi keuangannya,” ujar Prayitno.

Di tempat terpisah, Plt Kepala Balai TNWK Amri mengatakan TNWK telah membangun komitmen dengan 23 desa penyangga guna menjaga kelestarian hutan TNWK. Sebagai wujud dari komitmen itu, Balai TNWK bekerja sama dengan berbagai pihak seperti akademisi dan NGO untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat. Pihaknya mengaku memerlukan dukungan dari berbagai pihak mengingat banyaknya desa dan terbatasnya anggaran. Semakin menguatnya ekonomi masyarakat desa-desa penyangga diharapkan tidak ada lagi warga yang masuk ke hutan. “Masuk ke hutan itu sebenarnya mengancam keselamatan jiwanya dan tentu mengancam keberadaan satwa di dalamnya juga,” tutur Amri kepada Perkumpulan Desa Lestari saat ditemui di Hotel Batiqa Bandar Lampung pada Minggu (11/4).

Menurut Amri, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran dana desanya untuk kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat. Dana Desa tidak hanya dimanfaatkan untuk membangun gorong-gorong dan jalan desa. “Katakanlah yang 70 persen digunakan untuk pembangunan fisik, yang 30 persen dapat digunakan untuk kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (ES)

Satu Tahun UU Desa, Menteri Desa PDTT: Masih Menghadapi Hambatan

 

Komunitas Hong dari Bandung mementaskan aneka permainan tradisional desa nusantara. (sumber: dokumentasi lembaga)

Jakarta (16/12) – Sebanyak kurang lebih 3000 kepala desa se-Indonesia mengikuti Rembug Nasional Desa Membangun Indonesia 2015. Acara tersebut diselenggarakan di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran pada Selasa (15/12).

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Pada pembukaannya, Marwan mengatakan satu tahun berlakunya UU Desa masih menghadapi hambatan untuk perwujudan kesejahteraan rakyat dan kemandirian desa. “Perlu segera diambil tindakan konkret agar desa menjadi salah satu pilar pembangunan nasional,” katanya.

Marwan mengingatkan terbitnya UU Desa sejak tahun 2014 dan secara efektif berjalan satu tahun ini sangat menentukan gerak pembangunan nasional yang fokusnya diarahkan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dan penuntasan kemiskinan. Marwan membeberkan data BPS tahun 2014 bahwa desa masih menjadi rumah bagi penduduk miskin di Indonesia.

“Ada sebanyak 17 juta atau 10,96 persen masyarakat miskin berada di desa,” ujar Marwan.

Marwan menyebutkan kondisi tersebut dampak dari pola pembangunan selama ini hanya berpusat di Pulau Jawa dan menyasar perkotaan saja. Sebanyak 74 ribu desa harus mencerminkan Indonesia lebih dalam dan lebih luas.

Beberapa kendala dan persoalan satu tahun berjalannya UU Desa diantaranya fragmentasi dan pemikiran UU Desa di tingkat elit yang berimplikasi pada proses yang tidak utuh, bahkan mengarah pada pembelokan terhadap mandat UU Desa itu sendiri.

“Tentunya kita semua sepakat yang membelok-belokan ini kita semprit bersama-sama nanti,” kata Marwan langsung disambut tepuk tangan ribuan peserta yang memadati area Hall D. Menurutnya UU Desa tidak hanya mengamanatkan keuangan desa tapi juga kerjasama antar desa, kewenangan, penguatan lembaga desa, pemberdayaan desa adat, dan partisipasi masyarakat seluas-luasnya baik dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Masalah kedua, replikasi anggaran yang masih menjadi village project, dan demokratisasi desa menghadapi kendala praktik administratif. “Aparat daerah cenderung melakukan tindakan kepatuhan, sehingga malah mengendalikan desa khususnya dalam penggunaan dana desa. Padahal, UU jelas gamblang mengatur kewenangan dan pengelolaan secara mandiri,” ujar Marwan.

Lebih lanjut, Marwan menilai demokratisasi desa juga terkendala tingkat partisipasi. Selama ini praktik musyawarah desa cenderung patriarki dengan dialami kaum perempuan yang sampai hari ini masih menjadi kaum termarjinalkan dalam peran serta gerak pembangunan. Maka diharapkan peran pemerintah daerah menjalankan fungsi pembinaan.

Marwan juga menyebut penguasaan rakyat atas tanah, masalah agraria, dan kepastian hak desa hingga kedaulatan mengatur desa belum tercermin dalam kebijakan dan pemberdayaan desa. Hal lain yang tidak kalah penting untuk menjadi perhatian adalah persoalan tata ruang pedesaan yang harus tunduk pada tata ruang daerah yang jelas tidak sesuai dengan aspirasi desa. Menurut Menteri Desa, tata ruang desa terkendala tata ruang wilayah daerah yang belum mengakomodasi desa.

Implementasi UU Desa bertujuan agar masyarakat desa bukan lagi obyek pembangunan, melainkan subyek atau pelaku pembangunan. Desa harus diletakkan sebagai pusat pembangunan bukan justru dimanfaatkan beragam kepentingan. Marwan memandang hambatan dan kendala yang ada perlu diambil beberapa langkah strategis. Langkah strategis meliputi koordinasi dan konsolidasi nasional pihak-pihak yang kompeten dalam implemenntasi UU yang masih parsial.

“Kerjasama sinergis antar pemerintah, daerah, desa, orsos masyarakat, perguruan tinggi, sangat diharapkan agar Rembug Nasional Desa Indonesia menghasilkan konsensus yang utuh dan substansif,” ungkap Marwan menutup sambutannya.

Gelar Potensi Desa

Rembug Nasional Desa Indonesia turut menyajikan persembahan Komunitas Hong dari Bandung yang menampilkan kekayaan dolanan anak nusantara. Komunitas Hong membawa misi khusus, yaitu desa di Indonesia memiliki permainan tradisional yang harus dijaga. Permainan-permainan yang memiliki banyak pesan moral tidak saja untuk anak-anak, melainkan untuk orang dewasa sekalipun, bahwa bekerja harus diiringi dengan kegembiraan agar manfaatnya dapat dinikmati banyak orang. Selama acara peserta dapat pula menyaksikan pameran hasil program “Generasi Sehat Cerdas”, perkenalan “Putri Desa” 2015, serta hiburan stand-up comedy oleh Mudy serta grup musik Slank yang selalu menyampaikan kritik sosial melalui lirik lagu. (ETG)